Perpustakaan gagasan

Analisis kebijakan & kritik yang dapat diperiksa.

Setiap tulisan memisahkan data, asumsi, dan penilaian. Gunakan filter tipe dan sektor untuk menemukan isu yang ingin Anda pahami.

pendidikanAnalisis Kebijakan

Pendidikan 2026: Bantuan Alat Tulis SD, dari Dana Tersalur ke Buku yang Benar-Benar Dipakai

Program Bantuan Sarana Keterampilan Menulis untuk murid kelas 1 dan 2 SD diluncurkan 10 November 2026 dengan anggaran Rp781,7 miliar; dana sudah tersalur ke 97,3 persen sekolah sasaran, tetapi baru sekitar 57 persen sekolah yang membelanjakannya. Analisis kebijakan tentang penuntasan pengadaan, pemanfaatan di kelas, dan ukuran hasil literasi.

23 November 2026 · 10 menit
luar & negeriAnalisis Kritik

Kritik Luar Negeri 2026: Nota Pengembangan Bersama di Laut China Selatan Tanpa Peta dan Naskah Terbuka

Dalam pertemuan bilateral di Shenzhen pada 20 November 2026, Presiden menyebut pertukaran nota terkait wilayah yang akan dikembangkan bersama di Laut China Selatan, beberapa hari setelah ASEAN gagal menyepakati kode tata perilaku. Analisis kritik atas keterbukaan naskah, koordinat, dasar hukum, dan konsistensi posisi Indonesia sebagai negara bukan pengklaim.

22 November 2026 · 10 menit
pertahananAnalisis Kebijakan

Pertahanan 2026: Revisi UU Pertahanan Negara Butuh Naskah Akademik dan Konsultasi Terbuka

Pemerintah dan Komisi I DPR menyiapkan revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara untuk diajukan awal 2027, dengan alasan perubahan geopolitik, teknologi militer, perang siber, dan AI. Analisis kebijakan tentang naskah akademik terbuka, pengaturan sistem otonom, kerja sama internasional, dan pengawasan sipil.

22 November 2026 · 10 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kebijakan

Hukum 2026: Dana Siap Pakai Bencana Butuh Pagar untuk Penunjukan Langsung

KPK menetapkan lima tersangka dalam perkara penggunaan Dana Siap Pakai di BNPB dan pada November 2026 terus mendalami modus penunjukan langsung, pinjam bendera, fee, dan mark-up. Analisis kebijakan tentang pagar konflik kepentingan, keterbukaan vendor pascadarurat, dan audit cepat pengadaan darurat.

20 November 2026 · 10 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kebijakan

Digitalisasi 2026: Registrasi SIM Biometrik Butuh Audit Akurasi dan Jalur Keberatan Warga

Registrasi kartu SIM dengan pengenalan wajah berlaku penuh sejak 1 Juli 2026 dan dibawa Komdigi sebagai agenda keamanan identitas di forum ITU November 2026. Analisis kebijakan tentang audit akurasi, jalur keberatan bagi warga yang gagal tervalidasi, dan laporan dampak terhadap penipuan digital.

18 November 2026 · 10 menit
infrastrukturAnalisis Kebijakan

Infrastruktur 2026: Tahun Kedua Pemulihan Sumatra, Sungai Dulu lalu Jalan Daerah

Satu tahun setelah banjir bandang di 53 kabupaten/kota Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, jalan nasional sudah dapat dilalui tetapi jalan daerah, jembatan daerah, dan normalisasi sungai tertinggal. Analisis kebijakan tentang urutan pekerjaan tahun kedua, pembagian kewenangan pusat-daerah, dan kepastian anggaran 2027.

17 November 2026 · 10 menit
kesehatanAnalisis Kebijakan

Kesehatan 2026: MMS Produksi Dalam Negeri Butuh Peta Transisi dari Hibah ke Pengadaan

Kemenkes meluncurkan suplemen mikronutrien ibu hamil (MMS) produksi dalam negeri dengan kapasitas industri 2,9 miliar tablet per tahun, sementara program yang berjalan sejak 2024 di 209 kabupaten/kota masih ditopang hibah sampai 2026. Analisis kebijakan tentang peta transisi pembiayaan, perluasan cakupan, dan ukuran kepatuhan konsumsi.

17 November 2026 · 10 menit
panganAnalisis Kritik

Kritik Pangan 2026: Cabai Naik di 226 Daerah, Respons Masih Berbasis Titik

BPS mengingatkan pangan bergejolak sebagai ancaman inflasi November-Desember 2026, dengan cabai merah rata-rata Rp73.743 per kilogram dan masih naik di 226 kabupaten/kota. Kritik atas respons stabilisasi yang bertumpu pada Gerakan Pangan Murah dan fasilitasi distribusi berbasis permohonan, tanpa target volume dan laporan dampak yang terbuka.

17 November 2026 · 10 menit
pendidikanAnalisis Kritik

Kritik Pendidikan 2026: Guru PPPK Ditata Ulang dengan Neraca yang Belum Terbuka

Pemerintah memastikan guru PPPK paruh waktu diangkat menjadi penuh waktu dengan gaji dari APBN, tetapi tempat mengajar mereka akan ditata ulang berdasarkan neraca guru nasional yang belum dipublikasikan, dan tanggal mulainya diberitakan berbeda. Kritik atas penempatan ulang guru tanpa data kebutuhan, kriteria, dan jadwal yang terbuka.

17 November 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: BSU Rp900 Ribu, dari Data Awal ke Penyaluran Tepat Waktu

Bantuan Subsidi Upah kuartal IV 2026 untuk 13,3 juta pekerja sudah punya payung Permenaker 16/2026, tetapi hingga 14 November dana belum disalurkan karena data masih difinalisasi. Analisis kebijakan tentang tenggat data, satu kanal penyaluran, dan pelaporan publik sebelum akhir Desember.

16 November 2026 · 10 menit
pertahananAnalisis Kebijakan

Pertahanan 2026: DICC ke-12 Indonesia-Korea Butuh Matriks Tindak Lanjut yang Terbuka

Pertemuan ke-12 Defence Industry Cooperation Committee Indonesia-Korea ditutup di Jakarta pada 11 November 2026 dengan risalah pertemuan dan sejumlah nota kesepahaman industri. Analisis kebijakan tentang matriks tindak lanjut, ukuran alih teknologi, dan pelaporan publik sebelum DICC ke-13.

15 November 2026 · 10 menit
energiAnalisis Kritik

Kritik Energi 2026: Kuota Pertalite Disebut Ditambah dan Tidak Ditambah dalam Dua Hari

Menko Perekonomian menyebut tambahan kuota Pertalite sudah disetujui, sehari kemudian BPH Migas menegaskan kuota tetap 29,26 juta kiloliter dan hanya dialihkan antarwilayah, sementara kuota solar subsidi naik 7,8 persen. Analisis kritik tentang konsistensi komunikasi kebijakan kuota BBM bersubsidi dan data penyaluran.

13 November 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: Kredit Program Rp394 Triliun untuk 2027 Butuh Ukuran Kualitas, Bukan Hanya Plafon

Komite Kebijakan KUR menetapkan kredit program 2027 sebesar Rp394 triliun, dengan KUR naik menjadi Rp325 triliun, sementara Bank Indonesia melonggarkan likuiditas untuk UMKM dan perumahan. Analisis kebijakan tentang cara mengukur keberhasilan kredit program dari debitur baru, naik kelas, dan kualitas kredit, bukan hanya besaran plafon.

12 November 2026 · 10 menit
infrastrukturAnalisis Kebijakan

Infrastruktur 2026: Peninggian Pantura Semarang-Demak Menjelang Nataru Butuh Peta Jalan Penanganan Rob yang Terbuka

Kementerian PU meninggikan jalan nasional Kaligawe setinggi satu meter dan menargetkan pekerjaan Semarang-Demak rampung 15 Desember 2026, sementara tol tanggul laut Semarang-Demak Seksi 1 masih berjalan dengan target yang berbeda antarsumber. Analisis kebijakan tentang menyambungkan penanganan darurat menjelang Nataru dengan peta jalan penanganan rob jangka panjang.

10 November 2026 · 10 menit
pertahananAnalisis Kritik

Kritik Pertahanan 2026: Dua Helikopter Pemadam Karhutla Jatuh dalam Empat Hari, Standar Keselamatan Operasi Udara Belum Terbuka

Helikopter Mi-17V5 TNI AD jatuh saat mengambil air untuk water bombing di Seruyan pada 4 November 2026, disusul helikopter sewaan BNPB di Sungai Barito pada 8 November. Analisis kritik tentang ketergantungan operasi udara karhutla pada armada militer dan sewaan tanpa standar keselamatan dan tenggat publikasi investigasi yang terbuka.

9 November 2026 · 10 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kritik

Kritik Hukum 2026: Rangkaian Perkara Tambang Mengungkap Celah Suspend Izin dan Verifikasi Ekspor yang Belum Ditutup

Penyidikan Kejaksaan Agung pada awal November 2026 atas tata kelola tambang nikel Sulawesi Tenggara, batu bara Nunukan, dan mineral bukan logam Bangka memperlihatkan pola yang berulang: izin yang diperpanjang lewat suspend dan dokumen uji ekspor yang dimanipulasi. Analisis kritik tentang mengapa penindakan perlu disertai penutupan celah prosedur.

7 November 2026 · 10 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kebijakan

Hukum 2026: Masuknya Pejabat KPK ke BGN Harus Diukur dari Tindak Lanjut Rekomendasi MBG

Dua pejabat KPK bertugas di Badan Gizi Nasional mulai November 2026 untuk mengawal tindak lanjut kajian kerawanan korupsi Program Makan Bergizi Gratis. Analisis kebijakan tentang cara mengubah penugasan personel menjadi tindak lanjut rekomendasi yang terukur, terjadwal, dan dapat diperiksa publik.

6 November 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: PMI 54 dan Tugas Mengubah Arus Modal Portofolio Menjadi Investasi Langsung

Rapat terbatas 2 dan 3 November 2026 mencatat PMI manufaktur naik ke 54, inflasi Oktober 3,23 persen masih dalam sasaran, dan arus modal asing masuk sekitar Rp126 triliun yang didominasi SBN dan SRBI, sementara pasar saham mencatat arus keluar. Analisis kebijakan tentang cara mengubah sinyal ekspansi manufaktur menjadi investasi langsung yang tahan guncangan harga minyak.

5 November 2026 · 10 menit
energiAnalisis Kebijakan

Energi 2026: Rencana Cadangan Minyak 60 Hari Butuh Standar Nasional dan Jadwal Terbuka

Usai rapat terbatas 3 November 2026, pemerintah mengumumkan rencana storage minyak mentah di Sumatra untuk menaikkan cadangan dari sekitar 20 hari menuju 60 hari, dengan studi kelayakan rampung dan peninjauan lokasi mulai akhir 2026. Analisis kebijakan tentang standar cadangan, jadwal, pembiayaan, dan keselamatan lokasi agar target tidak berhenti di pengumuman.

5 November 2026 · 10 menit
birokrasiAnalisis Kritik

Kritik Birokrasi 2026: Jalur Talenta Presiden ke BUMN Belum Disertai Aturan Seleksi yang Terbuka

Pada 3 November 2026 Presiden memberi taklimat kepada 400 peserta P3MDI Angkatan 1 yang dilatih enam bulan, magang dua bulan, lalu dapat bekerja tetap di BUMN dan program strategis. Kritik ini menyoroti dasar hukum, kriteria seleksi, angka pendaftar yang berbeda antar-sumber, dan hubungan dengan sistem merit sektor publik yang belum dipublikasikan.

5 November 2026 · 10 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kritik

Kritik Digitalisasi 2026: Sandbox AI Tanpa Batas Tertulis dan Penilaian yang Sukarela

Pada 3 November 2026 Sekjen Komdigi menyatakan pendekatan regulasi konvensional berisi hak, kewajiban, dan sanksi kurang tepat untuk AI, dan pemerintah memilih batasan, sandbox, serta etika. Kritik ini menyoroti bahwa batasan itu belum tertulis dalam aturan yang berlaku, penilaian mandiri dalam rancangan perpres bersifat sukarela, dan warga belum punya jalur perlindungan yang pasti.

5 November 2026 · 10 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kebijakan

Digitalisasi AI 2026: Standar Risiko Sektoral dan Pelaporan Insiden agar Perpres Etika AI Bekerja

Rancangan Perpres Etika AI membagi kecerdasan artifisial ke tiga kategori risiko dan menyerahkan standar risiko tinggi kepada tiap kementerian dan lembaga, dengan penilaian mandiri dan mekanisme pelaporan insiden. Analisis kebijakan tentang cara memastikan standar sektoral, daftar sistem berisiko tinggi, dan kanal pengaduan warga benar-benar berjalan setelah perpres ditandatangani.

4 November 2026 · 10 menit
kesehatanAnalisis Kritik

Kritik Kesehatan 2026: Semua Rumah Sakit Diminta Layani Kesehatan Jiwa, tetapi Psikiater dan Psikolog Belum Cukup

Menteri Kesehatan meminta semua rumah sakit mampu menangani kesehatan jiwa, sementara data Kemenkes mencatat 1.495 psikiater dengan rasio satu untuk 180 ribu penduduk dan hanya 213 psikolog klinis di puskesmas. Analisis kritik tentang jarak antara target perluasan layanan dan kesiapan tenaga, serta langkah yang dibutuhkan agar skrining tidak berhenti di data.

4 November 2026 · 10 menit
infrastrukturAnalisis Kebijakan

Infrastruktur 2026: Permen PU 13/2026 dan RPIW, dari Dokumen Perencanaan ke Data yang Bisa Diperiksa

Kementerian PU menata ulang perencanaan dan pemrograman infrastruktur lewat Permen PU 13 Tahun 2026 dan mulai menyusun program 2028 dalam Rakorbangwil, sementara implementasi RPIW disebut baru sekitar 38 persen terealisasi. Analisis kebijakan tentang cara menjadikan RPIW, evaluasi kebermanfaatan, dan sistem informasi perencanaan sebagai alat akuntabilitas publik.

3 November 2026 · 10 menit
kesehatanAnalisis Kebijakan

Kesehatan 2026: Beban Layanan JKN Naik, Saatnya Aturan Kuota Tindakan dan Klaim yang Terbuka

Kepesertaan JKN mencapai 99,10 persen penduduk dengan beban pelayanan naik 75 persen dibanding 2019, sementara organisasi profesi dokter menyoroti kuota tindakan, pembatasan rujukan ke spesialis, dan klaim tertunda. Analisis kebijakan tentang cara menata pembiayaan JKN agar efisiensi tidak mengorbankan hak peserta dan keselamatan pasien.

3 November 2026 · 10 menit
panganAnalisis Kritik

Kritik Pangan 2026: Inflasi Beras Disebut Terendah, Harga Oktober Justru Naik di Semua Rantai

Badan Pangan Nasional menyebut inflasi beras September 2026 sebesar 3,73 persen sebagai yang terendah dalam empat tahun berkat cadangan beras pemerintah, tetapi data BPS Oktober 2026 menunjukkan harga beras naik di penggilingan, grosir, dan eceran. Analisis kritik terhadap narasi keberhasilan yang memilih indikator, beserta usulan ukuran yang lebih jujur.

3 November 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: Stimulus Tiket Pesawat Nataru Butuh Satu Angka dan Ukuran Dampak

Pemerintah menanggung PPN tiket pesawat kelas ekonomi domestik dan memberi diskon jasa bandara untuk penerbangan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, dengan anggaran PPN DTP Rp722 miliar untuk sekitar 3,7 juta penumpang. Analisis kebijakan tentang cara menyatukan angka diskon yang berbeda-beda, memastikan potongan sampai ke harga tiket, dan mengukur dampaknya bagi ekonomi daerah.

2 November 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kritik

Kritik Ekonomi 2026: UMP 2027 Dibahas Tanpa Forum Tripartit dan Jadwal yang Pasti

Pemerintah menyatakan upah minimum 2027 tetap memakai formula PP 49 Tahun 2025 dan menargetkan evaluasi awal rampung akhir November 2026, tetapi serikat pekerja menyebut Dewan Pengupahan Nasional dan LKS Tripartit Nasional belum memiliki pengurus. Analisis kritik terhadap proses penetapan upah yang kehilangan forum dialog dan kepastian jadwal, beserta usulan perbaikan.

2 November 2026 · 10 menit
pertahananAnalisis Kritik

Kritik Pertahanan 2026: TNI di Pengamanan Demo Tanpa Dasar Pelibatan yang Dibuka

Prajurit TNI, termasuk Marinir, ikut mengamankan unjuk rasa 28 Oktober 2026 di Jakarta bersama 14.324 personel gabungan. Pimpinan Komisi I DPR menyebutnya lumrah, sementara anggota Komisi I lain menegaskan pelibatan TNI harus melalui prosedur penanganan konflik sosial dan kendali Polri. Analisis kritik tentang perlunya dasar pelibatan yang tertulis dan terbuka.

2 November 2026 · 10 menit
pendidikanAnalisis Kebijakan

Pendidikan 2026: Koding dan Kecerdasan Artifisial, dari Mata Pelajaran Pilihan ke Pemerataan Guru

Koding dan kecerdasan artifisial sudah diajarkan sebagai mata pelajaran pilihan di 20.167 sekolah, tetapi Mendikdasmen menyebut baru sekitar 25 persen sekolah yang mengajarkannya dan perluasan bergantung pada kesiapan guru. Analisis kebijakan tentang cara memperluas pembelajaran koding dan KA secara merata lewat data guru terlatih yang konsisten, dukungan perguruan tinggi, dan ukuran mutu.

2 November 2026 · 10 menit
luar & negeriAnalisis Kritik

Kritik Luar Negeri 2026: Pemangkasan Gas ke Singapura Tanpa Protokol Komunikasi

Indonesia memangkas ekspor gas pipa ke Singapura mulai 24 Oktober 2026 untuk mengamankan listrik di Batam, Bintan, dan Sumatra, pada saat hubungan kedua negara sedang tegang karena kabut asap. Analisis kritik tentang mengapa keputusan energi yang sah perlu disertai protokol komunikasi diplomatik, satuan angka yang konsisten, dan kejelasan durasi agar tidak dibaca sebagai alat tekanan politik.

1 November 2026 · 10 menit
pertahananAnalisis Kebijakan

Pertahanan 2026: Anggaran Kemhan 2027 Rp189 Triliun Butuh Peta Belanja Terbuka

Komisi I DPR dan Kementerian Pertahanan menyepakati anggaran Kemhan dan TNI 2027 sebesar Rp189 triliun, naik sekitar Rp50 triliun dari pagu indikatif Rp139 triliun. Analisis kebijakan tentang cara mengubah tambahan anggaran itu menjadi kemampuan pertahanan yang dapat diukur, lewat peta belanja per program, ukuran kesiapan, dan pelaporan berkala yang dapat diuji publik.

1 November 2026 · 10 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kritik

Kritik Hukum dan Anti-Korupsi 2026: Kasus Bea Cukai Meluas, Rekomendasi Pencegahan Belum Terukur

KPK menyatakan pada 30 Oktober 2026 bahwa perkara suap importasi di Bea Cukai kini menjerat sembilan tersangka dan masih berkembang, sementara lima rekomendasi pencegahan yang diberikan sejak Februari belum memiliki laporan kemajuan publik. Analisis kritik tentang mengapa rotasi pejabat tidak cukup tanpa penguncian sistem risiko dan pelaporan terbuka.

31 Oktober 2026 · 10 menit
riset & teknologiAnalisis Kritik

Kritik Riset dan Teknologi 2026: Dana Abadi Riset Rp20 Triliun Tanpa Peta Alokasi

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengumumkan tambahan Rp20 triliun untuk dana abadi riset pada 28 Oktober 2026, tetapi pemberitaan berbeda soal waktu dan bentuknya. Analisis kritik tentang mengapa suntikan dana sebesar itu perlu disertai dasar hukum, peta alokasi, dan ukuran hasil yang terbuka sebelum dana mulai disalurkan.

31 Oktober 2026 · 10 menit
luar & negeriAnalisis Kebijakan

Luar Negeri 2026: Indonesia-Singapura, dari 26 Kesepakatan ke Hasil Terukur

Presiden menerima Menteri Luar Negeri Singapura di Hambalang pada 28 Oktober 2026 dalam pertemuan tertutup, empat bulan setelah Leaders' Retreat menghasilkan 26 kesepakatan. Analisis kebijakan tentang cara mengubah daftar nota kesepahaman menjadi agenda pelaksanaan yang terukur dan dilaporkan terbuka.

31 Oktober 2026 · 10 menit
riset & teknologiAnalisis Kebijakan

Riset dan Teknologi 2026: IISE dan Ukuran Keberhasilan Hilirisasi Riset

BRIN menyiapkan Indonesia Innovation Summit and Expo 2026 pada 10-13 Desember sebagai panggung yang mempertemukan riset dengan industri, investor, dan startup, serta menggandeng BNI Ventures untuk akses pendanaan. Analisis kebijakan tentang cara mengukur keberhasilan hilirisasi riset dari lisensi, kontrak, dan adopsi teknologi, bukan dari jumlah pameran dan penandatanganan.

31 Oktober 2026 · 10 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kebijakan

Hukum dan Anti-Korupsi 2026: Pencegahan Korupsi Daerah dari Skor ke Risiko

KPK telah menggelar 23 operasi tangkap tangan hingga pertengahan Oktober 2026, banyak di antaranya menjerat kepala daerah, sementara Kemendagri dan KPK memutar program pencegahan ke sepuluh klaster wilayah. Analisis kebijakan tentang cara menggeser pencegahan korupsi daerah dari kepatuhan skor menuju pengawasan berbasis risiko yang terukur.

30 Oktober 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kritik

Kritik Ekonomi 2026: Cicilan Kopdes Tertahan di Verifikasi Fisik

Cicilan pertama kredit pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih jatuh tempo 25 September 2026, dananya sudah ditempatkan di bank Himbara, tetapi pencairan menunggu verifikasi bangunan yang tertinggal. Analisis kritik tentang skema pembiayaan Rp240 triliun yang risikonya akhirnya kembali ke APBN dan dana transfer daerah.

30 Oktober 2026 · 10 menit
energiAnalisis Kritik

Kritik Energi 2026: Impor BBM lewat Lemigas tanpa Peta Transisi

Perpres 107/2026 memindahkan pengadaan impor minyak mentah, BBM, dan LPG dari skema antarbisnis Pertamina ke BLU Lemigas, tetapi dua hari kemudian Menteri ESDM menyatakan pelaksanaannya masih transisi tanpa tenggat dan sumber pendanaan yang dijelaskan. Analisis kritik tentang perubahan besar tata kelola impor energi yang belum disertai peta jalan terbuka.

30 Oktober 2026 · 10 menit
panganAnalisis Kebijakan

Pangan 2026: Neraca Beras 25 Juta Ton dan Transparansi Komponen Stok

Pemerintah menyebut ketersediaan beras nasional sekitar 25 juta ton dan aman hingga pertengahan 2027, sementara stok Bulog turun dari 5,4 menjadi 4,55 juta ton karena penyaluran besar. Analisis kebijakan tentang cara membuat angka ketersediaan beras dapat diuji publik dan dipakai sebagai dasar keputusan menghadapi El Nino.

30 Oktober 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: Inflasi Akhir Tahun dan Subsidi yang Tepat Sasaran

Inflasi September 2026 naik ke 3,28 persen, didorong pangan bergejolak, dan Mendagri mengusulkan subsidi listrik, BBM, serta angkutan udara menjelang Nataru. Analisis kebijakan tentang cara meredam inflasi akhir tahun tanpa membuka subsidi yang lebar dan sulit ditarik kembali.

29 Oktober 2026 · 10 menit
energiAnalisis Kebijakan

Energi 2026: ICP Melonjak dan Ketahanan Subsidi BBM

ICP September 2026 melonjak ke US$112,81 per barel, sementara pemerintah menjamin harga Pertalite dan Biosolar tidak naik hingga akhir tahun. Analisis kebijakan tentang cara menjaga janji harga tanpa membiarkan beban subsidi dan kompensasi tumbuh tanpa batas.

29 Oktober 2026 · 10 menit
birokrasiAnalisis Kritik

Kritik Birokrasi 2026: Penugasan ASN ke Program Prioritas Tanpa Peta Dampak

KemenPAN-RB melaporkan 45.594 ASN ditugaskan ke BGN, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, serta 33.783 SDM direkrut untuk Koperasi Merah Putih. Analisis kritik tentang angka penugasan yang dilaporkan sebagai capaian tanpa penjelasan asal pegawai dan dampaknya pada layanan yang ditinggalkan.

29 Oktober 2026 · 10 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kritik

Kritik Digitalisasi-AI 2026: PP TUNAS Bertumpu pada Kejujuran Platform

Menkomdigi meminta platform jujur menetapkan batas usia lewat penilaian mandiri, padahal hingga 6 September baru 60 dari 252 produk, layanan, dan fitur yang selesai diverifikasi. Analisis kritik tentang perlindungan anak yang masih terlalu bergantung pada pengakuan platform sendiri.

29 Oktober 2026 · 10 menit
birokrasiAnalisis Kebijakan

Birokrasi 2026: UU Satu Data Indonesia, dari Pengesahan ke Aturan Pelaksana

DPR dan pemerintah mengesahkan UU Satu Data Indonesia (20 bab, 141 pasal) yang menjadikan Data Dasar Nasional rujukan perencanaan, anggaran, dan bansos. Analisis kebijakan tentang urutan aturan pelaksana, kelembagaan, wali data hingga desa, dan keamanan data agar undang-undang ini benar-benar mengurangi ego sektoral.

28 Oktober 2026 · 10 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kebijakan

Digitalisasi-AI 2026: Transparansi Algoritma dan Hak Banding Pengguna

Kemkomdigi meminta platform membuka penggunaan AI dan algoritma, melabeli konten buatan AI, menjelaskan alasan moderasi, serta menyediakan pengaduan dan banding. Analisis kebijakan tentang cara mengubah permintaan itu menjadi kewajiban yang terukur dan dapat diaudit.

28 Oktober 2026 · 10 menit
kesehatanAnalisis Kritik

Kritik Kesehatan 2026: Imbauan Beradaptasi dengan Asap Tanpa Ambang Tindakan

Menkes meminta warga terdampak karhutla beradaptasi dan tetap di rumah, sementara Kemenkes mencatat 333.470 kasus ISPA di 68 kabupaten/kota. Analisis kritik: imbauan benar secara klinis, tetapi tanpa ambang tindakan berbasis kualitas udara dan jaminan perlindungan rumah tangga, beban perlindungan berpindah ke warga.

28 Oktober 2026 · 10 menit
infrastrukturAnalisis Kebijakan

Infrastruktur 2026: Mengukur Infrastruktur dari Manfaat, Bukan dari Serapan Anggaran

Rakorbangwil 2026 menetapkan lima strategi infrastruktur PU untuk tahun anggaran 2028 dan arahan agar keberhasilan diukur dari manfaat, bukan besarnya serapan. Analisis kebijakan tentang cara menerjemahkan arahan itu menjadi indikator manfaat, disiplin penyelesaian proyek, dan kesiapan lahan.

27 Oktober 2026 · 10 menit
kesehatanAnalisis Kebijakan

Kesehatan 2026: Transformasi JKN, dari Suntikan Dana ke Perbaikan Struktural

Pemerintah menyuntik Rp20 triliun ke Dana Jaminan Sosial Kesehatan sambil menyiapkan rujukan berbasis kemampuan pelayanan, KRIS, iDRG, dan kapitasi berbasis kinerja. Analisis kebijakan tentang cara memastikan suntikan dana menjadi jembatan menuju perbaikan struktural JKN, bukan penambal tahunan.

27 Oktober 2026 · 10 menit
panganAnalisis Kritik

Kritik Pangan 2026: Kenaikan 'Seratus Perak' dan Beras yang Bertahan di Atas HET

Pemerintah menyebut kenaikan harga beras hanya sekitar seratus rupiah, sementara data BPS menunjukkan harga rata-rata beras premium melampaui HET di semua zona dan kenaikan harga terjadi di lebih dari seratus kabupaten/kota. Analisis kritik tentang narasi harga, transmisi stok ke pasar, dan kejelasan volume SPHP.

27 Oktober 2026 · 10 menit
pendidikanAnalisis Kritik

Kritik Pendidikan 2026: Perundungan di Sekolah dan Pengakuan bahwa Aturan Belum Berjalan

Setelah seorang siswa sekolah dasar meninggal dunia diduga akibat perundungan, Mendikdasmen mengakui Permendikdasmen 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah aman belum berjalan dengan sebaik-baiknya. Analisis kritik tentang jarak antara regulasi dan pelaksanaan, mekanisme pengaduan, serta pembagian tanggung jawab lintas lembaga.

27 Oktober 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: Rupiah Menembus 18 Ribu, Saatnya Bauran Kebijakan Moneter dan Fiskal Bergerak Serempak

Bank Indonesia menahan BI-Rate 5,75 persen, menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 5,00 persen, dan menurunkan Giro Wajib Minimum bertahap setelah rupiah sempat menembus 18.000 per dolar AS. Analisis kebijakan tentang cara menyelaraskan stabilisasi nilai tukar dengan dorongan pertumbuhan, dari komunikasi kebijakan hingga koordinasi fiskal.

26 Oktober 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kritik

Kritik Ekonomi 2026: Pajak Marketplace, Tiga Jadwal dalam Dua Bulan

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace semula dijadwalkan 1 Agustus 2026, ditunda ke 1 November, sempat disebut mungkin baru 2027, lalu diumumkan mulai 1 Oktober 2026. Analisis kritik terhadap sinyal kebijakan pajak digital yang berubah-ubah dan usulan jadwal yang terkunci, transparan, dan mudah dipatuhi pedagang.

26 Oktober 2026 · 10 menit
pertahananAnalisis Kritik

Kritik Pertahanan 2026: Project Badr Butuh Peta Proyek dan Ukuran Alih Teknologi

Indonesia menandatangani nota kesepahaman kerja sama industri pertahanan empat negara bersama Qatar, Turki, dan Pakistan di Doha pada 21 Oktober 2026. Analisis kritik terhadap kemitraan yang terus bertambah tanpa daftar proyek, anggaran, dan ukuran alih teknologi yang terbuka, di tengah belanja modernisasi yang banyak bertumpu pada pinjaman luar negeri.

26 Oktober 2026 · 10 menit
pendidikanAnalisis Kebijakan

Pendidikan 2026: Standar Tenaga Kependidikan Baru, dari Aturan ke Sertifikasi yang Terjangkau

Permendikdasmen Nomor 23 Tahun 2026 menetapkan kualifikasi dan kompetensi minimal bagi guru, kepala sekolah, pengawas, pustakawan, laboran, tenaga administrasi, hingga operator data sekolah, dengan masa penyesuaian lima tahun bagi tenaga kependidikan selain pendidik dan sembilan tahun bagi tutor serta pendidik PAUD. Analisis kebijakan tentang cara memastikan sertifikasi kompetensi terjangkau, terukur, dan tidak meminggirkan tenaga kependidikan.

26 Oktober 2026 · 10 menit
luar & negeriAnalisis Kritik

Kritik Luar Negeri 2026: Diplomasi Kabut Asap yang Selalu Tertinggal dari Asapnya

Presiden menyetujui bantuan negara tetangga untuk memadamkan karhutla pada pertengahan Oktober, hampir empat minggu setelah Malaysia menawarkan pesawat dan personel, sementara ASEAN sudah berstatus siaga sejak Agustus. Analisis kritik terhadap diplomasi kabut asap yang reaktif, data luas terbakar yang tidak seragam, dan usulan protokol bantuan lintas batas yang siap pakai.

25 Oktober 2026 · 10 menit
pertahananAnalisis Kebijakan

Pertahanan 2026: Satgas PKH di Nabire, dari Penertiban Tambang Ilegal ke Tata Kelola Pasca-Penertiban

Satgas PKH yang diketuai pengarah Menteri Pertahanan menutup areal tambang emas 275,36 hektare di Distrik Makimi, Nabire, dan pemerintah mencabut IUP seluas 3.500 hektare. Analisis kebijakan tentang langkah sesudah penertiban: serah terima ke BUMN, pemulihan kawasan hutan, hak masyarakat, dan batas peran unsur pertahanan dalam penegakan sumber daya alam.

25 Oktober 2026 · 10 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kritik

Kritik Hukum 2026: Fee Berjenjang di Proyek Jalan Nasional Sumut, Penindakan Bertambah tetapi Pengawasan Internal Tak Terdengar

KPK menetapkan delapan tersangka baru kasus proyek jalan di BBPJN Sumatera Utara 2023-2025, sehingga total menjadi 13 orang, dan mengungkap dugaan pembagian commitment fee berjenjang menurut jabatan. Analisis kritik tentang mengapa pola yang terstruktur ini tidak tertangkap pengawasan internal dan sistem pengadaan sebelum penindakan.

24 Oktober 2026 · 10 menit
luar & negeriAnalisis Kebijakan

Luar Negeri 2026: Diplomasi Ekonomi di Tengah Konsultasi Reklasifikasi MSCI, dari Menyampaikan Informasi ke Menyajikan Bukti

MSCI membuka konsultasi untuk mengubah status pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market, dengan keputusan paling lambat akhir Juni 2027. Kemlu menyatakan diplomasi ekonomi akan digenjot. Analisis kebijakan tentang peran perwakilan RI: dari menyampaikan informasi menjadi menyajikan bukti penegakan dan reformasi kepada investor global.

24 Oktober 2026 · 10 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kebijakan

Hukum 2026: Menutup Celah Konflik Kepentingan di Dana Siap Pakai Bencana

Operasi tangkap tangan KPK pada 13 Oktober 2026 terkait pengadaan dengan dana siap pakai BNPB menyingkap celah konflik kepentingan di pengadaan darurat. Analisis kebijakan tentang desain pengendalian pengadaan bencana yang tetap cepat tetapi transparan, termasuk deklarasi kepentingan, publikasi kontrak, dan audit pasca-darurat.

23 Oktober 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kritik

Kritik Ekonomi 2026: Sisa Target Pajak Rp750 Triliun dalam Tiga Bulan, Target 2027 Tetap Dinaikkan

Penerimaan pajak hingga September 2026 baru 68,2 persen dari target dan pemerintah harus mengumpulkan Rp750,1 triliun dalam tiga bulan, sebagian pertumbuhan ditopang faktor sementara seperti harga minyak dan pengetatan restitusi. Analisis kritik tentang realisme target, transparansi proyeksi, dan risiko pelebaran defisit atau pemangkasan belanja.

23 Oktober 2026 · 10 menit
energiAnalisis Kritik

Kritik Energi 2026: Blackout Batam-Bintan Dijawab Ganti Direksi, Investigasi Akar Masalah Belum Terbuka

Pemadaman total Batam-Bintan pada 12 Oktober 2026 berdampak pada 411.219 pelanggan, sebagian wilayah padam lebih dari 50 jam. Respons yang menonjol adalah pergantian Direktur Utama PLN dan kompensasi potongan tagihan, sementara laporan investigasi akar masalah oleh regulator belum dipublikasikan. Analisis kritik tentang akuntabilitas keandalan listrik.

23 Oktober 2026 · 10 menit
energiAnalisis Kebijakan

Energi 2026: Cadangan BBM Nasional Aman, Distribusi Daerah Menjadi Titik Lemah

Di tengah ICP yang menembus 105 sampai 106 dolar AS per barel, pemerintah menyatakan cadangan BBM nasional aman, tetapi gangguan pasokan di Bali, Madura, dan jalur sungai Sumatera hingga Sulawesi menunjukkan masalah ada pada distribusi. Analisis kebijakan tentang standar cadangan per daerah, logistik, dan keterbukaan data pasokan.

22 Oktober 2026 · 10 menit
birokrasiAnalisis Kritik

Kritik Birokrasi 2026: Wacana Gaji ASN Lewat Kopdes, Empat Kementerian Empat Sinyal

Dalam dua pekan, Menteri Koperasi menyebut gaji PNS akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih tahun ini, sementara Kementerian PANRB menyebutnya wacana dan Menteri Keuangan menegaskan gaji tetap ditransfer seperti biasa. Analisis kritik tentang koordinasi kebijakan, dasar aturan, dan dampak sinyal yang bertabrakan bagi jutaan aparatur.

22 Oktober 2026 · 10 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kritik

Kritik Digitalisasi 2026: Perang Judi Online Masih Diukur dari Jumlah Konten yang Diblokir

Kementerian Komdigi melaporkan lebih dari empat juta konten judi online ditangani dan menyatakan pemblokiran saja tidak cukup, tetapi angka yang diumumkan berganti satuan dan periode, sementara ukuran dampak seperti paparan, transaksi, dan kerugian warga belum menjadi laporan rutin. Analisis kritik tentang indikator keberhasilan dan koordinasi lintas lembaga.

22 Oktober 2026 · 10 menit
birokrasiAnalisis Kebijakan

Birokrasi 2026: Arahan Aparatur Berintegritas Perlu Ukuran Layanan yang Sama di Semua Pengawas

Menjelang dua tahun pemerintahan, Presiden menekankan aparatur profesional dan berintegritas serta menugaskan KSP mengawal program prioritas, sementara Kementerian PANRB mengevaluasi lebih dari 300 ribu unit layanan. Analisis kebijakan tentang menyatukan indikator, menghindari pengawasan ganda, dan mengukur dampak di tangan warga.

21 Oktober 2026 · 10 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kebijakan

Digitalisasi AI 2026: Label Konten AI dan Jejak Keaslian Perlu Standar, Jadwal, dan Pengawas

Komdigi mengkaji peraturan menteri yang mewajibkan pengembang AI memberi label dan penanda asal-usul pada konten sintetis, di tengah penipuan deepfake yang makin sulit dikenali. Analisis kebijakan tentang standar teknis, pembagian kewajiban pengembang dan platform, jadwal, serta pengawasan agar label benar-benar melindungi publik.

21 Oktober 2026 · 10 menit
infrastrukturAnalisis Kritik

Kritik Infrastruktur 2026: Anggaran PU 2027 Separuh Kebutuhan, Jalan Menyusut tetapi Target Naik

Kementerian PU menetapkan anggaran 2027 Rp114,59 triliun, sekitar separuh dari kebutuhan riil yang diajukan, sementara pagu Bina Marga turun dari 2026 padahal target jalan nasional mantap dinaikkan menjadi 97 persen. Analisis kritik tentang prioritas, kesenjangan target dan dana, serta angka anggaran yang berbeda antar-publikasi.

21 Oktober 2026 · 10 menit
kesehatanAnalisis Kritik

Kritik Kesehatan 2026: Rumah Sakit Dikebut, Keluhan Layanan Dasar Justru Memuncak

Pemerintah mempercepat revitalisasi 66 RSUD menjadi tipe C dan menugaskan KSP mengawalnya, tetapi pemantauan Kementerian Kesehatan sendiri mencatat sentimen negatif media sosial 60,7 persen, memuncak saat isu penutupan puskesmas di NTT dan keluhan BPJS. Analisis kritik tentang ukuran keberhasilan yang masih dihitung dari bangunan, bukan pengalaman pasien.

21 Oktober 2026 · 10 menit
infrastrukturAnalisis Kebijakan

Infrastruktur 2026: Check Dam Sumatera Barat, dari Tanggap Darurat ke Pengendalian Hulu

Banjir bandang kembali menerjang Padang pada 10 Oktober 2026, dan Kementerian PU mempercepat pembangunan check dam serta pemeriksaan hulu sungai. Analisis kebijakan tentang jadwal, pembagian kewenangan pusat dan daerah, serta keterbukaan progres agar penanganan permanen benar-benar menurunkan risiko.

20 Oktober 2026 · 10 menit
kesehatanAnalisis Kebijakan

Kesehatan 2026: Kapitasi Berbasis Kinerja dan Uji Coba Reformasi JKN Perlu Ukuran yang Sama

Komite Kebijakan Sektor Kesehatan menyepakati kapitasi berbasis kinerja untuk faskes primer dengan target finalisasi 6 Desember 2026, sementara uji coba reformasi JKN di empat daerah menunggu Perpres. Analisis kebijakan tentang indikator kinerja, evaluasi uji coba, dan keterbukaan hasil agar dua reformasi ini saling menguatkan.

20 Oktober 2026 · 10 menit
panganAnalisis Kritik

Kritik Pangan 2026: HPP Gabah Rp6.500 Tertinggal dari Harga Lapangan, Siapa Menjaga Gawang?

Harga gabah di tingkat petani menembus Rp8.000 hingga Rp9.200 per kilogram, jauh di atas HPP Rp6.500 yang dikunci Inpres 4/2026 sampai 2029. Pemerintah memilih membiarkan petani menikmati harga sambil menahan harga konsumen lewat operasi pasar. Analisis kritik tentang desain HPP yang statis dan risiko bagi pengadaan cadangan.

20 Oktober 2026 · 10 menit
pendidikanAnalisis Kritik

Kritik Pendidikan 2026: Tidak Naik Kelas Sudah Disetujui, Kajiannya Belum Dibuka

Dalam dua pekan, rencana tidak naik kelas otomatis bergeser dari tanggapan di sebuah konvensi menjadi kebijakan yang disebut sudah disetujui Presiden untuk tahun ajaran 2027/2028, bersama kebijakan penjurusan. Analisis kritik tentang kajian yang belum dipublikasikan, kriteria karakter yang belum jelas, dan remediasi yang harus mendahului keputusan.

20 Oktober 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Stimulus Kuartal IV 2026: Dari Pengumuman ke Penyaluran yang Terukur

Pemerintah menyiapkan paket stimulus kuartal IV-2026 dan persiapan 2027 dengan alokasi sementara sekitar Rp31 triliun: bantuan beras, bantuan subsidi upah, pembukaan rekening bagi desil 1-4, serta insentif pajak dan perumahan 2027. Artikel ini mengusulkan jadwal penyaluran, pemadanan data sasaran, dan laporan realisasi berkala agar stimulus sampai sebelum tutup tahun.

19 Oktober 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kritik

Kritik Ekonomi 2026: Wajib Halal Diundur ke 2028, Sinyal Kebijakan Berubah dalam Sepekan

Pemerintah memperpanjang penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi usaha mikro dan kecil serta sejumlah kategori produk hingga 17 Oktober 2028, hanya beberapa hari setelah BPJPH menegaskan tidak ada penundaan. Perpanjangan dapat dipahami, tetapi kepastian datang terlambat. Artikel ini mengusulkan peta kesiapan terbuka dan tonggak antara menuju 2028.

19 Oktober 2026 · 10 menit
pertahananAnalisis Kritik

Kritik Pertahanan 2026: Revisi UU Peradilan Militer Dua Tahun, Peta Jalannya Belum Ada

Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Peradilan Militer inkonstitusional bersyarat dan memberi waktu dua tahun untuk diubah, termasuk batas tegas antara tindak pidana militer dan tindak pidana umum. TNI menyatakan tunduk pada putusan, tetapi peta jalan revisi dan aturan masa transisi belum terlihat. Artikel ini mengusulkan jadwal, pengusul, dan mekanisme transisi yang terukur.

19 Oktober 2026 · 10 menit
pendidikanAnalisis Kebijakan

Pendidikan Gratis Tiga Klaster: Arah Sudah Tepat, Peta Biaya Harus Terbuka

Pemerintah memfinalisasi skema pendidikan gratis dalam tiga klaster: satuan pendidikan negeri, sekolah dan madrasah swasta serta pendidikan keagamaan, dan afirmasi wilayah 3T. Definisi gratis dan skenario biayanya masih disimulasikan. Artikel ini mengusulkan peta biaya terbuka, urutan prioritas, dan desain pembiayaan yang menjaga mutu serta kesejahteraan guru non-ASN.

19 Oktober 2026 · 10 menit
luar & negeriAnalisis Kritik

Kritik Luar Negeri 2026: Pilot WNI Ditolak Israel, Pelindungan Awak Pesawat Belum Berprotokol

Kemlu menilai pembatasan awak pesawat berbasis kewarganegaraan oleh Israel diskriminatif setelah pesawat kargo Ethiopian Airlines dipaksa putar balik karena pilotnya WNI. Sikap prinsipnya tepat, tetapi responsnya reaktif dan bergantung pada maskapai asing. Artikel ini mengusulkan protokol pelindungan awak pesawat WNI di maskapai asing.

18 Oktober 2026 · 10 menit
pertahananAnalisis Kebijakan

Pertahanan 2026: Dua Wamenhan Baru Butuh Pembagian Kerja yang Terukur

Presiden melantik dua Wakil Menteri Pertahanan dengan bidang strategi-doktrin-pembangunan kekuatan serta logistik-industri pertahanan-teknologi, sepuluh hari setelah 204 satuan baru TNI diresmikan. Artikel ini mengusulkan uraian tugas terbuka, indikator kinerja bersama, dan satu jalur keputusan agar ekspansi organisasi diimbangi kemampuan operasional.

18 Oktober 2026 · 10 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kritik

Kritik Hukum 2026: KPK Minta Penyelarasan Strategi, Koordinasi Antikorupsi Belum Bekerja sebagai Sistem

Wakil Ketua KPK menyatakan lembaganya banyak mengambil kebijakan tanpa informasi strategi pencegahan dan penindakan dari pemerintah, lalu mengusulkan forum tingkat tinggi dengan Presiden. Padahal Stranas PK dan pendekatan whole-of-government sudah ada. Kritik ini menuntut forum koordinasi tetap berjadwal dengan agenda dan laporan terbuka, tanpa menyentuh perkara.

17 Oktober 2026 · 10 menit
riset & teknologiAnalisis Kritik

Kritik Riset 2026: Aturan Akreditasi Jurnal Sudah Terbit, Penegakan Integritas Belum Terlihat

Kemdiktisaintek menyoroti maraknya plagiarisme, jual-beli publikasi, dan kartel sitasi, lalu menyebut sedang menyiapkan aturan akreditasi jurnal. Padahal Permendiktisaintek 9/2026 sudah ditetapkan Juni. Kritik ini menuntut lembaga dan prosedur penegakan integritas riset nasional yang jelas agar kampus tidak berjalan sendiri-sendiri.

17 Oktober 2026 · 10 menit
luar & negeriAnalisis Kebijakan

Luar Negeri 2026: Diplomasi Meja Makan Rakyat Butuh Indikator yang Bisa Dipantau

Menlu Arrmanatha Nasir menetapkan ukuran sederhana bahwa diplomasi harus terasa sampai di meja makan rakyat, dengan prioritas ketahanan pangan, energi, perdagangan, dan pelindungan WNI. Artikel ini mengusulkan cara menerjemahkan ukuran itu menjadi indikator publik per bidang dan laporan berkala yang bisa dipantau.

17 Oktober 2026 · 10 menit
riset & teknologiAnalisis Kebijakan

Riset 2026: Riset Berbasis Masalah Butuh Pembeli Pertama, Bukan Sekadar Imbauan

Kemdiktisaintek mengarahkan riset kampus ke riset berbasis masalah dengan dua jalur pendanaan dan berharap BPI Danantara serta BUMN menjadi anchor demand. Artikel ini mengusulkan cara mengubah harapan itu menjadi kontrak pembeli pertama, daftar masalah terbuka, dan ukuran dampak yang bisa diaudit.

17 Oktober 2026 · 10 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kebijakan

Hukum 2026: Pengadaan Darurat Bencana Boleh Cepat, Pengawasannya Harus Melekat

OTT KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026 diduga berkaitan dengan pengadaan yang memakai dana siap pakai kebencanaan. Tanpa menilai perkara yang masih berjalan, artikel ini mengusulkan arsitektur pengadaan darurat yang tetap cepat tetapi transparan dan diawasi sejak perencanaan hingga pembayaran.

16 Oktober 2026 · 9 menit
energiAnalisis Kritik

Kritik Energi 2026: ICP Tembus 112 Dolar, Harga BBM Ditahan, Skenario Fiskalnya Belum Dibuka

ICP September 2026 naik ke US$112,81 per barel, jauh di atas asumsi APBN US$70. Pemerintah menjamin harga BBM subsidi tidak naik sekaligus subsidi tidak ditambah, tetapi hitungan sensitivitas yang dikutip pejabat berbeda dan pembatasan Pertalite belum bertanggal. Artikel ini mengusulkan skenario fiskal energi yang dibuka ke publik.

16 Oktober 2026 · 9 menit
panganAnalisis Kebijakan

Pangan 2026: Bantuan Beras Tiga Bulan dan SPHP Satu Juta Ton, dari Stok ke Meja Makan

Pemerintah menyetujui bantuan beras 30 kilogram per penerima untuk 33,2 juta penerima desil 1-4 sekaligus untuk Oktober-Desember 2026 dan menambah SPHP beras menjadi satu juta ton hingga Maret 2027. Artikel ini membahas cara memastikan stok besar benar-benar menahan harga di tingkat konsumen.

16 Oktober 2026 · 9 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: Kemenko Hilirisasi, dari Koordinasi Satu Pintu ke Hilir Penuh

Sejak 1 Oktober 2026 hilirisasi dan transisi energi dikoordinasikan satu pintu. Nilai ekspor nikel sudah melonjak, tetapi sebagian besar produk smelter masih setengah jadi. Artikel ini mengusulkan ukuran kedalaman hilir, tata kerja koordinasi lintas kementerian, dan syarat kajian moratorium agar koordinasi baru berujung pada nilai tambah di dalam negeri.

15 Oktober 2026 · 10 menit
energiAnalisis Kebijakan

Energi 2026: Peta Jalan Etanol dan Jurang Bahan Baku yang Harus Ditutup

Pemerintah merencanakan mandatori etanol bertahap hingga E50 untuk menekan impor bensin. Kebutuhan bahan baku E10 diperkirakan 1,2 juta kiloliter, sementara yang terkumpul baru 70.500 kiloliter per tahun, dan jadwal E10 serta E20 berbeda antar-pernyataan. Artikel ini mengusulkan peta jalan berbasis kapasitas pabrik dan lahan yang terukur.

15 Oktober 2026 · 10 menit
birokrasiAnalisis Kritik

Kritik Birokrasi 2026: Sejuta Aduan LAPOR!, tetapi Angka Penyelesaiannya Tidak Diumumkan

Nota kesepahaman SP4N-LAPOR! 2026-2031 ditandatangani lima lembaga pada 29 September 2026. Capaian yang diumumkan adalah lebih dari 1,1 juta aduan, 718 instansi terhubung, dan uptime 98,76 persen, tetapi bukan berapa aduan yang benar-benar selesai. Artikel ini mengusulkan indikator penyelesaian per instansi yang dipublikasikan.

15 Oktober 2026 · 9 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kritik

Kritik Digitalisasi 2026: Kuota Tak Boleh Hangus, tetapi Kepatuhan Tanpa Tenggat

SE Menkomdigi 4/2026 melarang operator menghapus sisa kuota yang sudah dibayar. Enam minggu kemudian kepatuhan disebut sekitar 50 sampai 70 persen, dengan waktu tambahan tanpa tenggat akhir dan laporan berikutnya tiga bulan lagi. Artikel ini mengusulkan definisi kepatuhan, tenggat, dan laporan publik per operator.

15 Oktober 2026 · 9 menit
birokrasiAnalisis Kebijakan

Birokrasi 2026: RB Tematik, dari Rencana Aksi ke Dampak yang Bisa Diuji

SE Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2026 memperluas Reformasi Birokrasi Tematik menjadi enam tema dan menuntut evaluasi berbasis dampak. Artikel ini mengusulkan desain pengukuran agar klaim dampak reformasi terhadap kemiskinan dan investasi dapat diuji secara terbuka.

14 Oktober 2026 · 10 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kebijakan

Digitalisasi AI 2026: Dari Bali Tech Week ke Regulasi yang Benar-Benar Terprediksi

Komdigi menggelar Bali Tech Week 2026 untuk menarik investasi dan menjanjikan regulasi digital yang tidak membuat kaget. Artikel ini merumuskan cara menjadikan janji itu terukur, dimulai dari penetapan Perpres Peta Jalan dan Etika AI yang sudah selesai dibahas lintas kementerian.

14 Oktober 2026 · 10 menit
infrastrukturAnalisis Kritik

Kritik Infrastruktur 2026: Klaim Irigasi dan Jembatan Desa Tanpa Satuan Baku

Pemerintah menyebut lebih dari seribu kilometer irigasi dan hampir empat ribu jembatan desa terbangun. Namun capaian dilaporkan dalam kilometer, hektare, unit, dan meter oleh pelaksana berbeda, sehingga sulit dicocokkan dengan target dan anggaran. Artikel ini mengusulkan neraca capaian infrastruktur dengan satuan baku.

14 Oktober 2026 · 10 menit
kesehatanAnalisis Kritik

Kritik Kesehatan 2026: Suntikan Rp20 Triliun untuk BPJS Tanpa Syarat Perbaikan

PMK 73/2026 menyalurkan tambahan Rp20 triliun ke BPJS Kesehatan pada Oktober dan November 2026. Suntikan menjaga klaim tetap terbayar, tetapi tanpa paket perbaikan kepesertaan, piutang iuran, dan peninjauan iuran, defisit akan kembali. Artikel ini mengusulkan syarat perbaikan yang menyertai setiap rupiah tambahan.

14 Oktober 2026 · 10 menit
infrastrukturAnalisis Kebijakan

Infrastruktur 2026: Pemulihan Pascagempa NTT, dari Fungsional ke Tangguh

Hingga 5 Oktober 2026 Kementerian PU telah menangani 1.024 infrastruktur terdampak gempa di NTT; jalan, jembatan, dan sumber daya air pulih penuh, sementara air minum, gedung, sanitasi, dan fasilitas publik masih diverifikasi. Artikel ini merumuskan cara menuntaskan layanan dasar dan menjadikan prinsip build back better standar yang terukur.

13 Oktober 2026 · 10 menit
kesehatanAnalisis Kebijakan

Kesehatan 2026: Dari Hasil Skrining CKG ke Pengobatan yang Tuntas

Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau 99,1 juta jiwa dan pemeriksaan ulang menemukan sekitar satu juta kasus baru hipertensi pada peserta yang sebelumnya sehat. Artikel ini merumuskan jalur tindak lanjut agar setiap temuan skrining berujung pada pengobatan dan pemantauan di puskesmas.

13 Oktober 2026 · 10 menit
panganAnalisis Kritik

Kritik Pangan 2026: Wanam, Target Sepuluh Ribu Hektare dan Panen Uji Coba

Februari 2026 pemerintah membidik panen minimal 10.000 hektare di Wanam, Merauke; Oktober 2026 yang tertanam baru demplot sekitar 40 hektare dengan panen uji coba November. Analisis kritik tentang perlunya satu target resmi, ukuran kemajuan terbuka, dan kepastian air sebelum perluasan.

13 Oktober 2026 · 10 menit
pendidikanAnalisis Kritik

Kritik Pendidikan 2026: Wacana Tidak Naik Kelas Diumumkan Sebelum Kajian

Kemendikdasmen menyiapkan opsi mengembalikan kebijakan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027 untuk mengatasi budaya 'rajin malas sama saja', sementara kajian akademiknya belum dilakukan. Analisis kritik tentang urutan kebijakan: bukti, kriteria, dan remediasi harus mendahului keputusan.

13 Oktober 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: Realisasi APBN September dan Disiplin Belanja Akhir Tahun

Hingga akhir September 2026 defisit APBN Rp319 triliun atau 1,24 persen PDB, belanja baru sekitar 69 persen pagu, dan pemerintah menyiapkan percepatan belanja November-Desember. Artikel ini merumuskan cara agar percepatan akhir tahun tetap berkualitas, transfer ke daerah tidak tertinggal, dan angka fiskal mudah direkonsiliasi publik.

12 Oktober 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kritik

Kritik Ekonomi 2026: Inflasi Pangan El Nino, Respons Masih Terpusat pada Beras

Inflasi September 2026 naik ke 3,28 persen dengan andil terbesar dari cabai, daging ayam, dan beras, sementara respons pemerintah bertumpu pada tambahan penyaluran beras SPHP. Kritik atas respons yang belum menyasar komoditas hortikultura dan protein serta belum disertai peringatan dini yang terbuka.

12 Oktober 2026 · 10 menit
pertahananAnalisis Kritik

Kritik Pertahanan 2026: Yonif TP Fungsi Ganda, Tanpa Ukuran Kinerja yang Terbuka

Menteri Pertahanan meminta prajurit Yonif Teritorial Pembangunan menguasai kemampuan tempur sekaligus menjalankan kompi pertanian, peternakan, kesehatan, dan konstruksi. Kritik atas fungsi ganda yang belum disertai ukuran kinerja tempur dan pembangunan yang terbuka serta batas peran sipil yang tertulis.

12 Oktober 2026 · 10 menit
pendidikanAnalisis Kebijakan

Pendidikan 2026: Penataan Guru 2027, dari Pengumuman ke Eksekusi

Pemerintah akan mengangkat 242.482 guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027 tanpa seleksi, menata 935.316 guru PPPK menjadi pegawai pusat, dan merekrut CPNS guru bertahap untuk kebutuhan 464.856 orang. Artikel ini merumuskan langkah eksekusi agar penataan berjalan tepat data, tepat anggaran, dan tidak mengganggu kelas.

12 Oktober 2026 · 10 menit
luar & negeriAnalisis Kritik

Kritik Luar Negeri 2026: Board of Peace, Evaluasi yang Tak Kunjung Dilaporkan

Menlu baru menegaskan kesinambungan politik luar negeri, sementara posisi Indonesia di Board of Peace diwacanakan untuk dievaluasi sejak Maret 2026 dan situasi Gaza belum pulih menjelang setahun gencatan senjata. Kritik ini menuntut hasil evaluasi, kriteria tetap atau keluar, dan neraca biaya keanggotaan dibuka kepada publik dan DPR.

11 Oktober 2026 · 10 menit
pertahananAnalisis Kebijakan

Pertahanan 2026: Sistem Prestasi TNI, dari Amanat HUT ke Aturan Karier

Pada HUT ke-81 TNI, Presiden menegaskan sistem di TNI harus sistem prestasi, bukan sekadar senioritas atau loyalitas sempit, sekaligus meresmikan 204 satuan baru. Artikel ini merumuskan cara mengubah amanat itu menjadi aturan karier yang terukur, terbuka, dan mengimbangi pertumbuhan struktur.

11 Oktober 2026 · 10 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kritik

Kritik Hukum 2026: OTT Kepala Daerah Berulang, Pencegahan Belum Menyentuh Akar

Hingga September 2026 KPK telah menjaring 13 kepala daerah kabupaten/kota melalui operasi tangkap tangan, sementara indeks integritas pemerintah daerah masih di zona rentan. Kritik ini menilai respons pemerintah masih bertumpu pada rapat koordinasi dan pendidikan antikorupsi, belum pada konsekuensi skor integritas dan pembatasan biaya politik.

10 Oktober 2026 · 10 menit
riset & teknologiAnalisis Kritik

Kritik Riset 2026: Dana Riset Naik, Jendela Proposal Hanya Dua Pekan

BRIN membuka pendanaan riset sosial humaniora pada awal Oktober dengan batas proposal pertengahan bulan, sementara pagu program riset dalam RAPBN 2027 naik lebih dari dua kali lipat. Kritik ini menuntut kalender pendanaan riset nasional yang terbit di awal tahun, jendela proposal yang wajar, dan laporan penyerapan yang terbuka.

10 Oktober 2026 · 10 menit
luar & negeriAnalisis Kebijakan

Luar Negeri 2026: Kampanye DK PBB 2029-2030, dari Pencalonan ke Peta Dukungan

Indonesia resmi mengumumkan pencalonan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2029-2030 di Sidang Majelis Umum ke-81, dan Menteri Luar Negeri yang baru dilantik menjadikannya prioritas. Artikel ini merumuskan peta kerja menuju pemungutan suara 2028: agenda substantif, penggalangan dukungan, dan ukuran keberhasilan.

10 Oktober 2026 · 10 menit
riset & teknologiAnalisis Kebijakan

Riset & Teknologi 2026: Dari Peringkat Inovasi ke Agenda Riset untuk Kebijakan

Global Innovation Index 2026 menempatkan Indonesia di peringkat ke-55 dari 139 ekonomi dan keenam di Asia Tenggara, sementara pagu program riset BRIN dalam RAPBN 2027 naik lebih dari dua kali lipat. Artikel ini merumuskan cara mengubah empat agenda Kepala BRIN menjadi kontrak kerja riset-kebijakan yang terukur.

10 Oktober 2026 · 10 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kebijakan

Hukum & Anti-Korupsi 2026: Stranas PK dari Milestone ke Dampak

Aksi Pencegahan Korupsi 2025-2026 mencapai 67,49 persen pada bulan ke-18, dan pemerintah mulai menyusun Rencana Aksi 2027-2028 serta revisi Perpres 54/2018. Artikel ini merumuskan cara agar rencana aksi berikutnya diukur dari dampak tata kelola, bukan sekadar milestone administratif.

9 Oktober 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kritik

Kritik Ekonomi 2026: Kredibilitas Fiskal Masih Bergantung pada Figur, Belum pada Aturan

Menteri Keuangan berganti untuk ketiga kalinya dalam kurang dari dua tahun, dengan janji APBN yang kredibel dan defisit di bawah tiga persen. Kritik ini menilai kredibilitas tidak boleh bergantung pada pergantian figur, melainkan pada aturan fiskal, asumsi realistis, dan transparansi risiko yang mengikat.

9 Oktober 2026 · 10 menit
energiAnalisis Kritik

Kritik Energi 2026: Tarif Listrik Ditahan, Kurang Bayar Subsidi Ikut Menumpuk

Menteri ESDM memperkirakan tarif listrik triwulan IV 2026 tidak naik, padahal formula tarif triwulan III sudah menunjukkan kenaikan. APBN 2027 kini memuat kurang bayar subsidi listrik 2025 sebesar Rp12,26 triliun. Kritik ini menuntut aturan main yang jelas kapan tarif ditahan dan siapa yang menanggung selisihnya.

9 Oktober 2026 · 10 menit
panganAnalisis Kebijakan

Pangan 2026: Harga Beras di Atas HET dan Transmisi Stok ke Daerah

Hingga minggu pertama Oktober 2026 harga beras masih naik di 116 kabupaten/kota dan rata-rata beras medium Rp14.676 per kilogram, padahal stok Bulog sekitar 4,5 juta ton. Artikel ini merumuskan cara agar stok nasional sampai ke pasar daerah tanpa menekan nilai tukar petani yang sedang menguat.

9 Oktober 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: RAPBN 2027, Target Enam Persen dan Kredibilitas Fiskal

RAPBN 2027 menargetkan pertumbuhan 6,0 persen dengan defisit turun ke 2,40 persen PDB, sementara inflasi September 2026 naik ke 3,28 persen didorong pangan. Artikel ini merumuskan cara membuat target ambisius itu kredibel: skenario risiko terbuka, rekonsiliasi angka defisit, dan belanja prioritas yang terukur.

8 Oktober 2026 · 10 menit
energiAnalisis Kebijakan

Energi 2026: Bauran EBT 17,3 Persen dan Jalan Menuju 30 Persen pada 2034

Bauran energi baru terbarukan semester I 2026 tercatat 17,3 persen, turun dari 18,3 persen pada triwulan I, sementara pemerintah membidik 30 persen pada 2034. Artikel ini merumuskan langkah agar investasi yang masih landai dan dominasi batu bara di Jawa-Bali tidak menahan laju transisi.

8 Oktober 2026 · 10 menit
birokrasiAnalisis Kritik

Kritik Birokrasi 2026: WFH ASN Tanpa Batas Waktu, Evaluasinya Belum Dibuka

KemenPANRB menegaskan WFH ASN satu hari sepekan berlaku tanpa batas waktu, padahal setiap instansi wajib melapor evaluasi bulanan atas kinerja, efisiensi energi, dan layanan publik. Kritik ini menuntut hasil evaluasi itu dibuka sebagai dasar kebijakan permanen.

8 Oktober 2026 · 10 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kritik

Kritik Digitalisasi 2026: Perpres AI dan Tenggat yang Terus Bergeser

Rancangan Perpres Peta Jalan Kecerdasan Artifisial 2026-2029 ditargetkan terbit kuartal pertama 2026, rampung dibahas Mei, dan per September masih menunggu tanda tangan. Kritik ini menyoroti biaya tenggat yang bergeser dan menuntut jadwal publik yang mengikat.

8 Oktober 2026 · 10 menit
birokrasiAnalisis Kebijakan

Birokrasi 2026: Pengawasan Sistem Merit Setelah KASN Tidak Ada Lagi

Fungsi KASN telah dialihkan ke KemenPANRB dan BKN, sementara BKN membangun profiling ASN dan platform ASN Digital. Analisis kebijakan mengusulkan pengawasan merit yang terbuka, terukur, dan bertumpu pada data kepegawaian yang andal.

7 Oktober 2026 · 10 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kebijakan

Digitalisasi & AI 2026: Dari Insentif Talenta ke Ukuran Keluaran yang Bisa Diaudit

Pemerintah menjadikan AI dan pusat data pilar ekonomi digital dan menawarkan insentif vokasi, beasiswa, serta pelatihan insinyur, sementara pilar SDM indeks daya saing digital justru turun. Analisis kebijakan mengusulkan ukuran keluaran talenta yang terbuka dan tersambung ke Peta Jalan AI Nasional.

7 Oktober 2026 · 10 menit
infrastrukturAnalisis Kritik

Kritik Infrastruktur 2026: Sebaran Tol PSN dan Kriteria Pemerataan yang Belum Dibuka

Permenko 16/2025 menetapkan 226 PSN, 50 di antaranya jalan tol, dengan 33 ruas di Jawa dan tidak satu pun di Maluku, Papua, atau Nusa Tenggara, sementara rekonstruksi daerah bencana dibiayai dari pagu yang sudah ada. Kritik ini menuntut kriteria pemerataan dan urutan prioritas PSN yang terbuka.

7 Oktober 2026 · 10 menit
kesehatanAnalisis Kritik

Kritik Kesehatan 2026: Alat Datang, Spesialis Belum

Anggaran kesehatan 2026 Rp244 triliun memprioritaskan revitalisasi rumah sakit dan skrining, dan peralatan medis didanai pinjaman multilateral. Analisis pasar kerja tenaga kesehatan menunjukkan rasio tenaga kesehatan setengah rata-rata kawasan dan spesialis baru memenuhi sekitar separuh kebutuhan. Kritik ini menuntut neraca tenaga kesehatan yang mengikat belanja fisik.

7 Oktober 2026 · 10 menit
kesehatanAnalisis Kebijakan

Kesehatan 2026: Nutri-Level dan Jembatan dari Label ke Layanan Primer

KMK 301/2026 mewajibkan label Nutri-Level pada minuman manis siap saji skala besar, sementara jutaan penderita hipertensi dan diabetes peserta JKN belum rutin berobat di faskes primer. Analisis kebijakan menyambungkan label, Cek Kesehatan Gratis, dan Prolanis menjadi satu jalur pencegahan.

6 Oktober 2026 · 10 menit
panganAnalisis Kritik

Kritik Pangan 2026: Klaim 'Aman hingga Juni 2027' yang Hanya Menghitung Beras

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas menyatakan pasokan beras aman hingga Juni 2027 meski ancaman kekeringan El Nino. Kritik atas neraca yang hanya menghitung beras, sementara ketergantungan impor gandum dan kedelai serta pengalaman El Nino 2023 tidak ikut dibuka.

6 Oktober 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: Danantara dan Standar Akuntabilitas Investasi Negara

Danantara kini mengelola aset lebih dari US$1 triliun dan menopang hampir sepertiga investasi nasional, sementara pengawasannya dibagi ke banyak lembaga. Analisis kebijakan tentang satu standar pelaporan publik yang membuat investasi negara dapat diukur.

5 Oktober 2026 · 10 menit
pendidikanAnalisis Kebijakan

Pendidikan 2026: Sekolah Aman, dari Regulasi ke Ukuran yang Bisa Dipantau

Permendikdasmen 6/2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman memberi dasar hukum memutus perundungan, tetapi keberhasilannya bergantung pada pelaporan, pendampingan kelompok rentan, dan ukuran yang dapat dipantau publik. Analisis kebijakan implementasi.

5 Oktober 2026 · 10 menit
pertahananAnalisis Kebijakan

Pertahanan 2026: Memutus Rantai Pasok Senjata Ilegal dan Melindungi Warga Sipil di Papua

Pengungkapan jaringan pembelian senjata untuk kelompok bersenjata pada Maret 2026 dan penembakan warga sipil di Festival Budaya Lembah Baliem pada Agustus 2026 menunjukkan bahwa keamanan Papua bergantung pada kemampuan memutus pasokan senjata dan dana serta melindungi kegiatan publik. Analisis kebijakan tentang pendekatan keamanan terpadu yang berpusat pada perlindungan warga.

4 Oktober 2026 · 10 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kritik

Kritik Hukum 2026: Dari Perampasan ke Pemulihan, Risiko Melemahnya Efek Jera

Usulan mengganti nama RUU Perampasan Aset menjadi RUU Pemulihan Aset pada Juli 2026 menggeser bahasa kebijakan dari penghukuman ke pengembalian kerugian. Kritik atas risiko kaburnya efek jera bila pergeseran itu tidak dikunci dalam desain hukum.

3 Oktober 2026 · 10 menit
riset & teknologiAnalisis Kritik

Kritik Riset 2026: Formasi Periset di Tengah Kebijakan Zero Growth

Anggaran riset dinaikkan dan BRIN mengajukan formasi periset, tetapi kebijakan kebutuhan aparatur zero growth dan belum dibukanya CPNS 2026 menutup pintu rekrutmen. Kritik atas inkoherensi antara kebijakan riset dan kebijakan kepegawaian.

3 Oktober 2026 · 10 menit
energiAnalisis Kritik

Kritik Energi 2026: Menahan Harga Tanpa Neraca Beban Publik

Tarif listrik ditahan sepanjang dua triwulan dan harga BBM subsidi dijaga, tetapi perpindahan beban dari konsumen ke badan usaha dan anggaran negara belum dilaporkan sebagai neraca publik berkala.

2 Oktober 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: Pertumbuhan Naik, Penyerapan Kerja Belum Ikut

Pertumbuhan ekonomi berada di jalur cepat, tetapi penyerapan tenaga kerja belum ikut naik. Artikel ini membedah jarak antara angka PDB dan pasar kerja serta mengusulkan instrumen ukur dan kebijakan penyerapan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

1 Oktober 2026 · 10 menit
panganAnalisis Kritik

Kritik Pangan 2026: Target Produksi Disusun Tanpa Skenario Iklim Terbuka

Pemerintah menyatakan tidak ada impor beras dan gula konsumsi pada 2026 dan menargetkan produksi gula tiga juta ton, sementara prakiraan cuaca menunjukkan risiko nyata; skenario produksi yang memasukkan risiko iklim belum dibuka sebagai dokumen publik.

29 September 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: Diversifikasi Ekspor dan Ketahanan Neraca Dagang

Neraca perdagangan bulanan mulai defisit meski surplus nonmigas besar; tulisan ini menempatkan keluasan basis ekspor, yaitu jumlah produk dan jumlah pasar tujuan, sebagai ukuran ketahanan yang harus diperbarui berkala dan dipublikasikan.

28 September 2026 · 10 menit
pendidikanAnalisis Kebijakan

Pendidikan 2026: Pemerataan Guru dan Tata Kelola Penempatan

Jumlah guru nasional sudah ideal, tetapi distribusinya tidak merata antarwilayah; artikel ini menata ulang tata kelola penempatan dan pemenuhan beban kerja beserta ukuran publik yang berkala.

28 September 2026 · 10 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kritik

Tinjauan Antikorupsi Internasional dan Kesiapan Data Nasional

Indonesia menjalani siklus kedua tinjauan UNCAC dan rutin tampil di forum antikorupsi global, namun basis data kinerja antikorupsi nasional yang terbuka dan dapat diaudit publik belum disiapkan untuk menopang tinjauan tersebut.

26 September 2026 · 10 menit
riset & teknologiAnalisis Kritik

Anggaran Riset Naik, Ukuran Hasilnya Belum Terbuka

Kenaikan anggaran riset telah diputuskan, tetapi negara belum menerbitkan ukuran hasil yang dapat diperiksa publik: berapa proporsi keluaran terpakai dalam kebijakan, berapa lama rentang pendanaan ke pemanfaatan, dan di mana publik memeriksanya.

26 September 2026 · 10 menit
luar & negeriAnalisis Kebijakan

Kerangka Eksekusi Domestik atas Agenda Multilateral Indonesia

Analisis kebijakan mengenai perlunya satu kerangka eksekusi domestik yang menyatukan aksesi OECD, aksesi CPTPP, keanggotaan BRICS, dan keketuaan D-8 menjadi pekerjaan rumah regulasi yang terjadwal dengan lembaga, tenggat, dan indikator yang jelas.

26 September 2026 · 10 menit
riset & teknologiAnalisis Kebijakan

Peta Jalan Riset Nasional dan Koordinasi Skema Pendanaan

Indonesia memiliki banyak skema pendanaan riset yang tumbuh cepat, namun belum punya satu peta jalan operasional yang mengikat BRIN, Kemdiktisaintek, dan LPDP pada prioritas nasional yang sama beserta tenggat dan akuntabilitasnya.

26 September 2026 · 10 menit
panganAnalisis Kebijakan

Pangan 2026: Risiko Iklim dan Keandalan Produksi Padi

Keandalan produksi padi di bawah risiko iklim menentukan apakah rekor cadangan beras bertahan; artikel ini merancang cara mengubah peringatan cuaca menjadi keputusan operasional pertanian yang terukur dan tepat waktu.

25 September 2026 · 9 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kebijakan

Migrasi Pusat Data Nasional dan Kesinambungan Layanan Publik

Perpindahan data pemerintah dari pusat data sementara ke Pusat Data Nasional menuntut urutan migrasi yang tertib, cadangan yang teruji, dan ukuran kesinambungan layanan yang terbuka.

23 September 2026 · 9 menit
kesehatanAnalisis Kebijakan

Kesehatan 2026: Tenaga Kesehatan sebagai Fondasi yang Belum Direncanakan

Seluruh program kesehatan nasional bertumpu pada tenaga kesehatan yang sama, namun perencanaan kebijakan lebih banyak membahas pembiayaan dan fasilitas. Analisis perencanaan berbasis bukti, distribusi, dan beban kerja tenaga kesehatan.

22 September 2026 · 10 menit
panganAnalisis Kritik

Kritik Pangan 2026: Negara Mengukur Pasokan, Rakyat Mengukur Harga

Keberhasilan kebijakan pangan diukur dengan target produksi dan volume penyaluran, sementara keterjangkauan harga bagi rumah tangga belum menjadi indikator resmi yang dipublikasikan berkala. Kritik atas desain pengukuran dan akuntabilitas publik.

22 September 2026 · 10 menit
pendidikanAnalisis Kebijakan

Pendidikan 2026: Guru Cukup secara Nasional, Timpang di Peta

Jumlah guru Indonesia secara agregat dinilai memadai, tetapi sebarannya tidak merata antarwilayah. Analisis mekanisme penempatan dan instrumen beban kerja sebagai pengungkit pemerataan mutu pembelajaran.

21 September 2026 · 10 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kritik

Pengawasan Etik dan Rantai Pencegahan yang Terputus

Kritik atas arsitektur pengawasan etik dan akuntabilitas internal lembaga antikorupsi sebagai prasyarat kepercayaan publik, ketika sula pencegahan tertinggal dari sula penindakan di sektor pertanahan.

19 September 2026 · 10 menit
riset & teknologiAnalisis Kritik

Peringkat Inovasi Naik, Fondasi Riset Tertinggal

Kritik atas kebiasaan menjadikan kenaikan peringkat Global Innovation Index sebagai bukti kemajuan riset nasional, padahal ukuran fondasi seperti rasio belanja riset terhadap produk domestik bruto dan keberlanjutan pendanaan kompetitif belum bergerak. Negara perlu mengejar kapasitas, bukan sekadar peringkat.

19 September 2026 · 10 menit
luar & negeriAnalisis Kebijakan

New Development Bank dan Diplomasi Pembiayaan Pembangunan

Analisis kebijakan mengenai terjemahan keanggotaan Indonesia di New Development Bank menjadi pipeline proyek, syarat pinjaman, mitigasi risiko kurs, dan koordinasi dengan pembiayaan multilateral yang telah berjalan, dalam kerangka politik luar negeri bebas-aktif.

19 September 2026 · 10 menit
riset & teknologiAnalisis Kebijakan

Riset Kebijakan PRIMA dan Daya Serap Kementerian

Analisis kebijakan tentang arsitektur permintaan riset: bagaimana PRIMA benar-benar dipesan, diserap, dan dipakai kementerian serta lembaga sebagai dasar keputusan.

19 September 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: Neraca Dagang dan Ketergantungan yang Belum Bergeser

Surplus nonmigas menutupi defisit migas, sementara struktur ekspor masih bertumpu pada komoditas primer yang harganya ditentukan pasar dunia. Analisis kebijakan mengenai penguatan neraca dagang, substitusi impor energi, dan langkah teknis lintas lembaga.

17 September 2026 · 10 menit
energiAnalisis Kebijakan

Energi 2026: Potensi Terbarukan Raksasa dan Jurang Kapasitas Terpasang

Pemerintah menyebut potensi energi baru terbarukan nasional mencapai ribuan gigawatt, sementara bauran yang benar-benar terpasang bergerak jauh lebih lambat. Analisis kebijakan mengenai pendanaan, jaringan, kepastian tarif, dan langkah teknis lintas lembaga.

17 September 2026 · 10 menit
birokrasiAnalisis Kritik

Kritik Birokrasi 2026: Digitalisasi yang Memindahkan Antrean, Bukan Menghapusnya

Pemerintah menyerukan digitalisasi birokrasi dan menempatkan tata kelola aparatur profesional sebagai kunci kesejahteraan, sementara penyederhanaan proses bisnis di baliknya belum tuntas. Kritik kebijakan atas digitalisasi yang berisiko hanya memindahkan antrean ke layar.

17 September 2026 · 10 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kritik

Kritik Digitalisasi 2026: Kata Berdaulat dan Rantai Pasok yang Bukan Milik Kita

Pemerintah menempatkan kecerdasan artifisial dan pusat data sebagai pilar ekonomi digital, sementara istilah berdaulat dilekatkan pada infrastruktur yang bergantung pada teknologi dan rantai pasok asing. Kritik kebijakan atas jarak antara istilah dan kemampuan nasional.

17 September 2026 · 10 menit
birokrasiAnalisis Kebijakan

Birokrasi 2026: Menakar Reformasi Berdampak lewat Mutu Data Kepegawaian

Redesain reformasi birokrasi menuntut dampak nyata ke masyarakat, sementara data dasar kepegawaian negara masih saling berbeda antarsumber. Analisis kebijakan mengenai indikator dampak, pembenahan basis data ASN, dan langkah teknis lintas lembaga.

16 September 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

BI-Rate 5,75 Persen: Menjaga Stabilitas Tanpa Mencekik Sektor Riil

Kenaikan BI-Rate menjadi 5,75 persen menstabilkan rupiah dan menjaga inflasi dalam sasaran, tetapi transmisinya ke kredit sektor riil berisiko memperdalam gelombang pemutusan hubungan kerja di manufaktur. Analisis kebijakan dan delapan langkah teknis lintas lembaga.

14 September 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kritik

Belanja Prioritas Rp1.377,9 Triliun: Ketika Angka Defisit Belum Satu Suara

Pemerintah menetapkan belanja prioritas APBN 2026 sebesar Rp1.377,9 triliun untuk kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. Kritik konstruktif atas kualitas pelaporan realisasi ketika dua dokumen resmi mencatat defisit semester pertama dengan angka yang jauh berbeda.

14 September 2026 · 10 menit
pendidikanAnalisis Kebijakan

Revitalisasi Sekolah 2026: Dari Perbaikan Gedung ke Perbaikan Mutu

Program revitalisasi sekolah berskala nasional dan sekolah berorientasi teknologi menjanjikan lompatan sarana pendidikan. Analisis kebijakan mengenai tata kelola eksekusi, keterhubungan dengan mutu pengajaran, dan tujuh langkah teknis lintas lembaga.

14 September 2026 · 10 menit
luar & negeriAnalisis Kritik

Kritik Luar Negeri 2026: Aksesi Global dan Pekerjaan Rumah Domestik

Aksesi OECD memasuki tinjauan teknis dan CPTPP ditargetkan rampung 2027, sementara reformasi domestik yang menjadi prasyaratnya belum setara cepat. Kritik atas jarak antara ambisi diplomasi ekonomi dan kesiapan di dalam negeri.

13 September 2026 · 10 menit
pertahananAnalisis Kebijakan

Pertahanan 2026: Postur Organisasi Baru dan Kesejahteraan Prajurit

Restrukturisasi komando pasca Undang-Undang TNI 2025 dan target Optimum Essential Force 2029 menuntut penataan organisasi serta kesejahteraan prajurit. Analisis kebijakan tentang cara menyelaraskan postur, personel, dan anggaran.

13 September 2026 · 10 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kritik

Kritik Hukum 2026: Anggaran Pencegahan dan Kapasitas Penindakan

Komitmen antikorupsi ditegaskan berulang dan program integritas peradilan diperluas pada 2026, tetapi kapasitas anggaran pencegahan dilaporkan nyaris nol. Kritik atas jarak antara komitmen dan instrumen.

12 September 2026 · 9 menit
riset & teknologiAnalisis Kritik

Kritik Riset 2026: Peta Jalan Riset dan Jarak ke Belanja Nasional

Peta jalan riset strategis edisi 2026 dan sederet program hilirisasi diluncurkan berurutan, tetapi intensitas belanja riset nasional dan koordinasi antar-skema belum berubah sepadan. Kritik atas arsitektur kebijakan riset.

12 September 2026 · 9 menit
riset & teknologiAnalisis Kebijakan

Riset dan Teknologi 2026: Formasi Periset dan Rasio Talenta Nasional

Anggaran riset naik signifikan pada 2026, tetapi rasio peneliti Indonesia masih tertinggal jauh dari negara pembanding. Analisis kebijakan tentang formasi periset, skema pendanaan, dan produktivitas riset nasional.

12 September 2026 · 9 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kebijakan

Arsitektur Pemulihan Aset 2026: Menyambung RUU, Integritas Peradilan, dan Tinjauan UNCAC

Pembahasan RUU Perampasan Aset berjalan di Prolegnas Prioritas 2026, integritas peradilan diperkuat lewat kerja sama KPK dengan Mahkamah Agung, dan Indonesia memasuki siklus kedua tinjauan implementasi UNCAC. Kebijakan untuk menyatukan tiga jalur itu menjadi satu arsitektur pemulihan aset yang bekerja.

11 September 2026 · 10 menit
energiAnalisis Kritik

B50 Berjalan, Pasokan dan Harga Diuji: Kritik atas Kesiapan Mandatori Biodiesel 2026

Mandatori biodiesel B50 resmi berlaku sejak 1 Juli 2026 dengan klaim penghematan devisa besar, sementara harga minyak sawit mentah tetap kuat, realisasi lifting minyak tertinggal dari target, dan harga bahan bakar nonsubsidi naik. Kritik atas jarak antara ambisi mandatori dan kesiapan rantai pasok.

11 September 2026 · 10 menit
panganAnalisis Kebijakan

Swasembada Gula 2026: Menutup Jarak Antara Target Produksi dan Neraca Impor Industri

Pemerintah menargetkan tiga juta ton gula konsumsi dan menyatakan tidak mengimpor beras maupun gula konsumsi pada 2026, sementara neraca impor gula industri tetap dibuka. Analisis kebijakan untuk menutup jarak antara target produksi, tata kelola neraca komoditas, dan stabilitas harga di tingkat konsumen.

11 September 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: Hilirisasi Tahap Dua, dari Smelter ke Baterai

Analisis kebijakan Presiden atas keputusan mengerem investasi smelter nikel hulu dan mengalihkan fokus ke industri baterai serta energi hijau, di tengah pertumbuhan 5,29 persen, tekanan nilai tukar, dan gelombang PHK manufaktur.

10 September 2026 · 11 menit
energiAnalisis Kebijakan

Energi 2026: RUPTL 69,5 GW dan Ujian Eksekusi Pembangkit

Analisis kebijakan Presiden atas RUPTL PLN 2025-2034 yang menargetkan penambahan 69,5 GW kapasitas pembangkit, di tengah bauran energi terbarukan 17,89 persen, kebutuhan investasi ratusan triliun rupiah per tahun, dan lonjakan permintaan listrik dari pusat data.

10 September 2026 · 11 menit
birokrasiAnalisis Kritik

Kritik Birokrasi 2026: Reformasi Berdampak dan Instrumen yang Hilang

Kritik atas pernyataan Kepala BKN bahwa reformasi birokrasi harus berdampak pada budaya kerja dan perlindungan karier ASN, diuji terhadap pembengkakan jumlah aparatur, gaji tunggal yang belum berlaku, risiko likuiditas dana pensiun, dan indeks persepsi korupsi yang turun.

10 September 2026 · 11 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kritik

Kritik Digitalisasi 2026: Infrastruktur AI Melaju, Tata Kelola Tertinggal

Kritik atas pernyataan pemerintah yang menempatkan kecerdasan artifisial dan pusat data sebagai pilar ekonomi digital, sementara Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memasuki tahun keempat tanpa lembaga pengawas dan Perpres AI belum terbit.

10 September 2026 · 11 menit
birokrasiAnalisis Kebijakan

Birokrasi 2026: Dari Reformasi Administratif ke Perubahan Budaya Kerja

Kepala BKN menegaskan reformasi birokrasi harus berdampak pada budaya kerja dan perlindungan karier aparatur. Analisis kebijakan atas jarak antara instrumen evaluasi reformasi, manajemen kinerja individu, dan pengembangan kapasitas ASN.

9 September 2026 · 10 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kebijakan

Digitalisasi & AI 2026: Investasi Pusat Data, Pasokan Listrik, dan Talenta

Investasi pusat data kecerdasan artifisial mengalir cepat pada 2026, tetapi kapasitas listrik, sebaran lokasi, dan kesiapan talenta digital belum bergerak seiring. Analisis kebijakan atas tiga prasyarat yang menentukan apakah investasi ini menghasilkan nilai tambah nasional.

9 September 2026 · 10 menit
infrastrukturAnalisis Kritik

Infrastruktur Penopang Ekonomi: Menguji Jadwal Tol IKN dan Pembebasan Lahan

Presiden menegaskan infrastruktur sebagai penopang ekonomi nasional, sementara proyek tol di kawasan Ibu Kota Nusantara terganjal pembebasan lahan dan investasi infrastruktur global sedang menyusut. Kritik atas jarak antara janji jadwal dan disiplin pengadaan tanah.

9 September 2026 · 10 menit
kesehatanAnalisis Kritik

Tarif Baru JKN 2026: Standar Naik, Pembiayaan Belum Dipastikan

Kementerian Kesehatan menetapkan standar tarif baru pelayanan JKN sementara defisit BPJS Kesehatan diproyeksikan puluhan triliun rupiah dan iuran belum disesuaikan. Kritik atas urutan kebijakan yang menaikkan standar biaya tanpa memastikan sumber pendanaannya.

9 September 2026 · 10 menit
kesehatanAnalisis Kebijakan

Kesehatan 2026: Menghapus Rujukan Berjenjang, Kunci pada Kekuatan Faskes Primer

Analisis kebijakan Presiden atas rencana Kementerian Kesehatan menghapus rujukan berjenjang JKN agar pasien langsung ke rumah sakit paling kompeten, dengan prasyarat penguatan faskes primer, tata kelola data SATUSEHAT, dan kendali defisit BPJS Kesehatan yang diproyeksikan Rp20-30 triliun.

8 September 2026 · 12 menit
panganAnalisis Kritik

Kritik Pangan 2026: Narasi Kedaulatan di Tengah Produksi yang Nyaris Stagnan

Kritik kebijakan Presiden atas pernyataan Badan Pangan Nasional dan opini resmi Kemenkeu tentang penguatan ketahanan pangan 2026: produksi padi Januari-Agustus 2026 hanya naik 0,06 persen, harga pangan domestik masih bergejolak, indeks harga pangan FAO naik ke 131,1, dan melandainya harga beras dunia lebih disebabkan surplus produsen Asia.

8 September 2026 · 12 menit
pendidikanAnalisis Kritik

Kritik Pendidikan 2026: Sekolah Unggul Bertambah, Guru dan Tata Kelola Masih Tertinggal

Kritik kebijakan Presiden atas arah pendidikan 2026: sekolah unggulan baru (16 Sekolah Unggul Garuda berbeasiswa penuh dan Sekolah Rakyat 5.127 PPPK) serta revitalisasi 11.744 sekolah belum menyentuh akar mutu — penguatan profesi guru dan tata kelola yang justru ditegaskan Puslapdik Kemendikdasmen, di tengah kekurangan 498 ribu guru ASN dan jaminan guru non-ASN yang masih bersifat sementara.

8 September 2026 · 12 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kritik

Kritik Hukum 2026: OTT di Bea Cukai dan Pencegahan yang Nol Anggaran

Kritik terukur atas kontras antara penindakan yang sibuk dan pencegahan yang kelaparan: OTT KPK di lingkungan Bea Cukai pada 2026 terjadi di tengah anggaran pencegahan dan penindakan yang nyaris nol rupiah, CPI yang terus merosot, dan RUU Perampasan Aset yang belum tuntas — padahal program integritas seperti PRISMA dan SMAP telah membuktikan jalur pencegahan yang bekerja.

5 September 2026 · 11 menit
riset & teknologiAnalisis Kritik

Kritik Riset 2026: Produk Dipamerkan, Adopsi Industri Masih Tertunda

Kritik terukur atas kontras antara pameran inovasi dan hilirisasi yang belum tuntas: 150+ produk riset BRIN dipamerkan ke Presiden pada Agustus 2026 dan anggaran riset nasional ditambah Rp4 triliun, tetapi 872 produk RIIM 2022-2025 belum punya angka adopsi industri yang terukur, rasio peneliti masih rendah, dan peta jalan riset strategis nasional belum mengunci target hilirisasi.

5 September 2026 · 11 menit
luar & negeriAnalisis Kebijakan

Luar Negeri 2026: Agenda Produktif Indonesia di KTT BRICS New Delhi

Analisis kebijakan Presiden menyiapkan agenda produktif Indonesia pada KTT BRICS ke-18 di New Delhi: mengunci hasil konkret kerja sama ekonomi digital, ketahanan pangan dan energi, serta stabilitas kawasan, sambil menjaga konsistensi dengan aksesi OECD-CPTPP dan politik luar negeri bebas-aktif.

5 September 2026 · 11 menit
riset & teknologiAnalisis Kebijakan

Riset & Teknologi 2026: Sains untuk Kebijakan Publik yang Lebih Baik

Analisis kebijakan Presiden menjadikan riset kebijakan publik sebagai tulang punggung pengambilan keputusan: konsolidasi Program PRIMA BRIN–LPDP yang baru diluncurkan, evaluasi dampak rekomendasi riset lintas kementerian, penguatan peta jalan riset strategis nasional, dan penyerapan standar internasional inovasi.

5 September 2026 · 11 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kebijakan

Hukum & Anti-Korupsi 2026: Strategi Pencegahan Sistematis untuk Membalik Tren CPI

Analisis kebijakan Presiden untuk membalik tren Indeks Persepsi Korupsi yang turun ke 34 poin: menghidupkan anggaran pencegahan KPK, memperluas program integritas peradilan, menuntaskan RUU Perampasan Aset di Prolegnas 2026, dan menyerap standar internasional pemulihan aset.

4 September 2026 · 13 menit
ekonomiAnalisis Kritik

Kritik Ekonomi 2026: Klaim Tumbuh Kuat versus Defisit Perdagangan dan Tekanan Eksternal

Kritik terukur atas pernyataan resmi bahwa ekonomi tumbuh kuat dengan semester I-2026 terbaik dalam lima tahun: defisit neraca perdagangan Juni, rupiah di atas Rp17.800, PHK manufaktur 126.000 tenaga kerja, kelas menengah melemah, dan pemangkasan proyeksi lembaga dunia menuntut pembacaan data yang jujur.

4 September 2026 · 13 menit
energiAnalisis Kritik

Kritik Energi 2026: Pemangkasan Batu Bara dan Konsistensi Transisi yang Belum Tuntas

Kritik terukur atas klaim resmi bauran EBT melampaui target 2026 dan kebijakan pemangkasan batu bara: bauran baru 17,89 persen, dibutuhkan investasi Rp616 triliun per tahun untuk mencapai 23 persen, lifting migas di bawah target, BBM nonsubsidi melonjak, dan subsidi energi yang belum tepat sasaran.

4 September 2026 · 13 menit
panganAnalisis Kebijakan

Pangan 2026: Inpres 4/2026, Cadangan Beras Pemerintah, dan Swasembada Gula

Analisis kebijakan Presiden atas Inpres 4/2026 yang menegaskan Bulog sebagai operator utama cadangan beras, rekor Cadangan Beras Pemerintah 5,25 juta ton, komitmen tanpa impor beras dan gula konsumsi 2026, penyaluran SPHP satu harga, serta percepatan swasembada gula tiga juta ton.

4 September 2026 · 13 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kebijakan

Digitalisasi & AI 2026: Perpres AI dan Kedaulatan Data

Analisis kebijakan Presiden untuk menuntaskan Perpres AI, membangun Pusat Data Nasional demi kedaulatan data, membentuk Badan Perlindungan Data Pribadi pasca-UU PDP,以及 menutup kesenjangan talenta digital yang menghambat transformasi era AI.

2 September 2026 · 13 menit
kesehatanAnalisis Kebijakan

Kesehatan 2026: Perkuat Layanan Dasar dan JKN Berkelanjutan

Analisis kebijakan Presiden untuk menutup potensi defisit BPJS Kesehatan 2026, menata transisi KRIS di 1.709 rumah sakit, mempertahankan cakupan JKN 98,74 persen, serta mempercepat penurunan stunting dan eliminasi tuberkulosis menuju 2030.

1 September 2026 · 12 menit
panganAnalisis Kritik

Kritik Pangan 2026: Stok Beras Rekor dan Program SPHP Jalan, namun Diversifikasi 77 Sumber Karbohidrat Tertunda

Meski Cadangan Beras Pemerintah mencetak rekor lima koma dua lima juta ton dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan berjalan sejak Maret 2026, harga bawang, beras, gula, dan telur merangkak naik di tingkat eceran. Produksi padi Januari-Agustus 2026 hanya tumbuh tipis, sementara diversifikasi tujuh puluh tujuh sumber karbohidrat berjalan lambat dan angka anggaran ketahanan pangan masih berkonflik antar-sumber.

1 September 2026 · 12 menit
pendidikanAnalisis Kritik

Kritik Pendidikan 2026: Anggaran Terbelah dan Nasib Guru Honorer

Kritik terhadap tata kelola pendidikan 2026 pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi 30 Juli 2026 yang memisahkan anggaran Makan Bergizi dari anggaran pendidikan, status guru honorer yang hanya diperpanjang hingga akhir 2026, serta transisi Sistem Penerimaan Murid Baru berbasis Tes Kemampuan Akademik yang belum matang.

1 September 2026 · 12 menit
luar & negeriAnalisis Kritik

Diplomasi Bebas-Aktif di Uji Kontradiksi: Antara Washington, Beijing, dan Jakarta

Pernyataan Presiden Prabowo (23 Juli 2026) bahwa Indonesia konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif diuji oleh serangkaian kontradiksi nyata: kemitraan pertahanan dengan AS, latihan bersama dengan Angkatan Laut China di dekat Taiwan, tarif 19 persen dari Washington di tengah perang dagang AS-Tiongkok, serta keanggotaan BRICS yang beririsan dengan aksesi OECD dan CPTPP.

30 Agustus 2026 · 13 menit
pertahananAnalisis Kebijakan

Menuju OEF 2029 dan Kemandirian Alutsista: Ujian Anggaran Rp337 Triliun

Anggaran pertahanan APBN 2026 melonjak ke Rp337 triliun, tetapi ujian sesungguhnya adalah mengubah belanja menjadi kekuatan tempur Optimum Essential Force (OEF) 100 persen pada 2029 sekaligus membangun industri pertahanan dalam negeri yang mandiri.

30 Agustus 2026 · 13 menit
riset & teknologiAnalisis Kebijakan

Riset Indonesia 2026: Dari Prioritas ke Produk

Analisis kebijakan percepatan hilirisasi riset nasional 2026: tambahan anggaran Rp4 triliun, program PRIMA BRIN-LPDP, dan kesenjangan talenta peneliti menuju Indonesia Maju 2045.

29 Agustus 2026 · 12 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kebijakan

Hukum & Anti-Korupsi 2026: Pencegahan Terukur dan RUU Perampasan Aset

Analisis kebijakan hukum dan anti-korupsi 2026 berbasis CPI 34/100 dan agenda RUU Perampasan Aset: penguatan anggaran pencegahan KPK, perluasan PRISMA dan SMAP peradilan, kepastian pemulihan aset, dan koordinasi UNCAC serta FATF yang terukur.

28 Agustus 2026 · 12 menit
energiAnalisis Kritik

Kritik Energi 2026: B50 Berlaku, tapi Target EBT dan Daya Beli Menggantung

B50 berlaku awal juli dua ribu duapuluh enam dan tarif listrik ditahan tidak naik, namun bauran EBT 17,89 persen, lifting migas di bawah target, konflik data batu bara, BBM nonsubsidi melonjak hingga Rp16.250, dan kenaikan gas industri memicu PHK menuntut koreksi kebijakan yang terukur.

28 Agustus 2026 · 13 menit
panganAnalisis Kebijakan

Pangan 2026: Cadangan Beras Rekor dan Satu Harga SPHP

Cadangan beras 5,25 juta ton jadi rekor, tapi pemerataan harga dan risiko iklim menentukan apakah stabilitas pangan benar-benar dirasakan hingga Indonesia Timur.

28 Agustus 2026 · 12 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kebijakan

Pusat Data Nasional dan Perpres AI: Fondasi Kedaulatan Digital Indonesia

Indonesia sedang membangun tiga Pusat Data Nasional (PDN) dan menyiapkan Perpres AI sebagai kerangka tata kelola teknologi masa depan. Namun, kesenjangan SDM digital yang memburuk dan tertundanya UU PDP menjadi tantangan serius.

26 Agustus 2026 · 10 menit
infrastrukturAnalisis Kebijakan

Infrastruktur 2026: Whoosh dan Percepatan Konektivitas Perkotaan Strategis

Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung mencetak rekor 24.315 penumpang dalam sehari dan melayani 184.000 wisatawan asing sepanjang semester pertama 2026. Kesuksesan ini menjadi model konektivitas perkotaan strategis yang perlu direplikasi untuk koridor ekonomi lain, termasuk percepatan tol Balikpapan-IKN dan integrasi multi-modali nasional.

25 Agustus 2026 · 10 menit
kesehatanAnalisis Kebijakan

Kesehatan 2026: Eliminasi Tuberkulosis 2030 dan Strategi Pelacakan 100 Persen Kontak Erat

Kemenkes mewajibkan pelacakan 100 persen kontak erat pasien TB melalui Forum Nasional Tuberkulosis 2026 sebagai langkah krusial menuju eliminasi TB 2030. Dengan 241 ribu kasus lebih teridentifikasi hingga Mei 2026 dan inisiasi pengobatan 84 persen, strategi ini menargetkan penemuan kasus lebih dini melalui integrasi CKG, rontgen portabel, dan Desa Siaga TBC.

25 Agustus 2026 · 10 menit
panganAnalisis Kritik

Pangan 2026: Stok Rekor Beras tapi Harga Terus Naik, Di Mana Jalan Keluar?

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulog mencapai 5,25 juta ton per Agustus 2026 — rekor tertinggi — namun harga beras medium justru naik ke Rp14.515 per kilogram. Kesenjangan antara klaim stok aman dan realitas harga ini menunjukkan kelemahan struktural dalam mekanisme stabilisasi pangan nasional.

25 Agustus 2026 · 10 menit
pendidikanAnalisis Kritik

Pendidikan 2026: PPDB Berbasis TKA, Transisi Tanpa Persiapan Sistemik

Kebijakan TKA (Tes Kemampuan Akademik) sebagai pengganti nilai rapor dalam jalur prestasi PPDB 2026 menuai berbagai permasalahan: 34 aduan SPMB di DIY, inkonsistensi pelaksanaan antar-daerah, dan kesiapan sekolah yang belum merata. Transisi dari sistem penilaian berbasis rapor ke TKA tanpa persiapan memadai berisiko menciptakan ketidakadilan baru dalam akses pendidikan.

25 Agustus 2026 · 10 menit
pendidikanAnalisis Kebijakan

Pendidikan 2026: TKA dan Integritas Asesmen Nasional

Menata Tes Kemampuan Akademik 2026 sebagai asesmen nasional yang kredibel: integritas penyelenggaraan, kepercayaan publik, dan kesiapan menghadapi PISA 2025.

24 Agustus 2026 · 12 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: Stabilitas Rupiah dan Ketahanan Eksternal

Menyusun strategi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan ketahanan eksternal melalui kredibilitas kebijakan moneter, pendalaman pasar keuangan, dan penguatan daya saing ekspor di tengah tekanan global 2026.

17 Agustus 2026 · 11 menit
pendidikanAnalisis Kebijakan

Pendidikan 2026: Tata Kelola Anggaran Pasca-Putusan MK dan Kesiapan Guru

Strategi pemerintah menata ulang anggaran pendidikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi memisahkan anggaran MBG dari pos pendidikan, menyelesaikan persoalan guru non-ASN dan kekurangan guru, serta menyiapkan pendidikan menghadapi rilis PISA 2025.

17 Agustus 2026 · 11 menit
luar & negeriAnalisis Kritik

Latihan di Timur Taiwan: Keseimbangan Bebas-Aktif yang Butuh Kerangka Jelas

Pernyataan TNI AL bahwa passex dengan China di timur Taiwan 'bukan war fighting' membuka pertanyaan strategis: Indonesia butuh kerangka kebijakan diplomasi pertahanan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan di tengah rivalitas AS-Tiongkok.

16 Agustus 2026 · 12 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kritik

Kritik Hukum 2026: RUU Perampasan Aset, Dua Dekade Tanpa Kepastian

RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas Prioritas 2026 dan mulai dibahas pada Januari 2026, tetapi berjalan tanpa target waktu di tengah CPI yang turun ke 34/100 — Indonesia butuh kepastian legislasi, lembaga pengelola aset, dan anggaran penegakan yang nyata.

15 Agustus 2026 · 11 menit
luar & negeriAnalisis Kebijakan

Diplomasi Ekonomi 2026: Aksesi OECD-CPTPP dan Keketuaan D-8

Indonesia menjalankan tiga jalur integrasi ekonomi sekaligus — aksesi OECD, aksesi CPTPP, dan keketuaan D-8 — yang harus disatukan dalam satu koordinasi, peta reformasi domestik, dan ukuran keberhasilan yang terukur.

15 Agustus 2026 · 12 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kebijakan

Hukum dan Antikorupsi 2026: Mengembalikan Kepercayaan

Pemulihan kepercayaan membutuhkan anggaran penegakan yang memadai, pemulihan aset, integritas peradilan, koordinasi aparat, dan layanan hukum yang transparan.

14 Agustus 2026 · 12 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kritik

UU PDP Tahun Keempat Tanpa Lembaga Pengawas

Kritik terhadap lambatnya eksekusi UU PDP dan tata kelola AI ketika investasi pusat data tumbuh tanpa penguatan talenta digital.

14 Agustus 2026 · 12 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kritik

Kritik Hukum 2026: Komitmen di Atas Kertas

Menilai kesenjangan antara retorika pemberantasan korupsi, anggaran KPK, legislasi aset, dan reformasi peradilan.

14 Agustus 2026 · 10 menit
infrastrukturAnalisis Kritik

1.503 Kilometer Jalan Rusak dan Prioritas IKN

Kritik atas ketimpangan antara pemeliharaan jalan dan percepatan IKN serta PSN, dengan solusi berbasis manajemen aset dan pembiayaan.

14 Agustus 2026 · 12 menit
luar & negeriAnalisis Kritik

Kritik Luar Negeri 2026: Banyak Forum, Sedikit Pengukur

Menguji kesenjangan antara luasnya agenda diplomasi Indonesia — BRICS, OECD, CPTPP, D-8 — dan minimnya indikator keterukuran serta kapasitas koordinasi domestik.

14 Agustus 2026 · 11 menit
riset & teknologiAnalisis Kritik

Kritik Riset 2026: Rp4 Triliun Tanpa Reformasi

Tambahan anggaran riset hanya akan berdampak jika diikuti reformasi kelembagaan, talenta, pendanaan berbasis tahap, dan jalur hilirisasi.

14 Agustus 2026 · 10 menit
luar & negeriAnalisis Kebijakan

Luar Negeri 2026: Diplomasi Bebas-Aktif yang Terukur

Menjadikan politik luar negeri bebas-aktif sebagai mesin pertumbuhan: diplomasi ekonomi terukur, perlindungan WNI yang kuat, dan posisi strategis Indonesia di BRICS, OECD, dan CPTPP.

14 Agustus 2026 · 12 menit