Pendahuluan

Para pembaca yang saya hormati, jika saya Presiden Indonesia, saya akan memulai penilaian anggaran riset bukan dari besarnya pagu semata, melainkan dari kemampuan negara menyerap, mengelola, dan mempertanggungjawabkan setiap rupiah secara terbuka. Keberpihakan pada riset wajib saya dukung sepenuh hati, tetapi keberpihakan tanpa ukuran daya serap justru melemahkan riset itu sendiri dalam jangka panjang.

RAPBN 2027 mengusulkan pagu BRIN sebesar Rp8.067,6 miliar, tumbuh 31,3 persen dari APBN 2026 sebesar Rp6.144,6 miliar [1]. Di dalamnya, program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi diusulkan sebesar Rp4.909,4 miliar atau 60,9 persen dari total pagu, naik 116,3 persen dari APBN 2026 sebesar Rp2.269,8 miliar [1]. Program dukungan manajemen justru turun 18,5 persen dari Rp3.874,8 miliar pada APBN 2026 menjadi Rp3.158,2 miliar atau 39,1 persen dari total pagu pada RAPBN 2027 [1].

Pada 27 Juni 2026, Menteri Sekretaris Negara dalam Sarasehan Kebangsaan KSTI menyatakan anggaran riset tetap menjadi prioritas dan menyebut pemerintah menambah dana riset Rp4 triliun pada tahun berjalan, dari Rp8 triliun menjadi kurang lebih Rp12 triliun [2]. Pernyataan yang sama menegaskan bahwa untuk tahun berjalan persoalan anggaran diselesaikan dahulu, sedangkan alokasi untuk tahun depan dipastikan tidak kurang dari alokasi tahun ini, dengan penegasan bahwa tambahan Rp4 triliun tersebut bukan angka pasti atau angka mati [2]. Pernyataan tersebut juga menjelaskan bahwa penganggaran penelitian disatukan antara BRIN, Kemdiktisaintek, dan Bappenas serta diorkestrasi agar terarah dan berdampak, disertai penilaian bahwa banyak penelitian selama ini tidak sampai di ujung sehingga tidak aplikatif [2].

Jika saya Presiden, saya menilai kenaikan program riset lebih dari dua kali dalam satu tahun anggaran sambil memangkas dukungan manajemen membawa risiko daya serap dan kualitas belanja yang tidak boleh ditutup dengan optimisme pagu semata [1][2]. Kebijakan yang saya kritik bukan keberpihakan pada riset, melainkan kenaikan pagu tanpa target luaran, tanpa ukuran serapan, dan tanpa rencana kapasitas pelaksana yang diumumkan secara terbuka [1][2]. Kritik ini saya arahkan sepenuhnya pada desain kebijakan, bukan pada pribadi pejabat mana pun, dan saya menempatkan transparansi sebagai syarat utama keberlanjutan dukungan anggaran riset.

Permasalahan

Pertama, program riset naik sangat tajam dalam satu tahun anggaran sementara dukungan manajemen justru dikurangi, sehingga pertanyaan kapasitas pelaksana tidak dapat dihindari [1]. Program riset dan inovasi naik 116,3 persen dalam satu tahun anggaran, dari Rp2.269,8 miliar menjadi Rp4.909,4 miliar, sementara program dukungan manajemen turun 18,5 persen dari Rp3.874,8 miliar menjadi Rp3.158,2 miliar [1]. Proporsi program riset mencapai 60,9 persen dari total pagu, sedangkan dukungan manajemen tersisa 39,1 persen dari total pagu pada RAPBN 2027 [1]. Total pagu BRIN sendiri naik 31,3 persen dari Rp6.144,6 miliar menjadi Rp8.067,6 miliar [1]. Kombinasi menaikkan belanja inti riset lebih dari dua kali lipat sambil memangkas belanja pengelolaan menimbulkan beban ganda pada sisi seleksi proposal, verifikasi, pendampingan, pencairan bertahap, dan pelaporan hasil [1]. Pengalaman tata kelola hibah menunjukkan bahwa tanpa penguatan kapasitas pelaksana, percepatan belanja mudah berubah menjadi penumpukan di akhir tahun anggaran, penurunan mutu seleksi, dan lemahnya pendampingan substantif [1]. Selama rencana kapasitas pelaksana tidak diumumkan, publik tidak memiliki dasar untuk menilai apakah kenaikan tersebut realistis secara operasional [1].

Kedua, pemerintah sendiri meminta agar dana tahun berjalan diselesaikan dahulu dan mengakui bahwa banyak riset tidak sampai di ujung, tetapi data realisasi serapan belum tersedia untuk diuji publik [2]. Pada 27 Juni 2026, Menteri Sekretaris Negara meminta agar anggaran riset tahun berjalan diselesaikan dahulu sebelum membahas alokasi tahun depan [2]. Permintaan tersebut tepat sebagai disiplin anggaran, tetapi menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai sejauh mana serapan tahun berjalan telah tercapai, karena realisasi serapan anggaran riset tahun berjalan berstatus data belum terverifikasi dalam bahan yang menjadi dasar artikel ini [2]. Penilaian bahwa banyak penelitian tidak sampai di ujung sehingga tidak aplikatif semakin menegaskan bahwa persoalan pokok bukan sekadar besar pagu, melainkan rantai panjang dari pendanaan hingga pemanfaatan [2]. Tambahan Rp4 triliun pada tahun berjalan, dari Rp8 triliun menjadi kurang lebih Rp12 triliun, juga ditegaskan bukan angka pasti atau angka mati, sehingga kepastian alokasi akhir tetap memerlukan dokumen pelaksanaan yang terbuka [2]. Jaminan bahwa alokasi tahun depan pasti tidak kurang dari alokasi tahun ini penting sebagai sinyal keberlanjutan, tetapi sinyal tersebut belum menjawab bagaimana serapan dan mutu belanja tahun berjalan diperbaiki terlebih dahulu [2]. Tanpa publikasi realisasi serapan per triwulan, perdebatan publik hanya bergerak antara angka rencana dan janji keberlanjutan, tanpa jangkar pada angka pelaksanaan [1][2].

Ketiga, sistem monitoring terpadu yang diharapkan menjadi penopang akuntabilitas masih dalam tahap pembangunan bertahap [5]. Pada 17 April 2026, Mendiktisaintek dan Kepala BRIN sepakat menyusun tim kolaboratif termasuk penyusunan proposal riset, menyiapkan peluncuran bersama agenda riset nasional, dan memperkuat integrasi sistem data dan monitoring riset nasional secara bertahap menuju sistem yang lebih real time agar aktivitas riset dipantau terpadu dan efisiensi anggaran meningkat [5]. Kesepakatan tersebut tepat arahnya dan patut saya apresiasi sebagai fondasi tata kelola, karena integrasi data memungkinkan pelacakan dari proposal hingga luaran dalam satu dasbor yang sama [5]. Namun kata bertahap menjadi kunci penafsiran, karena sistem yang masih bertahap belum dapat dijadikan sandaran untuk mengendalikan lonjakan program lebih dari dua kali dalam satu tahun anggaran [1][5]. Rilis yang sama juga membahas pentingnya keberlanjutan dan stabilitas dukungan anggaran riset, yang tepat sebagai prinsip, tetapi belum menjawab ukuran daya serap dan target luaran yang terbuka [5]. Selama dasbor terpadu belum diluncurkan dan belum dibuka untuk publik, pengendalian masih bergantung pada laporan administratif masing-masing unit yang sulit dibandingkan [5]. Kenaikan tajam tanpa instrumen pantau yang matang meningkatkan risiko duplikasi, tumpang tindih skema, dan keterlambatan deteksi masalah pelaksanaan [1][5].

Keempat, terdapat dua catatan konsistensi angka yang wajib saya jernihkan agar kritik ini adil dan tidak menimbulkan tuduhan yang tidak berdasar [3][4]. Pada 21 September 2026, rapat kerja dengan Komisi X DPR membahas penyesuaian pagu Kemdiktisaintek untuk tahun anggaran 2027 menjadi Rp66,44 triliun dengan tambahan untuk KIP Kuliah sebesar Rp1,267 triliun serta usulan tambahan sebesar Rp16,525 triliun, dan rilis resmi menuliskannya dengan format pemisah ribuan menggunakan titik sebagai pemisah ribuan pada satuan triliun [3]. Penulisan tersebut perlu dibaca secara hati-hati agar tidak keliru menafsirkan titik sebagai pemisah desimal, karena nilai yang dimaksud adalah Rp66,44 triliun, Rp1,267 triliun, dan Rp16,525 triliun [3]. Komisi X menyetujui penyesuaian pagu dan menyetujui usulan tambahan untuk dibahas lebih lanjut, sementara Kemdiktisaintek menyampaikan masih ada kebutuhan anggaran untuk program pendidikan tinggi, riset, dan operasional pada tahun anggaran 2027 [3]. Tambahan untuk KIP Kuliah menjadi bagian dari penyesuaian tersebut dan menunjukkan bahwa tekanan anggaran tidak hanya berasal dari riset [3].

Pada 18 Juni 2026, Mendiktisaintek menyampaikan pagu indikatif RAPBN 2027 Kemdiktisaintek sebesar Rp64,84 triliun dengan usulan tambahan yang disetujui Komisi X sebesar Rp17,18 triliun, namun dalam artikel yang sama Wakil Ketua Komisi X disebut menyampaikan angka Rp17,8 triliun sehingga terdapat konflik penulisan dalam satu sumber yang sama [4]. Konflik penulisan tersebut wajib saya catat secara eksplisit agar publik tidak menjadikan salah satu angka sebagai kutipan tunggal tanpa memeriksa konteksnya [4]. Pagu sebesar Rp64,84 triliun pada Juni dan pagu sebesar Rp66,44 triliun pada September mencerminkan beda basis waktu dan tahap pembahasan yang berbeda, bukan tuduhan kekeliruan, karena angka Juni berasal dari pagu indikatif sedangkan angka September berasal dari penyesuaian rapat kerja [3][4]. Komisi X menilai alokasi tersebut tidak memadai untuk amanat RPJPN, RPJMN, dan RKP 2027 [4]. Rincian yang disampaikan mencakup program pendidikan tinggi pada Ditjen Riset dan Pengembangan sebesar Rp3.113.359.372.000 serta program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada Ditjen Sains dan Teknologi sebesar Rp2.660.193.482.000 [4]. Rincian tersebut penting untuk menunjukkan bahwa tata kelola riset tidak hanya berada di BRIN, tetapi juga di Kemdiktisaintek melalui dua direktorat jenderal tersebut [4]. Selama perbedaan tahap dan konflik penulisan tidak dijelaskan oleh sumber resmi, ruang tafsir publik akan melebar dan kepercayaan terhadap angka justru melemah [3][4].

Solusi Teknis

Jika saya Presiden Indonesia, saya tidak akan membatalkan keberpihakan pada riset, tetapi saya akan mengikat setiap rupiah tambahan dengan aturan serapan, luaran, dan kapasitas pelaksana yang dapat ditagih publik. Lima langkah berikut saya rancang dengan penanggung jawab lembaga yang jelas, tenggat dalam huruf yang dapat saya tagih, dampak yang saya harapkan, serta pertimbangan kelayakan yang saya nyatakan secara terbuka.

BRIN — mempublikasikan realisasi serapan riset tahun berjalan setiap triwulan. BRIN sebagai penyelenggara utama riset nasional saya tugaskan menerbitkan realisasi serapan program riset dan dukungan manajemen per triwulan, dimulai dalam tiga bulan dengan pembaruan setiap triwulan dan tenggat pelaporan yang mengikat [1]. Laporan tersebut wajib memisahkan pagu, realisasi, sisa pagu, dan penjelasan hambatan, merujuk pada pagu Rp8.067,6 miliar serta program riset Rp4.909,4 miliar pada RAPBN 2027 [1]. Dampak yang saya harapkan adalah publik dapat menilai apakah kenaikan 116,3 persen tersebut didukung kemampuan pelaksanaan atau justru melampaui kapasitas, sehingga perdebatan tidak berhenti pada angka rencana [1]. Kelayakannya tinggi karena data pelaksanaan pada dasarnya sudah dimiliki unit keuangan dan yang dibutuhkan hanya disiplin publikasi, bukan sistem baru yang rumit [1].

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran — mengatur pencairan program riset tahun rencana secara bertahap berbasis tonggak. Kementerian Keuangan saya tugaskan menyusun aturan pencairan bertahap dalam enam bulan, dengan tenggat uji coba pada setiap tahapan pencairan dan evaluasi setiap semester berjalan [1][2]. Skema tersebut mengaitkan pencairan tahap berikutnya dengan capaian tonggak substantif, bukan sekadar kelengkapan dokumen, dengan merujuk pada pengalaman tambahan Rp4 triliun pada tahun berjalan yang ditegaskan bukan angka mati [2]. Dampak yang saya harapkan adalah belanja tersebar merata sepanjang tahun anggaran dan mutu seleksi terjaga meskipun program riset naik menjadi Rp4.909,4 miliar [1]. Kelayakannya sedang hingga tinggi karena mekanisme pencairan bertahap sudah dikenal dalam tata kelola anggaran, sehingga yang ditambahkan hanya indikator tonggak riset yang disepakati bersama BRIN dan Bappenas [1][2].

BRIN bersama Kemdiktisaintek — merilis target luaran terukur per program sebelum dokumen pelaksanaan anggaran disahkan. Kedua lembaga saya tugaskan menerbitkan target luaran dalam dua bulan, dengan tenggat pembahasan bersama Bappenas dan Komisi X DPR sebelum tahun rencana dimulai [1][4]. Target tersebut wajib memuat jumlah proposal yang didanai, jenis luaran yang dijanjikan, serta alamat publik tempat capaian diperiksa, merujuk pada komposisi 60,9 persen untuk riset dan 39,1 persen untuk dukungan manajemen [1]. Dampak yang saya harapkan adalah kenaikan pagu memiliki janji hasil yang dapat diaudit, bukan sekadar janji belanja [1]. Kelayakannya tinggi karena bahan berupa pagu indikatif Rp64,84 triliun dan rincian Ditjen sebesar Rp3.113.359.372.000 serta Rp2.660.193.482.000 sudah tersedia sebagai dasar perencanaan [4]. Keterlibatan Kementerian Keuangan dan Bappenas serta pengawasan DPR memastikan target tersebut realistis dan tidak sekadar formalitas [3][4].

BRIN bersama Kemdiktisaintek — mengumumkan rencana kapasitas pelaksana agar pemangkasan dukungan manajemen tidak menghambat layanan hibah. Kedua lembaga saya tugaskan menyusun peta kapasitas dalam enam bulan, dengan tenggat rekrutmen, pelatihan, dan digitalisasi layanan yang jelas serta pemantauan setiap triwulan [1]. Peta tersebut wajib menjawab bagaimana penurunan 18,5 persen pada dukungan manajemen dari Rp3.874,8 miliar menjadi Rp3.158,2 miliar tetap memungkinkan layanan seleksi dan pendampingan yang bermutu ketika program riset naik 116,3 persen [1]. Dampak yang saya harapkan adalah waktu seleksi terpangkas, pendampingan berjalan, dan penumpukan akhir tahun dapat dicegah [1]. Kelayakannya sedang karena membutuhkan penataan ulang proses dan alokasi sumber daya manusia, tetapi jauh lebih murah dibandingkan risiko gagal serap atas program Rp4.909,4 miliar [1]. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan perlu memastikan efisiensi dukungan manajemen tidak berubah menjadi pemotongan kapasitas yang melumpuhkan [1].

Kemdiktisaintek bersama BRIN dan Bappenas — mempercepat dan membuka dasbor monitoring riset nasional yang terintegrasi. Ketiga lembaga saya tugaskan meluncurkan versi awal dasbor terbuka dalam tiga bulan, dengan tenggat pemutakhiran setiap triwulan dan target keterbukaan penuh dalam satu tahun [5]. Dasbor tersebut melanjutkan kesepakatan 17 April 2026 mengenai tim kolaboratif, penyusunan proposal riset, peluncuran bersama agenda riset nasional, dan integrasi sistem data serta monitoring secara bertahap menuju sistem yang lebih real time [5]. Dampak yang saya harapkan adalah setiap aktivitas riset terpantau terpadu, duplikasi terdeteksi dini, dan efisiensi anggaran meningkat sebagaimana tujuan awal kesepakatan [5]. Kelayakannya sedang hingga tinggi karena komitmen integrasi sudah dinyatakan dan yang dibutuhkan adalah percepatan eksekusi beserta kewajiban membuka data kepada publik dan DPR [5].

BPK dan BPKP bersama Komisi X DPR — memperkuat audit kinerja dan pengawasan serapan berbasis hasil. Lembaga pemeriksa dan legislatif saya minta menyepakati kerangka pengawasan dalam enam bulan, dengan tenggat telaah pertama setiap semester dan laporan ringkas yang terbuka [3][4]. Kerangka tersebut memanfaatkan persetujuan Komisi X atas penyesuaian pagu dan usulan tambahan, termasuk pagu Rp66,44 triliun dengan tambahan Rp1,267 triliun untuk KIP Kuliah serta usulan Rp16,525 triliun [3]. Dampak yang saya harapkan adalah pengawasan tidak hanya memeriksa kepatuhan belanja, tetapi juga menilai apakah serapan sejalan dengan luaran [3][4]. Kelayakannya sedang karena membutuhkan akses data dan kesepakatan metodologi, tetapi mandat pengawasan dan audit sudah tersedia sehingga tidak memerlukan pembentukan lembaga baru [3][4].

Risiko & Mitigasi

Risiko pertama adalah program riset sebesar Rp4.909,4 miliar tidak terserap optimal karena kapasitas seleksi dan pendampingan terbatas setelah dukungan manajemen turun menjadi Rp3.158,2 miliar [1]. Mitigasinya, BRIN bersama Kemdiktisaintek mengumumkan peta kapasitas pelaksana dan Kementerian Keuangan mengatur pencairan bertahap berbasis tonggak, sehingga tekanan belanja akhir tahun dapat dihindari [1].

Risiko kedua adalah tambahan anggaran tahun berjalan sebesar Rp4 triliun, dari Rp8 triliun menjadi kurang lebih Rp12 triliun, tidak selesai tepat waktu sebagaimana diminta untuk diselesaikan dahulu, sehingga menjadi beban lanjutan pada tahun rencana [2]. Mitigasinya, pemerintah menerbitkan realisasi serapan per triwulan yang terbuka dan Bappenas memastikan sisa pekerjaan tahun berjalan tidak otomatis dipindahkan tanpa seleksi ulang berbasis capaian [1][2].

Risiko ketiga adalah banyak penelitian tetap tidak sampai di ujung dan tidak aplikatif sebagaimana diakui dalam pernyataan 27 Juni 2026, sehingga kenaikan 116,3 persen hanya menambah keluaran tanpa pemanfaatan [1][2]. Mitigasinya, target luaran per program dirilis sebelum dokumen pelaksanaan disahkan dan dasbor monitoring terpadu dibuka, sehingga keterkaitan antara pendanaan dan pemanfaatan dapat dilacak publik [1][5].

Risiko keempat adalah kebingungan publik akibat perbedaan angka Kemdiktisaintek, yaitu pagu indikatif Rp64,84 triliun dengan usulan Rp17,18 triliun pada Juni serta pagu penyesuaian Rp66,44 triliun dengan usulan Rp16,525 triliun pada September, ditambah konflik penulisan Rp17,18 triliun versus Rp17,8 triliun dalam satu artikel [3][4]. Mitigasinya, Kemdiktisaintek bersama Bappenas dan Komisi X DPR menerbitkan tabel rekonsiliasi tahap pembahasan yang menjelaskan beda basis waktu secara terbuka, bukan tuduhan kekeliruan [3][4].

Risiko kelima adalah sistem monitoring yang masih bertahap gagal mengimbangi lonjakan belanja, sehingga integrasi data yang disepakati pada 17 April 2026 tidak berjalan secepat kebutuhan [5]. Mitigasinya, peluncuran dasbor dipercepat dalam hitungan bulan dengan pembaruan setiap triwulan dan dibuka untuk pengawasan DPR serta audit oleh BPK dan BPKP [3][5].

Aksi 90 Hari

Sebagai kepala negara, saya menetapkan aksi berikut dengan penanggung jawab yang jelas dan tenggat yang dapat saya tagih.

  1. Dalam tiga puluh hari, BRIN menerbitkan realisasi serapan triwulanan program riset dan dukungan manajemen tahun berjalan sebagai dasar menilai kesiapan menuju program Rp4.909,4 miliar pada RAPBN 2027 [1][2].
  2. Dalam enam puluh hari, BRIN bersama Kemdiktisaintek dan Bappenas merilis target luaran terukur per program sebelum dokumen pelaksanaan disahkan, dengan merujuk pada komposisi 60,9 persen dan 39,1 persen [1][5].
  3. Dalam enam puluh hari, Kementerian Keuangan menyusun aturan pencairan bertahap berbasis tonggak untuk tahun rencana, dengan memperhatikan penegasan bahwa tambahan Rp4 triliun bukan angka mati [1][2].
  4. Dalam tiga bulan, Kemdiktisaintek bersama BRIN meluncurkan versi awal dasbor monitoring terpadu yang disepakati pada 17 April 2026 dan membukanya untuk publik serta Komisi X DPR [3][5].
  5. Dalam tiga bulan, Kemdiktisaintek bersama Bappenas dan Komisi X DPR menerbitkan rekonsiliasi terbuka atas pagu Rp64,84 triliun dan Rp66,44 triliun serta konflik penulisan Rp17,18 triliun versus Rp17,8 triliun, termasuk rincian Rp3.113.359.372.000 dan Rp2.660.193.482.000 [3][4].

Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.

Sumber & Referensi

Lima rujukan berikut menjadi dasar seluruh penilaian dalam artikel ini [1].

  1. RAPBN 2027: Belanja BRIN Tumbuh 31%, Fokus Program Riset — ringkasan pagu dan komposisi program berdasarkan dokumen anggaran.
  2. Mensesneg: Anggaran Riset Tahun 2027 Dipastikan Tak Kurang dari Tahun Ini — pernyataan mengenai prioritas riset dan penataan penganggaran.
  3. Perkuat KIP Kuliah, Mendiktisaintek Sampaikan Penyesuaian Anggaran 2027 kepada Komisi X DPR RI — rilis resmi mengenai penyesuaian pagu dan usulan tambahan.
  4. DPR Sepakati Usulan Tambah Anggaran Kemdiktisaintek Rp 17,18 Triliun — pemberitaan mengenai pagu indikatif dan rincian program.
  5. Kemdiktisaintek dan BRIN Dorong Penguatan Peta Jalan Riset Nasional — kesepakatan mengenai kolaborasi dan integrasi monitoring.

Setelah menyimpan file di atas, jalankan:

python scripts/validate_article.py src/content/analisis/kritik-riset-teknologi-2026-program-riset-brin-2027-naik-dua-kali-daya-serap-belum-teruji.md