Pendahuluan
Jika saya Presiden, saya akan memulai penilaian program Inpres Jalan Daerah dari capaian yang telah tercatat secara resmi, bukan dari janji tambahan yang belum memiliki kepastian.
Pada periode 2024-2025 program ini menangani 2.227 kilometer jalan dan 2.917 meter jembatan [1].
Pada tahun anggaran 2024, anggaran sebesar Rp2,65 triliun digunakan untuk 304 kilometer jalan dan 2.201 meter jembatan di 96 pemerintah daerah [1].
Untuk program tahun anggaran 2025-2026, total anggaran mencapai Rp10,7 triliun termasuk pengawasan untuk 1.923 kilometer jalan dan 716 meter jembatan di 354 pemerintah daerah yang tersebar di 34 provinsi, 294 kabupaten, dan 26 kota [1].
Capaian tahun anggaran 2025 yang telah diresmikan meliputi 1.151 kilometer jalan dan 235 meter jembatan dengan biaya Rp5,4 triliun di 37 provinsi [1].
Pada tahun anggaran 2026 masih terdapat kontrak tahun jamak dari program tahun 2025 yang sedang dalam konstruksi sepanjang 772 kilometer jalan dan 481 meter jembatan senilai Rp5,0 triliun [1].
Pada 2026 Kementerian Pekerjaan Umum melanjutkan program dengan usulan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp12 triliun [1].
Contoh manfaat yang dicatat dalam rilis resmi adalah rekonstruksi 1,18 kilometer jalan di Kabupaten Barito Kuala dengan biaya Rp2,7 miliar [1].
Rilis resmi tersebut dipublikasikan pada 4 Juli 2026 [1].
Di sisi lain, pada 14 November 2026 baru dua dari 15 paket Inpres Jalan Daerah di Provinsi Jambi yang telah menandatangani kontrak [2].
Dua paket yang sudah berkontrak tersebut meliputi ruas sepanjang sekitar 1,12 kilometer di Kota Jambi dan ruas sekitar 550 meter di Kabupaten Tanjung Jabung [2].
Paket lain yang berskema tahun jamak ditargetkan menandatangani kontrak pada 16 November dengan percepatan yang masih bergantung pada tahapan mini kompetisi dan koordinasi pihak terkait [2].
Pada 5 November 2026 tercatat empat ruas jalan di Kabupaten Rejang Lebong masuk program Inpres Jalan Daerah 2026 dengan total alokasi Rp35 miliar [3].
Dua paket di kabupaten tersebut memasuki tahap lelang dan dua paket lain masih dalam peninjauan ulang di tingkat pusat [3].
Pada 2026 terdapat 56 paket usulan dari pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu, 53 paket lolos verifikasi balai, 36 paket lolos seleksi tingkat pusat, dan hingga saat itu baru 17 paket mendapat alokasi anggaran yang terdiri atas 15 paket fisik dan dua paket pengawasan [3].
Total alokasi Inpres Jalan Daerah di Bengkulu yang terealisasi mendekati Rp300 miliar dan berpotensi mencapai Rp800 miliar bila seluruh paket usulan di pusat disetujui [3].
Kabupaten tersebut disebut belum pernah mendapat Inpres Jalan Daerah sebelumnya [3].
Tesis kritik ini adalah program jalan daerah memberi manfaat nyata bagi konektivitas dan pergerakan ekonomi daerah, tetapi kalender pelaksanaan yang menumpuk di akhir tahun serta seleksi paket yang tidak terbuka berisiko menurunkan mutu pekerjaan dan melemahkan pemerataan antar daerah.
Jika saya Presiden, saya tidak akan menilai keberhasilan hanya dari panjang jalan yang tercatat dalam rilis resmi, melainkan dari kepastian jadwal, keterbukaan seleksi, serta kesiapan daerah memelihara hasil pembangunan.
Keterlambatan kontrak hingga pertengahan November menunjukkan jurang antara ambisi perluasan program dan kedisiplinan kalender pelaksanaan di lapangan.
Kondisi tersebut perlu dikoreksi melalui kebijakan yang mengatur waktu pengadaan, transparansi kriteria, serta kejelasan alokasi sejak awal tahun anggaran berjalan.
Permasalahan
Persoalan pertama adalah kalender pelaksanaan yang menumpuk di akhir tahun anggaran berjalan.
Pada 14 November 2026 baru dua dari 15 paket Inpres Jalan Daerah di Provinsi Jambi yang telah menandatangani kontrak untuk skema tahun tunggal [2].
Paket berskema tahun jamak di provinsi yang sama ditargetkan menandatangani kontrak pada 16 November dengan ketergantungan pada tahapan mini kompetisi dan koordinasi pihak terkait [2].
Ruas yang sudah berkontrak meliputi sekitar 1,12 kilometer di Kota Jambi dan sekitar 550 meter di Kabupaten Tanjung Jabung [2].
Ketika kontrak baru ditandatangani pada pertengahan November, ruang gerak untuk pelaksanaan fisik, pengawasan mutu, serta pengendalian cuaca menjadi sangat sempit.
Pekerjaan yang dikejar agar selesai dalam sisa waktu kalender berpotensi mengorbankan pemadatan, pengeringan lapis perkerasan, serta ketelitian penyelesaian bahu jalan dan drainase.
Jika saya Presiden, saya akan memandang kalender sempit ini sebagai risiko kebijakan, bukan sebagai kesalahan daerah semata, karena daerah hanya dapat bergerak setelah kepastian lelang dan kontrak diterbitkan.
Persoalan kedua adalah seleksi paket yang bertingkat tanpa keterbukaan kriteria dan skor yang dapat diperiksa publik.
Pada 2026 tercatat 56 paket usulan dari pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu, 53 paket lolos verifikasi balai, dan 36 paket lolos seleksi tingkat pusat [3].
Informasi mengenai kriteria skor seleksi di tingkat pusat adalah data belum terverifikasi [3].
Tanpa publikasi kriteria, bobot penilaian, dan peringkat skor, pemerintah daerah serta warga sulit memahami alasan sebuah usulan lolos atau gugur.
Ketertutupan ini melemahkan akuntabilitas dan membuka ruang bagi prasangka mengenai kedekatan akses, padahal kritik ini diarahkan pada desain kebijakan, bukan pada pribadi pelaksana.
Persoalan ketiga adalah jarak antara jumlah paket yang lolos seleksi dan jumlah paket yang benar benar mendapat alokasi anggaran.
Dari 36 paket yang lolos seleksi tingkat pusat, hingga saat pemberitaan baru 17 paket mendapat alokasi anggaran yang terdiri atas 15 paket fisik dan dua paket pengawasan [3].
Dua paket di Kabupaten Rejang Lebong memasuki tahap lelang dan dua paket lain masih dalam peninjauan ulang di tingkat pusat [3].
Total alokasi di Bengkulu yang terealisasi mendekati Rp300 miliar dan berpotensi mencapai Rp800 miliar bila seluruh paket usulan di pusat disetujui [3].
Selisih antara kelolosan seleksi dan kepastian alokasi membuat perencanaan daerah menjadi tidak pasti, karena daerah tidak mengetahui apakah usulan yang dinyatakan lolos akan benar benar dibiayai pada tahun berjalan.
Persoalan keempat adalah status usulan tambahan anggaran yang belum diumumkan secara terbuka.
Kementerian Pekerjaan Umum melanjutkan program pada 2026 dengan usulan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp12 triliun [1].
Status persetujuan usulan tambahan sebesar Rp12 triliun tersebut adalah data belum terverifikasi [1].
Jumlah paket Inpres Jalan Daerah 2026 secara nasional adalah data belum terverifikasi [1].
Persentase paket yang sudah berkontrak secara nasional adalah data belum terverifikasi [2].
Jadwal selesai paket tahun tunggal adalah data belum terverifikasi [2].
Ketika angka dasar nasional belum terbuka, publik tidak dapat menilai apakah perluasan program didukung oleh kesiapan pengadaan, pengawasan, dan kapasitas pelaksana di daerah.
Persoalan kelima adalah risiko mutu pekerjaan akhir tahun dan beban pemeliharaan yang berpindah ke daerah.
Capaian tahun anggaran 2025 yang telah diresmikan meliputi 1.151 kilometer jalan dan 235 meter jembatan dengan biaya Rp5,4 triliun di 37 provinsi [1].
Kontrak tahun jamak yang masih berjalan pada 2026 mencakup 772 kilometer jalan dan 481 meter jembatan senilai Rp5,0 triliun [1].
Hasil uji mutu pekerjaan adalah data belum terverifikasi [1].
Jika pekerjaan tahun tunggal dipaksakan selesai dalam sisa waktu yang sangat pendek, kerusakan dini sangat mungkin muncul dan biaya perbaikan akan membebani anggaran daerah pada tahun anggaran berikutnya.
Contoh rekonstruksi 1,18 kilometer jalan di Kabupaten Barito Kuala dengan biaya Rp2,7 miliar menunjukkan bahwa setiap ruas memiliki nilai pelayanan bagi warga sekitar [1].
Tanpa standar penerimaan hasil yang terbuka dan tanpa rencana pemeliharaan yang disiapkan sejak awal, manfaat konektivitas tersebut dapat cepat tergerus.
Solusi Teknis
-
Kalender pengadaan awal tahun yang mengikat dan terbuka — Lembaga pelaksana adalah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Tenggat pelaksanaan adalah setiap triwulan dengan batas penyelesaian lelang pada paruh pertama tahun anggaran berjalan. Dampak yang diharapkan adalah kontrak tidak lagi menumpuk pada periode akhir tahun sehingga waktu pelaksanaan fisik menjadi lebih memadai dan pengawasan dapat berjalan bertahap. Kelayakan usulan ini tinggi karena kalender pengadaan sudah menjadi kewenangan pembina pengadaan dan pembina jalan, sehingga hanya membutuhkan disiplin penjadwalan serta publikasi jadwal yang dapat dipantau daerah.
-
Papan informasi seleksi paket yang memuat kriteria dan peringkat — Lembaga pelaksana adalah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tenggat pelaksanaan adalah dalam waktu enam bulan sejak kebijakan diberlakukan hingga papan informasi dapat diakses publik. Dampak yang diharapkan adalah setiap usulan daerah dapat ditelusuri mulai dari pengajuan, verifikasi balai, seleksi tingkat pusat, hingga penetapan alokasi, sehingga kepercayaan daerah meningkat. Kelayakan usulan ini tinggi karena data usulan dan verifikasi sudah dihimpun berjenjang, sehingga pekerjaan utama hanya merapikan dan membuka data tersebut kepada publik.
-
Kepastian alokasi dan penjadwalan kontrak tahun jamak sejak awal — Lembaga pelaksana adalah Kementerian Keuangan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Tenggat pelaksanaan adalah dalam waktu tiga bulan untuk penetapan daftar paket pasti yang dibiayai pada tahun berjalan. Dampak yang diharapkan adalah pemerintah daerah memperoleh kepastian perencanaan, termasuk kepastian paket mana yang menggunakan skema tahun tunggal dan paket mana yang menggunakan skema tahun jamak. Kelayakan usulan ini tinggi karena penetapan alokasi dan skema kontrak merupakan kewenangan pengelola fiskal dan perencana nasional bersama pembina sektor.
-
Pengawasan mutu berlapis untuk pekerjaan pada periode akhir tahun — Lembaga pelaksana adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersama Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Tenggat pelaksanaan adalah setiap bulan selama masa pelaksanaan dengan laporan terbuka setiap triwulan. Dampak yang diharapkan adalah mutu pemadatan, ketebalan lapis perkerasan, serta fungsi drainase diperiksa berlapis sebelum pekerjaan dinyatakan diterima. Kelayakan usulan ini tinggi karena fungsi pengawasan intern dan pembinaan teknis sudah tersedia, sehingga hanya perlu mengatur frekuensi pemeriksaan dan keterbukaan hasilnya.
-
Rencana pemeliharaan daerah yang disiapkan sebelum serah terima — Lembaga pelaksana adalah Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah bersama Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Tenggat pelaksanaan adalah dalam waktu dua belas bulan pendampingan pemeliharaan setelah serah terima pertama. Dampak yang diharapkan adalah jalan yang dibangun melalui program pusat tidak cepat rusak tanpa penanggung jawab pemeliharaan yang jelas. Kelayakan usulan ini tinggi karena pembinaan pemerintah daerah dan pendampingan teknis jalan daerah sudah menjadi tugas rutin, sehingga hanya membutuhkan penegasan tanggung jawab serta pendanaan pemeliharaan dalam dokumen serah terima.
-
Layanan pengaduan dan verifikasi lapangan yang mudah diakses warga — Lembaga pelaksana adalah Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Tenggat pelaksanaan adalah dalam waktu enam bulan hingga kanal pengaduan terhubung dengan data paket yang terbuka. Dampak yang diharapkan adalah keluhan mengenai kerusakan dini, drainase tersumbat, atau bahu jalan yang belum rapi dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan yang terdokumentasi. Kelayakan usulan ini tinggi karena kanal aspirasi daerah sudah tersedia, sehingga hanya perlu menghubungkan kanal tersebut dengan daftar paket dan jadwal pengawasan.
Risiko & Mitigasi
-
Risiko: pekerjaan terburu buru pada sisa waktu kalender menurunkan mutu dan umur layanan. Mitigasi yang disiapkan adalah mewajibkan rencana kerja mingguan yang realistis, menambah frekuensi pengujian mutu, serta menunda serah terima apabila hasil pengujian belum memenuhi standar penerimaan yang ditetapkan oleh pembina teknis.
-
Risiko: ketidakpastian alokasi membuat daerah menunda persiapan lahan, pengalihan arus, serta kesiapan sosial. Mitigasi yang disiapkan adalah mengumumkan daftar paket pasti lebih awal, memisahkan secara tegas daftar tunggu dari daftar yang dibiayai, serta memberikan surat kepastian tertulis kepada daerah agar persiapan dapat dimulai tanpa menunggu kabar lisan.
-
Risiko: seleksi yang tidak terbuka menimbulkan ketidakpercayaan dan sengketa usulan antar daerah. Mitigasi yang disiapkan adalah mempublikasikan kriteria, bobot, dan peringkat seleksi dalam papan informasi yang sama, menyediakan masa sanggah yang jelas, serta mendokumentasikan seluruh tahapan mulai dari usulan hingga penetapan alokasi.
-
Risiko: beban pemeliharaan berpindah sepenuhnya ke daerah tanpa dukungan pendanaan dan pendampingan. Mitigasi yang disiapkan adalah menyusun rencana pemeliharaan bersama sebelum serah terima, menegaskan pembagian tanggung jawab antara pusat dan daerah selama masa pendampingan, serta memastikan kebutuhan pemeliharaan tercatat dalam perencanaan anggaran daerah berikutnya.
-
Risiko: pengawasan yang longgar pada lokasi yang jauh dari pusat kendali mutu. Mitigasi yang disiapkan adalah mengatur jadwal kunjungan berlapis, memanfaatkan dokumentasi foto dan video terverifikasi, serta mewajibkan laporan terbuka yang dapat diperiksa oleh pengawas intern dan pemerintah daerah.
Aksi 90 Hari
- Menetapkan dan mempublikasikan kalender pengadaan tahun berjalan beserta batas akhir lelang agar kontrak tidak terkonsentrasi pada periode akhir tahun. Penanggung jawab: Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
- Membuka papan informasi paket yang memuat alur usulan, hasil verifikasi balai, hasil seleksi tingkat pusat, serta status alokasi dan kontrak agar daerah dan warga dapat menelusuri setiap paket. Penanggung jawab: Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Menerbitkan daftar paket pasti yang dibiayai, daftar tunggu, serta skema kontrak tahun tunggal dan tahun jamak agar pemerintah daerah memiliki kepastian perencanaan. Penanggung jawab: Kementerian Keuangan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum.
- Memperkuat pemeriksaan mutu berlapis pada paket yang berkontrak pada periode akhir tahun beserta publikasi hasil pengujiannya secara berkala. Penanggung jawab: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
- Menyiapkan pakta pemeliharaan bersama daerah sebelum serah terima, termasuk kanal pengaduan warga yang terhubung dengan data paket dan jadwal pemeriksaan lapangan. Penanggung jawab: Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.
Sumber & Referensi
Seluruh angka dalam artikel ini merujuk pada tiga sumber terverifikasi berikut [1].
- Realisasi Inpres Jalan Daerah 2025 Meningkat: Konektivitas Baik, Ekonomi Semakin Bergerak — siaran pers resmi Kementerian Pekerjaan Umum [1].
- Dua dari 15 Paket Proyek IJD di Jambi Sudah Kontrak, Sisanya Ditargetkan 16 November — pemberitaan daerah mengenai penandatanganan kontrak paket di Jambi [2].
- Empat ruas jalan di Rejang Lebong masuk program Inpres Jalan Daerah — pemberitaan daerah mengenai alokasi dan seleksi paket di Bengkulu [3].