Pendahuluan

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memasuki tahun keempat tanpa lembaga pengawas yang dimandatkannya [1]. Negara tidak kekurangan kata: Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa rancangan peraturan presiden pembentukan Badan Pelindungan Data Pribadi sedang disiapkan pada Juli 2026 [2], sementara uji materi undang-undang itu sendiri telah sampai ke Mahkamah Konstitusi melalui permohonan Nomor 236/PUU-XXIV/2026 pada periode Juni sampai Juli 2026 [1]. Saya membaca keadaan ini sebagai kekosongan kelembagaan yang berlarut: aturan sudah disahkan, rencana terus diumumkan, namun hak warga atas datanya sendiri belum memiliki alamat pengaduan yang berwenang. Apabila saya Presiden, saya memperlakukan pembentukan lembaga ini sebagai keputusan eksekusi, bukan agenda komunikasi, sebab setiap periode penundaan berarti warga yang kehilangan jalur peradilan yang jelas atas datanya.

Permasalahan

Pertama, undang-undang berjalan tanpa operator. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah menetapkan hak warga, tetapi lembaga pelaksana yang seharusnya menerima pengaduan, memeriksa kepatuhan, dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran data pribadi belum dibentuk sampai hari ini [1]. Akibatnya, keluhan warga terpecah ke banyak pintu layanan yang tidak satu pun berwenang menjatuhkan sanksi, sehingga korban kebocoran data berputar tanpa temuan yang mengikat.

Kedua, siklus pengumuman yang terus diperbarui tanpa tanggal berlaku. Komdigi menegaskan bahwa peraturan presiden pembentukan badan tersebut disiapkan sebagai respons atas uji materi di Mahkamah Konstitusi pada akhir Juli 2026 [2]. Tanpa tenggat yang diikatkan pada pengumuman semacam itu, kelembagaan berubah menjadi janji berjalan yang dapat diulang tanpa biaya politik, sementara rakyat tetap menunggu.

Ketiga, prioritas tata kelola digital tampak terbalik. Pemerintah serentak menyiapkan peraturan presiden kecerdasan artifisial yang dinyatakan sebagai fondasi tata kelola teknologi masa depan Indonesia dengan mendorong pengembangan yang etis, transparan, dan akuntabel [3], sekaligus menyiapkannya sebagai kerangka tata kelola nasional [4]. Ambisi mengatur masa depan memang besar, namun fondasi paling dasarnya, yaitu siapa yang menjaga data warga hari ini, masih kosong. Skala data yang mesti dijaga pun telah raksasa: pusat data sementara berbasis awan telah menampung empat ratus institusi pemerintah [5], dan kapasitas pusat data nasional mencapai 637,24 megawatt serta ditarget menembus 1,65 gigawatt pada akhir 2026 [6]. Data makin padat dan tersebar, pengawasnya masih tanpa kantor.

Keempat, dunia di sekitar kita tidak menunggu. Regulasi Uni Eropa tentang kecerdasan artifisial bernomor 2024/1689 sepenuhnya dapat ditegakkan mulai dua Agustus 2026 dengan ancaman denda setinggi tiga puluh lima juta euro atau tujuh persen omzet global tahunan, mana yang lebih besar [7]. Di atas itu, tinjauan OECD melalui Government at a Glance 2025 menempatkan integritas dan transformasi digital pemerintahan dalam kerangka pembanding yang terukur, termasuk indeks pemerintahan digital [8]. Yang menjadi persoalan, keduanya menunjukkan pola yang sama: norma melaju lengkap dengan otoritas dan sanksi, sedangkan kita masih memperdebatkan alamat kantor pengawasnya.

Solusi Teknis

Saya menetapkan empat lembaga yang harus bergerak. Masing-masing menerima empat sub-solusi, lengkap dengan tenggat, dampak yang diharapkan, dan penilaian kelayakan agar dapat diperiksa kemajuan.

Kementerian Komunikasi dan Digital

Menuntaskan naskah rancangan peraturan presiden pelaksana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Tenggat: tiga bulan sejak arahan. Dampak yang diharapkan: naskah kelembagaan final dan siap diresmikan, sehingga pernyataan yang telah disampaikan pada Juli 2026 [2] berubah menjadi dokumen resmi. Penilaian kelayakan: tinggi, sebab naskah telah dinyatakan sedang disiapkan dan yang tersisa adalah penuntasan administratif.

Menetapkan peraturan pelaksana teknis tentang tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa data pribadi. Tenggat: enam bulan. Dampak yang diharapkan: warga memperoleh satu jalur resmi dengan standar waktu penanganan yang jelas dan dapat dipatahkan di depan pengadilan bila diperlukan. Penilaian kelayakan: sedang, karena memerlukan sinkronisasi dengan sektor-sektor yang selama ini menerima aduan tanpa kewenangan penuh.

Membangun kanal pengaduan data pribadi terpadu pada layanan digital pemerintah. Tenggat: sembilan bulan. Dampak yang diharapkan: satu pintu bagi warga dengan sistem pendukung yang telah mapan di lingkungan pemerintah. Penilaian kelayakan: sedang, dengan syarat keamanan sistem diuji sejak awal dan tidak menambah risiko kebocoran baru.

Menetapkan pedoman pemrosesan data yang wajib dipatuhi seluruh lembaga negara dan pemerintah daerah. Tenggat: enam bulan. Dampak yang diharapkan: standar minimal berlaku seragam sebelum lembaga pengawas berdiri, sehingga masa transisi tidak menjadi masa bebas tanggung jawab. Penilaian kelayakan: tinggi, karena berdiri di atas kewenangan regulasi yang sudah dimiliki.

Kementerian Sekretariat Negara

Mempercepat pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan presiden di meja pemerintah. Tenggat: dua bulan. Dampak yang diharapkan: kepastian hukum atas kelembagaan, bukan pengumuman berulang. Penilaian kelayakan: tinggi, karena kendala utama bukan kerumitan naskah melainkan penjadwalan.

Menyusun struktur organisasi dan kebutuhan anggaran awal lembaga pengawas. Tenggat: tiga bulan setelah pengesahan. Dampak yang diharapkan: lembaga tidak berdiri tanpa personel dan anggaran operasional. Penilaian kelayakan: tinggi, sebab kedua hal ini dapat disiapkan paralel dengan naskah.

Menyiapkan naskah jawaban negara atas permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Tenggat: mengikuti jadwal pemeriksaan yang ditetapkan mahkamah. Dampak yang diharapkan: posisi hukum negara jelas dan proses tidak menambah kekosongan [1]. Penilaian kelayakan: tinggi, karena telah ada dasar hukum yang dapat dipertahankan.

Menetapkan jadwal pengesahan dan pelantikan pengurus badan sejak hari pertama. Tenggat: satu bulan setelah pengesahan. Dampak yang diharapkan: rantai komando langsung terbentuk dan tidak ada hari kosong dalam pengawasan. Penilaian kelayakan: tinggi, karena sepenuhnya berada dalam kewenangan administratif.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Menetapkan formasi dan pola karier aparatur lembaga pengawas. Tenggat: empat bulan. Dampak yang diharapkan: rekrutmen dapat dibuka tanpa cacat administrasi dan jabatan krusial segera terisi. Penilaian kelayakan: tinggi, karena instrumen formasi sudah menjadi kerja rutin kementerian.

Menyusun maklumat pelayanan dan standar waktu penanganan pengaduan. Tenggat: tiga bulan. Dampak yang diharapkan: akuntabilitas layanan terukur sejak hari pertama dan dapat dikutip warga dalam keluhannya. Penilaian kelayakan: tinggi, karena berbasis perangkat tata kelola yang sudah tersedia.

Menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dengan indikator yang dapat diperiksa publik. Tenggat: enam bulan. Dampak yang diharapkan: capaian lembaga terbuka sebagai data, bukan sekadar laporan internal. Penilaian kelayakan: sedang, karena memerlukan kesepakatan indikator bersama dengan lembaga terkait.

Menyelenggarakan pelatihan aparatur untuk penanganan sengketa data lintas sektor. Tenggat: sembilan bulan. Dampak yang diharapkan: kualitas penanganan seragam di seluruh instansi dan tidak bergantung pada individu. Penilaian kelayakan: tinggi, karena kebutuhan pelatihan telah teridentifikasi sejak awal.

Dewan Perwakilan Rakyat

Menetapkan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sebagai agenda tetap rapat komisi. Tenggat: masa sidang terdekat. Dampak yang diharapkan: pemerintah menjawab secara berkala di depan rakyat mengenai kemajuan kelembagaan. Penilaian kelayakan: tinggi, karena murni menggunakan fungsi yang sudah dimiliki.

Menuntaskan harmonisasi rancangan undang-undang turunan bila diperlukan. Tenggat: dua masa sidang. Dampak yang diharapkan: celah norma antarsektor tertutup sebelum sengketa menumpuk. Penilaian kelayakan: sedang, karena memerlukan pembagian prioritas dengan agenda legislasi lain.

Menggunakan fungsi anggaran agar lembaga berdiri dengan dukungan memadai. Tenggat: pembahasan anggaran berikutnya. Dampak yang diharapkan: lembaga tidak lumpuh pada tahun pertama karena ketersediaan sumber daya. Penilaian kelayakan: tinggi, sebab anggaran adalah instrumen paling langsung yang dimiliki.

Menyusun mekanisme pelaporan berkala dari pemerintah kepada rakyat. Tenggat: setiap kuartal. Dampak yang diharapkan: publik memantau kemajuan dengan angka dan dokumen, bukan narasi. Penilaian kelayakan: tinggi, karena dapat dibangun di atas kewajiban pelaporan yang sudah berjalan.

Risiko & Mitigasi

Risiko pertama, peraturan presiden kembali tertunda karena penjadwalan yang padat. Mitigasinya: ikat tenggat pada rapat terbatas dengan daftar hadir dan hasil yang diumumkan [2], sehingga penundaan meninggalkan jejak yang dapat dipertanyakan.

Risiko kedua, lembaga berdiri di atas kertas tanpa anggaran dan formasi sehingga hanya menjadi plakat. Mitigasinya: ketiga prasyarat itu disiapkan paralel sebelum pengesahan, dan pengesahan ditunda sampai ketiganya lengkap, bukan sebaliknya.

Risiko ketiga, sengketa di Mahkamah Konstitusi berlarut dan memperpanjang kekosongan pengawasan [1]. Mitigasinya: sambil menunggu putusan, sediakan kanal pengaduan sementara yang ditangani lintas sektor dengan kewenangan terbatas namun tercatat resmi.

Risiko keempat, tanpa otoritas penegakan, aturan pelindungan data berhenti pada deklaratif semata. Pengalaman Uni Eropa menunjukkan bahwa aturan yang disertai ancaman denda berbasis persentase omzet memiliki efek jera yang jelas [7]. Mitigasinya: jabarkan seluruh tingkat sanksi dalam peraturan pelaksana sebelum lembaga mulai beroperasi.

Risiko kelima, pengawasan berjalan tanpa tolok ukur sehingga keberhasilan hanya diukur oleh persepsi. Mitigasinya: adopsi indikator pembanding dari tinjauan OECD tentang integritas dan transformasi digital pemerintahan [8] sebagai rambu ukuran yang terbuka dan dapat diuji pihak ketiga.

Aksi 90 Hari

  1. Menetapkan tanggal penyelesaian naskah rancangan peraturan presiden pelaksana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dalam rapat terbatas, lengkap dengan penanggung jawabnya [2].
  2. Membentuk panitia antarkementerian yang memastikan tumpang tindih aturan tidak dipakai sebagai alasan penundaan kelembagaan [1].
  3. Menyiapkan formasi awal dan kebutuhan anggaran lembaga pengawas agar siap dibahas bersamaan dengan pengesahan naskah [1].
  4. Membuka kanal pengaduan sementara yang dapat menampung keluhan warga selama lembaga resmi belum berdiri [1].
  5. Menetapkan tolok ukur pembanding berdasarkan indeks pemerintahan digital OECD [8] dan standar penegakan Uni Eropa [7] sebagai ukuran kemajuan.
  6. Menyampaikan laporan terbuka kepada rakyat tentang kemajuan seluruh butir di atas, beserta hambatan yang belum terselesaikan.

Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.

Sumber & Referensi

Artikel ini bersandar pada delapan sumber yang ditelusuri pada 24 September 2026 [1].

  1. Lembaga Perlindungan Data Pribadi Tak Kunjung Dibentuk, UU PDP Dibawa ke MK — laporan gagalnya pembentukan lembaga dan pembawaan undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.
  2. Komdigi Ungkap Perpres Pembentukan Badan Perlindungan Data Pribadi Sedang Disiapkan — pernyataan resmi bahwa rancangan peraturan presiden sedang disiapkan.
  3. Sekjen Ismail: Perpres AI Fondasi Tata Kelola Teknologi Masa Depan Indonesia — siaran pers resmi tentang tata kelola kecerdasan artifisial.
  4. Komdigi Siapkan Perpres Kecerdasan Artifisial sebagai Kerangka Tata Kelola Nasional — kanal resmi kementerian tentang kerangka tata kelola nasional.
  5. PDNS Berbasis Cloud Telah Tampung 400 Institusi Pemerintah — skala data pemerintah yang menuntut pengawasan.
  6. Kapasitas Data Center di Indonesia Ditetarget Tembus 1,65 GW Akhir 2026 — pertumbuhan kapasitas pusat data nasional.
  7. EU AI Act Compliance Deadline 2026 — batas kepatuhan dan sanksi Uni Eropa sebagai pembanding kelembagaan.
  8. OECD Government at a Glance 2025 — perbandingan internasional integritas dan transformasi digital pemerintahan.