Pendahuluan

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/614/M.PD.01/2026 yang berlaku pada tanggal 23 Oktober 2026 mengimbau pimpinan instansi untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi aparatur sipil negara menjadi Agen Perlindungan Sosial [1][2]. Surat tersebut ditujukan kepada pimpinan kementerian dan lembaga, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, hingga pemerintah daerah, dengan tujuan mendukung percepatan transformasi perlindungan sosial yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan [2]. Jika saya Presiden, saya akan membaca imbauan ini sebagai langkah yang masuk akal, karena tidak semua warga mampu mendaftar sendiri ke dalam sistem digital yang baru.

Konteks kebijakan ini berpijak pada arahan Presiden dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah pada tanggal 14 Agustus 2026 serta Rapat Tingkat Menteri pada tanggal 30 September 2026 [2]. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara tegas mensyaratkan bahwa pelibatan aparatur sipil negara harus tetap menjamin kinerja dan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan yang berlaku [2]. Pendaftaran sebagai agen dilakukan secara mandiri melalui laman Agen Perlinsos Kementerian Sosial dan diawali dengan aktivasi Identitas Kependudukan Digital, sementara agen diwajibkan menjaga pelayanan yang objektif, inklusif, dan nondiskriminatif, menjaga integritas, serta memastikan tidak ada pungutan biaya dalam bentuk apa pun [2].

Skala Perlinsos Digital per tanggal 23 Oktober 2026 menunjukkan kemajuan sekaligus besarnya pekerjaan rumah yang tersisa [3]. Pada tanggal tersebut sebanyak 13.284.093 keluarga telah terdaftar dalam Perlinsos Digital, baik melalui agen maupun secara mandiri, disertai 84.281 sanggahan dan 641.222 usulan yang disampaikan masyarakat [3]. Total agen yang bergabung mencapai 816.674 orang, terdiri atas 176.755 masyarakat umum, 123.769 pegawai pemerintah daerah termasuk aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, camat, dan lurah, serta 42.018 pendamping Program Keluarga Harapan, 48.712 Bintara Pembina Desa, 29.749 Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan 48.676 ketua rukun tetangga dan rukun warga [3]. Menteri Sosial menilai keterlibatan ketua rukun tetangga dan rukun warga masih perlu ditingkatkan, dan menegaskan bahwa agen merupakan relawan tanpa bayaran yang dilarang meminta imbalan [3].

Tesis artikel ini lugas. Memobilisasi aparatur untuk membantu warga masuk ke sistem Perlinsos Digital adalah pilihan yang tepat karena kesenjangan akses digital dan literasi masih nyata di lapangan [1][2][3]. Namun tanpa batas jam dan beban tugas yang jelas, tanpa aturan konflik kepentingan, tanpa protokol perlindungan data pribadi bagi agen, serta tanpa ukuran hasil yang berbasis ketepatan data, imbauan yang baik ini berisiko mengganggu layanan inti dan sekadar memindahkan masalah akurasi data dari meja verifikator ke lapangan [2][3]. Karena itu negara perlu segera melengkapi imbauan dengan pedoman operasional, perlindungan warga, dan indikator keberhasilan yang adil bagi aparatur maupun masyarakat [2][5].

Permasalahan

Pertama, imbauan membuka kesempatan seluas-luasnya belum dilengkapi batas jam, beban tugas, dan mekanisme pencatatan penugasan agen aparatur sipil negara [2]. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memang mensyaratkan agar kinerja dan pelayanan publik tetap berjalan sesuai ketentuan, tetapi rumusan tersebut masih bersifat umum dan belum menjelaskan berapa lama aparatur boleh bertugas sebagai agen dalam sepekan, tugas kedinasan mana yang tidak boleh ditinggalkan, serta bagaimana atasan menilai kinerja ganda tersebut [2]. Tanpa pedoman yang rinci, pimpinan instansi akan menafsirkan imbauan secara berbeda-beda, sehingga unit pelayanan yang kekurangan personel berpotensi kehilangan jam layanan [2][3]. Data mengenai jumlah aparatur sipil negara pusat yang sudah menjadi agen serta jam kerja yang dipakai agen aparatur hingga kini masih berstatus data belum terverifikasi [2][3].

Kedua, insentif dan akuntabilitas agen belum jelas karena agen berstatus relawan tanpa bayaran [3]. Sebanyak 816.674 orang telah bergabung sebagai agen per tanggal 23 Oktober 2026, dengan komposisi yang beragam mulai dari masyarakat umum, pegawai pemerintah daerah, pendamping Program Keluarga Harapan, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, hingga ketua rukun tetangga dan rukun warga [3]. Menteri Sosial menegaskan bahwa agen dilarang meminta imbalan dalam bentuk apa pun, dan ketentuan dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga menegaskan larangan pungutan biaya serta kewajiban menjaga objektivitas dan integritas [2][3]. Namun kerelaan tanpa kompensasi menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang menanggung biaya transportasi dan waktu lembur serta bagaimana menegakkan sanksi ketika agen terbukti memungut biaya tersembunyi [2][3]. Bagi aparatur sipil negara, ketiadaan pengakuan kinerja yang setara membuat tugas mulia ini mudah dipandang sebagai beban tambahan, bukan pengabdian yang dinilai negara [2][3].

Ketiga, agen membantu memasukkan data warga dalam jumlah besar, padahal ketentuan perlindungan data pribadi bagi agen belum terlihat secara terbuka [2][3]. Alur pendaftaran mensyaratkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital sebelum mendaftar melalui laman Agen Perlinsos Kementerian Sosial, yang berarti agen akan berhadapan dengan nomor identitas, susunan keluarga, kondisi ekonomi, dan dokumen kependudukan milik warga [2]. Hingga kini belum tersedia informasi terverifikasi mengenai protokol kerahasiaan yang wajib ditandatangani agen, batas perangkat yang boleh digunakan, larangan menyalin data ke gawai pribadi, maupun prosedur pelaporan dugaan kebocoran data [2][3]. Informasi mengenai insiden kebocoran data dan tingkat kesalahan data hasil pendaftaran lewat agen juga masih berstatus data belum terverifikasi, sehingga publik belum dapat menilai apakah percepatan pendaftaran berjalan seiring dengan penguatan keamanan informasi [2][3]. Dalam urusan bantuan sosial, satu kesalahan penulisan nama atau alamat dapat menentukan nasib keluarga penerima, sehingga perlindungan data adalah soal keadilan [3][5].

Keempat, keberhasilan masih diukur dari jumlah pendaftar, bukan dari ketepatan data penerima bantuan [4][5]. Pada tanggal 14 Oktober 2026 pendaftar tercatat lebih dari delapan juta jiwa dengan tambahan sekitar empat ratus hingga lima ratus ribu per hari dan dukungan sekitar enam ratus delapan puluh ribu agen, sementara target ditetapkan menjangkau 50 juta jiwa hingga akhir 2026 [4]. Perbaikan data pada periode tersebut disebut menghasilkan lebih dari empat juta penerima baru dari kuota delapan belas juta penerima Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai [4]. Pada tanggal 5 Oktober 2026 Menteri Sosial menargetkan lima puluh persen penduduk terdata dalam Perlinsos Digital hingga Desember 2026, disertai integrasi data kependudukan, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dari Badan Pusat Statistik, Perusahaan Listrik Negara, kepolisian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Hukum, dengan penegasan bahwa teknologi harus menghadirkan keadilan bukan sekadar mempercepat administrasi [5]. Selama ukuran utama adalah volume, agen dan pemerintah daerah terdorong mengejar setoran angka, bukan memverifikasi kebenaran lapangan [4][5].

Kelima, pembaca wajib berhati-hati karena satuan data yang tersedia berbeda-beda dan tidak boleh dikonversi atau dijumlahkan secara sembarangan [3][4][5]. Catatan per tanggal 14 Oktober 2026 menggunakan satuan jiwa dengan angka lebih dari delapan juta jiwa [4]. Catatan per tanggal 23 Oktober 2026 menggunakan satuan keluarga dengan angka 13.284.093 keluarga terdaftar, disertai 84.281 sanggahan dan 641.222 usulan [3]. Target yang diumumkan pun menggunakan dua satuan berbeda, yaitu 50 juta jiwa hingga akhir 2026 dan lima puluh persen penduduk hingga Desember 2026 [4][5]. Tanpa penjelasan metodologi mengenai hubungan satuan jiwa dan keluarga serta cara menghitung persen penduduk, publik mudah salah menyimpulkan capaian [3][4][5]. Jika saya Presiden, saya akan meminta setiap rilis resmi mencantumkan satuan, tanggal data, dan definisi secara berdampingan [4][5].

Keenam, unsur yang paling dekat dengan warga justru masih paling sedikit terlibat [3]. Dari total 816.674 agen per tanggal 23 Oktober 2026, hanya 48.676 ketua rukun tetangga dan rukun warga yang tercatat, jauh di bawah 176.755 masyarakat umum dan 123.769 pegawai pemerintah daerah [3]. Padahal ketua rukun tetangga dan rukun warga mengenal kondisi rumah tangga secara langsung, mengetahui siapa yang baru kehilangan pekerjaan, siapa yang menumpang di rumah kerabat, dan siapa yang tidak memiliki gawai untuk mendaftar mandiri [2][3]. Rendahnya keterlibatan unsur kewilayahan ini menandakan bahwa mobilisasi aparatur sipil negara belum diimbangi penguatan ujung tombak komunitas, sehingga risiko salah sasaran tetap tinggi meskipun jumlah agen secara agregat terlihat besar [3][4]. Ke depan, penugasan aparatur harus diprioritaskan ke wilayah pendaftaran rendah, bukan menumpuk di wilayah yang sudah jenuh agen [3][5].

Solusi Teknis

Batas jam dan pencatatan penugasan agen aparatur agar layanan publik tidak terganggu — Lembaga penanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Badan Kepegawaian Negara dan pemerintah daerah; tenggat penetapan dalam waktu tiga bulan; dampak yang diharapkan adalah setiap jam penugasan tercatat dalam sistem kinerja sehingga atasan dapat menolak penugasan tambahan ketika beban layanan melebihi ambang; kelayakan tinggi karena instrumen penilaian kinerja aparatur dan data kehadiran sudah tersedia dan tinggal dilengkapi kode penugasan khusus agen [2][3]. Pedoman ini perlu mengatur batas mingguan untuk tugas agen dan larangan meninggalkan loket layanan pada jam sibuk [2]. Pencatatan digital memungkinkan audit berkala setiap triwulan [2][3].

Kode etik dan aturan konflik kepentingan khusus agen aparatur — Lembaga penanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri; tenggat penyusunan dalam waktu enam bulan; dampak yang diharapkan adalah agen dilarang mendaftarkan keluarga dekat tanpa verifikasi berlapis, dilarang menolak warga karena alasan suku, agama, pilihan politik, atau status tempat tinggal, dan wajib menandatangani pakta integritas; kelayakan tinggi karena kewajiban objektif, inklusif, nondiskriminatif, dan larangan pungutan biaya sudah tercantum dalam surat imbauan sehingga tinggal dirinci menjadi pelanggaran dan sanksi yang dapat ditegakkan [2][3]. Aturan ini perlu memuat daftar contoh konflik kepentingan, alur pelaporan pelanggaran melalui kanal pengaduan yang mudah diakses warga, serta sanksi administratif yang proporsional [2][3]. Evaluasi kepatuhan dilakukan setiap semester [2][3].

Protokol perlindungan data pribadi bagi seluruh agen — Lembaga penanggung jawab Kementerian Sosial bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Pusat Statistik sebagai pembina Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional; tenggat penerapan bertahap dalam waktu enam bulan; dampak yang diharapkan adalah setiap agen hanya mengakses data yang diperlukan, dilarang menyalin data ke gawai pribadi, dan setiap akses tercatat sehingga kebocoran dapat ditelusuri; kelayakan sedang hingga tinggi karena pendaftaran sudah mensyaratkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital dan laman resmi sehingga penguatan dapat ditempelkan pada alur yang ada tanpa membangun sistem baru [2][5]. Protokol ini meliputi persetujuan tertulis warga sebelum didata, pembatasan akun agen berdasarkan wilayah tugas, penghapusan otomatis data sementara setelah unggahan berhasil, serta pelatihan singkat wajib sebelum akun agen diaktifkan [2][3]. Karena insiden kebocoran data dan tingkat kesalahan data masih berstatus data belum terverifikasi, pemerintah perlu membuka statistik gangguan keamanan secara berkala [2][3].

Indikator hasil berbasis ketepatan data bukan sekadar jumlah pendaftar — Lembaga penanggung jawab Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik dan pemerintah daerah; tenggat pemberlakuan mulai tahun berjalan dan dievaluasi setiap triwulan; dampak yang diharapkan adalah keberhasilan diukur dari tingkat sanggahan yang terselesaikan, penurunan kesalahan inklusi dan eksklusi, serta kecepatan pemutakhiran, sehingga agen dinilai dari kualitas bukan setoran kuantitas; kelayakan tinggi karena data sanggahan sebanyak 84.281 dan usulan sebanyak 641.222 per tanggal 23 Oktober 2026 sudah tersedia sebagai fondasi awal pengukuran mutu [3][4]. Indikator ini melengkapi target volume seperti 50 juta jiwa hingga akhir 2026 dan lima puluh persen penduduk hingga Desember 2026 dengan ukuran keadilan, misalnya persentase usulan yang diverifikasi tepat waktu dan persentase penerima baru dari kuota delapan belas juta penerima Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai yang benar-benar tepat sasaran [4][5]. Papan peringkat antar daerah sebaiknya menampilkan skor ketepatan berdampingan dengan jumlah pendaftar [4][5].

Prioritas penugasan ke wilayah pendaftaran rendah dan penguatan rukun tetangga dan rukun warga — Lembaga penanggung jawab Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah daerah dan Kementerian Sosial; tenggat pemetaan dalam waktu tiga bulan dan penugasan bergelombang selama dua belas bulan; dampak yang diharapkan adalah tambahan aparatur diarahkan ke kelurahan dan desa dengan rasio agen terhadap keluarga belum terdata yang paling rendah, sekaligus melipatgandakan keterlibatan 48.676 ketua rukun tetangga dan rukun warga yang ada saat ini; kelayakan tinggi karena peta pendaftaran per tanggal 23 Oktober 2026 dan struktur kewilayahan pemerintah daerah sudah tersedia [3][5]. Skema ini mencakup insentif nonfinansial bagi ketua rukun tetangga dan rukun warga seperti pelatihan, surat tugas resmi, dan penggantian biaya operasional yang transparan, tanpa mengubah status relawan tanpa bayaran menjadi hubungan kerja yang membingungkan [3]. Aparatur yang ditugaskan berperan sebagai pendamping verifikasi, bukan pengganti peran komunitas, sehingga pengetahuan lokal tetap menjadi penentu utama [2][3].

Pusat bantuan dan kurikulum singkat bagi agen aparatur — Lembaga penanggung jawab Kementerian Sosial bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan pemerintah daerah; tenggat peluncuran dalam waktu tiga bulan; dampak yang diharapkan adalah seluruh agen aparatur lulus modul singkat mengenai alur pendaftaran, etika layanan, dan perlindungan data sebelum akun diaktifkan, serta memiliki akses ke pusat bantuan harian; kelayakan tinggi karena materi dapat disusun dari surat imbauan dan panduan laman yang sudah ada [1][2]. Kurikulum tidak perlu panjang, cukup padat dan praktis, dilengkapi studi kasus mengenai penolakan pungutan biaya [2][3]. Kelulusan dicatat dalam sistem pengembangan kompetensi [2].

Risiko & Mitigasi

Risiko pelayanan publik terganggu karena aparatur tersedot menjadi agen pada jam layanan. Mitigasi yang disiapkan adalah batas jam mingguan yang tercatat dalam sistem kinerja, larangan penugasan pada unit kritis tanpa pengganti, serta audit beban kerja setiap triwulan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Badan Kepegawaian Negara dan pemerintah daerah [2][3]. Atasan langsung wajib menolak permohonan penugasan ketika antrean layanan melebihi ambang yang ditetapkan dalam pedoman operasional [2]. Dengan demikian imbauan seluas-luasnya tetap berjalan tanpa mengorbankan hak warga atas layanan dasar [1][2].

Risiko pungutan liar dan seleksi warga yang diskriminatif oleh oknum agen. Mitigasi yang disiapkan adalah kode etik tertulis, pakta integritas, larangan pungutan biaya yang disosialisasikan di setiap titik pendaftaran, serta kanal pengaduan dengan tenggat tindak lanjut dalam hitungan hari yang diawasi Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri [2][3]. Setiap pelanggaran yang terbukti berakibat pencabutan status agen dan sanksi kepegawaian bagi aparatur yang terlibat, dengan rekap penanganan dipublikasikan setiap semester [2][3]. Ketegasan ini penting karena kepercayaan terhadap Perlinsos Digital yang per tanggal 23 Oktober 2026 telah menghimpun 13.284.093 keluarga sangat bergantung pada integritas garda depan [3].

Risiko penyalahgunaan data pribadi warga yang didata melalui agen. Mitigasi yang disiapkan adalah persetujuan tertulis warga, pembatasan akses berbasis wilayah, larangan penyalinan ke perangkat pribadi, penghapusan data sementara otomatis, dan pencatatan jejak akses yang diaudit Kementerian Sosial bersama pembina data terkait [2][5]. Karena insiden kebocoran data masih berstatus data belum terverifikasi, pemerintah perlu menerbitkan laporan gangguan keamanan secara berkala agar warga berani melapor tanpa takut [2][3]. Pelatihan perlindungan data menjadi prasyarat aktivasi akun, bukan sekadar anjuran [2].

Risiko kejar setoran angka mengorbankan akurasi sehingga bantuan salah sasaran. Mitigasi yang disiapkan adalah indikator ganda yang menempatkan ketepatan sejajar dengan volume, dengan merujuk pada 84.281 sanggahan dan 641.222 usulan sebagai pengingat bahwa partisipasi warga harus dijawab dengan verifikasi yang cepat [3][4]. Target 50 juta jiwa hingga akhir 2026 dan lima puluh persen penduduk hingga Desember 2026 tetap menjadi arah, tetapi penilaian kinerja daerah dan agen ditambah skor ketepatan berbasis penyelesaian sanggahan dan ketepatan penerima baru dari kuota delapan belas juta penerima Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai [4][5]. Integrasi data kependudukan, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, Perusahaan Listrik Negara, kepolisian, pertanahan, dan hukum digunakan sebagai penguji silang, bukan sekadar pelengkap arsip [5].

Risiko ketimpangan wilayah karena agen menumpuk di daerah yang mudah dijangkau. Mitigasi yang disiapkan adalah peta kebutuhan hingga tingkat kelurahan dan desa, penugasan terarah ke wilayah pendaftaran rendah, serta penguatan 48.676 ketua rukun tetangga dan rukun warga yang ada melalui pendampingan aparatur [3][5]. Kemajuan diukur dengan satuan yang konsisten dan dilaporkan setiap bulan agar ketimpangan segera terlihat dan dikoreksi [3][4]. Dengan cara ini percepatan yang tecermin dari tambahan sekitar empat ratus hingga lima ratus ribu pendaftar per hari tidak hanya menumpuk di wilayah yang sudah maju [4].

Aksi 90 Hari

  1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Badan Kepegawaian Negara menerbitkan pedoman batas jam, kriteria unit yang tidak boleh ditinggalkan, dan format pencatatan penugasan agen aparatur dalam sistem kinerja, dengan tenggat penetapan dalam waktu tiga puluh hari dan uji coba pencatatan selama enam puluh hari berikutnya, agar jaminan layanan publik dalam surat Nomor B/614/M.PD.01/2026 benar-benar operasional [1][2].
  2. Kementerian Sosial bersama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah memetakan kelurahan dan desa dengan pendaftaran terendah serta menyusun gelombang penugasan aparatur pendamping dan rekrutmen ketua rukun tetangga dan rukun warga, dengan tenggat pemetaan dalam waktu tiga puluh hari dan penugasan pertama dalam waktu enam puluh hari, merujuk pada capaian 13.284.093 keluarga serta komposisi 816.674 agen per tanggal 23 Oktober 2026 [3].
  3. Kementerian Sosial bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meluncurkan pakta integritas, larangan pungutan biaya, dan kanal pengaduan agen yang mudah diakses warga, dengan tenggat peluncuran dalam waktu empat puluh lima hari dan publikasi rekap aduan pertama dalam waktu sembilan puluh hari, sejalan dengan kewajiban objektif, inklusif, nondiskriminatif, dan antarpungutan [2][3].
  4. Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik menetapkan indikator ketepatan data sebagai pendamping target volume, mencakup tingkat sanggahan terselesaikan serta ketepatan penerima baru dari kuota delapan belas juta penerima Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai, dengan tenggat penetapan dalam waktu enam puluh hari dan publikasi dasbor pertama dalam waktu sembilan puluh hari, agar target 50 juta jiwa dan lima puluh persen penduduk dimaknai secara adil [4][5].
  5. Kementerian Sosial bersama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah menyelenggarakan modul singkat wajib perlindungan data dan etika layanan bagi seluruh agen aparatur sebelum akun diaktifkan, dengan tenggat kurikulum dalam waktu empat puluh lima hari dan pelatihan bergelombang selama sembilan puluh hari, mengingat pendaftaran mensyaratkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital melalui laman resmi [2][5].

Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.

Sumber & Referensi

Seluruh angka dan rujukan kebijakan dalam artikel ini bersumber dari dokumen resmi dan pemberitaan terverifikasi berikut [1].

  1. JDIH Kementerian PANRB — Surat Menteri PANRB Nomor B/614/M.PD.01/2026 — arsip dokumen hukum resmi tempat surat imbauan tercatat.
  2. Menteri PANRB Kirim Surat ke Seluruh ASN RI, Imbau Jadi Agen Perlinsos — isi surat, tujuan percepatan, dan kewajiban agen.
  3. Mensos: 13,2 juta keluarga terdaftar dalam Perlinsos Digital — capaian keluarga, sanggahan, usulan, dan komposisi agen.
  4. Kemensos catat pendaftaran Perlinsos lampaui delapan juta jiwa — laju harian, jumlah agen, dan target jiwa.
  5. Mensos target 50 persen penduduk Indonesia terdata Perlinsos di 2026 — target penduduk, integrasi data, dan prinsip keadilan teknologi.