Setiap tulisan memisahkan data, asumsi, dan penilaian. Gunakan filter tipe dan sektor untuk menemukan isu yang ingin Anda pahami.
Indonesia memasuki siklus kedua peninjauan implementasi konvensi antikorupsi dunia, sementara seri data antikorupsi nasional yang dapat diperiksa publik belum tersedia sebagai pelaporan berkala.
2 Oktober 2026 · 10 menitDua dokumen resmi memuat besaran defisit Semester I-2026 yang berbeda jauh, sementara penjelasan yang menyatukan basis pengukuran keduanya belum diterbitkan untuk publik.
2 Oktober 2026 · 10 menitTarif listrik ditahan sepanjang dua triwulan dan harga BBM subsidi dijaga, tetapi perpindahan beban dari konsumen ke badan usaha dan anggaran negara belum dilaporkan sebagai neraca publik berkala.
2 Oktober 2026 · 10 menitHarga minyak goreng dalam negeri melonjak saat permintaan biodiesel naik dan harga sawit dunia kuat, sementara neraca alokasi sawit nasional belum menjadi dokumen publik berkala.
2 Oktober 2026 · 10 menitPertumbuhan ekonomi berada di jalur cepat, tetapi penyerapan tenaga kerja belum ikut naik. Artikel ini membedah jarak antara angka PDB dan pasar kerja serta mengusulkan instrumen ukur dan kebijakan penyerapan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
1 Oktober 2026 · 10 menitBauran EBT mencapai 17,89 persen pada April 2026 dan melampaui target tahunan lebih cepat dari jadwal; jalur menuju target 23 persen masih membutuhkan kepastian investasi serta tambahan kapasitas.
1 Oktober 2026 · 10 menitKebijakan zero growth ASN ditetapkan lewat Surat Edaran MenPAN-RB Maret 2026, sementara neraca kebutuhan aparatur dan proyeksi pensiun tidak pernah dibuka untuk diuji publik.
1 Oktober 2026 · 10 menitPemerintah menyiapkan Perpres Kecerdasan Artifisial sebagai fondasi tata kelola, sementara lembaga pengawas pelindungan data pribadi yang diamanatkan UU PDP belum juga dibentuk.
1 Oktober 2026 · 10 menitRisiko likuiditas dana pensiun dan tunjangan hari tua aparatur telah diakui dokumen resmi negara, namun kewajiban jangka panjang itu belum dibuka lewat pelaporan publik yang setara dengan transparansi belanja pegawai.
30 September 2026 · 10 menitKesenjangan talenta digital antarpulau melebar di tengah kemajuan infrastruktur; artikel merumuskan instrumen ukur pemerataan talenta berupa indeks daerah, kontrak pelatihan bersyarat, dan pelaporan publik sebagai syarat kebijakan yang dapat diaudit.
30 September 2026 · 10 menitPengawalan hukum atas proyek jalan senilai Rp3,9 triliun di Ibu Kota Nusantara mengamankan proses pembangunan, namun publik belum memiliki kerangka pelaporan yang menjelaskan lingkup pengawasan, ukuran kinerja proyek, dan hasil yang benar-benar dicapai.
30 September 2026 · 10 menitKementerian Kesehatan menyiapkan penghapusan rujukan berjenjang agar pasien JKN langsung menuju rumah sakit paling kompeten, namun kriteria kompetensi, kesiapan kapasitas penerima, konsekuensi pembiayaan, dan beban rumah sakit besar belum dibuka untuk penilaian publik.
30 September 2026 · 10 menitJumlah proyek strategis nasional terus bertambah melalui rencana kerja pemerintah dan penetapan baru, tetapi kriteria evaluasi dan mekanisme keluar dari daftar belum dibuka sebagai dokumen yang dapat diperiksa publik.
29 September 2026 · 10 menitNegara menetapkan target prevalensi stunting hingga 2029 dan menyiapkan intervensi baru, tetapi survei status gizi nasional tidak dilakukan pada 2025 sehingga seri data yang dapat dibandingkan antartahun terputus.
29 September 2026 · 10 menitPemerintah menyatakan tidak ada impor beras dan gula konsumsi pada 2026 dan menargetkan produksi gula tiga juta ton, sementara prakiraan cuaca menunjukkan risiko nyata; skenario produksi yang memasukkan risiko iklim belum dibuka sebagai dokumen publik.
29 September 2026 · 10 menitTes kemampuan akademik diberlakukan hingga jenjang dasar dan menengah pertama serta dipakai dalam seleksi, tetapi negara belum menetapkan kerangka keterbukaan hasil yang memungkinkan publik membandingkan mutu antartahun dan sekolah tertinggal menerima umpan balik.
29 September 2026 · 10 menitNeraca perdagangan bulanan mulai defisit meski surplus nonmigas besar; tulisan ini menempatkan keluasan basis ekspor, yaitu jumlah produk dan jumlah pasar tujuan, sebagai ukuran ketahanan yang harus diperbarui berkala dan dipublikasikan.
28 September 2026 · 10 menitKlaim resiliensi Kementerian Keuangan benar pada tingkat agregat, tetapi menutupi beban impor energi yang menggerus neraca hingga bulanan berbalik defisit tanpa pelaporan berkala.
28 September 2026 · 10 menitNegara mengumumkan kontrak per platform tetapi belum membuka ukuran keterpaduan antarmatra: apakah sistem yang dibeli dapat saling bicara, berapa biaya keragaman pemasok, dan siapa pemilik standar tunggal.
28 September 2026 · 10 menitJumlah guru nasional sudah ideal, tetapi distribusinya tidak merata antarwilayah; artikel ini menata ulang tata kelola penempatan dan pemenuhan beban kerja beserta ukuran publik yang berkala.
28 September 2026 · 10 menitPerjanjian dagang timbal balik dengan Amerika Serikat diumumkan dengan angka besar, tetapi ukuran manfaat bersihnya bagi produsen dalam negeri belum dibuka. Kritik atas desain pelaporan hasil diplomasi ekonomi.
27 September 2026 · 10 menitReaktivasi Komando Pertahanan Udara Nasional dan pembentukan tiga komando daerah udara menambah struktur. Analisis bagaimana menjadikannya tambahan kemampuan yang terukur, bukan sekadar tambahan kotak organisasi.
27 September 2026 · 10 menitIndonesia menjalani siklus kedua tinjauan UNCAC dan rutin tampil di forum antikorupsi global, namun basis data kinerja antikorupsi nasional yang terbuka dan dapat diaudit publik belum disiapkan untuk menopang tinjauan tersebut.
26 September 2026 · 10 menitKenaikan anggaran riset telah diputuskan, tetapi negara belum menerbitkan ukuran hasil yang dapat diperiksa publik: berapa proporsi keluaran terpakai dalam kebijakan, berapa lama rentang pendanaan ke pemanfaatan, dan di mana publik memeriksanya.
26 September 2026 · 10 menitAnalisis kebijakan mengenai perlunya satu kerangka eksekusi domestik yang menyatukan aksesi OECD, aksesi CPTPP, keanggotaan BRICS, dan keketuaan D-8 menjadi pekerjaan rumah regulasi yang terjadwal dengan lembaga, tenggat, dan indikator yang jelas.
26 September 2026 · 10 menitIndonesia memiliki banyak skema pendanaan riset yang tumbuh cepat, namun belum punya satu peta jalan operasional yang mengikat BRIN, Kemdiktisaintek, dan LPDP pada prioritas nasional yang sama beserta tenggat dan akuntabilitasnya.
26 September 2026 · 10 menitKeandalan produksi padi di bawah risiko iklim menentukan apakah rekor cadangan beras bertahan; artikel ini merancang cara mengubah peringatan cuaca menjadi keputusan operasional pertanian yang terukur dan tepat waktu.
25 September 2026 · 9 menitMenimbang keandalan target penerimaan negara dalam APBN 2026 dan mendorong keterbukaan asumsi pajak disertai langkah memperluas basis pajak.
24 September 2026 · 10 menitKebijakan keterandalan pasokan hulu migas: menutup jurang antara target lifting dan realisasi dengan kerangka publik perawatan produktivitas lapangan tua yang hingga kini belum dimiliki negara.
24 September 2026 · 10 menitKlarifikasi berulang atas angka kepegawaian menunjukkan mutu data harus dijamin lebih dahulu sebelum kebijakan aparatur negara ditetapkan.
24 September 2026 · 10 menitUndang-Undang Pelindungan Data Pribadi memasuki tahun keempat tanpa lembaga pengawas, sehingga hak warga atas datanya belum memiliki alamat pengaduan yang berwenang.
24 September 2026 · 10 menitRedesain reformasi birokrasi membutuhkan indikator dampak yang berjenjang sampai unit pelayanan, terbuka bagi publik, dan tersambung dengan karier aparatur.
23 September 2026 · 9 menitPerpindahan data pemerintah dari pusat data sementara ke Pusat Data Nasional menuntut urutan migrasi yang tertib, cadangan yang teruji, dan ukuran kesinambungan layanan yang terbuka.
23 September 2026 · 9 menitTanggal operasi proyek diumumkan lalu digeser tanpa mekanisme resmi yang menjelaskan sebab, konsekuensi biaya, dan penanggung jawabnya.
23 September 2026 · 9 menitProgram pemeriksaan kesehatan gratis menetapkan target jumlah orang yang diperiksa, tetapi belum menetapkan ukuran mengenai apa yang terjadi sesudah pemeriksaan.
23 September 2026 · 9 menitIndonesia mewarisi aset infrastruktur yang terus bertambah, tetapi kerangka pembiayaan perawatannya belum setara. Analisis manajemen aset, anggaran pemeliharaan, dan keterbukaan biaya siklus hidup.
22 September 2026 · 10 menitSeluruh program kesehatan nasional bertumpu pada tenaga kesehatan yang sama, namun perencanaan kebijakan lebih banyak membahas pembiayaan dan fasilitas. Analisis perencanaan berbasis bukti, distribusi, dan beban kerja tenaga kesehatan.
22 September 2026 · 10 menitKeberhasilan kebijakan pangan diukur dengan target produksi dan volume penyaluran, sementara keterjangkauan harga bagi rumah tangga belum menjadi indikator resmi yang dipublikasikan berkala. Kritik atas desain pengukuran dan akuntabilitas publik.
22 September 2026 · 10 menitProgram prioritas pendidikan diumumkan lengkap dengan alokasi anggaran, tetapi tanpa ukuran terbuka tentang kesiapan sekolah menjalankannya. Kritik atas rantai pelaksanaan, pendampingan, dan pelaporan kegagalan.
22 September 2026 · 10 menitPertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten di kisaran lima persen, tetapi bertumpu pada konsumsi rumah tangga. Analisis komposisi pendorong pertumbuhan dan langkah teknis memperlebar kontribusi investasi serta ekspor.
21 September 2026 · 10 menitPertumbuhan triwulan II-2026 melampaui perkiraan pasar dengan belanja pemerintah sebagai salah satu pendorong utama. Kritik atas daya tahan sumber pertumbuhan dan tipisnya penjelasan resmi soal komposisinya.
21 September 2026 · 10 menitAnggaran pertahanan melonjak dan holding industri pertahanan disebut sebagai penerima manfaat. Kritik atas ketiadaan ukuran publik untuk kandungan dalam negeri, kepastian kontrak, dan alih teknologi.
21 September 2026 · 10 menitJumlah guru Indonesia secara agregat dinilai memadai, tetapi sebarannya tidak merata antarwilayah. Analisis mekanisme penempatan dan instrumen beban kerja sebagai pengungkit pemerataan mutu pembelajaran.
21 September 2026 · 10 menitPemerintah menjanjikan diplomasi yang berorientasi hasil, namun fungsi pelindungan warga negara dan penanganan pengungsi belum memiliki ukuran kinerja yang terbuka. Kritik atas tata kelola layanan konsuler dan kemanusiaan.
20 September 2026 · 10 menitPenjagaan Zona Ekonomi Eksklusif di Natuna Utara menuntut kehadiran negara yang berkesinambungan, bukan patroli sesaat. Analisis arsitektur pengawasan lintas-lembaga dan langkah teknis memperkuatnya.
20 September 2026 · 10 menitKritik atas arsitektur pengawasan etik dan akuntabilitas internal lembaga antikorupsi sebagai prasyarat kepercayaan publik, ketika sula pencegahan tertinggal dari sula penindakan di sektor pertanahan.
19 September 2026 · 10 menitKritik atas kebiasaan menjadikan kenaikan peringkat Global Innovation Index sebagai bukti kemajuan riset nasional, padahal ukuran fondasi seperti rasio belanja riset terhadap produk domestik bruto dan keberlanjutan pendanaan kompetitif belum bergerak. Negara perlu mengejar kapasitas, bukan sekadar peringkat.
19 September 2026 · 10 menitAnalisis kebijakan mengenai terjemahan keanggotaan Indonesia di New Development Bank menjadi pipeline proyek, syarat pinjaman, mitigasi risiko kurs, dan koordinasi dengan pembiayaan multilateral yang telah berjalan, dalam kerangka politik luar negeri bebas-aktif.
19 September 2026 · 10 menitAnalisis kebijakan tentang arsitektur permintaan riset: bagaimana PRIMA benar-benar dipesan, diserap, dan dipakai kementerian serta lembaga sebagai dasar keputusan.
19 September 2026 · 10 menitSatu perkara korupsi kini kerap ditangani lebih dari satu institusi penegak hukum. Analisis kebijakan arsitektur koordinasi antar-lembaga dan ukuran mutu penanganan perkara.
18 September 2026 · 10 menitPemerintah mengalihkan fokus investasi nikel dari smelter hulu ke industri baterai dan energi hijau. Kritik atas kesiapan prasyarat hilirisasi tahap dua di tengah perlambatan antarkuartal dan tekanan tarif global.
18 September 2026 · 10 menitBauran energi terbarukan melampaui target 2026 lebih cepat dari jadwal, tetapi target 23 persen diperkirakan baru tercapai 2030 dan kebutuhan investasinya belum tertutup. Kritik atas jarak antara rencana penambahan kapasitas dan kemampuan membiayainya.
18 September 2026 · 10 menitStok beras terjaga, tetapi harga cabai, bawang, dan minyak goreng tetap bergejolak. Analisis kebijakan tata niaga komoditas hortikultura sebagai pengungkit stabilitas harga pangan 2026.
18 September 2026 · 10 menitSurplus nonmigas menutupi defisit migas, sementara struktur ekspor masih bertumpu pada komoditas primer yang harganya ditentukan pasar dunia. Analisis kebijakan mengenai penguatan neraca dagang, substitusi impor energi, dan langkah teknis lintas lembaga.
17 September 2026 · 10 menitPemerintah menyebut potensi energi baru terbarukan nasional mencapai ribuan gigawatt, sementara bauran yang benar-benar terpasang bergerak jauh lebih lambat. Analisis kebijakan mengenai pendanaan, jaringan, kepastian tarif, dan langkah teknis lintas lembaga.
17 September 2026 · 10 menitPemerintah menyerukan digitalisasi birokrasi dan menempatkan tata kelola aparatur profesional sebagai kunci kesejahteraan, sementara penyederhanaan proses bisnis di baliknya belum tuntas. Kritik kebijakan atas digitalisasi yang berisiko hanya memindahkan antrean ke layar.
17 September 2026 · 10 menitPemerintah menempatkan kecerdasan artifisial dan pusat data sebagai pilar ekonomi digital, sementara istilah berdaulat dilekatkan pada infrastruktur yang bergantung pada teknologi dan rantai pasok asing. Kritik kebijakan atas jarak antara istilah dan kemampuan nasional.
17 September 2026 · 10 menitRedesain reformasi birokrasi menuntut dampak nyata ke masyarakat, sementara data dasar kepegawaian negara masih saling berbeda antarsumber. Analisis kebijakan mengenai indikator dampak, pembenahan basis data ASN, dan langkah teknis lintas lembaga.
16 September 2026 · 10 menitKonsolidasi Pusat Data Nasional dan digitalisasi birokrasi berjalan, tetapi layanan publik masih terfragmentasi antarinstansi. Analisis kebijakan mengenai tata kelola interoperabilitas data, urutan konsolidasi, dan langkah teknis lintas lembaga.
16 September 2026 · 10 menitLaporan kemajuan infrastruktur Ibu Kota Nusantara menyebut mayoritas pekerjaan hampir rampung, tetapi target penyambungan jalan tol bergeser antarsumber dan data resmi sulit diperiksa publik. Kritik kebijakan atas disiplin tenggat dan keterbukaan pelaporan.
16 September 2026 · 10 menitPemerintah menargetkan pemeriksaan kesehatan gratis bagi ratusan juta penduduk pada 2026, sementara alur rujukan hendak diubah dan struktur pembiayaan layanan masih diperdebatkan. Kritik kebijakan atas kesiapan menindaklanjuti temuan skrining.
16 September 2026 · 10 menitKenaikan BI-Rate menjadi 5,75 persen menstabilkan rupiah dan menjaga inflasi dalam sasaran, tetapi transmisinya ke kredit sektor riil berisiko memperdalam gelombang pemutusan hubungan kerja di manufaktur. Analisis kebijakan dan delapan langkah teknis lintas lembaga.
14 September 2026 · 10 menitPemerintah menetapkan belanja prioritas APBN 2026 sebesar Rp1.377,9 triliun untuk kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. Kritik konstruktif atas kualitas pelaporan realisasi ketika dua dokumen resmi mencatat defisit semester pertama dengan angka yang jauh berbeda.
14 September 2026 · 10 menitKemitraan pertahanan Indonesia melebar ke banyak mitra sekaligus, dari Prancis, Korea Selatan, Italia, hingga Amerika Serikat. Kritik konstruktif atas koherensi rantai keputusan akuisisi dan beban pemeliharaan, pelatihan, serta suku cadang jangka panjang.
14 September 2026 · 10 menitProgram revitalisasi sekolah berskala nasional dan sekolah berorientasi teknologi menjanjikan lompatan sarana pendidikan. Analisis kebijakan mengenai tata kelola eksekusi, keterhubungan dengan mutu pengajaran, dan tujuh langkah teknis lintas lembaga.
14 September 2026 · 10 menitAksesi OECD memasuki tinjauan teknis dan CPTPP ditargetkan rampung 2027, sementara reformasi domestik yang menjadi prasyaratnya belum setara cepat. Kritik atas jarak antara ambisi diplomasi ekonomi dan kesiapan di dalam negeri.
13 September 2026 · 10 menitRestrukturisasi komando pasca Undang-Undang TNI 2025 dan target Optimum Essential Force 2029 menuntut penataan organisasi serta kesejahteraan prajurit. Analisis kebijakan tentang cara menyelaraskan postur, personel, dan anggaran.
13 September 2026 · 10 menitKomitmen antikorupsi ditegaskan berulang dan program integritas peradilan diperluas pada 2026, tetapi kapasitas anggaran pencegahan dilaporkan nyaris nol. Kritik atas jarak antara komitmen dan instrumen.
12 September 2026 · 9 menitPeta jalan riset strategis edisi 2026 dan sederet program hilirisasi diluncurkan berurutan, tetapi intensitas belanja riset nasional dan koordinasi antar-skema belum berubah sepadan. Kritik atas arsitektur kebijakan riset.
12 September 2026 · 9 menitIndonesia memimpin D-8 pada periode 2026-2027 di tengah agenda aksesi OECD dan CPTPP. Analisis kebijakan tentang cara mengubah keketuaan menjadi capaian perdagangan yang terukur.
12 September 2026 · 9 menitAnggaran riset naik signifikan pada 2026, tetapi rasio peneliti Indonesia masih tertinggal jauh dari negara pembanding. Analisis kebijakan tentang formasi periset, skema pendanaan, dan produktivitas riset nasional.
12 September 2026 · 9 menitPembahasan RUU Perampasan Aset berjalan di Prolegnas Prioritas 2026, integritas peradilan diperkuat lewat kerja sama KPK dengan Mahkamah Agung, dan Indonesia memasuki siklus kedua tinjauan implementasi UNCAC. Kebijakan untuk menyatukan tiga jalur itu menjadi satu arsitektur pemulihan aset yang bekerja.
11 September 2026 · 10 menitBank Indonesia menyebut cadangan devisa Juli 2026 ditopang penerimaan pajak dan penerbitan global bond, sementara rupiah melemah sepanjang tahun, neraca dagang Juni defisit, dan suku bunga acuan justru naik. Kritik atas jarak antara narasi ketahanan eksternal dan tekanan yang ditanggung nilai tukar.
11 September 2026 · 10 menitMandatori biodiesel B50 resmi berlaku sejak 1 Juli 2026 dengan klaim penghematan devisa besar, sementara harga minyak sawit mentah tetap kuat, realisasi lifting minyak tertinggal dari target, dan harga bahan bakar nonsubsidi naik. Kritik atas jarak antara ambisi mandatori dan kesiapan rantai pasok.
11 September 2026 · 10 menitPemerintah menargetkan tiga juta ton gula konsumsi dan menyatakan tidak mengimpor beras maupun gula konsumsi pada 2026, sementara neraca impor gula industri tetap dibuka. Analisis kebijakan untuk menutup jarak antara target produksi, tata kelola neraca komoditas, dan stabilitas harga di tingkat konsumen.
11 September 2026 · 10 menitAnalisis kebijakan Presiden atas keputusan mengerem investasi smelter nikel hulu dan mengalihkan fokus ke industri baterai serta energi hijau, di tengah pertumbuhan 5,29 persen, tekanan nilai tukar, dan gelombang PHK manufaktur.
10 September 2026 · 11 menitAnalisis kebijakan Presiden atas RUPTL PLN 2025-2034 yang menargetkan penambahan 69,5 GW kapasitas pembangkit, di tengah bauran energi terbarukan 17,89 persen, kebutuhan investasi ratusan triliun rupiah per tahun, dan lonjakan permintaan listrik dari pusat data.
10 September 2026 · 11 menitKritik atas pernyataan Kepala BKN bahwa reformasi birokrasi harus berdampak pada budaya kerja dan perlindungan karier ASN, diuji terhadap pembengkakan jumlah aparatur, gaji tunggal yang belum berlaku, risiko likuiditas dana pensiun, dan indeks persepsi korupsi yang turun.
10 September 2026 · 11 menitKritik atas pernyataan pemerintah yang menempatkan kecerdasan artifisial dan pusat data sebagai pilar ekonomi digital, sementara Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memasuki tahun keempat tanpa lembaga pengawas dan Perpres AI belum terbit.
10 September 2026 · 11 menitKepala BKN menegaskan reformasi birokrasi harus berdampak pada budaya kerja dan perlindungan karier aparatur. Analisis kebijakan atas jarak antara instrumen evaluasi reformasi, manajemen kinerja individu, dan pengembangan kapasitas ASN.
9 September 2026 · 10 menitInvestasi pusat data kecerdasan artifisial mengalir cepat pada 2026, tetapi kapasitas listrik, sebaran lokasi, dan kesiapan talenta digital belum bergerak seiring. Analisis kebijakan atas tiga prasyarat yang menentukan apakah investasi ini menghasilkan nilai tambah nasional.
9 September 2026 · 10 menitPresiden menegaskan infrastruktur sebagai penopang ekonomi nasional, sementara proyek tol di kawasan Ibu Kota Nusantara terganjal pembebasan lahan dan investasi infrastruktur global sedang menyusut. Kritik atas jarak antara janji jadwal dan disiplin pengadaan tanah.
9 September 2026 · 10 menitKementerian Kesehatan menetapkan standar tarif baru pelayanan JKN sementara defisit BPJS Kesehatan diproyeksikan puluhan triliun rupiah dan iuran belum disesuaikan. Kritik atas urutan kebijakan yang menaikkan standar biaya tanpa memastikan sumber pendanaannya.
9 September 2026 · 10 menitAnalisis kebijakan Presiden atas penyelesaian infrastruktur IKN yang hampir rampung, skema pembiayaan APBN, KPBU, dan investasi swasta, target ibu kota politik 2028, serta disiplin fiskal untuk proyek strategis nasional di tengah keterbatasan ruang fiskal global.
8 September 2026 · 12 menitAnalisis kebijakan Presiden atas rencana Kementerian Kesehatan menghapus rujukan berjenjang JKN agar pasien langsung ke rumah sakit paling kompeten, dengan prasyarat penguatan faskes primer, tata kelola data SATUSEHAT, dan kendali defisit BPJS Kesehatan yang diproyeksikan Rp20-30 triliun.
8 September 2026 · 12 menitKritik kebijakan Presiden atas pernyataan Badan Pangan Nasional dan opini resmi Kemenkeu tentang penguatan ketahanan pangan 2026: produksi padi Januari-Agustus 2026 hanya naik 0,06 persen, harga pangan domestik masih bergejolak, indeks harga pangan FAO naik ke 131,1, dan melandainya harga beras dunia lebih disebabkan surplus produsen Asia.
8 September 2026 · 12 menitKritik kebijakan Presiden atas arah pendidikan 2026: sekolah unggulan baru (16 Sekolah Unggul Garuda berbeasiswa penuh dan Sekolah Rakyat 5.127 PPPK) serta revitalisasi 11.744 sekolah belum menyentuh akar mutu — penguatan profesi guru dan tata kelola yang justru ditegaskan Puslapdik Kemendikdasmen, di tengah kekurangan 498 ribu guru ASN dan jaminan guru non-ASN yang masih bersifat sementara.
8 September 2026 · 12 menitAnalisis kritik atas diplomasi Palestina 2026: lima langkah konkret Amman dan pertemuan Manila adalah pernyataan kebijakan yang kuat, tetapi momentum gencatan senjata menuntut peta eksekusi dengan penanggung jawab, tenggat, dan indikator yang dapat diaudit.
6 September 2026 · 11 menitAnalisis kebijakan Presiden atas keputusan pengadaan 2026: penghentian F-15EX dan kontrak 12 unit M-346F sebagai pengganti Hawk — menuntut kepastian jadwal, transfer teknologi, keterlibatan industri dalam negeri, dan keterpaduan dengan Rafale serta KF-21.
6 September 2026 · 11 menitKritik terukur atas kontras antara penindakan yang sibuk dan pencegahan yang kelaparan: OTT KPK di lingkungan Bea Cukai pada 2026 terjadi di tengah anggaran pencegahan dan penindakan yang nyaris nol rupiah, CPI yang terus merosot, dan RUU Perampasan Aset yang belum tuntas — padahal program integritas seperti PRISMA dan SMAP telah membuktikan jalur pencegahan yang bekerja.
5 September 2026 · 11 menitKritik terukur atas kontras antara pameran inovasi dan hilirisasi yang belum tuntas: 150+ produk riset BRIN dipamerkan ke Presiden pada Agustus 2026 dan anggaran riset nasional ditambah Rp4 triliun, tetapi 872 produk RIIM 2022-2025 belum punya angka adopsi industri yang terukur, rasio peneliti masih rendah, dan peta jalan riset strategis nasional belum mengunci target hilirisasi.
5 September 2026 · 11 menitAnalisis kebijakan Presiden menyiapkan agenda produktif Indonesia pada KTT BRICS ke-18 di New Delhi: mengunci hasil konkret kerja sama ekonomi digital, ketahanan pangan dan energi, serta stabilitas kawasan, sambil menjaga konsistensi dengan aksesi OECD-CPTPP dan politik luar negeri bebas-aktif.
5 September 2026 · 11 menitAnalisis kebijakan Presiden menjadikan riset kebijakan publik sebagai tulang punggung pengambilan keputusan: konsolidasi Program PRIMA BRIN–LPDP yang baru diluncurkan, evaluasi dampak rekomendasi riset lintas kementerian, penguatan peta jalan riset strategis nasional, dan penyerapan standar internasional inovasi.
5 September 2026 · 11 menitAnalisis kebijakan Presiden untuk membalik tren Indeks Persepsi Korupsi yang turun ke 34 poin: menghidupkan anggaran pencegahan KPK, memperluas program integritas peradilan, menuntaskan RUU Perampasan Aset di Prolegnas 2026, dan menyerap standar internasional pemulihan aset.
4 September 2026 · 13 menitKritik terukur atas pernyataan resmi bahwa ekonomi tumbuh kuat dengan semester I-2026 terbaik dalam lima tahun: defisit neraca perdagangan Juni, rupiah di atas Rp17.800, PHK manufaktur 126.000 tenaga kerja, kelas menengah melemah, dan pemangkasan proyeksi lembaga dunia menuntut pembacaan data yang jujur.
4 September 2026 · 13 menitKritik terukur atas klaim resmi bauran EBT melampaui target 2026 dan kebijakan pemangkasan batu bara: bauran baru 17,89 persen, dibutuhkan investasi Rp616 triliun per tahun untuk mencapai 23 persen, lifting migas di bawah target, BBM nonsubsidi melonjak, dan subsidi energi yang belum tepat sasaran.
4 September 2026 · 13 menitAnalisis kebijakan Presiden atas Inpres 4/2026 yang menegaskan Bulog sebagai operator utama cadangan beras, rekor Cadangan Beras Pemerintah 5,25 juta ton, komitmen tanpa impor beras dan gula konsumsi 2026, penyaluran SPHP satu harga, serta percepatan swasembada gula tiga juta ton.
4 September 2026 · 13 menitAnalisis kebijakan Presiden untuk mengisi kekosongan ASN akibat gelombang pensiun 2026–2030 melalui penyelesaian PPPK paruh waktu, kebijakan zero-growth CASN, serta percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan indeks SPBE demi pelayanan publik yang berkelanjutan.
2 September 2026 · 13 menitAnalisis kebijakan Presiden untuk menuntaskan Perpres AI, membangun Pusat Data Nasional demi kedaulatan data, membentuk Badan Perlindungan Data Pribadi pasca-UU PDP,以及 menutup kesenjangan talenta digital yang menghambat transformasi era AI.
2 September 2026 · 13 menitKritik atas target IKN sebagai ibu kota politik 2028 di tengah hanya 1.503 kilometer jalan rusak yang ditarget diperbaiki pada 2026: menyoal ketimpangan prioritas infrastruktur dan keberlanjutan fiskal APBN.
2 September 2026 · 14 menitKritik atas pernyataan pemerintah soal potensi defisit BPJS Kesehatan 2026 sebesar Rp20–30 triliun dan transisi KRIS di 1.709 rumah sakit: mengapa iuran belum dinaikkan, beban peserta PBPU makin berat, dan stunting 19,8 persen belum teratasi.
2 September 2026 · 14 menitAnalisis kebijakan Presiden untuk menjaga laju konektivitas (Whoosh, PSN) sekaligus menjamin keberlanjutan fiskal IKN yang ditargetkan menjadi ibu kota politik 2028, menuntaskan pemeliharaan jalan daerah, dan memperluas peran swasta melalui skema KPBU.
1 September 2026 · 13 menitAnalisis kebijakan Presiden untuk menutup potensi defisit BPJS Kesehatan 2026, menata transisi KRIS di 1.709 rumah sakit, mempertahankan cakupan JKN 98,74 persen, serta mempercepat penurunan stunting dan eliminasi tuberkulosis menuju 2030.
1 September 2026 · 12 menitMeski Cadangan Beras Pemerintah mencetak rekor lima koma dua lima juta ton dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan berjalan sejak Maret 2026, harga bawang, beras, gula, dan telur merangkak naik di tingkat eceran. Produksi padi Januari-Agustus 2026 hanya tumbuh tipis, sementara diversifikasi tujuh puluh tujuh sumber karbohidrat berjalan lambat dan angka anggaran ketahanan pangan masih berkonflik antar-sumber.
1 September 2026 · 12 menitKritik terhadap tata kelola pendidikan 2026 pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi 30 Juli 2026 yang memisahkan anggaran Makan Bergizi dari anggaran pendidikan, status guru honorer yang hanya diperpanjang hingga akhir 2026, serta transisi Sistem Penerimaan Murid Baru berbasis Tes Kemampuan Akademik yang belum matang.
1 September 2026 · 12 menitAnalisis kebijakan pengendalian inflasi 2026 yang masih tertekan oleh harga BBM dan tiket pesawat, serta pelemahan rupiah yang menggerus daya beli, dengan solusi teknis per lembaga dan tenggat.
31 Agustus 2026 · 12 menitKritik terhadap narasi pertumbuhan 5,4-6 persen yang benturan dengan realisasi triwulan II 5,29 persen, proyeksi Bank Dunia yang dipangkas, dan pelemahan kelas menengah, serta risiko konsolidasi fiskal yang membatasi ruang stimulus.
31 Agustus 2026 · 12 menitKritik terhadap lonjakan anggaran pertahanan Rp337 triliun yang berbeda dengan pagu Kemenhan Rp187,1 triliun, serta urgensi disiplin pengadaan alutsista agar belanja tidak sekadar etalase impor.
31 Agustus 2026 · 12 menitAnalisis kebijakan pendidikan 2026 pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan, serta kesiapan guru dan asesmen nasional, dengan solusi teknis per lembaga.
31 Agustus 2026 · 12 menitPernyataan Presiden Prabowo (23 Juli 2026) bahwa Indonesia konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif diuji oleh serangkaian kontradiksi nyata: kemitraan pertahanan dengan AS, latihan bersama dengan Angkatan Laut China di dekat Taiwan, tarif 19 persen dari Washington di tengah perang dagang AS-Tiongkok, serta keanggotaan BRICS yang beririsan dengan aksesi OECD dan CPTPP.
30 Agustus 2026 · 13 menitAnggaran pertahanan APBN 2026 melonjak ke Rp337 triliun, tetapi ujian sesungguhnya adalah mengubah belanja menjadi kekuatan tempur Optimum Essential Force (OEF) 100 persen pada 2029 sekaligus membangun industri pertahanan dalam negeri yang mandiri.
30 Agustus 2026 · 13 menitKritik kebijakan antikorupsi 2026: RUU Perampasan Aset mandek hampir dua dekade di Prolegnas, CPI 2025 anjlok ke 34/100 (peringkat 109), dan anggaran pencegahan KPK masih terbatas.
29 Agustus 2026 · 12 menitKritik kebijakan percepatan hilirisasi riset 2026: tambahan anggaran Rp4 triliun dan Rp4,6 triliun DPR belum diiringi lembaga penghubung industri, sehingga 2.600 publikasi hanya menghasilkan 872 produk.
29 Agustus 2026 · 12 menitAnalisis kebijakan luar negeri ekonomi 2026: keketuaan D-8, aksesi OECD dan CPTPP, keanggotaan BRICS, serta penyesuaian tarif AS di tengah ketidakpastian global.
29 Agustus 2026 · 12 menitAnalisis kebijakan percepatan hilirisasi riset nasional 2026: tambahan anggaran Rp4 triliun, program PRIMA BRIN-LPDP, dan kesenjangan talenta peneliti menuju Indonesia Maju 2045.
29 Agustus 2026 · 12 menitAnalisis kebijakan hukum dan anti-korupsi 2026 berbasis CPI 34/100 dan agenda RUU Perampasan Aset: penguatan anggaran pencegahan KPK, perluasan PRISMA dan SMAP peradilan, kepastian pemulihan aset, dan koordinasi UNCAC serta FATF yang terukur.
28 Agustus 2026 · 12 menitKritik berbasis data atas narasi pertumbuhan 2026: angka 5,29% triwulan II tidak sejalan dengan PHK 126.000, rupiah melemah ke Rp18.020, kelas menengah melemah, dan konflik data defisit APBN.
28 Agustus 2026 · 13 menitB50 berlaku awal juli dua ribu duapuluh enam dan tarif listrik ditahan tidak naik, namun bauran EBT 17,89 persen, lifting migas di bawah target, konflik data batu bara, BBM nonsubsidi melonjak hingga Rp16.250, dan kenaikan gas industri memicu PHK menuntut koreksi kebijakan yang terukur.
28 Agustus 2026 · 13 menitCadangan beras 5,25 juta ton jadi rekor, tapi pemerataan harga dan risiko iklim menentukan apakah stabilitas pangan benar-benar dirasakan hingga Indonesia Timur.
28 Agustus 2026 · 12 menitAnalisis peran Danantara sebagai sovereign wealth fund dalam menggerakkan investasi strategis nasional tahun 2026, termasuk realisasi proyek, tata kelola, dan tantangan eksekusi.
27 Agustus 2026 · 10 menitAnalisis progres percepatan energi baru terbarukan Indonesia tahun 2026 melalui proyek PLN, capaian kapasitas, dan tantangan pencapaian target transisi energi nasional.
27 Agustus 2026 · 10 menitKritik terhadap kebijakan WFH satu hari sepekan bagi ASN: efisiensi energi vs degradasi kinerja dan layanan publik.
27 Agustus 2026 · 10 menitKritik terhadap kesenjangan antara ledakan investasi data center AI Indonesia dan lambatnya regulasi tata kelola AI serta perlindungan data.
27 Agustus 2026 · 10 menitIndonesia menghadapi gelombang pensiun ASN 2026-2030 yang besar sementara kebijakan single salary belum diterapkan. Transisi ke PPPK paruh waktu dan zero growth menambah kompleksitas tata kelola SDM publik.
26 Agustus 2026 · 10 menitIndonesia sedang membangun tiga Pusat Data Nasional (PDN) dan menyiapkan Perpres AI sebagai kerangka tata kelola teknologi masa depan. Namun, kesenjangan SDM digital yang memburuk dan tertundanya UU PDP menjadi tantangan serius.
26 Agustus 2026 · 10 menitPemerintah mengebut IKN Tahap II dan menetapkan 50 tol sebagai PSN, namun hanya 1.503 km jalan rusak yang diperbaiki dari ribuan km total. Analisis kritis terhadap alokasi prioritas infrastruktur 2026.
26 Agustus 2026 · 10 menitPemerintah meluncurkan sistem KRIS di 1.709 rumah sakit dan memproyeksikan defisit BPJS Rp23 triliun, namun iuran belum naik dan anggaran kesehatan masih tertinggal dari negara sebaya. Analisis kritis terhadap kebijakan kesehatan 2026.
26 Agustus 2026 · 10 menitKereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung mencetak rekor 24.315 penumpang dalam sehari dan melayani 184.000 wisatawan asing sepanjang semester pertama 2026. Kesuksesan ini menjadi model konektivitas perkotaan strategis yang perlu direplikasi untuk koridor ekonomi lain, termasuk percepatan tol Balikpapan-IKN dan integrasi multi-modali nasional.
25 Agustus 2026 · 10 menitKemenkes mewajibkan pelacakan 100 persen kontak erat pasien TB melalui Forum Nasional Tuberkulosis 2026 sebagai langkah krusial menuju eliminasi TB 2030. Dengan 241 ribu kasus lebih teridentifikasi hingga Mei 2026 dan inisiasi pengobatan 84 persen, strategi ini menargetkan penemuan kasus lebih dini melalui integrasi CKG, rontgen portabel, dan Desa Siaga TBC.
25 Agustus 2026 · 10 menitCadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulog mencapai 5,25 juta ton per Agustus 2026 — rekor tertinggi — namun harga beras medium justru naik ke Rp14.515 per kilogram. Kesenjangan antara klaim stok aman dan realitas harga ini menunjukkan kelemahan struktural dalam mekanisme stabilisasi pangan nasional.
25 Agustus 2026 · 10 menitKebijakan TKA (Tes Kemampuan Akademik) sebagai pengganti nilai rapor dalam jalur prestasi PPDB 2026 menuai berbagai permasalahan: 34 aduan SPMB di DIY, inkonsistensi pelaksanaan antar-daerah, dan kesiapan sekolah yang belum merata. Transisi dari sistem penilaian berbasis rapor ke TKA tanpa persiapan memadai berisiko menciptakan ketidakadilan baru dalam akses pendidikan.
25 Agustus 2026 · 10 menitMenjaga disiplin fiskal APBN 2026 dan memastikan kualitas belanja negara di tengah defisit semester I yang kontroversial, efisiensi 15 pos belanja, dan pelemahan ekonomi global.
24 Agustus 2026 · 12 menitMenguji target pertumbuhan 5,8–6,5 persen dan disiplin defisit 2,48–2,53 persen terhadap realisasi semester I 2026: konflik angka defisit, perlambatan global, dan tekanan lapangan kerja.
24 Agustus 2026 · 12 menitMenguji keseimbangan strategis kebijakan pertahanan 2026: latihan besar dengan Amerika Serikat dan passex dengan China dalam satu pekan, di tengah komitmen bebas aktif dan kebutuhan transparansi publik.
24 Agustus 2026 · 12 menitMenata Tes Kemampuan Akademik 2026 sebagai asesmen nasional yang kredibel: integritas penyelenggaraan, kepercayaan publik, dan kesiapan menghadapi PISA 2025.
24 Agustus 2026 · 12 menitLangkah pemerintah melanjutkan proyek gas Tuna di Laut Natuna Utara menguji konsistensi antara penegasan kedaulatan ZEE, kedekatan latihan dengan China, dan kemitraan pertahanan dengan Amerika Serikat.
23 Agustus 2026 · 12 menitPemotongan baja pertama kapal selam Scorpène di PT PAL menjadi tonggak kemandirian industri pertahanan, sekaligus ujian transfer teknologi, pengawasan anggaran, dan konsistensi strategi di tengah perlombaan bawah laut Indo-Pasifik.
23 Agustus 2026 · 12 menitMenghadapi gelombang pensiun ASN 2026–2030 dengan suksesi berbasis kebutuhan, penyelesaian PPPK paruh waktu, tata kelola dana pensiun, dan digitalisasi layanan kepegawaian.
19 Agustus 2026 · 10 menitMenata fondasi pemerintahan digital dan AI: Pusat Data Nasional, Perpres AI, pelindungan data pribadi, dan penutupan kesenjangan talenta digital di tengah pertumbuhan data center.
19 Agustus 2026 · 10 menitMenguji arah prioritas infrastruktur 2026: target perbaikan jalan nasional hanya 1.503 km, keberlanjutan pembangunan IKN menuju 2028, 50 jalan tol sebagai PSN, dan keterbatasan pembiayaan swasta global.
19 Agustus 2026 · 10 menitMenguji kesenjangan cakupan JKN 98,74 persen dengan keberlanjutan fiskal: defisit BPJS Rp20–30 triliun, iuran yang belum disesuaikan, perubahan kelas rawat inap KRIS, serta target stunting dan TB yang belum tercapai.
19 Agustus 2026 · 10 menitMenyusun strategi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan ketahanan eksternal melalui kredibilitas kebijakan moneter, pendalaman pasar keuangan, dan penguatan daya saing ekspor di tengah tekanan global 2026.
17 Agustus 2026 · 11 menitMenguji kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi 5,29 persen yang diklaim resilien dengan realita lapangan kerja dan kelas menengah 2026: gelombang PHK manufaktur, pengangguran yang nyaris stagnan, defisit neraca perdagangan, dan tekanan daya beli masyarakat.
17 Agustus 2026 · 11 menitPidato kenegaraan 14 Agustus 2026 memamerkan kecepatan klaim, artikel ini menguji angka 71.744 sekolah, prevalensi stunting, investasi, kinerja BUMN, tata kelola DSI, dan nasib MBG pasca putusan MK terhadap data terverifikasi untuk menuntut akuntabilitas yang lebih tajam.
17 Agustus 2026 · 11 menitMenguji risiko strategi pengadaan alutsista 2026 yang semakin beragam platform — Rafale, M-346F, KF-21, hingga Scorpène — tanpa kerangka interoperabilitas, standar bersama, dan kemandirian industri yang terukur.
17 Agustus 2026 · 11 menitStrategi pemerintah menata ulang anggaran pendidikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi memisahkan anggaran MBG dari pos pendidikan, menyelesaikan persoalan guru non-ASN dan kekurangan guru, serta menyiapkan pendidikan menghadapi rilis PISA 2025.
17 Agustus 2026 · 11 menitPernyataan TNI AL bahwa passex dengan China di timur Taiwan 'bukan war fighting' membuka pertanyaan strategis: Indonesia butuh kerangka kebijakan diplomasi pertahanan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan di tengah rivalitas AS-Tiongkok.
16 Agustus 2026 · 12 menitSerangan siber yang melonjak tujuh kali lipat menuntut Indonesia membangun pertahanan siber nasional yang utuh: komando siber TNI, kolaborasi BSSN, perlindungan infrastruktur vital, dan talenta siber.
16 Agustus 2026 · 11 menitRUU Perampasan Aset masuk Prolegnas Prioritas 2026 dan mulai dibahas pada Januari 2026, tetapi berjalan tanpa target waktu di tengah CPI yang turun ke 34/100 — Indonesia butuh kepastian legislasi, lembaga pengelola aset, dan anggaran penegakan yang nyata.
15 Agustus 2026 · 11 menitTambahan anggaran riset tidak cukup tanpa rekrutmen, karier, fasilitas, dan ukuran serapan yang membuat talenta dapat bekerja dan bertahan.
15 Agustus 2026 · 11 menitIndonesia menjalankan tiga jalur integrasi ekonomi sekaligus — aksesi OECD, aksesi CPTPP, dan keketuaan D-8 — yang harus disatukan dalam satu koordinasi, peta reformasi domestik, dan ukuran keberhasilan yang terukur.
15 Agustus 2026 · 12 menitPeta jalan riset strategis harus menghubungkan masalah kementerian, pendanaan bertahap, talenta, industri, dan ukuran pemanfaatan.
15 Agustus 2026 · 12 menitPenataan ASN pada 2026 harus menghubungkan verifikasi data, suksesi layanan, keberlanjutan dana pensiun, reformasi penghasilan, dan pemerintahan digital.
14 Agustus 2026 · 12 menitPeta jalan AI Indonesia perlu menyatukan pelindungan data, keamanan siber, tata kelola berbasis risiko, pemerintahan digital, dan talenta.
14 Agustus 2026 · 10 menitAgenda menjaga pertumbuhan, disiplin fiskal, daya saing ekspor, dan perlindungan pekerja berdasarkan data 2026.
14 Agustus 2026 · 10 menitMenempatkan B50 sebagai jembatan menuju transisi energi dengan perlindungan pangan, jaringan, dan investasi EBT.
14 Agustus 2026 · 10 menitPemulihan kepercayaan membutuhkan anggaran penegakan yang memadai, pemulihan aset, integritas peradilan, koordinasi aparat, dan layanan hukum yang transparan.
14 Agustus 2026 · 12 menitAgenda kesehatan 2026 untuk menjaga keberlanjutan JKN, memperkuat layanan primer, mempercepat tenaga kesehatan, dan menghadapi wabah.
14 Agustus 2026 · 10 menitPrioritas infrastruktur 2026 harus mengutamakan pemeliharaan jalan, seleksi PSN, pembangunan IKN yang bertahap, dan konektivitas yang menghasilkan manfaat nyata.
14 Agustus 2026 · 12 menitMenguji kebijakan zero growth ASN 2026 di tengah purnabakti, transisi PPPK, dan tuntutan reformasi layanan.
14 Agustus 2026 · 10 menitKritik terhadap lambatnya eksekusi UU PDP dan tata kelola AI ketika investasi pusat data tumbuh tanpa penguatan talenta digital.
14 Agustus 2026 · 12 menitMenguji B50, kesenjangan EBT, ketergantungan batu bara, dan konsistensi transisi energi 2026.
14 Agustus 2026 · 10 menitKritik konstruktif atas target pertumbuhan 8 persen dengan memakai data pertumbuhan, fiskal, perdagangan, dan pekerjaan 2026.
14 Agustus 2026 · 10 menitMenilai kesenjangan antara retorika pemberantasan korupsi, anggaran KPK, legislasi aset, dan reformasi peradilan.
14 Agustus 2026 · 10 menitKritik atas ketimpangan antara pemeliharaan jalan dan percepatan IKN serta PSN, dengan solusi berbasis manajemen aset dan pembiayaan.
14 Agustus 2026 · 12 menitCakupan JKN yang luas perlu ditopang pembiayaan berkelanjutan, mutu KRIS, dan data kesehatan yang terbuka.
14 Agustus 2026 · 12 menitMenguji kesenjangan antara luasnya agenda diplomasi Indonesia — BRICS, OECD, CPTPP, D-8 — dan minimnya indikator keterukuran serta kapasitas koordinasi domestik.
14 Agustus 2026 · 11 menitMenguji hubungan antara rekor stok, harga pasar, konflik narasi impor, dan risiko iklim pangan 2026.
14 Agustus 2026 · 10 menitJaminan guru non-ASN sampai akhir 2026 adalah jembatan yang harus diikuti peta kebutuhan, anggaran pendidikan yang transparan, dan perbaikan mutu belajar.
14 Agustus 2026 · 12 menitMenguji kesenjangan antara kenaikan anggaran pertahanan tertinggi lima tahun terakhir dengan transparansi rincian, kemandirian industri, indikator OEF, dan kriteria diplomasi pertahanan.
14 Agustus 2026 · 11 menitTambahan anggaran riset hanya akan berdampak jika diikuti reformasi kelembagaan, talenta, pendanaan berbasis tahap, dan jalur hilirisasi.
14 Agustus 2026 · 10 menitMenjadikan politik luar negeri bebas-aktif sebagai mesin pertumbuhan: diplomasi ekonomi terukur, perlindungan WNI yang kuat, dan posisi strategis Indonesia di BRICS, OECD, dan CPTPP.
14 Agustus 2026 · 12 menitMengubah cadangan beras, produksi, dan distribusi menjadi stabilitas harga yang dirasakan petani dan keluarga.
14 Agustus 2026 · 10 menitAgenda pendidikan 2026 untuk memisahkan tata kelola MBG, memperkuat guru, memperbaiki literasi-numerasi, dan menutup ketimpangan antarwilayah.
14 Agustus 2026 · 10 menitMengelola kenaikan anggaran pertahanan tertinggi lima tahun terakhir menjadi modernisasi alutsista yang terukur, kemandirian industri pertahanan, dan postur pertahanan yang jelas.
14 Agustus 2026 · 12 menitTambahan modal riset harus dikawal melalui satu peta jalan, pendanaan berbasis dampak, penguatan talenta, kemitraan industri, dan kerja sama teknologi yang terarah.
14 Agustus 2026 · 12 menit