Pendahuluan
Jika saya Presiden, saya membaca dua pernyataan berbeda tentang kuota Pertalite dalam dua hari berurutan sebagai persoalan tata kelola komunikasi kebijakan. Pada Senin 9 November 2026, Menko Perekonomian menyatakan kuota Pertalite sudah disetujui untuk diadakan penambahan, tanpa menyebut volume tambahannya [1][3]. Sehari kemudian, dalam pemberitaan pada 10 November 2026 yang berlanjut hingga 11 November 2026, Kepala BPH Migas memastikan kuota Jenis BBM Khusus Penugasan Pertalite tidak ditambah dan tetap sebesar 29,26 juta KL, dengan kelebihan konsumsi di sejumlah wilayah hanya diselesaikan melalui pengalihan alokasi antarwilayah [1][2][4]. Pada saat yang sama, kuota Jenis BBM Tertentu solar subsidi dinyatakan bertambah 7,8 persen dari 18,64 juta KL menjadi 20,27 juta KL [2]. Tesis kritik saya: dua pernyataan berbeda tentang barang bersubsidi yang sama dalam dua hari menunjukkan belum ada satu sumber data resmi kuota dan penyaluran yang dipublikasikan secara rutin, sehingga memengaruhi kepercayaan publik serta perencanaan anggaran.
Jika saya Presiden, saya tidak mempersoalkan niat menjaga pasokan agar aman. Menteri ESDM ketika ditanya soal penambahan kuota Pertalite di Istana pada Senin 9 November 2026 hanya menjawab bahwa pasokan aman, tanpa merinci volume maupun dasar keputusannya [3]. Penjelasan Menko Perekonomian pada hari yang sama juga belum merinci volume tambahan maupun nilai anggarannya, karena masih perlu melihat angka volumenya dan menyebut anggaran masih ada di pemerintah [1][3]. BPH Migas justru menegaskan tidak ada penambahan volume Pertalite, dengan prognosa hingga akhir tahun dinilai cukup apabila pola distribusi saat ini dipertahankan [1]. Perbedaan antara pernyataan penambahan sudah disetujui dan pernyataan tidak ada penambahan harus diluruskan melalui dokumen resmi, bukan kutipan lisan yang terpisah [1][3][4]. Tanpa publikasi dokumen keputusan kuota, publik tidak memiliki pegangan untuk menilai pernyataan mana yang berlaku sebagai kebijakan.
Jika saya Presiden, saya menempatkan persoalan solar subsidi sebagai cermin yang sama pentingnya. Kenaikan kuota solar subsidi dari 18,64 juta KL menjadi 20,27 juta KL dinyatakan sudah disetujui, dengan konsumsi naik 15 persen sampai 17 persen dari rata-rata normal, dari sekitar 50.000 KL per hari menjadi 59.000 KL per hari [2]. Realisasi penyaluran solar subsidi per 31 Oktober 2026 tercatat sebesar 88,02 persen, padahal kondisi normal pada waktu yang sama biasanya sekitar 83 persen [2]. Penyebab yang disebut adalah disparitas harga yang lebar antara solar subsidi dan solar nonsubsidi, sehingga peralihan konsumsi terjadi luas [2]. Kementerian ESDM kemudian mengusulkan volume BBM bersubsidi sebesar 19,561 juta KL dalam RAPBN 2027, terdiri atas solar sebesar 19 juta KL dan minyak tanah sebesar 0,56 juta KL, sementara kuota awal 2026 tercatat sebesar 18,64 juta KL untuk solar dan 0,53 juta KL untuk minyak tanah [2]. Rangkaian itu menunjukkan persoalan kuota bukan sekadar tambah atau tidak tambah, melainkan soal dasar perhitungan, dasar usulan tahun berikutnya, dan keterbukaan dokumennya [2].
Jika saya Presiden, saya memandang konteks fiskal sebagai alasan tambahan mengapa ketegasan data tidak bisa ditunda. Siaran Pers KSSK 04/KSSK/Pers/2026 tertanggal 3 November 2026 mencatat realisasi subsidi sebesar Rp222,5 triliun dan kompensasi sebesar Rp154,5 triliun hingga akhir triwulan III 2026 untuk menjaga daya beli serta stabilitas harga dan pasokan BBM dan pangan [6]. Siaran yang sama mencatat tekanan harga energi global meningkat sejak Oktober 2026, sehingga ruang fiskal menanggung selisih tanpa perencanaan terbuka menjadi semakin sempit [6]. Ketika pernyataan penambahan kuota Pertalite tidak disertai rincian volume dan biaya, perencanaan anggaran berjalan tanpa jangkar yang jelas [1][6]. Kritik ini tidak ditujukan kepada pribadi pejabat mana pun, melainkan kepada cara negara mengumumkan keputusan tentang barang bersubsidi yang menyentuh hajat hidup orang banyak.
Permasalahan
Persoalan pertama adalah konflik pernyataan tentang Pertalite yang dibiarkan berdampingan tanpa penjelasan resmi yang mempertemukannya. Di satu sisi, Menko Perekonomian pada Senin 9 November 2026 menyampaikan kuota Pertalite sudah disetujui untuk diadakan penambahan, tetapi volume belum dibeberkan dan masih perlu melihat angka volumenya [1][3]. Di sisi lain, Kepala BPH Migas dalam pemberitaan pada 10 November 2026 hingga 11 November 2026 menegaskan tidak ada penambahan kuota Pertalite sebesar 29,26 juta KL, dan kelebihan konsumsi hanya diatasi dengan pengalihan alokasi dari daerah yang realisasinya rendah ke daerah yang berlebih [1][2][4]. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR pada Kamis 12 November 2026, BPH Migas kembali menegaskan alokasi Pertalite dialihkan dari kabupaten dan kota serta provinsi yang realisasinya rendah ke wilayah yang berlebih, bukan ditambah volumenya [5]. Saya menulis kedua pernyataan itu apa adanya tanpa memilih salah satu sebagai kebenaran, karena di situlah masalahnya: publik disodori dua pesan berbeda tentang barang yang sama dalam dua hari tanpa satu dokumen keputusan yang dipublikasikan untuk dirujuk [1][3][4][5]. Volume tambahan Pertalite yang dimaksud, dokumen keputusan kuota yang menjadi dasarnya, serta rincian biayanya hingga kini masih berstatus data belum terverifikasi.
Persoalan kedua adalah beda basis angka konsumsi yang mudah disalahbaca apabila tidak dijelaskan terbuka. Untuk solar subsidi, CNBC Indonesia pada 10 November 2026 mencatat kenaikan konsumsi sebesar 15 persen sampai 17 persen dari rata-rata normal, dari sekitar 50.000 KL per hari menjadi 59.000 KL per hari, dengan realisasi per 31 Oktober 2026 sebesar 88,02 persen sementara kondisi normal biasanya sekitar 83 persen [2]. Untuk periode berbeda, dalam rapat dengan Komisi VI DPR pada 12 November 2026, pihak badan usaha penyalur menyebut konsumsi biosolar naik di atas 14 persen dan Pertalite naik 13 persen bila dibandingkan dengan rata-rata Januari sampai Mei [5]. Untuk Pertalite, BPH Migas menyebut rata-rata kebutuhan Pertalite sebesar 83,22 persen, dengan prognosa hingga akhir tahun dinilai cukup apabila pola distribusi saat ini dipertahankan [1]. Saya menegaskan angka 15 persen sampai 17 persen dari rata-rata normal [2] tidak sama basisnya dengan angka di atas 14 persen dibanding rata-rata Januari sampai Mei [5], dan angka kebutuhan sebesar 83,22 persen [1] tidak sama maknanya dengan angka kenaikan sebesar 13 persen [5]. Tanpa penjelasan basis, periode pembanding, dan definisi kebutuhan versus kenaikan, publik tidak dapat menilai apakah lonjakan itu musiman, struktural, atau akibat peralihan harga. Karena itu saya tidak mengonversi maupun menyamakan angka tersebut, dan menuntut setiap rilis resmi mencantumkan periode, definisi, dan sumber data secara eksplisit.
Persoalan ketiga adalah sebaran wilayah yang melampaui kuota tanpa daftar terbuka yang bisa diperiksa. Kepala BPH Migas dalam rapat kerja dengan Komite II DPD yang dikutip pada 11 November 2026 menyampaikan 30 provinsi telah melebihi kuota solar subsidi, dengan ciri umum berada di daerah tambang [4]. Untuk Pertalite, BPH Migas menyampaikan kelebihan konsumsi terjadi di sekitar 8 provinsi, dengan rata-rata kebutuhan sebesar 83,22 persen [1]. Pada 12 November 2026, BPH Migas menjelaskan alokasi Pertalite dialihkan dari kabupaten dan kota serta provinsi yang realisasinya rendah ke wilayah berlebih, sebagai cara menjaga kecukupan tanpa menambah volume [5]. Saya tidak mempersoalkan kewenangan pengalihan antarwilayah sebagai langkah operasional, tetapi mempersoalkan ketiadaan daftar terbuka yang memuat nama wilayah, besaran kelebihan, dan besaran pengalihan. Daftar nama 30 provinsi untuk solar dan daftar nama sekitar 8 provinsi untuk Pertalite hingga kini masih berstatus data belum terverifikasi. Tanpa daftar itu, pernyataan daerah tambang sebagai pemicu kelebihan solar [4] tidak bisa diuji, dan pernyataan pengalihan alokasi Pertalite [1][5] tidak bisa dinilai kecukupannya hingga akhir tahun.
Persoalan keempat adalah usulan kuota solar dalam RAPBN 2027 yang lebih rendah daripada kuota 2026 setelah penambahan, tanpa penjelasan memadai. Kementerian ESDM mengusulkan volume BBM bersubsidi sebesar 19,561 juta KL dalam RAPBN 2027, termasuk solar sebesar 19 juta KL dan minyak tanah sebesar 0,56 juta KL, sementara kuota awal 2026 tercatat sebesar 18,64 juta KL untuk solar dan 0,53 juta KL untuk minyak tanah [2]. Kuota solar 2026 setelah penambahan tercatat sebesar 20,27 juta KL, setelah naik 7,8 persen dari 18,64 juta KL [2]. Dengan demikian, usulan solar sebesar 19 juta KL untuk 2027 [2] berada di bawah kuota 2026 setelah penambahan sebesar 20,27 juta KL [2]. Selisih itu menimbulkan pertanyaan wajar: apakah penurunan usulan didasarkan pada asumsi perbaikan penyaluran tepat sasaran, asumsi harga, asumsi disiplin kuota wilayah, atau asumsi lain yang belum dibuka ke publik. Kementerian ESDM perlu menjelaskan dasar usulan itu secara tertulis, sebab tanpa penjelasan publik akan membaca usulan 2027 sebagai angka yang terlepas dari realisasi 2026 yang justru naik [2]. Lonjakan penyaluran solar yang disebut mulai setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi pada 1 April 2026 [4] serta peralihan konsumsi dari BBM Pertamax series ke Pertalite yang ikut menekan kuota Pertalite [4] seharusnya menjadi bagian penjelasan itu.
Persoalan kelima adalah dampak anggaran yang tidak ikut diumumkan bersama keputusan kuota. Pernyataan Menko Perekonomian tentang penambahan Pertalite yang sudah disetujui tidak merinci volume dan nilai anggaran, dan hanya menyebut angka volumenya masih perlu dilihat serta anggaran masih ada di pemerintah [1]. Pernyataan Menteri ESDM pada 9 November 2026 yang hanya menjawab pasokan aman juga tidak memberi rincian volume maupun biaya [3]. Di sisi solar, keputusan menambah kuota sebesar 7,8 persen menjadi 20,27 juta KL [2] tidak disertai penjelasan terbuka tentang tambahan biaya, sumber pendanaan, maupun pengaruhnya terhadap subsidi dan kompensasi yang hingga akhir triwulan III 2026 tercatat sebesar Rp222,5 triliun untuk subsidi dan Rp154,5 triliun untuk kompensasi [6]. Tekanan harga energi global yang meningkat sejak Oktober 2026 [6] membuat keheningan soal biaya itu semakin berisiko bagi kredibilitas anggaran. Besaran biaya tambahan atas penambahan volume solar hingga kini masih berstatus data belum terverifikasi. Jika saya Presiden, setiap pengumuman kuota harus selalu disertai volume, dasar hukum, dan perkiraan dampak fiskal dalam satu paket rilis yang sama.
Solusi Teknis
Jika saya Presiden, saya memerintahkan langkah pembenahan yang dapat diperiksa publik dan diaudit secara berkala, dengan penanggung jawab yang jelas pada instansi pemerintah.
Pertama, dasbor bulanan kuota dan realisasi per provinsi yang dikelola BPH Migas. BPH Migas membangun dan memutakhirkan setiap bulan satu dasbor terbuka yang memuat kuota, realisasi, sisa kuota, dan status pengalihan antarwilayah untuk Pertalite dan solar subsidi, dengan tenggat pembangunan dalam enam bulan dan pemutakhiran setiap bulan sesudahnya. Dampak: perbedaan pernyataan penambahan dan pernyataan tidak ada penambahan [1][3][4] tidak lagi menggantung, karena publik dapat memeriksa posisi kuota sebesar 29,26 juta KL untuk Pertalite [1] dan posisi kuota solar setelah penambahan menjadi 20,27 juta KL [2] pada dasbor yang sama. Kelayakan: tinggi, karena data realisasi per 31 Oktober 2026 sebesar 88,02 persen dan pembanding normal sekitar 83 persen [2] serta angka kebutuhan Pertalite sebesar 83,22 persen [1] menunjukkan data dasar sudah dihimpun dan tinggal dibuka rutin.
Kedua, satu juru bicara dan satu rilis resmi untuk setiap keputusan kuota yang dikoordinasikan Kemenko Perekonomian. Kemenko Perekonomian menetapkan setiap keputusan kuota hanya diumumkan melalui satu juru bicara dan satu rilis resmi bersama, dengan tenggat pemberlakuan dalam tiga bulan dan penerbitan setiap ada keputusan baru. Dampak: pernyataan pada 9 November 2026 tentang penambahan yang sudah disetujui [1][3] dan pernyataan pada 10 November 2026 hingga 11 November 2026 tentang tidak ada penambahan Pertalite [1][4] tidak lagi muncul sebagai dua pesan bertentangan, karena hanya satu naskah resmi yang berlaku. Kelayakan: tinggi, karena koordinasi persetujuan yang melibatkan Menteri ESDM dan Menko untuk solar [4] sudah menunjukkan jalur koordinasi yang tinggal diformalkan menjadi protokol komunikasi.
Ketiga, publikasi dokumen keputusan beserta volume dan biaya yang disiapkan Kementerian ESDM. Kementerian ESDM menerbitkan dokumen keputusan setiap penetapan atau perubahan kuota, yang memuat volume, dasar pertimbangan, periode berlaku, dan perkiraan dampak anggaran, dengan tenggat penerbitan dalam empat bulan untuk keputusan berjalan dan paling lambat bersamaan dengan setiap keputusan baru. Dampak: volume tambahan Pertalite yang masih berstatus data belum terverifikasi, dokumen keputusan kuota yang belum dibuka, serta besaran biaya tambahan solar yang juga masih berstatus data belum terverifikasi dapat diluruskan sekaligus dalam satu repositori resmi. Kelayakan: tinggi, karena Kementerian ESDM pengusul volume BBM bersubsidi sebesar 19,561 juta KL dalam RAPBN 2027 [2] dan pemegang kebijakan sektor, sehingga penerbitan dokumen berada dalam kewenangannya.
Keempat, penjelasan terbuka atas dasar usulan kuota 2027 yang disusun bersama Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan bersama Kementerian ESDM menerbitkan nota penjelasan usulan solar sebesar 19 juta KL dan minyak tanah sebesar 0,56 juta KL dalam RAPBN 2027 [2], termasuk asumsi konsumsi, asumsi harga, asumsi penyaluran tepat sasaran, dan alasan mengapa usulan itu lebih rendah dari kuota 2026 setelah penambahan sebesar 20,27 juta KL [2], dengan tenggat penyusunan dalam enam bulan dan pembaruan setiap triwulan. Dampak: publik memahami apakah penurunan dari 20,27 juta KL [2] ke 19 juta KL [2] mencerminkan pengendalian kredibel atau sekadar pengetatan administratif tanpa dasar operasional. Kelayakan: tinggi, karena Kementerian Keuangan memegang catatan realisasi subsidi sebesar Rp222,5 triliun dan kompensasi sebesar Rp154,5 triliun hingga akhir triwulan III 2026 [6] serta mencatat tekanan harga energi global sejak Oktober 2026 [6], sehingga memiliki bahan menghitung sensitivitas fiskal terbuka.
Kelima, penegakan penyaluran tepat sasaran di daerah tambang dan wilayah berlebih bersama pemerintah daerah. Pemerintah daerah bersama BPH Migas memperkuat verifikasi penyalur, pengendalian kendaraan industri, dan pemutakhiran data penerima di wilayah yang melampaui kuota, dengan tenggat penguatan awal dalam delapan bulan dan evaluasi menyeluruh dalam dua belas bulan serta pelaporan setiap triwulan. Dampak: temuan 30 provinsi yang melebihi kuota solar dengan ciri daerah tambang [4] dan sekitar 8 provinsi yang mengalami kelebihan Pertalite [1] ditangani pada akar penyalurannya, bukan hanya ditutup dengan pengalihan alokasi antarwilayah [1][5]. Kelayakan: sedang hingga tinggi, karena keberhasilan bergantung pada disiplin lapangan dan keterlibatan pemerintah daerah, tetapi langkahnya bertahap dan terukur mulai dari wilayah dengan kelebihan terbesar.
Risiko & Mitigasi
Risiko pertama adalah krisis kepercayaan apabila perbedaan pernyataan terulang tanpa koreksi resmi yang cepat. Ketika publik mendengar penambahan sudah disetujui pada 9 November 2026 [1][3] lalu mendengar penegasan tidak ada penambahan pada 10 November 2026 hingga 11 November 2026 [1][4], pesan yang tertinggal adalah ketidakpastian tentang siapa memegang keputusan. Mitigasi: berlakukan protokol satu juru bicara dan satu rilis resmi melalui Kemenko Perekonomian, terbitkan koreksi tertulis paling lambat bersamaan dengan klarifikasi berikutnya, dan rujuk selalu pada dokumen keputusan yang dipublikasikan Kementerian ESDM.
Risiko kedua adalah salah tafsir atas angka konsumsi karena basis berbeda tidak dijelaskan. Angka kenaikan solar 15 persen sampai 17 persen dari rata-rata normal dengan penyaluran harian dari sekitar 50.000 KL per hari menjadi 59.000 KL per hari [2] mudah dipertentangkan dengan angka kenaikan biosolar di atas 14 persen dibanding rata-rata Januari sampai Mei [5], sebagaimana angka kebutuhan Pertalite 83,22 persen [1] mudah dipertukarkan dengan angka kenaikan Pertalite 13 persen [5]. Mitigasi: wajibkan setiap rilis mencantumkan definisi, periode pembanding, dan satuan, serta larang mengonversi angka tanpa metode yang dibuka; BPH Migas memimpin standardisasi itu melalui dasbor bulanan yang diperbarui setiap bulan.
Risiko ketiga adalah kekosongan pasokan lokal apabila pengalihan antarwilayah tidak diimbangi pengawasan penyaluran. Pengalihan dari kabupaten dan kota serta provinsi yang realisasinya rendah ke wilayah berlebih [1][5] memang menjaga angka nasional, tetapi tanpa daftar terbuka maka daerah yang dikurangi jatahnya berpotensi mengalami antrean. Kapasitas kilang bensin yang dinaikkan 9 persen dan solar 15 persen, dengan tambahan lebih dari 369 mobil tangki dan setidaknya 27 kapal [5], menunjukkan penguatan logistik sudah dilakukan, tetapi tetap perlu dipadukan dengan jadwal distribusi transparan. Mitigasi: publikasikan peta pengalihan per provinsi setiap bulan, dahulukan penyaluran tepat sasaran di daerah tambang yang melebihi kuota solar [4], dan libatkan pemerintah daerah dalam verifikasi lapangan.
Risiko keempat adalah tekanan fiskal yang tidak terantisipasi apabila tambahan kuota diumumkan tanpa hitungan biaya. Penambahan solar 7,8 persen menjadi 20,27 juta KL [2] serta usulan 2027 sebesar 19,561 juta KL dengan rincian solar 19 juta KL dan minyak tanah 0,56 juta KL [2] berhadapan dengan realisasi subsidi dan kompensasi yang besar hingga akhir triwulan III 2026 [6] dan tekanan harga energi global sejak Oktober 2026 [6]. Tambahan biaya yang belum dibuka akan melemahkan perencanaan anggaran dan memicu spekulasi. Mitigasi: Kementerian Keuangan mewajibkan lampiran fiskal pada setiap keputusan kuota, mempublikasikan sensitivitas terhadap harga dan kurs setiap triwulan, serta menegaskan setiap angka biaya yang belum dipastikan dinyatakan jujur sebagai data belum terverifikasi.
Aksi 90 Hari
Dalam sembilan puluh hari pertama, saya memusatkan perhatian pada keterbukaan dokumen, keterpaduan pesan, dan pengendalian lapangan.
- Dalam tiga puluh hari pertama, BPH Migas menerbitkan dasbor awal kuota dan realisasi Pertalite sebesar 29,26 juta KL [1] dan solar sebesar 20,27 juta KL [2], termasuk posisi 30 provinsi untuk solar [4] dan sekitar 8 provinsi untuk Pertalite [1] dalam bentuk agregat. Penanggung jawab: BPH Migas.
- Dalam enam puluh hari pertama, Kemenko Perekonomian memberlakukan protokol satu juru bicara dan satu rilis resmi untuk setiap keputusan kuota, sehingga perbedaan 9 November 2026 [1][3] dan 10 November 2026 hingga 11 November 2026 [1][4] tidak terulang. Penanggung jawab: Kemenko Perekonomian.
- Dalam enam puluh hari pertama pula, Kementerian ESDM menerbitkan dokumen keputusan kuota berjalan beserta volume dan dasar pertimbangannya, termasuk penjelasan usulan RAPBN 2027 sebesar 19,561 juta KL dengan rincian solar 19 juta KL dan minyak tanah 0,56 juta KL [2]. Penanggung jawab: Kementerian ESDM.
- Dalam sembilan puluh hari, Kementerian Keuangan menerbitkan lampiran fiskal atas kuota berjalan, yang merujuk pada realisasi subsidi Rp222,5 triliun dan kompensasi Rp154,5 triliun hingga akhir triwulan III 2026 serta tekanan harga energi global sejak Oktober 2026 [6]. Penanggung jawab: Kementerian Keuangan.
- Dalam sembilan puluh hari, pemerintah daerah bersama BPH Migas menyelesaikan verifikasi awal penyaluran di wilayah tambang dan wilayah berlebih, dengan merujuk pada lonjakan setelah 1 April 2026 [4], peralihan dari BBM Pertamax series ke Pertalite [4], serta tambahan logistik berupa lebih dari 369 mobil tangki dan setidaknya 27 kapal [5]. Penanggung jawab: pemerintah daerah bersama BPH Migas.
Keberhasilan pada akhir periode diukur secara sederhana: publik dapat membuka satu dasbor resmi yang diperbarui setiap bulan, membaca satu rilis resmi untuk setiap keputusan, memahami dasar usulan kuota tahun berikutnya yang diperbarui setiap triwulan, serta memantau lampiran fiskal yang jujur menyatakan bagian yang masih berstatus data belum terverifikasi.
Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.
Sumber & Referensi
Seluruh klaim angka dan pernyataan dalam artikel ini bersumber dari enam rujukan berikut, dengan penanda [1] sebagai titik awal rangkaian peristiwa.
- Kuota BBM Solar Subsidi Ditambah, Pertalite Dipastikan Aman — pernyataan berbeda tentang Pertalite dan penegasan kuota tetap dengan pengalihan antarwilayah.
- Fix! Pemerintah Tambah Kuota BBM Solar Subsidi Jadi 20,27 Juta KL — penambahan kuota solar serta usulan volume dalam RAPBN.
- Bahlil soal Kuota Pertalite Ditambah: Aman, Aman! — jawaban singkat di Istana dan pernyataan persetujuan tanpa rincian.
- Kuota Solar Subsidi Naik Jadi 20,27 Juta KL, Pertalite Tetap — rapat kerja dengan Komite II DPD tentang solar dan Pertalite.
- Perhatian! Konsumsi BBM Pertalite Melonjak 13%-Solar Subsidi 14% — rapat dengan Komisi VI DPR tentang konsumsi dan penguatan distribusi.
- KSSK Perkuat Koordinasi Dan Sinergi Kebijakan Untuk Menjaga Fundamental Ekonomi Dan Ketahanan Sistem Keuangan Nasional — siaran resmi tentang realisasi subsidi dan kompensasi serta tekanan harga energi.