Kritik Hukum 2026: Rangkaian Perkara Tambang Mengungkap Celah Suspend Izin dan Verifikasi Ekspor yang Belum Ditutup

Pendahuluan

Jika saya Presiden, rangkaian keterangan resmi Kejaksaan Agung pada tanggal dua hingga tanggal enam November tahun dua ribu dua puluh enam harus dibaca bukan sekadar sebagai kabar penindakan, melainkan sebagai peringatan sistemik tentang tata kelola pertambangan [1][2][3][4]. Dalam rentang waktu yang sangat singkat itu, publik disuguhi perkembangan perkara nikel Sulawesi Tenggara periode tahun dua ribu tiga belas hingga tahun dua ribu dua puluh lima, perkara batu bara Nunukan dengan periode yang sama panjangnya, serta pelimpahan perkara mineral bukan logam Bangka ke penuntut umum [1][3][4]. Penggeledahan pada enam lokasi di Jakarta pada hari Kamis tanggal lima November, penyitaan dokumen operasional tambang nikel beserta barang bukti elektronik berupa telepon genggam dan komputer, serta pemeriksaan puluhan saksi menunjukkan keseriusan penyidik [2]. Namun keseriusan itu justru menimbulkan pertanyaan kritik yang lebih dalam tentang mengapa celah prosedur yang sama dapat terulang pada wilayah dan komoditas yang berbeda. Tesis artikel ini sederhana dan konsisten dengan asas praduga tidak bersalah bahwa semua pihak yang disebut dalam penyidikan harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penindakan yang berjalan patut diapresiasi, tetapi penegakan yang hanya berbasis kasus tanpa menutup celah sistemik akan membuat praktik penyimpangan lahir kembali dengan aktor berbeda. Tiga perkara yang berbeda itu memperlihatkan pola yang berulang, yaitu mekanisme penghentian sementara yang dipakai berulang untuk memperpanjang izin melampaui ketentuan, dokumen uji dan verifikasi ekspor yang dimanipulasi tetapi tetap diloloskan, serta persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang diduga dimanipulasi melalui suap [1][4][5][6]. Jika pola yang sama muncul di Sulawesi Tenggara, di Nunukan, di Bangka, dan pada perkara komoditas nikel periode tahun dua ribu tujuh belas hingga tahun dua ribu dua puluh, maka masalahnya bukan semata perilaku menyimpang segelintir orang, melainkan desain pengawasan yang longgar [1][3][4][5]. Oleh karena itu kritik ini diarahkan kepada kebijakan, bukan kepada pribadi pejabat mana pun, dan tidak dimaksudkan untuk menilai bersalah atau tidaknya pihak tertentu. Negara membutuhkan penindakan yang tegas sekaligus pembenahan prosedur yang menutup peluang pengulangan. Tanpa pembenahan itu, setiap penggeledahan dan setiap penetapan tersangka hanya akan menjadi episode baru dari serial yang sama. Jika saya Presiden, ukuran keberhasilan bukan jumlah perkara yang disidik, melainkan jumlah celah yang ditutup secara permanen sehingga penyimpangan serupa tidak lagi memiliki ruang untuk tumbuh.

Permasalahan

Persoalan pertama adalah penggunaan mekanisme penghentian sementara atau suspend dan suspensi secara berulang untuk memperpanjang izin yang seharusnya telah berakhir dan dikembalikan kepada negara [1][3]. Pada perkara nikel Sulawesi Tenggara, izin usaha pertambangan dua perusahaan disebut telah berakhir pada tahun dua ribu lima belas, tetapi tetap diperpanjang melalui skema suspend sebanyak tiga kali [1]. Fakta yang didalami penyidik menyebutkan bahwa hasil eksplorasi dan studi kelayakan telah ditolak oleh pejabat dinas energi dan sumber daya mineral provinsi karena wilayah izin seharusnya dikembalikan kepada negara, namun penolakan itu kemudian dicabut karena penyalahgunaan wewenang [1]. Pernyataan penyidik yang dikutip media menegaskan logika normatifnya bahwa seharusnya izin dihentikan dan dikembalikan kepada negara [1]. Pada perkara batu bara Nunukan, pola yang serupa muncul dengan skala yang bahkan lebih panjang, yaitu dugaan pengajuan penghentian sementara sebanyak enam kali hingga tahun dua ribu dua puluh sehingga diduga memperpanjang masa berlaku izin melampaui ketentuan [3]. Penyimpangan lain yang didalami pada perkara yang sama meliputi penggunaan dokumen pelepasan kawasan hutan milik perusahaan perkebunan afiliasi tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dugaan manipulasi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, serta dugaan penggunaan terminal khusus yang tidak sah untuk penjualan pada periode tahun dua ribu dua puluh satu hingga tahun dua ribu dua puluh lima [3]. Kejaksaan sendiri menegaskan bahwa penggeledahan tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan pidana pemilik atau pihak terkait, dan penegasan itu penting untuk menjaga asas praduga tidak bersalah [3]. Kritik kebijakan di sini adalah bahwa mekanisme suspend yang pada awalnya dirancang sebagai instrumen jeda yang bersifat pengecualian telah berubah menjadi instrumen perpanjangan yang bersifat rutin. Ketika tidak ada batas jumlah pengajuan, tidak ada register publik yang terbuka, dan tidak ada audit independen atas alasan suspend, maka setiap pemegang izin yang seharusnya gugur dapat bertahan bertahun-tahun. Data belum terverifikasi mengenai berapa banyak izin nasional yang pernah memakai suspend lebih dari satu kali, dan kekosongan data itu sendiri adalah bagian dari masalah. Jika saya Presiden, saya tidak akan puas hanya dengan menyidik izin yang bermasalah, karena pertanyaan yang lebih penting adalah berapa banyak izin lain dengan riwayat suspend berulang yang belum tersentuh pemeriksaan.

Persoalan kedua adalah manipulasi dokumen uji dan verifikasi ekspor yang melibatkan perusahaan surveyor, laboratorium, dan persetujuan ekspor [4][5]. Pada perkara mineral bukan logam Bangka yang telah dilimpahkan ke penuntut umum pada tanggal dua November, modus yang didakwakan meliputi pengambilan sampel yang hanya berasal dari bagian atas jumbo bag, pengujian yang hanya memakai satu kilogram sampel dari seluruh kontainer pada setiap pengiriman, serta Certificate of Analysis yang tidak mencantumkan kandungan logam tanah jarang meski uji laboratorium mendeteksi kandungan tersebut beserta unsur radioaktif [4]. Laporan surveyor itu dipakai sebagai syarat ekspor, dan persetujuan dokumen ekspor tetap diberikan meski laboratorium bea cukai telah mendeteksi kandungan logam tanah jarang [4]. Pada perkara komoditas nikel periode tahun dua ribu tujuh belas hingga tahun dua ribu dua puluh, modus yang didalami juga menyangkut peran surveyor yang diminta menerbitkan dokumen uji kadar yang tidak sebenarnya, ekspor yang dilakukan tanpa memenuhi kewajiban pasar dalam negeri, serta rekomendasi izin ekspor yang diterbitkan padahal perusahaan belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya [5]. Pemeriksaan terhadap seratus enam belas saksi dan tiga ahli serta penyitaan seratus empat puluh tiga dokumen menunjukkan kompleksitas perkara tersebut, dan pengembalian kerugian keuangan negara sekitar empat ratus satu miliar rupiah menunjukkan skala dampaknya [5]. Kritik kebijakan di sini adalah bahwa sistem verifikasi ekspor bertumpu pada satu lapis pengujian yang mudah dimanipulasi, tanpa lapis kedua yang independen dan tanpa integrasi otomatis antara hasil laboratorium bea cukai dengan keputusan persetujuan ekspor. Ketika laboratorium telah mendeteksi anomali tetapi persetujuan tetap keluar, maka masalahnya bukan sekadar oknum, melainkan alur kerja yang memungkinkan pengabaian peringatan. Data belum terverifikasi mengenai berapa banyak kontainer yang lolos dengan pola pengambilan sampel yang tidak representatif, dan selama metode pengambilan sampel tidak diawasi secara acak dan mendadak, manipulasi akan selalu lebih murah daripada kepatuhan.

Persoalan ketiga adalah manipulasi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta rekomendasi ekspor melalui dugaan suap kepada penyelenggara negara [1][5][6]. Pada perkara nikel Sulawesi Tenggara, perusahaan diduga menyuap penyelenggara negara untuk manipulasi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya [1]. Pada perkara komoditas nikel, rekomendasi izin ekspor diterbitkan padahal syarat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya belum dipenuhi [5]. Keterangan resmi yang didalami media pada tanggal enam November menegaskan bahwa pemberian yang diduga suap berkaitan dengan proses perizinan, produksi, hingga penjualan hasil tambang [6]. Jumlah saksi yang diperiksa mencapai tiga puluh delapan orang pada perkara Sulawesi Tenggara, dan penggeledahan menyita barang bukti elektronik, dokumen, serta uang tunai [1]. Luas izin usaha pertambangan dalam jaringan perusahaan yang digeledah masing-masing sekitar seribu hektare, dengan contoh luasan sekitar seribu tiga puluh hektare dan seribu tiga puluh enam hektare serta satu bidang seluas seratus enam hektare [2]. Surat perintah penyidikan yang menjadi dasar penggeledahan bertanggal dua puluh sembilan September tahun dua ribu dua puluh lima juncto tanggal lima November tahun dua ribu dua puluh enam [2]. Kritik kebijakan di sini adalah bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang seharusnya menjadi instrumen pengendalian produksi justru menjadi titik rawan transaksi. Ketika persetujuan dapat keluar tanpa syarat terpenuhi, maka kuota produksi, kewajiban reklamasi, dan kewajiban pasok dalam negeri kehilangan makna. Penegakan per kasus memang penting, tetapi tanpa audit sistemik atas mekanisme suspend, tanpa reformasi peran surveyor, dan tanpa digitalisasi jejak persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, celah yang sama akan dimanfaatkan kembali. Jika saya Presiden, saya akan menilai bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tambang tidak diukur dari banyaknya tersangka baru, melainkan dari tertutupnya tiga pintu yang selama ini terbuka lebar, yaitu pintu suspend berulang, pintu verifikasi semu, dan pintu persetujuan tanpa verifikasi syarat.

Solusi Teknis

Audit menyeluruh izin dengan riwayat penghentian sementara oleh Kementerian ESDM dalam waktu enam bulan dengan dampak penutupan celah dan kelayakan tinggi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara perlu memimpin audit menyeluruh atas seluruh izin yang pernah memakai mekanisme penghentian sementara lebih dari satu kali. Tenggat pelaksanaan dalam waktu enam bulan memberikan ruang yang cukup untuk pengumpulan data historis, verifikasi lapangan, dan pemeriksaan silang dengan pemerintah provinsi. Dampak yang diharapkan adalah pemetaan definitif atas izin bermasalah, penghentian perpanjangan yang tidak sah, dan pengembalian wilayah yang seharusnya menjadi milik negara. Kelayakan usulan ini tinggi karena kewenangan perizinan memang berada pada kementerian tersebut, data perizinan tersedia secara internal, dan pelibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pendamping audit akan memperkuat objektivitas. Audit harus mencakup alasan setiap suspend, dasar hukum yang dipakai, pejabat yang menyetujui, serta kesesuaian dengan kewajiban eksplorasi dan studi kelayakan. Hasil audit wajib dipublikasikan dalam bentuk register yang dapat diakses publik tanpa memuat data pribadi yang dilindungi. Jika audit menemukan pola pencabutan penolakan studi kelayakan karena penyalahgunaan wewenang sebagaimana didalami pada perkara Sulawesi Tenggara, maka temuan itu harus dilimpahkan kepada aparat penegak hukum dengan tetap menjunjung praduga tidak bersalah [1].

Batas jumlah suspend dan register publik oleh Kementerian ESDM bersama Kementerian Kehutanan dalam waktu tiga bulan dengan dampak pencegahan perpanjangan semu dan kelayakan sangat layak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Kementerian Kehutanan perlu menetapkan aturan baru yang membatasi jumlah pengajuan penghentian sementara, misalnya hanya satu kali perpanjangan dengan alasan keadaan kahar yang terverifikasi, serta mewajibkan publikasi register suspend secara terbuka. Tenggat penyiapan aturan dalam waktu tiga bulan realistis karena substansinya bersifat pengaturan prosedural, bukan pembangunan infrastruktur fisik. Dampak yang diharapkan adalah hilangnya insentif untuk memakai suspend sebagai strategi memperpanjang izin secara artifisial, sebagaimana terlihat pada pengajuan tiga kali dan enam kali pada dua perkara yang berbeda [1][3]. Kelayakan sangat layak karena tidak membutuhkan anggaran besar, hanya membutuhkan komitmen untuk membuka data dan keberanian untuk menolak permohonan yang tidak memenuhi syarat. Register harus memuat nama pemegang izin dalam bentuk badan usaha, luas wilayah dalam hektare yang ditulis sesuai ketentuan, tanggal pengajuan, alasan, serta status persetujuan. Pemerintah provinsi sebagai penerus kewenangan perizinan pada masa lalu perlu dilibatkan untuk melengkapi arsip. Integrasi dengan data kawasan hutan akan mencegah penggunaan dokumen pelepasan kawasan hutan milik pihak lain tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana didalami pada perkara Nunukan [3].

Uji sampel ekspor acak oleh laboratorium independen kedua yang dikoordinasikan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan setiap triwulan dengan dampak peningkatan kejujuran uji dan kelayakan layak Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Kementerian Perdagangan perlu mewajibkan pengujian pembanding acak oleh laboratorium independen kedua atas sampel ekspor mineral. Tenggat pelembagaan mekanisme ini dalam waktu enam bulan dan pelaksanaan pengujian setiap triwulan akan menciptakan efek kejut yang konsisten. Dampak yang diharapkan adalah menurunnya manipulasi pengambilan sampel yang hanya berasal dari bagian atas wadah besar serta pengujian yang hanya memakai satu kilogram dari seluruh kontainer sebagaimana didakwakan pada perkara Bangka [4]. Kelayakan dinilai layak karena laboratorium bea cukai telah memiliki kemampuan deteksi, sebagaimana terbukti dari deteksi kandungan logam tanah jarang dan unsur radioaktif, sehingga yang dibutuhkan adalah penambahan lapis verifikasi dan protokol pengambilan sampel yang diawasi [4]. Protokol baru harus mengatur pengambilan sampel secara acak dari berbagai titik kontainer, penyegelan ganda, serta larangan penggunaan satu titik sampel untuk mewakili keseluruhan pengiriman. Hasil laboratorium pembanding harus menjadi pembanding wajib sebelum persetujuan ekspor diterbitkan. Data belum terverifikasi mengenai biaya tambahan pengujian dapat diatasi dengan skema biaya berbasis risiko yang dibebankan kepada eksportir berisiko tinggi.

Integrasi data laboratorium bea cukai dengan persetujuan ekspor oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan dalam waktu sembilan bulan dengan dampak penolakan otomatis dan kelayakan layak dengan dukungan digital Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan perlu membangun integrasi sistem antara hasil uji laboratorium bea cukai dengan sistem persetujuan ekspor sehingga ketidaksesuaian memicu penolakan otomatis. Tenggat pembangunan dalam waktu sembilan bulan memberikan waktu untuk penyelarasan aplikasi, pengujian keamanan data, dan pelatihan petugas. Dampak yang diharapkan adalah tidak ada lagi persetujuan ekspor yang keluar meski laboratorium telah mendeteksi anomali kandungan, sebagaimana terjadi pada perkara mineral bukan logam [4]. Kelayakan dinilai layak karena kedua kementerian telah memiliki sistem digital masing-masing, sehingga pekerjaan utamanya adalah interoperabilitas, bukan pembangunan dari nol. Aturan harus menegaskan bahwa Certificate of Analysis dari perusahaan surveyor bukan satu-satunya dasar, melainkan harus dicocokkan dengan hasil laboratorium negara. Jika hasil tidak cocok, sistem menolak secara otomatis dan perkara dilimpahkan untuk pemeriksaan lanjutan. Mekanisme ini juga relevan untuk mengawasi kewajiban pasar dalam negeri dan penerbitan rekomendasi ekspor sebagaimana disorot pada perkara komoditas nikel [5]. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilibatkan untuk memastikan integrasi ini masuk dalam strategi pencegahan korupsi sektor ekstraktif.

Pemeriksaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya berbasis jejak digital oleh Kementerian ESDM bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan setiap semester dengan dampak transparansi persetujuan dan kelayakan tinggi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perlu menerapkan pemeriksaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya dengan jejak digital penuh yang mencatat setiap unggahan dokumen, setiap perubahan, dan setiap persetujuan beserta identitas jabatan yang menyetujui. Tenggat penerapan dalam waktu dua belas bulan dan evaluasi setiap semester akan memastikan keberlanjutan. Dampak yang diharapkan adalah tertutupnya ruang manipulasi persetujuan melalui suap sebagaimana didalami pada perkara nikel Sulawesi Tenggara dan perkara komoditas nikel [1][5][6]. Kelayakan tinggi karena teknologi tanda tangan elektronik dan pencatatan aktivitas telah umum dipakai di pemerintahan, sehingga hambatan utamanya adalah disiplin penggunaan, bukan ketersediaan teknologi. Setiap rekomendasi izin ekspor harus mensyaratkan kecocokan otomatis dengan status persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang sah. Kejaksaan sebagai penuntut umum dan pemerintah provinsi sebagai pemilik arsip historis perlu diberi akses baca untuk mempercepat verifikasi. Jika sistem menunjukkan persetujuan keluar padahal syarat belum dipenuhi, maka sistem harus mengunci dan meminta klarifikasi terbuka. Dengan cara ini, dugaan suap yang berkaitan dengan perizinan, produksi, hingga penjualan dapat dipersempit ruangnya sejak tahap administrasi [6].

Risiko & Mitigasi

Risiko satu yaitu perlawanan administratif dari pemegang izin bermasalah yang memanfaatkan kekosongan aturan peralihan. Mitigasi yang disiapkan adalah menyusun ketentuan peralihan yang jelas bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Kehutanan, dengan pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sehingga audit dan pembatasan suspend tidak dituduh berlaku surut secara sewenang-wenang. Setiap keputusan penghentian perpanjangan harus disertai dasar hukum tertulis dan ruang keberatan yang transparan.

Risiko dua yaitu manipulasi beradaptasi ke titik baru, misalnya dari manipulasi sampel ke manipulasi klasifikasi komoditas. Mitigasi yang disiapkan adalah mewajibkan pembaruan berkala atas profil risiko komoditas oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan setiap semester, dengan masukan dari laboratorium dan perusahaan surveyor yang berintegritas. Pengawasan tidak boleh berhenti pada satu modus yang telah terungkap pada perkara Bangka dan perkara komoditas nikel, melainkan harus mengantisipasi modus turunan [4][5].

Risiko tiga yaitu beban kerja laboratorium dan petugas verifikasi meningkat sehingga menimbulkan penundaan layanan ekspor yang sah. Mitigasi yang disiapkan adalah menerapkan pendekatan berbasis risiko, di mana eksportir dengan rekam jejak bersih mendapat jalur cepat dengan pemeriksaan acak, sedangkan eksportir berisiko tinggi mendapat pemeriksaan penuh setiap triwulan. Kementerian Keuangan perlu menambah kapasitas melalui kerja sama dengan laboratorium perguruan tinggi yang terakreditasi.

Risiko empat yaitu kebocoran data dan penyalahgunaan register publik untuk kepentingan persaingan usaha yang tidak sehat. Mitigasi yang disiapkan adalah merancang register suspend dan register persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya hanya memuat informasi yang bersifat administratif dan tidak memuat rahasia dagang yang dilindungi undang-undang. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan dilibatkan untuk menyusun pedoman akses data yang membedakan antara informasi publik dan informasi penyidikan. Setiap pihak tetap dilindungi asas praduga tidak bersalah, dan tidak ada penyebutan bersalah sebelum putusan pengadilan.

Aksi 90 Hari

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama pemerintah provinsi mempublikasikan daftar awal izin yang pernah memakai penghentian sementara lebih dari satu kali, lengkap dengan status tindak lanjut, dalam waktu tiga puluh hari, dengan penanggung jawab Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Langkah ini menjadi fondasi audit menyeluruh dan menunjukkan keseriusan menutup celah suspend [1][3].
2. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Kementerian Perdagangan menerbitkan protokol pengambilan sampel acak dan penyegelan ganda untuk ekspor mineral, serta memulai uji petik laboratorium kedua pada pelabuhan utama, dengan penanggung jawab Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Langkah ini menjawab langsung modus pengambilan sampel yang tidak representatif [4][5].
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menghentikan sementara penerbitan rekomendasi ekspor baru bagi pemegang izin yang belum memiliki persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang sah, sambil menunggu verifikasi ulang, dengan penanggung jawab Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Langkah ini menutup pintu persetujuan tanpa syarat [5][6].
4. Kementerian Kehutanan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memverifikasi ulang seluruh dokumen pelepasan kawasan hutan dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dipakai untuk kegiatan tambang pada wilayah yang disidik, dengan penanggung jawab Sekretaris Jenderal masing-masing kementerian. Langkah ini menjawab dugaan penggunaan dokumen kawasan hutan tanpa izin yang sah [3].
5. Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kejaksaan menyusun peta jalan interoperabilitas data laboratorium, perizinan, dan persetujuan ekspor untuk disahkan sebagai kebijakan nasional, dengan penanggung jawab pimpinan masing-masing lembaga. Langkah ini memastikan penindakan per kasus diikuti pembenahan sistemik [1][4][6].

Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.

Sumber & Referensi

Seluruh uraian fakta dalam artikel ini merujuk pada enam sumber resmi dan pemberitaan terverifikasi berikut ini [1].

1. Kejagung usut kasus korupsi nikel yang diduga libatkan sosok AK — liputan media atas keterangan penyidikan tata kelola nikel Sulawesi Tenggara.
2. Tim Penyidik JAM PIDSUS Geledah Rumah dan Kantor di DK Jakarta Terkait Perkara Tata Kelola Nikel — rilis resmi penggeledahan enam lokasi dan penyitaan barang bukti.
3. Kejagung Periksa Mantan Kepala Daerah Nunukan Inisial AL Sebagai Saksi Perkara Tambang Batubara PT CCM — rilis resmi pemeriksaan saksi perkara batu bara Nunukan.
4. Kejagung Serahkan 3 Tersangka dan Barang Bukti Perkara Tambang Mineral Bukan Logam PT PMM ke Penuntut Umum Kejari Pangkalpinang — rilis resmi tahap dua perkara mineral bukan logam.
5. Kejagung Tetapkan Dirut PT CNI Sebagai Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi Tata Kelola Komoditas Nikel — rilis resmi penambahan tersangka perkara komoditas nikel.
6. Kejagung Dalami Dugaan Suap Perusahaan Tambang Nikel Ilegal kepada Penyelenggara Negara — liputan media atas pendalaman dugaan suap perizinan tambang.