Pendahuluan

Kementerian Pekerjaan Umum membuka pengusulan lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi untuk Tahun Anggaran 2027 mulai tanggal 26 Oktober hingga 30 November 2026 dengan sasaran 13.296 lokasi dan anggaran sebesar Rp2,99 triliun [1]. Informasi resmi tersebut menegaskan bahwa seluruh usulan disampaikan secara daring melalui Portal Bantuan Pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum serta laman usulan khusus yang telah disediakan untuk program tersebut [1]. Cakupan program pada tahun mendatang ini naik dari sekitar 12.000 lokasi pada 2026 menjadi 13.296 lokasi, sehingga terdapat penambahan yang cukup besar dalam satu tahun anggaran [1][3]. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana pada tanggal 26 Oktober 2026 turut menyampaikan pengumuman bahwa pengusulan lokasi untuk Tahun Anggaran 2027 dilakukan secara daring melalui portal resmi kementerian [2]. Dalam rapat dengar pendapat pada tanggal 22 September 2026, jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menjelaskan bahwa program diproyeksikan naik dari 12.000 lokasi pada Tahun Anggaran 2026 menjadi 13.296 lokasi pada tahun berikutnya [3]. Kenaikan tersebut setara dengan penambahan sebanyak 1.296 lokasi dalam satu tahun berjalan [3].

Jika saya Presiden, saya akan memandang program ini sebagai salah satu instrumen yang paling dekat dengan cita-cita swasembada pangan karena pekerjaan irigasi tersier dikerjakan secara swakelola oleh kelompok petani dan memberi upah langsung kepada warga desa. Siaran pers resmi menegaskan bahwa program ini didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mencakup rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi tersier, dilaksanakan secara swakelola tanpa dikontrakkan kepada pihak ketiga, serta berpegang pada empat prinsip yaitu partisipatif, transparansi, pemerataan, dan akuntabilitas [1]. Menteri Pekerjaan Umum dalam pemberitaan yang sama disebut menilai infrastruktur berbasis masyarakat memiliki efek pengganda yang besar karena memberi penghasilan langsung melalui skema padat karya [3]. Kegiatan yang didanai mencakup rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi kecil dengan luas layanan kurang dari 150 hektare, termasuk irigasi tersier dan irigasi desa [3]. Seluruh usulan disebut akan melalui tahapan evaluasi, verifikasi administrasi, dan validasi, dengan penetapan lokasi ditargetkan pada bulan Desember 2026 melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum [1].

Tesis kritik dalam artikel ini sederhana dan terukur. Kenaikan menjadi 13.296 lokasi dengan anggaran Rp2,99 triliun untuk Tahun Anggaran 2027 adalah langkah yang patut diapresiasi dari sisi keberpihakan kepada petani, tetapi kenaikan tersebut belum diimbangi keterbukaan mengenai kriteria seleksi, bobot penilaian, skor setiap usulan, serta daftar penerima manfaat per lokasi yang dapat diakses publik [1]. Tanpa keterbukaan tersebut, program yang secara desain bernilai tinggi justru rentan terhadap penentuan titik yang tidak berbasis kebutuhan irigasi serta risiko pungutan tidak resmi dalam penyaluran dana langsung kepada kelompok tani. Jumlah kasus pungutan yang disebut-sebut di daerah adalah data belum terverifikasi, sehingga artikel ini tidak menjadikannya sebagai fakta, melainkan menempatkannya sebagai risiko tata kelola yang wajib dicegah sejak tahap pengusulan. Jika saya Presiden, ukuran keberhasilan program ini bukan sekadar jumlah lokasi yang ditetapkan pada bulan Desember 2026 [1], melainkan sejauh mana setiap lokasi benar-benar menambah keandalan air bagi sawah petani.

Permasalahan

Persoalan pertama terletak pada kriteria evaluasi dan validasi yang disebut ada tetapi tidak dipublikasikan secara rinci kepada publik. Siaran pers resmi menyatakan bahwa semua usulan akan melalui evaluasi, verifikasi administrasi, dan validasi sebelum ditetapkan pada bulan Desember 2026 [1]. Namun bobot penilaian, skor setiap usulan, ambang kelulusan, serta alasan diterima atau ditolaknya suatu usulan merupakan data belum terverifikasi karena tidak dibuka dalam rilis resmi tersebut [1]. Akibatnya publik tidak dapat menilai apakah titik yang diusulkan benar-benar dipilih berdasarkan kondisi jaringan dan kesiapan kelompok tani atau berdasarkan pertimbangan lain di luar kebutuhan teknis. Jika saya Presiden, saya tidak akan menetapkan 13.296 lokasi untuk Tahun Anggaran 2027 [1] sebelum memastikan bahwa setiap penilai bekerja dengan lembar skor yang sama dan hasilnya dapat diaudit. Kondisi ini melemahkan empat prinsip program itu sendiri, khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas yang secara resmi dinyatakan menjadi fondasi pelaksanaan [1].

Persoalan kedua berkaitan dengan banyaknya jalur pengusul tanpa informasi terbuka mengenai porsi masing-masing jalur. Siaran pers menyebutkan lima jalur pengusul yaitu Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif nasional [1]. Keberadaan banyak jalur pada dasarnya baik karena membuka akses yang luas, tetapi siaran pers tersebut tidak merinci berapa usulan yang masuk dari tiap jalur dan berapa lokasi yang ditetapkan dari tiap jalur untuk Tahun Anggaran 2027 [1]. Data mengenai jumlah usulan per jalur pengusul dan jumlah penetapan per jalur adalah data belum terverifikasi karena tidak dipublikasikan [1]. Jika saya Presiden, saya akan meminta agar setiap penetapan pada bulan Desember 2026 [1] mencantumkan jalur pengusul secara jujur agar tidak ada kesan bahwa kedekatan kelembagaan lebih menentukan daripada kondisi saluran irigasi.

Persoalan ketiga menyangkut kerentanan skema swakelola terhadap pungutan tidak resmi apabila daftar penerima dan nilai pekerjaan tidak dibuka. Program ini secara desain menyalurkan dana langsung kepada kelompok petani dan dikerjakan secara swakelola tanpa kontraktor pihak ketiga [1]. Namun justru karena dana mengalir langsung ke banyak kelompok dalam jumlah lokasi yang sangat besar yaitu 13.296 lokasi untuk Tahun Anggaran 2027 [1], maka titik rawan muncul pada tahap fasilitasi usulan, pendampingan administrasi, pencairan, pembelanjaan material, dan pelaporan hasil. Risiko pungutan tidak resmi pada titik-titik tersebut harus dipandang sebagai risiko tata kelola yang nyata dan perlu dicegah, bukan sebagai tuduhan terhadap pihak mana pun. Jumlah kasus pungutan di daerah adalah data belum terverifikasi, sehingga tidak dikutip sebagai fakta dalam artikel ini. Jika saya Presiden, saya akan menegaskan bahwa selama daftar penerima manfaat per desa beserta nilai pekerjaan dan jadwal pelaksanaan belum terbuka, maka kelompok tani yang jujur tidak memiliki perisai untuk menolak permintaan tidak resmi.

Persoalan keempat adalah kenaikan sebanyak 1.296 lokasi yang belum diiringi ukuran hasil irigasi yang dilaporkan secara terbuka [3]. Kenaikan dari 12.000 lokasi pada 2026 menjadi 13.296 lokasi pada tahun berikutnya merupakan penambahan yang signifikan dalam waktu singkat [3]. Akan tetapi pemberitaan hasil rapat dengar pendapat pada tanggal 22 September 2026 tersebut lebih menekankan pada jumlah titik dan jenis kegiatan berupa rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi kecil [3]. Ukuran hasil seperti tambahan luas layanan yang benar-benar terairi serta perbaikan keandalan pasokan air tidak ikut dilaporkan sebagai target yang mengikat [3]. Kegiatan dengan luas layanan kurang dari 150 hektare per lokasi memang tepat untuk irigasi tersier dan irigasi desa [3], tetapi justru karena setiap lokasi berukuran kecil maka akumulasi manfaat hanya dapat dinilai bila ada agregasi data hasil yang disiplin. Jika saya Presiden, saya akan menilai program irigasi dari air yang sampai ke petak sawah, bukan dari banyaknya titik yang diresmikan.

Persoalan kelima berkaitan dengan beban pengawasan atas sebaran yang sangat luas dengan pagu yang relatif kecil dibandingkan pagu kementerian. Anggaran program sebesar Rp2,99 triliun untuk 13.296 lokasi pada Tahun Anggaran 2027 menunjukkan sebaran yang sangat luas ke ribuan desa [1]. Sementara itu pagu Kementerian Pekerjaan Umum untuk Tahun Anggaran 2026 tercatat sebesar Rp118,5 triliun berdasarkan keputusan rapat kerja pada tanggal 16 September 2025 [4]. Artikel ini tidak menghitung persentase perbandingan tersebut karena data pembanding lintas tahun anggaran yang sebanding belum tersedia secara terbuka. Namun secara tata kelola, kombinasi antara nilai per kelompok yang tidak dipublikasikan, daftar penerima yang belum terbuka, dan jumlah titik yang mencapai belasan ribu lokasi menciptakan risiko pengawasan yang tidak sebanding dengan kapasitas aparat pengawas apabila tidak dibantu keterbukaan data [1]. Nilai per lokasi adalah data belum terverifikasi dan tidak dihitung dalam artikel ini dengan cara membagi total anggaran dengan jumlah lokasi. Jika saya Presiden, saya akan memastikan bahwa setiap penambahan seribu titik selalu diikuti penambahan kemampuan verifikasi, kanal aduan, dan audit yang proporsional.

Solusi Teknis

Publikasi kriteria seleksi, bobot penilaian, dan skor usulan sebelum penetapan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air perlu menerbitkan lembar kriteria yang memuat unsur kondisi jaringan, tingkat kerusakan, kesiapan kelompok tani, dukungan pemerintah daerah, serta potensi manfaat irigasi, lengkap dengan bobot masing-masing unsur dalam waktu dua minggu sebelum penetapan pada bulan Desember 2026 [1]. Setiap usulan yang masuk melalui portal daring kemudian dinilai dengan lembar yang sama dan skornya diumumkan per usulan agar petani dapat membandingkan posisi usulannya secara adil. Dampak yang diharapkan adalah seleksi menjadi dapat diaudit, keberatan dapat diajukan berbasis skor, dan penentuan titik kembali berorientasi pada kebutuhan air. Kelayakan langkah ini tinggi karena tahapan evaluasi, verifikasi administrasi, dan validasi memang sudah dinyatakan ada dalam siaran pers resmi sehingga yang ditambahkan hanyalah kewajiban mempublikasikannya [1].

Daftar penerima terbuka per desa beserta nilai pekerjaan, jalur pengusul, dan jadwal oleh Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai bersama pemerintah daerah. Setiap Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai bersama pemerintah daerah perlu mempublikasikan daftar penerima manfaat untuk Tahun Anggaran 2027 yang memuat nama kelompok tani, desa dan kecamatan, jalur pengusul dari lima jalur yang diakui, nilai pekerjaan, serta jadwal pelaksanaan, dan memperbaruinya setiap triwulan selama enam bulan masa persiapan hingga pelaksanaan [1]. Dampak yang diharapkan adalah pungutan tidak resmi menjadi sulit dilakukan karena warga dapat mencocokkan alokasi dengan pelaksanaan di lapangan. Kelayakan langkah ini tinggi karena data penetapan pada bulan Desember 2026 memang menjadi keluaran resmi program sehingga kewajiban tambahannya hanya pada keterbukaan [1].

Kanal pengaduan pungutan dengan perlindungan pelapor dan tenggat tindak lanjut oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum bersama aparat pengawas. Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum bersama aparat pengawas perlu menyediakan kanal aduan khusus program irigasi swakelola yang melindungi identitas pelapor serta menindaklanjuti laporan awal dalam waktu empat belas hari dan menuntaskan pemeriksaan lapangan dalam waktu tiga bulan [1]. Dampak yang diharapkan adalah kelompok tani berani melapor sejak dini dan pelaku pungutan kehilangan ruang karena setiap aliran dana terpantau. Kelayakan langkah ini tinggi karena Inspektorat Jenderal dan aparat pengawas memang memiliki mandat pengawasan, sehingga yang diperlukan adalah memfokuskan mandat tersebut pada ribuan titik program ini dengan tenggat yang jelas dan terukur.

Ukuran hasil berbasis luas layanan dan keandalan air oleh Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kementerian Pertanian. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air bersama Kementerian Pertanian perlu menetapkan ukuran hasil yang dilaporkan per lokasi untuk Tahun Anggaran 2027, antara lain luas layanan yang terairi serta perbaikan keandalan pasokan, dengan pemutakhiran setiap triwulan selama dua belas bulan [1][3]. Ukuran tersebut melengkapi informasi jenis kegiatan yang selama ini dilaporkan berupa rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan kecil dengan luas layanan kurang dari 150 hektare [3]. Dampak yang diharapkan adalah keberhasilan tidak lagi diukur dari jumlah titik yang ditetapkan pada bulan Desember 2026 [1], melainkan dari air yang benar-benar mengalir ke lahan usaha tani. Kelayakan langkah ini tinggi karena data teknis jaringan pada dasarnya dikuasai Balai dan dinas terkait, sehingga tantangannya hanya pada disiplin pencatatan dan publikasi.

Audit sampel berbasis risiko oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebelum pencairan tahap berikutnya. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perlu melakukan audit atas sampel lokasi yang dipilih berbasis risiko dan menyelesaikan audit tahap awal dalam waktu enam bulan sejak penetapan [1]. Hasil audit menjadi prasyarat pencairan tahap berikutnya agar temuan dapat dikoreksi sebelum dana tersalur seluruhnya. Dampak yang diharapkan adalah efek jera bagi pihak yang mencoba menyimpang serta kepastian bagi kelompok tani yang bekerja jujur bahwa mereka akan dinilai secara objektif. Kelayakan langkah ini tinggi karena Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memang memiliki kewenangan dan metodologi audit sampel, sehingga penerapannya pada 13.296 lokasi Tahun Anggaran 2027 [1] dapat dilakukan tanpa harus memeriksa seluruh titik satu per satu.

Verifikasi lapangan berjenjang dan pendampingan administrasi oleh pemerintah daerah bersama Balai Besar Wilayah Sungai. Pemerintah daerah melalui dinas yang membidangi pengairan bersama Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai perlu memastikan setiap usulan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif nasional diverifikasi faktual di lapangan sebelum diusulkan secara daring [1]. Verifikasi mencakup pengecekan kondisi saluran serta kesesuaian dengan peta kebutuhan irigasi desa, dan diselesaikan dalam waktu tiga bulan sejak usulan dinyatakan lengkap [1][2]. Pengusulan daring melalui portal resmi yang diumumkan pada tanggal 26 Oktober 2026 tetap menjadi pintu tunggal agar tidak ada usulan di luar sistem [2]. Dampak yang diharapkan adalah usulan fiktif tersaring sejak hulu dan kelompok tani yang layak tidak tersingkir oleh berkas yang tidak lengkap.

Risiko & Mitigasi

Risiko pertama adalah penentuan titik yang tidak berbasis kebutuhan irigasi karena skor seleksi tidak terbuka. Selama bobot dan skor tidak dipublikasikan, maka titik dengan kerusakan ringan berpotensi lolos sementara titik dengan kerusakan berat dan luas layanan yang lebih membutuhkan justru tersisih. Data mengenai skor dan ambang kelulusan adalah data belum terverifikasi karena tidak dibuka [1]. Mitigasinya adalah mewajibkan publikasi skor per usulan sebelum penetapan pada bulan Desember 2026 serta membuka masa sanggah selama tiga minggu agar kelompok tani dapat mengajukan keberatan berbasis data [1]. Penanggung jawab mitigasi ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air bersama Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai.

Risiko kedua adalah ketimpangan antar jalur pengusul yang tidak terpantau. Dengan lima jalur pengusul yang diakui [1], terdapat kemungkinan persepsi bahwa jalur tertentu lebih mudah lolos tanpa dasar teknis yang jelas. Jumlah usulan dan penetapan dari tiap jalur adalah data belum terverifikasi sehingga tidak dapat dinilai publik [1]. Mitigasinya adalah mempublikasikan rekapitulasi jumlah usulan dan penetapan per jalur untuk Tahun Anggaran 2027 serta mencantumkan jalur pengusul pada setiap baris daftar penerima [1]. Pembaruan dilakukan setiap triwulan selama dua belas bulan agar tren ketimpangan dapat dikoreksi sejak dini. Penanggung jawab mitigasi ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum bersama pemerintah daerah sebagai pembina kelompok tani di wilayah masing-masing.

Risiko ketiga adalah pungutan tidak resmi pada rantai fasilitasi, pencairan, dan belanja material. Risiko ini harus dinyatakan secara hati-hati sebagai potensi yang perlu dicegah, bukan sebagai tuduhan, karena jumlah kasus pungutan adalah data belum terverifikasi. Kerentanan muncul karena dana disalurkan langsung kepada banyak kelompok tani pada 13.296 lokasi [1] dengan nilai per lokasi yang tidak dipublikasikan. Mitigasinya adalah daftar penerima terbuka, kanal aduan dengan perlindungan pelapor, serta pendampingan pencairan oleh aparat pengawas dan pemerintah daerah dengan tenggat tindak lanjut dalam waktu empat belas hari untuk laporan awal dan dalam waktu tiga bulan untuk pemeriksaan lanjutan [1]. Penanggung jawab mitigasi ini adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum bersama aparat pengawas dan pemerintah daerah.

Risiko keempat adalah perluasan lokasi tanpa perbaikan layanan air yang terukur. Penambahan sebanyak 1.296 lokasi dari 12.000 lokasi menjadi 13.296 lokasi berpotensi dinilai berhasil secara administratif walaupun air tidak bertambah sampai ke petak sawah [3]. Ukuran hasil seperti luas layanan dan keandalan pasokan belum dilaporkan sebagai target mengikat [3]. Mitigasinya adalah mewajibkan pelaporan ukuran hasil per lokasi dengan luas layanan kurang dari 150 hektare sebagai batas kegiatan [3], disertai verifikasi oleh Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah setiap triwulan selama dua belas bulan. Penanggung jawab mitigasi ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air bersama Kementerian Pertanian.

Aksi 90 Hari

  1. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menerbitkan kriteria, bobot penilaian, dan format skor seleksi untuk 13.296 lokasi Tahun Anggaran 2027, serta membuka skor per usulan sebelum penetapan pada bulan Desember 2026 [1]. Tenggat penyelesaian adalah dalam waktu tiga puluh hari sejak aksi dimulai dan hasilnya diumumkan melalui portal resmi yang sama dengan portal pengusulan daring [1][2].
  2. Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai bersama pemerintah daerah mempublikasikan daftar calon penerima per desa yang memuat nama kelompok tani, jalur pengusul dari lima jalur yang diakui, serta jadwal verifikasi lapangan [1]. Tenggat penyelesaian adalah dalam waktu enam puluh hari dengan pemutakhiran setiap bulan hingga penetapan pada bulan Desember 2026 [1].
  3. Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum bersama aparat pengawas membuka kanal aduan pungutan khusus program swakelola dengan perlindungan pelapor dan nomor pelacakan, serta menindaklanjuti laporan awal dalam waktu empat belas hari [1]. Pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian mendampingi kelompok tani pelapor agar tidak mengalami tekanan selama proses pemeriksaan.
  4. Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kementerian Pertanian menetapkan ukuran hasil per lokasi berbasis luas layanan dan keandalan air untuk kegiatan dengan luas layanan kurang dari 150 hektare, serta mewajibkan pelaporan awal sebelum pencairan tahap berikutnya [1][3]. Tenggat penyusunan ukuran hasil adalah dalam waktu tiga bulan dengan uji coba pelaporan pada sampel lokasi yang ditetapkan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
  5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan audit sampel berbasis risiko atas usulan dan penetapan awal, dengan penyelesaian tahap awal dalam waktu sembilan puluh hari dan ringkasan temuan dipublikasikan tanpa membuka identitas pelapor [1]. Hasil audit menjadi dasar koreksi sebelum penetapan pada bulan Desember 2026 [1].

Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.

Sumber & Referensi

Bagian ini merangkum sumber resmi dan pemberitaan terverifikasi yang menjadi dasar seluruh angka dan klaim dalam artikel ini [1].

  1. Kementerian PU Buka Usulan Lokasi Penerima Manfaat P3-TGAI Tahun 2027, Sasar 13.296 Lokasi di Indonesia — siaran pers resmi tentang jadwal usulan, sasaran lokasi, anggaran, dan mekanisme seleksi.
  2. Pengusulan Lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun Anggaran 2027 — informasi unit pelaksana tentang pengusulan daring melalui portal resmi.
  3. Kementerian PU tingkatkan lokasi P3-TGAI pada 2027 jadi 13.296 titik — pemberitaan rapat kerja yang memuat kenaikan lokasi, jenis kegiatan, dan luas layanan.
  4. Pagu Anggaran Kementerian PU Tahun 2026 Resmi Ditetapkan Sebesar Rp118,5 Triliun — rilis resmi pagu kementerian sebagai konteks sebaran anggaran.