Setiap tulisan memisahkan data, asumsi, dan penilaian. Gunakan filter tipe dan sektor untuk menemukan isu yang ingin Anda pahami.
RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas Prioritas 2026 dan mulai dibahas pada Januari 2026, tetapi berjalan tanpa target waktu di tengah CPI yang turun ke 34/100 — Indonesia butuh kepastian legislasi, lembaga pengelola aset, dan anggaran penegakan yang nyata.
15 Agustus 2026 · 11 menitTambahan anggaran riset tidak cukup tanpa rekrutmen, karier, fasilitas, dan ukuran serapan yang membuat talenta dapat bekerja dan bertahan.
15 Agustus 2026 · 11 menitIndonesia menjalankan tiga jalur integrasi ekonomi sekaligus — aksesi OECD, aksesi CPTPP, dan keketuaan D-8 — yang harus disatukan dalam satu koordinasi, peta reformasi domestik, dan ukuran keberhasilan yang terukur.
15 Agustus 2026 · 12 menitPeta jalan riset strategis harus menghubungkan masalah kementerian, pendanaan bertahap, talenta, industri, dan ukuran pemanfaatan.
15 Agustus 2026 · 12 menitPeta jalan AI Indonesia perlu menyatukan pelindungan data, keamanan siber, tata kelola berbasis risiko, pemerintahan digital, dan talenta.
14 Agustus 2026 · 10 menitMenempatkan B50 sebagai jembatan menuju transisi energi dengan perlindungan pangan, jaringan, dan investasi EBT.
14 Agustus 2026 · 10 menitPrioritas infrastruktur 2026 harus mengutamakan pemeliharaan jalan, seleksi PSN, pembangunan IKN yang bertahap, dan konektivitas yang menghasilkan manfaat nyata.
14 Agustus 2026 · 12 menitAgenda kesehatan 2026 untuk menjaga keberlanjutan JKN, memperkuat layanan primer, mempercepat tenaga kesehatan, dan menghadapi wabah.
14 Agustus 2026 · 10 menitPenataan ASN pada 2026 harus menghubungkan verifikasi data, suksesi layanan, keberlanjutan dana pensiun, reformasi penghasilan, dan pemerintahan digital.
14 Agustus 2026 · 12 menitAgenda menjaga pertumbuhan, disiplin fiskal, daya saing ekspor, dan perlindungan pekerja berdasarkan data 2026.
14 Agustus 2026 · 10 menitPemulihan kepercayaan membutuhkan anggaran penegakan yang memadai, pemulihan aset, integritas peradilan, koordinasi aparat, dan layanan hukum yang transparan.
14 Agustus 2026 · 12 menitMenguji kebijakan zero growth ASN 2026 di tengah purnabakti, transisi PPPK, dan tuntutan reformasi layanan.
14 Agustus 2026 · 10 menitKritik terhadap lambatnya eksekusi UU PDP dan tata kelola AI ketika investasi pusat data tumbuh tanpa penguatan talenta digital.
14 Agustus 2026 · 12 menitKritik konstruktif atas target pertumbuhan 8 persen dengan memakai data pertumbuhan, fiskal, perdagangan, dan pekerjaan 2026.
14 Agustus 2026 · 10 menitMenguji B50, kesenjangan EBT, ketergantungan batu bara, dan konsistensi transisi energi 2026.
14 Agustus 2026 · 10 menitMenilai kesenjangan antara retorika pemberantasan korupsi, anggaran KPK, legislasi aset, dan reformasi peradilan.
14 Agustus 2026 · 10 menitCakupan JKN yang luas perlu ditopang pembiayaan berkelanjutan, mutu KRIS, dan data kesehatan yang terbuka.
14 Agustus 2026 · 12 menitMenguji hubungan antara rekor stok, harga pasar, konflik narasi impor, dan risiko iklim pangan 2026.
14 Agustus 2026 · 10 menitMenguji kesenjangan antara luasnya agenda diplomasi Indonesia — BRICS, OECD, CPTPP, D-8 — dan minimnya indikator keterukuran serta kapasitas koordinasi domestik.
14 Agustus 2026 · 11 menitKritik atas ketimpangan antara pemeliharaan jalan dan percepatan IKN serta PSN, dengan solusi berbasis manajemen aset dan pembiayaan.
14 Agustus 2026 · 12 menitJaminan guru non-ASN sampai akhir 2026 adalah jembatan yang harus diikuti peta kebutuhan, anggaran pendidikan yang transparan, dan perbaikan mutu belajar.
14 Agustus 2026 · 12 menitMenguji kesenjangan antara kenaikan anggaran pertahanan tertinggi lima tahun terakhir dengan transparansi rincian, kemandirian industri, indikator OEF, dan kriteria diplomasi pertahanan.
14 Agustus 2026 · 11 menitTambahan anggaran riset hanya akan berdampak jika diikuti reformasi kelembagaan, talenta, pendanaan berbasis tahap, dan jalur hilirisasi.
14 Agustus 2026 · 10 menitMenjadikan politik luar negeri bebas-aktif sebagai mesin pertumbuhan: diplomasi ekonomi terukur, perlindungan WNI yang kuat, dan posisi strategis Indonesia di BRICS, OECD, dan CPTPP.
14 Agustus 2026 · 12 menitMengubah cadangan beras, produksi, dan distribusi menjadi stabilitas harga yang dirasakan petani dan keluarga.
14 Agustus 2026 · 10 menitMengelola kenaikan anggaran pertahanan tertinggi lima tahun terakhir menjadi modernisasi alutsista yang terukur, kemandirian industri pertahanan, dan postur pertahanan yang jelas.
14 Agustus 2026 · 12 menitTambahan modal riset harus dikawal melalui satu peta jalan, pendanaan berbasis dampak, penguatan talenta, kemitraan industri, dan kerja sama teknologi yang terarah.
14 Agustus 2026 · 12 menitAgenda pendidikan 2026 untuk memisahkan tata kelola MBG, memperkuat guru, memperbaiki literasi-numerasi, dan menutup ketimpangan antarwilayah.
14 Agustus 2026 · 10 menit