Pendahuluan

Jaminan bahwa 237 ribu guru non-ASN tetap mengajar dan menerima penghasilan sampai akhir 2026 mencegah kekosongan kelas dalam waktu dekat [5]. Namun perpanjangan bukan kepastian karier. Guru, kepala sekolah, dan murid perlu mengetahui apa yang terjadi setelah 1 Januari 2027. Pemerintah harus memakai masa transisi ini untuk membangun peta kebutuhan, bukan sekadar mengulang janji.

Permasalahan

Masalah pertama adalah ketidakjelasan setelah 2026. Jumlah guru nasional belum cukup untuk menentukan siapa yang memenuhi kebutuhan sekolah, mata pelajaran, dan wilayah. Tanpa data terbuka, keputusan pengangkatan dapat dipandang tidak adil dan sekolah sulit menyusun rencana pengajaran.

Masalah kedua adalah pencampuran anggaran. Anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp769,1 triliun termasuk MBG, sedangkan MBG disebut bernilai Rp223,6 triliun [2]. Pemisahan anggaran penting agar publik mengetahui ruang yang benar-benar tersedia untuk guru, kelas, sarana, dan pembelajaran. Program makan bergizi dapat memiliki tujuan sosial, tetapi pencatatannya tidak boleh mengaburkan fungsi pendidikan.

Masalah ketiga adalah kondisi fisik sekolah. Kebutuhan revitalisasi mencapai 11.744 sekolah dan realisasi yang dilaporkan baru 70 persen pada Juni 2026 [1]. Sekolah yang belum aman atau layak akan menyulitkan guru menjalankan pembelajaran, terutama ketika pemerintah menuntut peningkatan hasil akademik.

Masalah keempat adalah perubahan asesmen. TKA menggantikan UN dan hasilnya menjadi salah satu pertimbangan seleksi perguruan tinggi; pada saat yang sama, ORI DIY menerima 34 aduan SPMB 2026 [3]. Mengganti alat ukur tidak otomatis memperbaiki literasi dan numerasi. Kajian kesiapan guru untuk pedagogi baru menunjukkan bahwa perubahan pendekatan memerlukan kesiapan dan dukungan, bukan hanya instruksi [6].

Masalah kelima adalah kesinambungan pengukuran. Kajian tentang PISA dan kompetensi guru menegaskan pentingnya membaca hasil belajar bersama kapasitas pengajar [7]. Pemerintah perlu menyatukan data status guru, sarana, asesmen, dan pengembangan profesional agar kebijakan dapat dievaluasi.

Solusi Teknis

Peta jalan PPPK penuh waktu. Kemendikdasmen dan BKN memetakan kebutuhan per sekolah dan mata pelajaran pada H+30, memverifikasi data pada H+60, dan menerbitkan tahapan pengangkatan pada H+90. Dampaknya adalah guru memperoleh kepastian prosedur. Kelayakannya terletak pada pengangkatan bertahap yang mengikuti kebutuhan riil dan kapasitas fiskal [4][5].

Pemisahan anggaran pendidikan dan MBG. Kementerian Keuangan menerbitkan simulasi anggaran pada H+30 dan menyiapkan pencatatan terpisah mulai APBN berikutnya. Dampaknya adalah masyarakat dapat menguji dana untuk guru, sarana, dan pembelajaran tanpa menebak porsi MBG [2]. Kelayakannya bergantung pada rincian program dan kepatuhan pada putusan yang berlaku.

Revitalisasi berbasis risiko. Kemendikdasmen bersama Kementerian PUPR memprioritaskan sekolah dengan kerusakan berat pada H+60 dan menyelesaikan sisa pekerjaan menurut daftar per sekolah. Dampaknya adalah keselamatan dan waktu belajar membaik. Kelayakannya meningkat jika progres, mutu, dan pemeliharaan dilaporkan terbuka [1].

Literasi, numerasi, dan pengembangan guru. Kemdikdasmen memulai asesmen formatif dan satu jam literasi harian pada H+60. Pelatihan menggunakan masalah kelas dan perangkat ajar sederhana. Dampaknya adalah TKA menjadi informasi untuk perbaikan, bukan sekadar alat seleksi. Kelayakannya ditentukan oleh pendampingan guru dan pengukuran berulang [6][7].

Tata kelola TKA dan SPMB. Kemdikdasmen menjelaskan penggunaan hasil, mekanisme keberatan, dan perlindungan bagi sekolah dengan sumber daya berbeda pada H+30. ORI dapat memantau kanal aduan. Dampaknya adalah kesalahan administratif dapat dikoreksi tanpa menyimpulkan seluruh sistem gagal [3][4].

Peta kebutuhan guru harus menjadi dokumen kerja yang dipahami kepala sekolah dan pemerintah daerah. Data nasional perlu diturunkan menjadi kebutuhan per mata pelajaran, jenjang, dan lokasi, lalu diperbarui ketika jumlah murid berubah. Guru yang belum masuk formasi harus menerima alasan tertulis, pilihan peningkatan kompetensi, dan jadwal peninjauan. Mekanisme ini lebih baik daripada membiarkan guru menunggu kabar melalui pernyataan yang berubah-ubah.

Mutu pembelajaran juga membutuhkan waktu untuk terlihat. Pemerintah sebaiknya tidak mengumumkan keberhasilan hanya karena pelatihan selesai atau asesmen dilaksanakan. Yang perlu dilihat adalah apakah guru memakai perangkat ajar, apakah murid mendapat umpan balik, dan apakah kesenjangan antar sekolah mengecil. Data dapat dipakai untuk memberi dukungan, bukan untuk menghukum sekolah yang bekerja dengan fasilitas terbatas. Dengan prinsip itu, kepastian status guru dan peningkatan hasil belajar berjalan dalam satu kebijakan. Pemerintah daerah, pengawas sekolah, serta organisasi profesi guru perlu dilibatkan agar perbaikan tidak berhenti pada instruksi pusat, melainkan menjadi praktik harian yang berkelanjutan di setiap ruang kelas.

Risiko & Mitigasi

Risiko pertama adalah guru kehilangan kepastian ketika aturan baru berlaku. Mitigasinya ialah menerbitkan kriteria, jadwal, dan kanal keberatan sebelum akhir 2026. Risiko kedua adalah pemisahan anggaran tidak diikuti transparansi program. Mitigasinya ialah dashboard yang menunjukkan setiap komponen belanja. Risiko ketiga adalah revitalisasi mengejar persentase nasional dan melewatkan sekolah rusak berat. Mitigasinya ialah prioritas berbasis kondisi dan verifikasi lapangan. Risiko keempat adalah TKA memperlebar kesenjangan. Mitigasinya ialah asesmen formatif, dukungan guru, dan penyesuaian bagi sekolah dengan fasilitas berbeda.

Aksi 90 Hari

Pada H+30, Kemenkeu menerbitkan simulasi pemisahan MBG, sementara Kemendikdasmen dan BKN membuka peta kebutuhan guru. Pada H+60, sekolah percontohan menjalankan literasi dan asesmen formatif, serta daftar revitalisasi berbasis risiko diumumkan. Pada H+90, peta jalan PPPK penuh waktu, mekanisme keberatan TKA-SPMB, dan dashboard anggaran dipublikasikan. Konsistensi pemisahan anggaran, percepatan revitalisasi, dan dukungan terhadap guru akan menentukan apakah transisi ini menghasilkan kepastian jangka panjang. Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.