Pendahuluan

Pada 1 Juli 2026, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum mulai berlaku [3]. Regulasi yang ditetapkan pada 5 Juni 2026 tersebut menggantikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 dan menempatkan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebagai titik sentral perencanaan dan pemrograman [1][3]. Penegasan yang disampaikan dalam sosialisasi pada 31 Juli 2026 bahwa tidak boleh lagi ada kegiatan yang langsung masuk ke sistem penganggaran tanpa pembahasan program menjadi sinyal penting bagi disiplin perencanaan [1]. Jika saya Presiden, saya akan memandang ketegasan semacam ini sebagai fondasi yang sudah tepat, karena perencanaan yang baik harus mendahului penganggaran, bukan mengikutinya dari belakang.

Pada 20 Oktober 2026, Menteri Pekerjaan Umum membuka Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah tahun 2026 secara daring dengan arahan agar pembangunan infrastruktur terintegrasi, berorientasi pada manfaat, dan tangguh terhadap bencana [2]. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menegaskan bahwa forum tersebut menjadi awal penyusunan program untuk tahun anggaran 2028, yang dipersiapkan dua tahun sebelumnya agar sempat melalui verifikasi, validasi, dan penajaman kesiapan kawasan prioritas [2]. Masa persiapan yang panjang ini memberi ruang bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memeriksa kesiapan lahan dan pembiayaan sebelum kegiatan dikunci [2][4].

Sasaran yang disebut sebagai PU-608 menjadi penanda arah kebijakan, yakni biaya tambahan modal untuk pertumbuhan yang berada di bawah enam, kemiskinan yang menuju nol persen, serta pertumbuhan ekonomi delapan persen pada 2029 [4]. Lima strategi yang disampaikan dalam forum tersebut, yakni percepatan pembangunan untuk prioritas nasional, kesiapsiagaan dan pemulihan pascabencana, keberlanjutan program Instruksi Presiden, optimalisasi infrastruktur yang telah tersedia, serta kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, menunjukkan kesadaran akan keterbatasan fiskal dan pentingnya sinergi [2]. Penyusunan program 2028 di tengah efisiensi anggaran membuat penajaman prioritas menjadi keharusan [4]. Lima prioritas hingga 2029, yakni ketahanan sumber daya air, konektivitas, infrastruktur dasar permukiman, prasarana strategis, dan inovasi pembiayaan, menegaskan bahwa tidak mungkin seluruh pembangunan ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [5].

Tesis artikel ini sederhana dan konstruktif. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2026 sudah memuat unsur yang tepat, yakni Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebagai dokumen jangka panjang dua puluh tahun dengan rencana aksi lima tahunan, Evaluasi Kebermanfaatan Infrastruktur Pekerjaan Umum sebagai dasar penyusunan rencana, serta sistem informasi yang memuat infrastruktur eksisting dan rencana, lokasi prioritas, waktu pelaksanaan, indikasi anggaran dan sumber pembiayaan, serta kriteria kesiapan [1][3]. Memorandum Program dan Anggaran sebagai penghubung antara rencana jangka panjang dan program tahunan juga sudah tepat karena memungkinkan setiap usulan ditelusuri hingga ke tahap penganggaran [1]. Namun nilai seluruh instrumen tersebut bergantung pada pelaksanaan. Dengan realisasi Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang disebut baru sekitar 38 persen terealisasi, pemerintah perlu menjadikan data perencanaan dan hasil evaluasi manfaat sebagai sesuatu yang terbuka dan dapat diperiksa oleh publik serta pemerintah daerah [1]. Jika saya Presiden, ukuran keberhasilan aturan baru ini bukan tebalnya dokumen, melainkan mudahnya rakyat dan kepala daerah memeriksa apa yang direncanakan, di mana lokasinya, kapan waktunya, berapa indikasi anggarannya, dan apa manfaat yang terbukti [3].

Permasalahan

Pertama, realisasi Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang disebut baru sekitar 38 persen terealisasi menimbulkan pertanyaan mendasar tentang makna angka tersebut [1]. Usulan percepatan pedoman teknis serta evaluasi implementasi yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam forum sosialisasi pada 31 Juli 2026 menunjukkan bahwa persoalan ini disadari di internal Kementerian Pekerjaan Umum [1]. Namun definisi dan metode perhitungan angka 38 persen tersebut merupakan data belum terverifikasi, sehingga publik tidak dapat menilai apakah angka tersebut mengukur keluaran fisik, capaian manfaat, atau sekadar kesesuaian dokumen [1]. Tanpa definisi baku yang terbuka, angka tersebut sulit dijadikan dasar untuk memperbaiki perencanaan tahun anggaran 2028 yang kini mulai disusun [2].

Kedua, Evaluasi Kebermanfaatan Infrastruktur Pekerjaan Umum memang diamanatkan sebagai bahan penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5, dan dapat menjadi dasar peninjauan lebih awal bila dampaknya signifikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 [3]. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mendapat amanat mengoordinasikan pengukuran kebermanfaatan infrastruktur bersama Badan Pusat Statistik, unit organisasi terkait, dan kalangan akademisi, serta menyiapkan Rencana Aksi per provinsi [1]. Namun tata cara pengukuran tersebut ditetapkan secara internal dan hasil evaluasi kebermanfaatan yang sudah terbit merupakan data belum terverifikasi, sehingga publik belum dapat melihat ukuran manfaat apa yang dipakai [1][3]. Tanpa ringkasan hasil evaluasi yang terbuka, Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah sebagai awal penyusunan program tahun anggaran 2028 berisiko mengulang kegiatan yang secara fisik selesai tetapi secara manfaat belum terbukti [2].

Ketiga, sistem informasi perencanaan yang diamanatkan memuat muatan yang sangat lengkap, yakni infrastruktur eksisting dan rencana, lokasi prioritas, waktu pelaksanaan, indikasi anggaran dan sumber pembiayaan, serta kriteria kesiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 [3]. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan sebagai sumber data tunggal yang akan terintegrasi dengan i-eMonitoring, KRISNA, dan SAKTI juga menjanjikan ketertelusuran dari rencana hingga penganggaran [1]. Namun apakah Sistem Informasi Perencanaan tersebut dapat diakses publik merupakan data belum terverifikasi, dan belum jelas pula sejauh mana pemerintah daerah dapat memeriksa data kesiapan wilayahnya secara langsung [3]. Padahal keberhasilan program sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah melalui kesiapan lahan, pengelolaan aset, pemeliharaan, dan pembagian tanggung jawab sejak perencanaan [4].

Keempat, tenggat penyesuaian Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang lama wajib disesuaikan paling lama satu tahun sejak peraturan berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 42 [3]. Dengan tanggal berlaku 1 Juli 2026, maka penyesuaian tersebut harus dirampungkan sebelum tenggat satu tahun tersebut terlampaui [3]. Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebagai masukan teknokratik bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tidak akan berfungsi maksimal bila dokumen lama belum diselaraskan [1]. Keterlambatan penyesuaian akan merembet ke Memorandum Program dan Anggaran serta ke pembahasan Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah, Konsultasi Regional, dan Rencana Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 13 [3].

Kelima, penyusunan program tahun anggaran 2028 dilakukan di tengah efisiensi anggaran sehingga prioritas harus dipertajam, sementara ketergantungan pada kesiapan pemerintah daerah tetap tinggi [4]. Lima prioritas hingga 2029 menuntut pilihan yang sulit, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak mungkin menanggung seluruh pembangunan sehingga inovasi pembiayaan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha menjadi keniscayaan [5]. Tanpa kesepakatan tertulis tentang lahan dan pemeliharaan, kegiatan yang sudah diprogram berisiko tersendat di lapangan [1][4]. Jumlah Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang sudah disesuaikan serta pagu tahun anggaran 2028 yang tersedia merupakan data belum terverifikasi, sehingga publik dan daerah belum dapat menilai kesesuaian antara ambisi prioritas dan kemampuan pembiayaan [3][4].

Solusi Teknis

Definisi baku dan laporan publik realisasi Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah per provinsi. Lembaga pelaksana utama adalah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah bersama Direktorat Jenderal teknis, didukung oleh Badan Pusat Statistik untuk validasi metode serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan [1][3]. Tenggat yang diusulkan adalah dalam enam bulan sejak arahan Presiden, dengan pemutakhiran berkala setiap triwulan setelah definisi ditetapkan. Dampak yang diharapkan adalah angka sekitar 38 persen dapat diurai per provinsi dan per sektor sehingga pemerintah daerah tahu posisinya dan publik dapat memeriksa kemajuan [1]. Kelayakan usulan ini tinggi karena amanat pengukuran bersama Badan Pusat Statistik dan akademisi sudah ada dan Rencana Aksi per provinsi sedang disiapkan [1][3].

Publikasi ringkasan hasil Evaluasi Kebermanfaatan Infrastruktur secara berkala dan mudah dibaca. Lembaga pelaksana adalah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebagai koordinator bersama Badan Pusat Statistik, unit organisasi terkait, dan kalangan akademisi, dengan pembinaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [1]. Tenggat yang diusulkan adalah penerbitan ringkasan pertama dalam sembilan bulan dan pembaruan berkala setiap semester sesudahnya. Dampak yang diharapkan adalah Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah, Konsultasi Regional, dan Rencana Kerja untuk program tahun anggaran 2028 memiliki rujukan manfaat yang terbuka [2][3]. Kelayakan usulan ini kuat karena Evaluasi Kebermanfaatan sudah diamanatkan dalam Pasal 5 dan dapat memicu peninjauan lebih awal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 [3].

Portal publik dari data Sistem Informasi Perencanaan yang memuat lokasi, waktu, dan indikasi anggaran. Lembaga penanggung jawab adalah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan untuk integrasi dengan KRISNA dan SAKTI, serta pemerintah daerah sebagai pemutakhir data kesiapan [1]. Tenggat yang diusulkan adalah peluncuran versi awal dalam satu tahun dengan pemutakhiran setiap triwulan, sejalan dengan kebutuhan verifikasi program tahun anggaran 2028 yang dipersiapkan dua tahun sebelumnya [2]. Dampak yang diharapkan adalah setiap warga dan pemerintah daerah dapat memeriksa lokasi prioritas, waktu pelaksanaan, serta indikasi anggaran dan sumber pembiayaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 [3]. Kelayakan usulan ini realistis karena Sistem Informasi Perencanaan sedang dikembangkan sebagai sumber data tunggal dan integrasi dengan i-eMonitoring, KRISNA, dan SAKTI sudah direncanakan [1].

Jadwal terbuka penyesuaian Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah lama sebelum tenggat satu tahun. Lembaga pelaksana adalah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Direktorat Jenderal teknis, dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah [1]. Tenggat yang diusulkan adalah publikasi jadwal per provinsi dalam tiga bulan dan penyelesaian seluruh penyesuaian dalam sebelas bulan sejak arahan, sehingga tidak melampaui batas paling lama satu tahun sejak 1 Juli 2026 sebagaimana diatur dalam Pasal 42 [3]. Dampak yang diharapkan adalah program tahun anggaran 2028 yang disusun melalui Memorandum Program dan Anggaran, Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah, Konsultasi Regional, dan Rencana Kerja memiliki landasan yang sudah seragam sebagaimana diatur dalam Pasal 13 [2][3]. Kelayakan usulan ini tinggi karena penyesuaian terjadwal jauh lebih mudah dikelola daripada penyesuaian serentak di ujung tenggat [3].

Kesepakatan tertulis pusat dan daerah tentang lahan, aset, dan pemeliharaan sebelum program 2028 dikunci. Lembaga yang terlibat adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan pemerintah daerah, dengan dukungan Kementerian Keuangan [2][4]. Tenggat yang diusulkan adalah penandatanganan kesepakatan untuk seluruh kawasan prioritas dalam delapan bulan, sebelum daftar program tahun anggaran 2028 difinalisasi [2]. Dampak yang diharapkan adalah kesiapan lahan, pengelolaan aset, dan pemeliharaan benar-benar tersedia sejak perencanaan [4]. Kelayakan usulan ini besar karena lima strategi menekankan kolaborasi dan optimalisasi infrastruktur yang telah tersedia [2].

Memorandum Program dan Anggaran sebagai jejak audit terbuka dari rencana hingga penganggaran. Lembaga pelaksana adalah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah bersama Direktorat Jenderal teknis, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan sebagai mitra verifikasi [1]. Tenggat yang diusulkan adalah penerapan format jejak audit yang seragam dalam enam bulan untuk siklus program tahun anggaran 2028 [2]. Dampak yang diharapkan adalah publik dapat memahami alasan sebuah usulan lolos atau tertunda berdasarkan kriteria kesiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 [1][3]. Kelayakan usulan ini tinggi karena Memorandum Program dan Anggaran sudah ditetapkan sebagai penghubung dan jalur Memorandum Program dan Anggaran, Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah, Konsultasi Regional, dan Rencana Kerja sudah diatur dalam Pasal 13 [1][3].

Risiko & Mitigasi

Risiko pertama adalah kelebihan beban administrasi yang membuat pelaporan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah hanya menjadi formalitas. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Direktorat Jenderal teknis sudah mengelola volume perencanaan yang besar, sementara kapasitas pendataan daerah beragam [1][4]. Mitigasinya adalah memulai dengan definisi sederhana dan bertahap, memakai Rencana Aksi per provinsi sebagai wadah pembinaan, serta memberi tenggat dalam enam bulan untuk versi awal yang disempurnakan setiap triwulan [1].

Risiko kedua adalah keengganan membuka data karena kekhawatiran disalahartikan. Evaluasi kebermanfaatan dan angka realisasi sekitar 38 persen menyangkut reputasi program, sehingga ada godaan untuk menahan ringkasan hasil [1]. Mitigasinya adalah menyepakati protokol publikasi bersama Badan Pusat Statistik dan akademisi, memuat metode dan status data belum terverifikasi secara jujur, serta menerbitkan ringkasan pertama dalam sembilan bulan sebagai versi pembelajaran [1][3].

Risiko ketiga adalah ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan lahan, aset, dan pemeliharaan di tengah efisiensi anggaran [4]. Mitigasinya adalah kesepakatan tertulis pusat dan daerah dalam delapan bulan sebelum program tahun anggaran 2028 dikunci, disertai pembagian tanggung jawab yang jelas sejak perencanaan [2][4]. Optimalisasi infrastruktur yang telah tersedia sebagai bagian dari lima strategi perlu didahulukan di daerah yang lahannya belum siap [2].

Risiko keempat adalah integrasi Sistem Informasi Perencanaan dengan i-eMonitoring, KRISNA, dan SAKTI yang tersendat karena perbedaan standar data [1][3]. Mitigasinya adalah menunjuk Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebagai wali data, menyepakati kamus data bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik dalam enam bulan, serta meluncurkan portal publik versi awal dalam satu tahun sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 [1][3].

Aksi 90 Hari

  1. Menetapkan definisi baku realisasi Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan mempublikasikan dasbor awal per provinsi. Langkah ini mencakup satuan ukur, sumber data, dan penanggung jawab verifikasi agar angka sekitar 38 persen dapat ditelusuri dan dibandingkan antarprovinsi [1]. Penanggung jawab: Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah bersama Badan Pusat Statistik, didukung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan.
  2. Menerbitkan jadwal terbuka penyesuaian Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah lama per provinsi agar tenggat paling lama satu tahun sejak 1 Juli 2026 dapat dipantau publik sebagaimana diatur dalam Pasal 42 [3]. Jadwal tersebut diselaraskan dengan masukan teknokratik bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [1]. Penanggung jawab: Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
  3. Membuka purwarupa portal publik Sistem Informasi Perencanaan untuk kawasan prioritas program tahun anggaran 2028, dengan muatan lokasi prioritas, waktu pelaksanaan, serta indikasi anggaran dan sumber pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 [2][3]. Purwarupa dimutakhirkan berkala setiap triwulan sambil menunggu integrasi penuh dengan i-eMonitoring, KRISNA, dan SAKTI [1]. Penanggung jawab: Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah bersama pemerintah daerah.
  4. Menandatangani kesepakatan tertulis pusat dan daerah tentang kesiapan lahan, pengelolaan aset, pemeliharaan, dan pembagian tanggung jawab sejak perencanaan untuk seluruh kawasan prioritas tahun anggaran 2028 [4]. Kesepakatan ini menjadi syarat penguncian program agar sejalan dengan lima strategi kolaborasi dan optimalisasi infrastruktur yang telah tersedia [2]. Penanggung jawab: Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah, didukung Kementerian Keuangan.
  5. Menerbitkan ringkasan awal Evaluasi Kebermanfaatan Infrastruktur untuk contoh lokasi yang mewakili ketahanan sumber daya air, konektivitas, permukiman, dan prasarana strategis, dengan metode yang disusun bersama Badan Pusat Statistik, unit organisasi terkait, dan akademisi [1][5]. Ringkasan memuat keterbatasan data secara jujur, termasuk bagian yang masih berstatus data belum terverifikasi, agar menjadi bahan koreksi bagi Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah, Konsultasi Regional, dan Rencana Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 13 [2][3]. Penanggung jawab: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah bersama Badan Pusat Statistik.

Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.

Sumber & Referensi

Seluruh analisis di atas merujuk pada sumber-sumber berikut [1].

  1. BPIW Sosialisasikan Permen PU Nomor 13 Tahun 2026 untuk Perkuat Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur — sosialisasi resmi Kementerian PU tentang Permen PU 13 Tahun 2026 dan penguatan perencanaan.
  2. Rakorbangwil 2026: Pemerintah Diminta Ukur Infrastruktur dari Manfaatnya — rilis resmi pembukaan Rakorbangwil dan awal penyusunan program 2028.
  3. Permen PU No. 13 Tahun 2026 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum — naskah regulasi tentang RPIW, evaluasi manfaat, dan sistem informasi.
  4. Menteri PU sebut lima strategi infrastruktur dukung Asta Cita di 2028 — pemberitaan sasaran PU-608 dan kebutuhan dukungan pemda.
  5. Dody Hanggodo Ungkap 5 Prioritas Infrastruktur Pemerintah Hingga 2029 — pemberitaan lima prioritas dan inovasi pembiayaan KPBU.