Pendahuluan

Pada forum The 40th Stop TB Partnership Board Meeting 2026 di Badung, Bali yang berlangsung pada empat hingga lima November 2026, Menteri Kesehatan menyampaikan komitmen Indonesia untuk mempercepat eliminasi tuberkulosis melalui skrining dan diagnostik yang lebih dekat ke warga [1][2]. Pernyataan tersebut menjadi jangkar arah kebijakan layanan primer karena menempatkan puskesmas sebagai garda depan penemuan kasus secara dini dan merata. Komitmen itu disampaikan dalam forum internasional yang membahas percepatan penanggulangan tuberkulosis di tingkat global dengan kehadiran para pemangku kepentingan dari berbagai negara. Pemerintah telah memulai program skrining tuberkulosis baru pada 2026 sebagai fondasi perluasan layanan tersebut [1]. Program skrining baru itu dirancang untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas melalui fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama termasuk puskesmas. Jika saya Presiden, saya akan memandang komitmen ini sebagai langkah yang tepat karena memindahkan kemampuan diagnosis dari rumah sakit yang jauh ke puskesmas yang dekat dengan tempat tinggal warga.

Konteks yang melatarbelakangi komitmen tersebut adalah perkiraan satu juta kasus tuberkulosis di Indonesia yang harus dikejar penemuannya [2]. Angka perkiraan tersebut menegaskan bahwa persoalan utama bukan sekadar ketersediaan alat, melainkan kemampuan sistem kesehatan untuk menemukan, mendiagnosis, mengobati, dan menyembuhkan setiap warga yang terdampak. Tanpa penemuan yang cepat dan akurat, rantai penularan akan terus berlanjut di lingkungan keluarga, tempat kerja, dan ruang publik. Oleh karena itu, penguatan skrining di layanan primer merupakan pilihan strategi yang logis dan sejalan dengan prinsip keadilan akses layanan kesehatan. Kebijakan ini juga menunjukkan keberpihakan kepada warga di kepulauan dan daerah terpencil yang selama ini menghadapi jarak dan biaya untuk mencapai layanan rujukan.

Arah yang ditawarkan Menteri Kesehatan mencakup dua pilar teknologi yang saling melengkapi. Pilar pertama adalah alat diagnostik molekuler near point of care yang ditempatkan di puskesmas untuk melayani dua ratus sembilan puluh juta penduduk Indonesia yang tersebar di tujuh ribu pulau [1]. Pilar kedua adalah mesin rontgen portabel dan bergerak berbasis kecerdasan buatan untuk memperkuat skrining awal sebelum pemeriksaan molekuler. Pemerintah telah memasang delapan ratus unit mesin rontgen portabel dan bergerak pada 2026 sebagai tahap awal penguatan skrining [1][3]. Pada 2028, seluruh puskesmas yang berjumlah sepuluh ribu unit ditargetkan dilengkapi dengan mesin sinar-X berteknologi kecerdasan buatan [3]. Rencana ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menambah jumlah alat, tetapi juga membangun sistem skrining yang terpadu dari hulu hingga hilir.

Dari sisi pembiayaan pemeriksaan, Indonesia mencatat kemajuan yang penting. Dengan dukungan Global Fund, biaya pemeriksaan molekuler turun menjadi tiga koma enam dolar AS per tes dan diharapkan berada di bawah tiga dolar AS mulai 2027 [1][3]. Target biaya operasional di bawah tiga dolar AS per tes juga ditegaskan sebagai prasyarat agar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan primer dapat dilengkapi mesin tes molekuler cepat [2]. Penurunan biaya per tes menjadi kunci keberlanjutan karena牛 skrining massal hanya mungkin dilakukan bila biaya per pemeriksaan terjangkau oleh anggaran negara dan tidak membebani warga. Dukungan dari Gates Foundation dan Global Fund untuk seratus unit pengujian point of care baru pada tahun lalu menjadi modal awal yang kemudian dilanjutkan dengan target pengadaan yang lebih besar [2]. Indonesia juga ikut dalam uji klinis Fase tiga vaksin tuberkulosis M tujuh puluh dua dengan harapan produksi vaksin dimulai pada 2029 [2].

Tesis artikel ini menegaskan bahwa arah kebijakan membawa diagnosis lebih dekat ke warga dan menekan biaya per tes sudah tepat, tetapi masih menyisakan pekerjaan rumah yang mendasar. Dua rilis pada pekan yang sama memuat angka target yang berbeda sehingga membingungkan publik dan pelaksana di daerah. Selain itu, belum tersedia ukuran hasil berupa kasus yang ditemukan, diobati, dan sembuh per wilayah yang dipublikasikan secara terbuka. Jika saya Presiden, saya akan meminta satu angka target resmi yang mengikat, satu peta distribusi yang terbuka, dan satu dasbor hasil yang dapat dipantau oleh publik setiap bulan. Tanpa ketiganya, keberhasilan akan terus diukur dari jumlah alat yang dibeli, bukan dari nyawa warga yang diselamatkan.

Permasalahan

Permasalahan pertama adalah konflik angka target antar sumber resmi dan pemberitaan pada pekan yang sama. Sumber pertama menyebutkan bahwa menjelang akhir tahun 2026 Indonesia akan memiliki sekitar empat ribu perangkat diagnostik molekuler near point of care yang jumlahnya akan ditingkatkan menjadi sepuluh ribu enam ratus unit [1][3]. Sumber kedua menyebutkan bahwa setelah mendistribusikan seratus unit pengujian point of care baru pada tahun lalu, Indonesia menargetkan penyediaan hingga enam ribu empat ratus lima puluh unit pada tahun ini dan tujuh ribu unit pada 2027 [2]. Kedua versi tersebut ditulis tanpa memilih salah satu dan tanpa menghitung selisih atau angka turunan baru karena perbedaan itu sendiri yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Kondisi yang sama terjadi pada target rontgen karena sumber pertama dan ketiga menyebutkan rencana menambah empat ribu unit pada tahun berikutnya [1][3], sedangkan sumber kedua menyebutkan pengadaan ditambah empat ribu delapan ratus unit pada 2027 dan lima ribu lima ratus unit pada 2028 [2]. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian bagi pemerintah daerah, puskesmas, dan mitra pengadaan dalam menyusun rencana kebutuhan, anggaran, dan jadwal pelatihan.

Permasalahan kedua adalah belum adanya peta distribusi per puskesmas dan per provinsi yang dipublikasikan secara terbuka. Informasi mengenai puskesmas mana yang sudah menerima alat, wilayah mana yang menjadi prioritas, serta kriteria penempatan alat merupakan data belum terverifikasi. Distribusi alat dinyatakan diprioritaskan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama termasuk puskesmas [3], tetapi tanpa peta yang terbuka publik tidak dapat menilai apakah prioritas itu menjangkau daerah dengan beban kasus tertinggi atau daerah yang paling sulit mengakses layanan rujukan. Data per provinsi mengenai jumlah puskesmas yang sudah menerima alat merupakan data belum terverifikasi. Ketimpangan distribusi berisiko terjadi apabila pengadaan terpusat tidak diimbangi dengan transparansi lokasi penempatan dan jadwal pengiriman. Puskesmas di kepulauan dan daerah terpencil yang paling membutuhkan justru berpotensi menerima paling akhir bila tidak ada peta yang mengikat.

Permasalahan ketiga berkaitan dengan keberlanjutan pembiayaan biaya per tes. Target biaya operasional di bawah tiga dolar AS per tes didukung oleh pinjaman Bank Dunia serta dukungan Gates Foundation dan Global Fund [1][2]. Ketergantungan pada dukungan mitra tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan pembiayaan setelah dukungan mitra berakhir atau berkurang. Rencana pengadaan rontgen portabel berbasis kecerdasan buatan dengan dukungan pinjaman Bank Dunia yang menambah empat ribu delapan ratus unit pada 2027 dan lima ribu lima ratus unit pada 2028 menunjukkan skala investasi yang besar [2]. Apabila skema pembiayaan lanjutan belum jelas, puskesmas dapat memiliki alat tetapi tidak memiliki reagen, anggaran pemeliharaan, atau insentif operasional untuk menggunakannya secara optimal. Keberlanjutan juga mencakup kepastian anggaran untuk pelatihan petugas, kalibrasi alat, dan sistem rujukan spesimen antar fasilitas.

Permasalahan keempat adalah ukuran keberhasilan yang masih berbasis jumlah alat, bukan berbasis hasil kesehatan. Angka penemuan kasus per wilayah dan angka keberhasilan pengobatan merupakan data belum terverifikasi. Padahal Kementerian Kesehatan sendiri melalui Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan menegaskan bahwa pengampuan layanan perlu memperhatikan tiga hal, yaitu pencapaian yang terukur melalui target, kesinambungan layanan, dan akuntabilitas atas sumber daya yang dikerahkan [4]. Prinsip yang sama menegaskan bahwa dampak terhadap akses dan mutu pelayanan lebih penting daripada sekadar terlaksananya kegiatan [4]. Prinsip tata kelola tersebut sangat relevan untuk program tuberkulosis karena keberhasilan tidak boleh berhenti pada seremonial pengiriman alat. Tanpa dasbor yang menampilkan rantai skrining, diagnosis, pengobatan, dan kesembuhan per kabupaten dan kota, publik dan pengambil keputusan tidak dapat menilai apakah investasi alat benar-benar mengubah lintasan epidemi.

Permasalahan kelima adalah risiko bahwa skrining yang diperluas tidak diimbangi oleh kesiapan jalur pengobatan dan pelacakan kontak. Penemuan kasus yang cepat harus diikuti dengan kepastian ketersediaan obat, kepatuhan minum obat, pendampingan pasien, dan pemeriksaan kontak erat di rumah tangga. Apabila puskesmas mampu mendiagnosis tetapi tidak memiliki kapasitas untuk memastikan pasien menyelesaikan pengobatan hingga sembuh, maka kasus terdiagnosis dapat menumpuk tanpa penyelesaian. Sistem skrining tuberkulosis komprehensif berbasis kecerdasan buatan dan tes molekuler yang ditargetkan terwujud pada akhir 2028 harus mencakup kepastian rujukan dan pemantauan pasien, bukan hanya pengadaan perangkat [2]. Vaksin tuberkulosis yang diharapkan mulai diproduksi pada 2029 melalui uji klinis Fase tiga M tujuh puluh dua belum dapat menjadi jawaban jangka pendek sehingga penguatan sistem saat ini tetap menentukan [2]. Oleh karena itu, kebijakan alat harus dibaca sebagai bagian dari reformasi layanan primer secara menyeluruh, bukan sebagai proyek pengadaan semata.

Solusi Teknis

Satu dokumen target resmi alat molekuler dan rontgen per tahun yang mengikat seluruh pemangku kepentingan. Lembaga penanggung jawab adalah Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal P2 dan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan. Tenggat penyelesaian yang diusulkan adalah dalam enam bulan sejak penetapan kebijakan agar tidak mengganggu siklus pengadaan tahun berjalan. Dampak yang diharapkan adalah hilangnya kebingungan angka karena hanya ada satu rujukan resmi mengenai jumlah alat molekuler dan rontgen per tahun beserta definisinya. Kelayakan solusi ini tinggi karena dokumen dapat disusun dari rilis yang sudah ada tanpa mengubah kontrak berjalan, cukup dengan klarifikasi definisi unit, tahun anggaran, dan status pengiriman. Dokumen harus menjelaskan secara terbuka bahwa target sepuluh ribu enam ratus unit pada 2027 menurut satu sumber [1][3] dan target tujuh ribu unit pada 2027 menurut sumber lain [2] akan disatukan dalam satu definisi yang disepakati. Dokumen juga harus menyatukan perbedaan tambah empat ribu unit [1][3] dengan tambah empat ribu delapan ratus unit pada 2027 [2] ke dalam satu jadwal pengadaan yang konsisten.

Peta distribusi per puskesmas yang terbuka dan dimutakhirkan secara berkala. Lembaga pelaksana adalah Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah serta didukung oleh Badan Pusat Statistik untuk validasi data wilayah. Tenggat publikasi awal yang diusulkan adalah dalam tiga bulan, dengan pemutakhiran setiap bulan setelahnya. Dampak yang diharapkan adalah setiap warga dapat mengetahui puskesmas mana yang sudah memiliki alat diagnostik molekuler dan rontgen portabel serta jadwal pengiriman berikutnya. Kelayakan solusi ini tinggi karena data pengiriman pada dasarnya sudah dimiliki oleh penyedia dan satuan kerja pengadaan, sehingga yang dibutuhkan hanya disiplin publikasi dalam format terbuka. Peta harus menampilkan status per puskesmas tanpa menambah klaim baru di luar data pengiriman yang terverifikasi. Data per provinsi yang saat ini masih merupakan data belum terverifikasi harus dilengkapi secara bertahap melalui mekanisme verifikasi berjenjang dari kabupaten dan kota ke provinsi hingga pusat.

Dasbor bulanan rantai skrining diagnosis pengobatan per kabupaten dan kota. Lembaga pemilik dasbor adalah Kementerian Kesehatan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Pusat Statistik, dengan dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk integrasi indikator kinerja. Tenggat peluncuran yang diusulkan adalah dalam enam bulan, dengan pelaporan setiap bulan dan evaluasi setiap triwulan. Dampak yang diharapkan adalah pergeseran ukuran keberhasilan dari jumlah alat ke jumlah kasus yang ditemukan, diobati hingga sembuh, serta waktu tunggu antara skrining dan pengobatan. Kelayakan solusi ini cukup tinggi karena puskesmas dan rumah sakit sudah terbiasa melaporkan data layanan, sehingga tantangan utama hanya pada standardisasi definisi dan kualitas data. Dasbor harus menampilkan indikator yang sejalan dengan prinsip pencapaian terukur dan akuntabilitas sebagaimana ditekankan oleh Kementerian Kesehatan sendiri [4]. Angka penemuan kasus dan angka keberhasilan pengobatan yang saat ini masih merupakan data belum terverifikasi harus menjadi kolom wajib yang diisi secara bertahap dan diaudit.

Rencana pembiayaan biaya per tes setelah dukungan mitra berakhir. Lembaga penanggung jawab adalah Kementerian Keuangan bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk skema penjaminan layanan. Tenggat penyusunan yang diusulkan adalah dalam dua belas bulan agar tersedia sebelum target biaya di bawah tiga dolar AS mulai 2027 diberlakukan [1][2]. Dampak yang diharapkan adalah kepastian bahwa penurunan biaya menjadi tiga koma enam dolar AS per tes [1][3] dapat dipertahankan dan diturunkan lebih lanjut tanpa mengorbankan mutu. Kelayakan solusi ini cukup tinggi apabila negosiasi harga reagen, skema pembelian dalam jumlah besar, dan efisiensi logistik dilakukan secara transparan. Rencana harus memuat skenario pembiayaan dari anggaran negara, skema jaminan kesehatan, dan dukungan mitra secara terpisah agar publik memahami porsi masing-masing sumber. Tanpa rencana ini, tujuan melengkapi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan primer dengan mesin tes molekuler cepat berbiaya rendah akan sulit dipertahankan [2].

Standar pemeliharaan alat dan pelatihan petugas puskesmas secara nasional. Lembaga pelaksana adalah Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Primer bersama pemerintah daerah dan mitra penyedia teknologi. Tenggat penetapan standar yang diusulkan adalah dalam enam bulan, dengan pelatihan gelombang pertama dalam sembilan bulan berikutnya. Dampak yang diharapkan adalah alat yang terpasang tetap berfungsi, hasil pemeriksaan akurat, dan petugas percaya diri mengoperasikan perangkat near point of care serta rontgen berbasis kecerdasan buatan. Kelayakan solusi ini tinggi karena dapat mengadopsi kurikulum pelatihan yang sudah digunakan pada seratus unit awal yang didukung Gates Foundation dan Global Fund [2]. Standar harus mencakup jadwal kalibrasi, ketersediaan suku cadang, mekanisme penggantian alat rusak, dan sertifikasi kompetensi petugas. Pengadaan delapan ratus unit rontgen pada 2026 [1][3] serta rencana penambahan pada 2027 dan 2028 harus diiringi dengan rasio teknisi pemeliharaan yang jelas per wilayah.

Evaluasi independen tahunan terhadap hasil penemuan dan pengobatan. Lembaga pengampu adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Badan Pusat Statistik dan panel akademisi independen, dengan Kementerian Kesehatan sebagai objek evaluasi bukan sebagai evaluator tunggal. Tenggat evaluasi pertama yang diusulkan adalah dalam dua belas bulan setelah dasbor berjalan, kemudian diulang setiap tahun. Dampak yang diharapkan adalah koreksi kebijakan berbasis bukti, termasuk penyesuaian target pengadaan menuju sepuluh ribu puskesmas dengan rontgen pada 2028 [1][3] dan sistem skrining komprehensif pada akhir 2028 [2]. Kelayakan solusi ini cukup tinggi karena evaluasi tidak memerlukan pengadaan baru, melainkan akses terhadap data dasbor dan audit lapangan pada sampel wilayah. Evaluasi harus menilai kesesuaian antara penambahan empat ribu delapan ratus unit pada 2027 dan lima ribu lima ratus unit pada 2028 [2] dengan kapasitas serapan di daerah. Hasil evaluasi wajib dipublikasikan agar akuntabilitas atas sumber daya yang dikerahkan dapat diuji oleh publik sesuai prinsip yang ditekankan Kementerian Kesehatan [4].

Risiko & Mitigasi

Risiko ketidakselarasan definisi target antara pusat dan daerah sehingga pengadaan tumpang tindih. Kondisi ini dapat terjadi apabila dokumen resmi tidak segera menyatukan perbedaan angka antar rilis yang saat ini membingungkan pelaksana. Mitigasi yang diusulkan adalah menetapkan satu pusat klarifikasi di Kementerian Kesehatan yang menerbitkan tanya jawab resmi dan memperbarui dokumen target setiap kali ada perubahan jadwal. Pemerintah daerah diminta menunda penandatanganan kontrak baru hingga definisi unit dan tahun anggaran dikonfirmasi secara tertulis. Langkah ini layak karena tidak memerlukan anggaran tambahan, hanya disiplin komunikasi.

Risiko penumpukan alat di perkotaan dan keterlambatan di kepulauan serta daerah sulit. Distribusi yang tidak transparan cenderung menguntungkan daerah yang dekat dengan gudang logistik dan teknisi. Mitigasi yang diusulkan adalah mewajibkan publikasi peta distribusi per puskesmas dan menerapkan kuota keberpihakan bagi daerah terpencil dengan pemantauan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Pengiriman ke kepulauan didahulukan pada musim yang memungkinkan dan dilengkapi dengan paket pelatihan di tempat. Pendekatan ini layak karena memanfaatkan data wilayah yang sudah tersedia dan memperkuat akuntabilitas distribusi.

Risiko alat tidak digunakan optimal karena keterbatasan reagen, anggaran operasional, dan pemeliharaan. Pengalaman program skrining menunjukkan bahwa perangkat canggih dapat menganggur apabila rantai pasok reagen tersendat. Mitigasi yang diusulkan adalah mengikat setiap paket pengadaan dengan kontrak layanan multi tahun yang mencakup reagen, kalibrasi, dan penggantian suku cadang. Kementerian Keuangan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan diminta memastikan skema penggantian biaya operasional puskesmas agar tidak terbebani. Mitigasi ini layak karena biaya layanan dapat dinegosiasikan bersamaan dengan pembelian alat dalam jumlah besar.

Risiko beban kerja petugas puskesmas meningkat tanpa insentif dan pendampingan yang memadai. Skrining massal, pencatatan dasbor, pelacakan kontak, dan pendampingan minum obat menambah tugas yang signifikan. Mitigasi yang diusulkan adalah menetapkan standar beban kerja, menambah tenaga pendukung berbasis kontrak daerah, serta memberikan insentif berbasis kinerja yang diukur dari ketepatan pelaporan dan penyelesaian pengobatan. Pelatihan berjenjang dengan sertifikasi dan supervisi rutin akan menjaga mutu tanpa membebani petugas secara berlebihan. Langkah ini layak karena dapat diintegrasikan ke dalam pola pembinaan puskesmas yang sudah berjalan.

Risiko kekecewaan publik apabila temuan kasus meningkat tajam dalam jangka pendek. Perluasan skrining hampir selalu menaikkan angka temuan pada fase awal karena kasus yang selama ini tersembunyi mulai terdeteksi. Mitigasi yang diusulkan adalah komunikasi risiko yang jujur bahwa kenaikan temuan awal adalah tanda sistem bekerja, bukan tanda kegagalan. Dasbor harus menyajikan narasi pendamping yang menjelaskan alur dari skrining ke pengobatan hingga kesembuhan. Pendekatan ini layak karena membangun kepercayaan dan mencegah politisasi angka temuan untuk kepentingan jangka pendek.

Aksi 90 Hari

  1. Menetapkan satu dokumen klarifikasi target alat molekuler dan rontgen per tahun sebagai rujukan tunggal nasional. Penanggung jawab utama adalah Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal P2 dan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen harus memuat definisi unit, tahun anggaran, dan jadwal pengiriman tanpa menambah angka baru di luar rilis yang sudah ada.
  2. Menerbitkan peta distribusi awal per puskesmas yang menampilkan lokasi terpasang dan jadwal pengiriman berikutnya. Penanggung jawab adalah Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Peta dimutakhirkan setiap bulan dan setiap kekurangan data ditulis secara jujur sebagai data belum terverifikasi.
  3. Meluncurkan versi awal dasbor rantai skrining diagnosis pengobatan per kabupaten dan kota dengan indikator kasus ditemukan dan diobati. Penanggung jawab adalah Kementerian Kesehatan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Pusat Statistik. Dasbor dilengkapi mekanisme koreksi data setiap triwulan agar kualitasnya meningkat bertahap.
  4. Menyusun draf awal rencana pembiayaan biaya per tes pasca dukungan mitra dengan skenario anggaran yang transparan. Penanggung jawab adalah Kementerian Keuangan bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Draf memuat opsi pengadaan bersama, negosiasi harga, dan integrasi dengan skema jaminan kesehatan.
  5. Menetapkan standar pemeliharaan dan memulai pelatihan gelombang pertama bagi petugas puskesmas prioritas. Penanggung jawab adalah Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah dan penyedia teknologi. Standar mencakup kalibrasi, suku cadang, dan sertifikasi kompetensi dengan tenggat penyelesaian dalam sembilan bulan.

Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.

Sumber & Referensi

Ringkasan rujukan di bawah ini merangkum seluruh fakta yang dipakai dalam analisis ini [1].

  1. Indonesia targetkan 10.600 alat deteksi TBC tersedia pada 2027 — liputan target alat molekuler dan rontgen serta biaya per tes.
  2. Buka Retreat Stop TB Partnership di Bali, Menkes Budi Sadikin Tegaskan Komitmen Indonesia Akselerasi Eliminasi TB melalui Inovasi Skrining dan Vaksin — rilis resmi target pengadaan dan rencana skrining komprehensif.
  3. Kaltim Prioritas, Kemenkes Targetkan 10.600 Alat Diagnostik Molekuler TBC Masuk Puskesmas 2027 — kutipan target dan prioritas puskesmas.
  4. Kemenkes kuatkan layanan kanker di Lampung lewat jejaring rujukan — prinsip target terukur dan akuntabilitas layanan.