Pendahuluan

Para pembaca yang saya hormati, izinkan saya membuka kritik ini dari pernyataan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi pada dua puluh dua Oktober dua ribu dua puluh enam, sebuah pernyataan yang seharusnya membuat kita berhenti sejenak dan bertanya tentang cara negara menjaga proyek-proyeknya.

Pada hari itu, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan terhadap tujuh orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi suap atau gratifikasi terkait pengerjaan proyek di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara tahun dua ribu dua puluh tiga hingga dua ribu dua puluh lima [1]. Penahanan tersebut merupakan bagian dari perkara yang jauh lebih luas, karena total tersangka kini mencapai tiga belas orang, terdiri atas lima orang dari perkara awal dan delapan orang dari penetapan baru [3].

Delapan tersangka baru itu ditetapkan pada tiga puluh September dua ribu dua puluh enam setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti baru [2]. Jabatan mereka mencakup eks Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara untuk periode September dua ribu dua puluh empat hingga Juni dua ribu dua puluh lima, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Satu dan Wilayah Dua, serta beberapa Pejabat Pembuat Komitmen [3]. Salah satu tersangka yang berjabatan sebagai Kepala Satuan Kerja disebut menerima Rp1,77 miliar [3]. Saya perlu menegaskan sejak awal bahwa seluruh sebutan dalam tulisan ini adalah jabatan, bukan nama, dan setiap perbuatan yang diuraikan berada dalam bingkai kata “diduga” sesuai asas praduga tak bersalah.

Saya juga perlu menyampaikan apresiasi yang tulus atas penindakan ini [1][2][3][5]. Penahanan tujuh orang dilakukan untuk dua puluh hari pertama, yakni sejak dua puluh dua Oktober hingga sepuluh November dua ribu dua puluh enam [5]. Satu tersangka tidak memenuhi panggilan dan dijadwalkan ulang, dan hal itu saya baca sebagai bagian dari proses hukum yang tetap berjalan [5]. Pengembangan perkara ini berasal dari fakta persidangan perkara pokok dan bukti baru, sehingga menunjukkan bahwa penanganan perkara tidak berhenti pada satu putusan [5].

Namun justru karena penindakan berjalan baik, saya ingin mengarahkan kritik ke tempat yang lebih sepi perhatian, yakni kebijakan pencegahan di pengadaan infrastruktur. Tesis saya satu: pola fee yang tersusun rapi menurut hierarki jabatan dan ancaman blacklist bagi penyedia menunjukkan bahwa pengawasan internal serta sistem pengadaan tidak mendeteksi praktik itu selama bertahun-tahun [2][3]. Jika demikian, respons yang dibutuhkan adalah respons kelembagaan yang terukur, bukan sekadar menunggu penindakan berikutnya.

Permasalahan

Persoalan pertama adalah struktur fee yang berjenjang menurut jabatan. Menurut keterangan Plt Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, dua direktur perusahaan penyedia pemenang proyek diduga diminta memberikan commitment fee kepada pihak di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional [2]. Pembagiannya mengikuti jenjang jabatan, yakni Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional empat persen, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional empat persen, Pejabat Pembuat Komitmen satu hingga satu setengah persen, Bendahara setengah persen, dan Kelompok Kerja setengah persen [2]. Pemberian dilakukan secara langsung, melalui transfer, maupun tunai [2].

Jika saya Presiden, saya membaca daftar itu bukan sebagai catatan transaksi, melainkan sebagai sebuah daftar tarif. Sebuah fee yang memiliki tingkatan, besaran, dan metode pembayaran yang baku tidak lahir dari kesepakatan sporadis antarindividu, melainkan dari praktik yang telah melembaga di dalam suatu lingkungan kerja [2]. Inilah yang membuat persoalan ini persoalan sistem, bukan semata persoalan orang.

Karena itu saya tidak akan berhenti pada kesimpulan bahwa ada oknum yang nakal. Pertanyaan kebijakan yang lebih tajam adalah mengapa sebuah tarif berjenjang dapat bertahan melewati siklus anggaran, pergantian pejabat, dan pemeriksaan yang seharusnya rutin [2][3]. Selama pertanyaan itu tidak dijawab oleh perbaikan sistem, penindakan hanya akan memindahkan nama, bukan menutup celah.

Persoalan kedua adalah ancaman blacklist yang menutup jalur aman bagi penyedia. Penyedia yang enggan memberikan fee berisiko tidak lagi mendapat proyek di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, bahkan berisiko masuk daftar hitam dari proyek penanganan jalan berikutnya [2][3]. Dalam keadaan seperti itu, penyedia yang jujur menghadapi pilihan yang tidak masuk akal: melapor lalu kehilangan pekerjaan, atau membayar lalu bertahan.

Jika saya Presiden, saya akan menilai ancaman itu sebagai kegagalan desain perlindungan pelapor, bukan sebagai kelicikan penyedia. Negara tidak boleh membiarkan satu-satunya suara yang bisa membongkar praktik justru dibungkam oleh kewenangan pengadaan yang sama yang seharusnya diawasi [2][3]. Kanal pelaporan yang aman dan perlindungan dari pembalasan adalah prasyarat kebijakan, bukan pelengkap.

Persoalan ketiga adalah rentang waktu yang terlalu panjang. Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan pada dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh lima di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Satu [3][4]. Penetapan delapan tersangka baru kemudian dilakukan pada tiga puluh September dua ribu dua puluh enam [2], lalu diumumkan dan disertai penahanan pada dua puluh dua Oktober dua ribu dua puluh enam [1][5]. Sementara itu, periode perkara yang disidik mencakup tahun dua ribu dua puluh tiga hingga dua ribu dua puluh lima [1].

Urutan itu perlu saya letakkan secara utuh karena mengandung dua pelajaran. Pertama, terdapat jeda antara operasi tangkap tangan dan pengumuman penetapan tersangka baru, dan alasan jeda tersebut belum dijelaskan secara publik; hal itu saya catat sebagai data belum terverifikasi, bukan sebagai tuduhan. Kedua, praktik yang diduga berjalan selama tiga tahun anggaran [1] tidak terdeteksi oleh mekanisme pengawasan yang seharusnya bekerja setiap tahun, bukan setiap kali ada operasi tangkap tangan.

Persoalan keempat menyangkut titik-titik kontrol pengadaan yang seharusnya saling mengawasi. Dalam rantai pelaksanaan proyek jalan, Pejabat Pembuat Komitmen memegang komitmen teknis dan administrasi, Kelompok Kerja memeriksa dan menilai penawaran, sedangkan Bendahara mengendalikan pembayaran. Ketiga peran itu dirancang terpisah justru agar tidak ada satu pihak yang dapat mengendalikan seluruh keputusan. Namun dalam perkara ini, ketiga jabatan tersebut justru diduga termasuk dalam daftar penerima fee [2].

Jika saya Presiden, saya akan menyebut keadaan itu sebagai kegagalan kontrol yang bersifat struktural. Pemisahan fungsi yang hanya ada di atas kertas tidak akan menghasilkan pengawasan apa pun ketika insentif di lapangan justru menyatukan mereka dalam satu aliran pembayaran [2]. Perbaikan karena itu tidak cukup dengan imbauan integritas, melainkan harus mengubah cara fungsi-fungsi itu dipisahkan, dirotasi, dan diperiksa.

Persoalan kelima adalah absennya keterbukaan atas respons kelembagaan. Hingga tulisan ini disusun, hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum atas Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, langkah evaluasi kementerian setelah penetapan, jumlah paket dan nilai kontrak yang terdampak, serta temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan belum diumumkan secara publik [1][2][3]. Data tersebut belum terverifikasi, sehingga tidak dapat saya nilai.

Bagi saya, kekosongan informasi itu bukan detail administratif. Tanpa laporan yang terbuka, publik tidak dapat membedakan antara kementerian yang sedang membenahi diri dan kementerian yang hanya menunggu perkara selesai. Sebagai konteks, Komisi Pemberantasan Korupsi telah memperoleh data sejumlah proyek jalan di Sumatera Utara dengan total nilai Rp231,8 miliar pada perkara awal [3]. Angka itu menunjukkan besarnya nilai yang dipertaruhkan, tetapi sama sekali tidak menjelaskan mutu pengawasan yang menyertainya.

Solusi Teknis

Jika saya Presiden, saya akan mengubah kritik ini menjadi enam instrumen yang saling mengunci, masing-masing dengan lembaga penanggung jawab, tenggat yang ditulis dalam huruf, dampak yang diharapkan, dan penilaian kelayakan yang jujur.

Pertama, audit forensik seluruh paket Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara tahun dua ribu dua puluh tiga hingga dua ribu dua puluh lima.

Lembaga penanggung jawab adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum bersama Direktorat Jenderal Bina Marga, dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai penguji metodologi. Tenggatnya adalah enam bulan sejak perintah audit, dengan laporan antara setiap triwulan. Dampaknya adalah tersedianya peta lengkap paket yang diduga terkait fee, termasuk aliran pembayaran pada tiap jenjang jabatan [2]. Kelayakannya tinggi, karena dokumen kontrak dan pembayaran berada di dalam kendali kementerian sendiri.

Kedua, kanal pelaporan aman bagi penyedia dengan perlindungan dari blacklist balasan.

Lembaga penanggung jawab adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bersama Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Pekerjaan Umum. Tenggatnya adalah kanal beroperasi dalam sembilan puluh hari, dengan prosedur perlindungan dan larangan pembalasan yang tertulis. Dampaknya adalah penyedia memperoleh jalur melapor tanpa kehilangan hak ikut pengadaan, sehingga ancaman daftar hitam tidak lagi dapat dipakai sebagai alat pemerasan [2][3]. Kelayakannya sedang hingga tinggi, karena kerangka pengadaan elektronik sudah dimiliki lembaga tersebut.

Ketiga, rotasi wajib dan pemisahan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen, Kelompok Kerja, dan Bendahara.

Lembaga penanggung jawab adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum, dengan Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk satuan kerja di lingkungan daerah. Tenggatnya adalah pemetaan fungsi dalam tiga puluh hari, lalu rotasi setiap dua tahun dan larangan merangkap pada paket yang sama. Dampaknya adalah terputusnya rantai fee yang menyatukan tiga titik kontrol dalam satu aliran pembayaran [2]. Kelayakannya tinggi, karena rotasi jabatan merupakan kewenangan yang sudah melekat pada instansi pembina kepegawaian.

Keempat, analitik pengadaan untuk mendeteksi pola pemenang berulang dan penawaran yang mencurigakan.

Lembaga penanggung jawab adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dengan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pemilik data paket jalan. Tenggatnya adalah dasbor pertama dalam enam bulan, pembaruan setiap bulan, dan publikasi ringkasan setiap triwulan. Dampaknya adalah pola penyedia yang selalu menang pada satuan kerja tertentu dapat ditandai sebelum berkembang menjadi perkara [2][3]. Kelayakannya tinggi, karena data pengadaan elektronik sudah tersedia dan tidak memerlukan pendataan baru.

Kelima, laporan publik tindak lanjut kementerian atas perkara dan perbaikan pengawasan.

Lembaga penanggung jawab adalah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga dan Inspektorat Jenderal, dengan verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tenggatnya adalah laporan pertama dalam enam puluh hari, selanjutnya setiap triwulan, memuat status audit, jumlah paket yang diperiksa, dan tindakan terhadap jabatan yang terdampak [1][2]. Dampaknya adalah publik memperoleh dasar untuk menilai respons kelembagaan, bukan hanya membaca berita penahanan. Kelayakannya tinggi, karena seluruh bahan berada dalam kendali kementerian.

Keenam, pemulihan kerugian keuangan negara dan evaluasi mutu jalan terdampak.

Lembaga penanggung jawab adalah Badan Pemeriksa Keuangan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Pekerjaan Umum, dengan Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk ruas yang menjadi kewenangan daerah. Tenggatnya adalah penghitungan kerugian dalam sembilan puluh hari dan evaluasi mutu jalan dalam satu tahun anggaran. Dampaknya adalah fee yang dibayarkan tidak berhenti sebagai cerita pidana, tetapi kembali menjadi uang negara dan menjadi perbaikan mutu aset [1][2]. Kelayakannya sedang, karena penghitungan kerugian memerlukan koordinasi lintas lembaga.

Keenam instrumen tersebut sengaja tidak membentuk lembaga baru, karena yang dibutuhkan bukan tambahan struktur, melainkan perubahan cara kerja pada struktur yang sudah ada [1][2][3]. Audit menghasilkan peta, kanal pelaporan menghasilkan informasi, rotasi memutus rantai, analitik menjaga kewaspadaan, laporan publik menutup ruang gelap, dan pemulihan kerugian memastikan negara tidak hanya menang secara pidana.

Risiko & Mitigasi

Risiko pertama adalah audit forensik berubah menjadi ajang pembelaan diri dan berhenti tanpa tindak lanjut. Mitigasinya adalah acuan kerja yang terbuka, tenggat triwulanan yang mengikat, pengujian metodologi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta publikasi ringkasan hasil [1]. Dengan cara itu, audit tidak dapat berakhir sebagai dokumen internal yang tidak dapat diperiksa siapa pun.

Risiko kedua adalah kanal pelaporan disalahgunakan untuk balas dendam antarpesaing usaha. Mitigasinya adalah verifikasi berlapis sebelum perlindungan penuh diberikan, kewajiban menjaga identitas pelapor, dan sanksi bagi laporan yang terbukti palsu. Perlindungan tetap diberikan lebih dahulu kepada pelapor yang beriktikad baik, karena tanpa rasa aman tidak akan ada laporan yang berarti [2][3].

Risiko ketiga adalah rotasi mengganggu kontinuitas proyek dan menurunkan mutu pekerjaan jalan. Mitigasinya adalah rotasi pada batas paket, serah terima teknis yang terdokumentasi, dan masa transisi tiga puluh hari, bukan pemindahan mendadak di tengah pekerjaan. Dengan begitu, pemisahan fungsi [2] tetap tercapai tanpa mengorbankan mutu konstruksi.

Risiko keempat adalah analitik pengadaan menghasilkan tuduhan otomatis yang menstigmatisasi penyedia. Mitigasinya adalah kewajiban pemeriksaan manusia atas setiap tanda, mekanisme banding yang terbuka, dan publikasi metodologi agar skor tidak berubah menjadi vonis diam-diam. Prinsipnya harus jelas, yakni analitik menandai untuk diperiksa, bukan menghukum.

Risiko kelima adalah tumpang tindih audit antara Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Pemeriksa Keuangan sehingga satuan kerja dibebani tanpa hasil yang jelas. Mitigasinya adalah satu jendela audit, berbagi data antarlelmbaga, dan satu format temuan yang dapat dirujuk bersama [1]. Beban administrasi yang berulang justru melemahkan pengawasan karena menghabiskan waktu yang seharusnya dipakai untuk pemeriksaan substantif.

Risiko keenam adalah mengendurnya agenda pencegahan setelah perkara mereda, karena penindakan dianggap sudah cukup. Mitigasinya adalah memasukkan indikator pencegahan ke dalam evaluasi kinerja pejabat pengadaan dan melaporkannya setiap triwulan [2]. Tanpa indikator yang melekat pada karier, pencegahan akan selalu kalah cepat terhadap kepentingan sesaat.

Aksi 90 Hari

Dalam sembilan puluh hari pertama, saya menetapkan enam langkah dengan penanggung jawab yang jelas, seluruhnya memakai instrumen yang sudah ada dan tanpa membentuk struktur baru.

  1. Dalam tiga puluh hari, Kementerian Pekerjaan Umum menerbitkan perintah audit forensik seluruh paket Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara tahun dua ribu dua puluh tiga hingga dua ribu dua puluh lima, disertai acuan kerja yang terbuka [1][2]. Penanggung jawab: Menteri Pekerjaan Umum melalui Inspektur Jenderal.

  2. Dalam tiga puluh hari, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum menyelesaikan pemetaan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen, Kelompok Kerja, dan Bendahara, lalu menetapkan jadwal rotasi setiap dua tahun [2]. Penanggung jawab: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

  3. Dalam enam puluh hari, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bersama Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kanal pelaporan penyedia dengan prosedur perlindungan tertulis dan larangan pembalasan [2][3]. Penanggung jawab: Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

  4. Dalam enam puluh hari, Kementerian Pekerjaan Umum menerbitkan laporan publik pertama tentang status audit dan tindakan terhadap jabatan yang terdampak [1][2]. Penanggung jawab: Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktur Jenderal Bina Marga.

  5. Dalam sembilan puluh hari, Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan rencana pemeriksaan proyek jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sejalan dengan kemungkinan pengembangan perkara kepada pihak lain [3][4]. Penanggung jawab: Gubernur Sumatera Utara melalui Inspektur Provinsi.

  6. Dalam sembilan puluh hari, Badan Pemeriksa Keuangan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Pekerjaan Umum menyelesaikan penghitungan awal kerugian keuangan negara beserta rencana pemulihannya [1][2]. Penanggung jawab: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.

Sumber & Referensi

Seluruh klaim dalam artikel ini bersandar pada lima sumber berikut [1], yang terdiri atas rilis resmi dan pemberitaan terverifikasi:

  1. KPK Tahan Tersangka Dugaan TPK Terkait Pengerjaan Proyek di Lingkungan BBPJN Sumatera Utara 2023-2025 — rilis resmi penahanan tujuh tersangka pada dua puluh dua Oktober dua ribu dua puluh enam.
  2. Duduk Perkara Korupsi Proyek Jalan di Sumut dengan 8 Tersangka Baru — penetapan delapan tersangka pada tiga puluh September, skema fee berjenjang, dan ancaman blacklist.
  3. Bertambah, Berikut Daftar 13 Tersangka Kasus Korupsi Jalan Sumut — total tiga belas tersangka, jabatan, nilai penerimaan, dan nilai proyek pada perkara awal.
  4. KPK Ungkap 8 Tersangka Pengembangan Kasus Proyek Jalan di Sumut — pengembangan operasi tangkap tangan dan pemenuhan panggilan tersangka.
  5. KPK Tetapkan 8 Tersangka Baru Korupsi Proyek Jalan BBPJN Sumut, Kepala Balai Ikut Ditahan — dasar pengembangan dari fakta persidangan dan bukti baru, serta masa penahanan.