Pendahuluan

Para pembaca yang saya hormati, pada Rabu, 21 Oktober 2026, Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi Marsekal TNI Yusuf Jauhari mewakili Kementerian Pertahanan menandatangani nota kesepahaman kerja sama pertahanan empat negara di Doha, Qatar [1]. Penandatanganan itu berlangsung dalam Quadrilateral Meeting bertajuk Project Badr yang melibatkan Indonesia, Qatar, Turki, dan Pakistan [1]. Menurut rilis Kementerian Pertahanan, inisiatif ini dimaksudkan memperkuat kapabilitas pertahanan nasional dan ekosistem industri pertahanan bersama, dengan cakupan alih teknologi, pendanaan, rekayasa teknik, pengembangan sumber daya manusia, dan kedaulatan rantai pasok global, serta berorientasi pada penyusunan rencana investasi industri pertahanan yang menguntungkan bagi seluruh negara peserta [1].

Saya menaruh apresiasi pada langkah ini, dan apresiasi itu bukan kesopanan diplomatik. Diplomasi industri pertahanan adalah pekerjaan jangka panjang yang jarang menghasilkan gambar menarik, tetapi menentukan apakah sebuah negara hanya membeli alat utama sistem persenjataan atau juga belajar membuatnya. Yang saya catat sebagai modal bukan hanya penandatanganannya, melainkan kalimat yang menyertainya: Wakil Menteri Pertahanan menegaskan bahwa inisiatif ini dirancang dengan menghormati kedaulatan, prioritas nasional, dan kerangka hukum setiap negara peserta [1]. Dalam kerja sama yang menyentuh rahasia teknologi, kepemilikan desain, dan kendali atas produksi, janji semacam itu bukan pelengkap, melainkan syarat agar kerja sama tidak berubah menjadi ketergantungan.

Kehadiran para pejabat di Doha menunjukkan bahwa forum ini dipandang serius. Selain Wakil Menteri Pertahanan, hadir antara lain Wakil Perdana Menteri dan Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar, Menteri Pertahanan Nasional Turki, dan Presiden Presidensi Industri Pertahanan Turki (SSB) [1], sedangkan Pakistan diwakili Menteri Pertahanan Federal Khawaja Muhammad Asif [2]. Kepala Biro Infohan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa kolaborasi mencakup pilar riset dan pengembangan, alih teknologi, manufaktur alutsista, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kedaulatan rantai pasok global, dengan implementasi yang akan ditindaklanjuti melalui pertemuan industri pertahanan secara berkala [2].

Tetapi saya tidak dapat berhenti pada apresiasi. Tesis kritik ini sederhana: MoU ini patut diapresiasi sebagai diplomasi industri pertahanan yang menghormati kedaulatan masing-masing negara; namun tanpa daftar proyek konkret, tenggat, skema pendanaan, dan ukuran alih teknologi yang bisa dicek publik, ia berisiko menambah satu lagi kerangka kerja sama di atas portofolio pengadaan yang sudah beragam dan banyak dibiayai pinjaman luar negeri. Kritik saya diarahkan pada kebijakan dan proses, bukan pada pribadi pejabat, dan bukan pada negara mitra mana pun. Saya menulis ini sebagai kepala negara yang harus menjawab satu pertanyaan: apa yang dapat saya periksa setahun dari sekarang untuk memastikan kerja sama ini benar-benar bekerja?

Permasalahan

Pertama, cakupan yang luas tidak sama dengan rencana yang konkret. MoU menyebut alih teknologi, pendanaan, rekayasa teknik, pengembangan sumber daya manusia, dan kedaulatan rantai pasok global [1], sementara penjelasan Kementerian Pertahanan menambah riset dan pengembangan serta manufaktur alutsista [2]. Daftar bidang itu panjang, tetapi ia belum menjawab pertanyaan paling dasar: proyek apa yang akan dikerjakan, di mana, oleh badan usaha apa, dengan nilai berapa, dan selesai kapan. Tidak ada daftar proyek, nilai investasi, porsi Indonesia, BUMN industri pertahanan yang terlibat, target kandungan lokal, maupun jadwal pertemuan industri pertahanan pertama yang disebutkan dalam sumber; seluruhnya data belum terverifikasi. Bagi pembaca yang ingin menilai kemitraan ini, ketiadaan itu bukan detail administratif, melainkan ketiadaan objek penilaian.

Kedua, tindak lanjut hanya disebut akan dilakukan melalui pertemuan industri pertahanan secara berkala [2]. Kalimat itu masuk akal sebagai niat, tetapi belum dapat dipakai sebagai jadwal. Tidak ada tanggal pertemuan pertama, tidak ada agenda, tidak ada keluaran yang dijanjikan, dan tidak ada indikator yang membedakan kemajuan dari kesibukan; semuanya data belum terverifikasi. Dalam kerja sama yang melibatkan empat negara, pertemuan berkala adalah mesin utama. Bila mesin itu tidak memiliki jadwal dan ukuran hasil, yang berhenti bukan hanya administrasi, melainkan kepercayaan bahwa komitmen ini akan bergerak setelah upacara selesai.

Ketiga, portofolio pengadaan kita sudah beragam, dan Project Badr akan masuk ke dalam portofolio itu, bukan ke ruang kosong. Indonesia memesan 42 unit Rafale melalui kontrak dengan Dassault Aviation yang diteken sejak Februari 2022, bernilai sekitar 8,1 miliar dolar AS atau setara Rp132 triliun, dengan rencana kontrak lanjutan hingga total 66 unit, dan enam unit telah tiba secara bertahap sejak Januari 2026 [5]. Presiden juga pernah menyatakan rencana mendatangkan 200 helikopter mulai Januari 2026 [5]. Kompas mencatat bahwa sebagian penguatan pertahanan mendulang apresiasi dan sebagian menuai kritik [5]. Di sisi lain, pada 9 Oktober 2026 Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, usai kunjungan kerja ke Lanud Sultan Hasanuddin di Makassar, meminta agar ke depan ada cetak biru yang mencakup personel, pesawat, aset pertanahan, hingga pemeliharaan pesawat, termasuk asrama, gudang, dan ruang amunisi, serta menyatakan bahwa Komisi I akan membawanya ke rapat kerja dengan Menteri Pertahanan dan para kepala staf [3]. Permintaan itu tepat, dan justru karena tepat ia menjadi ujian bagi Project Badr: setiap kemitraan baru harus ditempatkan dalam satu peta jalan yang sama, bukan ditambahkan sebagai lapisan berikutnya.

Keempat, belanja modernisasi tidak berjalan di atas anggaran yang lapang. Anggaran Kementerian Pertahanan pada 2026 sebesar Rp187,1 triliun, dengan program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarana Prasarana Pertahanan sebesar Rp84,48 triliun atau 45,1 persen dari total [4]. Dari jumlah itu, pinjaman luar negeri mencapai Rp46,5 triliun, rupiah murni Rp33,44 triliun, pinjaman dalam negeri Rp3,69 triliun, dan SBSN Rp800 miliar [4]. Artinya komponen terbesar pembiayaan modernisasi berasal dari utang luar negeri. Karena itu, setiap kerja sama baru perlu diukur dari nilai tambah yang benar-benar tinggal di dalam negeri: kapasitas produksi, lapangan kerja terampil, dan penguasaan desain. Kerja sama yang hanya menambah nilai impor, meski dibungkus sebagai kemitraan strategis, akan memperbesar beban yang sama yang ingin dikurangi.

Kelima, janji rencana investasi yang menguntungkan bagi seluruh negara peserta [1] adalah janji yang wajar dalam diplomasi industri. Tetapi keuntungan yang tidak didefinisikan akan sulit diawasi. Sumber yang saya rujuk tidak menyebut mekanisme pengawasan DPR, bentuk laporan berkala, atau cara publik membaca porsi keuntungan Indonesia; seluruhnya data belum terverifikasi. Tanpa mekanisme itu, janji investasi berhenti sebagai rumusan dalam nota kesepahaman, dan DPR hanya dapat menanyakannya setelah keputusan berjalan. Bagi saya, kerja sama pertahanan yang baik bukan yang paling banyak ditandatangani, melainkan yang paling mudah dipertanggungjawabkan ketika hasilnya diperiksa.

Jika saya Presiden, saya akan membaca Project Badr sebagai undangan untuk menata, bukan sebagai alasan untuk berhenti bertanya. Kemitraan empat negara ini memiliki modal yang jarang: pernyataan hormat terhadap kedaulatan [1], kehadiran pejabat tinggi, dan kesediaan membicarakan alih teknologi. Modal itu akan habis bila tidak segera diubah menjadi daftar pekerjaan yang dapat diperiksa.

Solusi Teknis

Jika saya Presiden, saya tidak akan menilai Project Badr dari upacara penandatanganannya, melainkan dari berkas kerja yang menyusulnya. Saya mengarahkan enam instrumen berikut, masing-masing dengan lembaga pelaksana, tenggat, dampak, dan penilaian kelayakan. Semuanya berada dalam kewenangan lembaga yang sudah ada dan tidak menunggu perjanjian internasional baru.

Daftar proyek prioritas Project Badr yang diumumkan. Kementerian Pertahanan bersama Komite Kebijakan Industri Pertahanan menyusun dan mengumumkan daftar proyek prioritas, lengkap dengan nilai, porsi Indonesia, badan usaha pelaksana, dan tenggat tiap tahap. Tenggat: daftar awal dalam tiga bulan sejak nota kesepahaman berlaku. Dampak: publik dan DPR memperoleh objek yang dapat diperiksa, dan pertemuan industri pertahanan berikutnya memiliki agenda yang jelas. Kelayakan tinggi, sebab daftar itu hanya memerlukan kesepakatan empat negara peserta dan tidak menuntut anggaran baru.

Indikator alih teknologi dan kandungan lokal per proyek. Kementerian Pertahanan bersama Komite Kebijakan Industri Pertahanan dan BUMN industri pertahanan menetapkan indikator terukur untuk setiap proyek: jenis teknologi yang dialihkan, tahap penguasaan, jumlah personel yang dilatih, dan ambang kandungan lokal. Saya mengusulkan ambang kandungan lokal awal tujuh puluh persen untuk tahap produksi, dengan kenaikan bertahap yang disepakati. Tenggat: indikator dan ambang dalam enam bulan, laporan pencapaian pertama dalam dua belas bulan. Dampak: alih teknologi tidak berhenti pada perakitan, dan klaim penguasaan teknologi dapat diuji dengan dokumen. Kelayakan sedang, sebab indikator menuntut data dari mitra dan badan usaha, tetapi tidak menuntut lembaga baru.

Satu peta jalan portofolio kemitraan dan pengadaan. Bappenas bersama Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR menyusun peta jalan yang menjawab permintaan cetak biru [3]: kebutuhan personel, pesawat, aset pertanahan, pemeliharaan, dan sarana pendukung, sekaligus menempatkan Project Badr di antara kontrak yang sudah berjalan. Tenggat: kerangka peta jalan dalam enam bulan, pembahasan dengan Komisi I dalam sembilan bulan. Dampak: kemitraan baru tidak menjadi lapisan tambahan, melainkan bagian dari urutan prioritas yang dapat dipertanggungjawabkan. Kelayakan sedang, sebab memerlukan konsolidasi data lintas unit, tetapi datanya sudah dimiliki Kementerian Pertahanan dan TNI.

Laporan kemajuan kerja sama industri pertahanan kepada DPR setiap semester. Kementerian Pertahanan bersama Komisi I DPR menetapkan format laporan yang memuat status setiap proyek, realisasi alih teknologi, penyerapan pembiayaan, dan kendala. Tenggat: format laporan dalam tiga bulan, laporan pertama dalam enam bulan, lalu setiap semester. Dampak: pengawasan tidak bergantung pada pertanyaan spontan anggota dewan, dan janji investasi [1] memiliki kertas kerja yang dapat ditelusuri. Kelayakan tinggi, sebab laporan hanya memerlukan kesepakatan format dan koordinasi administrasi.

Uji kelayakan pembiayaan sebelum menambah pinjaman luar negeri. Kementerian Keuangan bersama Bappenas dan BPK menetapkan uji kelayakan yang wajib dilalui setiap usulan pinjaman luar negeri untuk pengadaan atau kerja sama industri pertahanan: kebutuhan operasional, alternatif pembiayaan dalam negeri, nilai tambah industri domestik, dan beban utang jangka menengah. Tenggat: kerangka uji dalam tiga bulan, dan berlaku untuk setiap usulan setelahnya. Dampak: pinjaman luar negeri Rp46,5 triliun yang sudah menjadi komponen terbesar pembiayaan modernisasi [4] tidak otomatis bertambah tanpa alasan yang diuji. Kelayakan tinggi, sebab instrumennya berada dalam kewenangan Kementerian Keuangan dan BPK.

Audit kinerja alih teknologi oleh BPK. BPK menyusun dan melaksanakan audit kinerja atas pelaksanaan kerja sama industri pertahanan, dengan fokus pada pemenuhan indikator alih teknologi, kandungan lokal, dan manfaat anggaran. Tenggat: lingkup audit dalam enam bulan, laporan pertama dalam dua belas bulan, lalu setiap dua tahun. Dampak: temuan audit menjadi dasar koreksi, bukan sekadar dokumen, dan mitra memperoleh kepastian bahwa kewajiban diukur dengan standar yang sama. Kelayakan tinggi, sebab BPK memiliki mandat audit dan metodologi yang sudah mapan.

Risiko & Mitigasi

Risiko pertama, nota kesepahaman berhenti sebagai kerangka tanpa proyek. Mitigasi: daftar proyek prioritas dengan nilai, porsi Indonesia, dan tenggat tiap tahap diumumkan dalam tiga bulan, lalu dinilai ulang setiap semester. Kerangka yang tidak pernah berubah menjadi pekerjaan harus diakui sebagai kerangka yang gagal, bukan sebagai kemitraan yang sedang menunggu waktu.

Risiko kedua, alih teknologi berhenti pada perakitan dan pelabelan. Mitigasi: indikator per proyek yang menyebut jenis teknologi, tahap penguasaan, personel terlatih, dan kandungan lokal, disertai audit kinerja BPK dan laporan kepada DPR. Tanpa ukuran itu, kata alih teknologi akan selalu terdengar berhasil karena tidak ada yang bisa membuktikan sebaliknya.

Risiko ketiga, pembiayaan baru menambah beban pinjaman luar negeri. Mitigasi: uji kelayakan pembiayaan sebelum setiap usulan pinjaman, prioritas rupiah murni, dan pembahasan bersama DPR. Pinjaman luar negeri Rp46,5 triliun dari program modernisasi Rp84,48 triliun [4] sudah cukup besar untuk menuntut kehati-hatian, bukan penambahan yang diputuskan tanpa perbandingan.

Risiko keempat, portofolio pengadaan terfragmentasi karena setiap kemitraan berjalan dengan peta dan ukuran sendiri. Mitigasi: satu peta jalan yang menyatukan kebutuhan personel, pesawat, aset pertanahan, pemeliharaan, dan sarana pendukung sesuai permintaan cetak biru Komisi I [3], dengan satu meja kerja lintas lembaga. Fragmentasi bukan masalah estetika administrasi; ia yang membuat duplikasi pengadaan dan biaya pemeliharaan sulit dicegah.

Risiko kelima, janji investasi yang menguntungkan tidak dapat diverifikasi publik. Mitigasi: laporan manfaat yang memuat porsi keuntungan Indonesia, realisasi investasi, dan serapan tenaga kerja terampil, disampaikan kepada DPR setiap semester dan diringkas untuk publik. Keuntungan yang hanya muncul dalam siaran pers tidak dapat dipakai untuk memutuskan apa pun.

Aksi 90 Hari

Dalam sembilan puluh hari pertama, saya menetapkan lima langkah dengan penanggung jawab yang jelas.

  1. Dalam tiga puluh hari, Kementerian Pertahanan bersama Komite Kebijakan Industri Pertahanan menerbitkan kerangka daftar proyek prioritas Project Badr beserta tenggat penyelesaiannya. Penanggung jawab: Menteri Pertahanan.

  2. Dalam empat puluh lima hari, Kementerian Pertahanan bersama BUMN industri pertahanan menyusun format indikator alih teknologi dan kandungan lokal untuk setiap proyek. Penanggung jawab: Menteri Pertahanan.

  3. Dalam enam puluh hari, Bappenas bersama Kementerian Pertahanan menyampaikan kerangka peta jalan portofolio kemitraan dan pengadaan kepada Komisi I DPR. Penanggung jawab: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

  4. Dalam tujuh puluh lima hari, Kementerian Keuangan bersama Bappenas dan BPK menyelesaikan kerangka uji kelayakan pembiayaan bagi setiap usulan pinjaman luar negeri baru. Penanggung jawab: Menteri Keuangan.

  5. Dalam sembilan puluh hari, Kementerian Pertahanan menyampaikan laporan kemajuan pertama kepada Komisi I DPR dan mengumumkan ringkasannya kepada publik. Penanggung jawab: Menteri Pertahanan.

Ukuran keberhasilan periode ini dapat diperiksa siapa pun: satu daftar proyek, satu format indikator, satu kerangka peta jalan, satu kerangka uji pembiayaan, dan satu laporan kemajuan. Bila kelimanya terbit, Project Badr berpindah dari upacara menjadi pekerjaan, dan apresiasi yang saya berikan pada penandatanganannya [1] memperoleh dasar yang lebih kuat daripada pidato.

Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.

Sumber & Referensi

Seluruh klaim angka dan tanggal dalam artikel ini merujuk pada lima sumber berikut, dimulai dari rilis resmi Kementerian Pertahanan mengenai penandatanganan nota kesepahaman di Doha [1].

  1. Indonesia Kembangkan Langkah Strategis Industri Pertahanan lewat Penandatanganan MoU Quadrilateral Project Badr di Doha — rilis resmi mengenai penandatanganan MoU di Doha, cakupan kerja sama, dan penegasan penghormatan atas kedaulatan setiap negara peserta.
  2. RI, Qatar, Turki, dan Pakistan Teken MoU Project Badr soal Kerja Sama Industri Pertahanan — laporan mengenai pilar kerja sama, wakil Pakistan, dan rencana tindak lanjut melalui pertemuan industri pertahanan berkala tanpa daftar proyek, nilai, atau tenggat.
  3. Terima Aspirasi Lanud Hasanuddin, Komisi I Soroti Pemeliharaan Alutsista — laporan permintaan cetak biru kebutuhan pertahanan oleh Ketua Komisi I DPR dan rencana membawanya ke rapat kerja.
  4. Kementerian Pertahanan Dapat Rp187 Triliun, Berapa Buat Alutsista? — laporan rincian anggaran Kementerian Pertahanan dan komposisi pembiayaan program modernisasi.
  5. Dua Tahun Prabowo-Gibran, Modernisasi Militer di Tengah Kritik Strategi Pertahanan — laporan mengenai kontrak Rafale, rencana helikopter, dan tanggapan publik atas modernisasi militer.