ekonomiAnalisis KebijakanMenjaga disiplin fiskal APBN 2026 dan memastikan kualitas belanja negara di tengah defisit semester I yang kontroversial, efisiensi 15 pos belanja, dan pelemahan ekonomi global.
24 Agustus 2026 · 12 menit ekonomiAnalisis KebijakanAnalisis peran Danantara sebagai sovereign wealth fund dalam menggerakkan investasi strategis nasional tahun 2026, termasuk realisasi proyek, tata kelola, dan tantangan eksekusi.
27 Agustus 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KebijakanAgenda menjaga pertumbuhan, disiplin fiskal, daya saing ekspor, dan perlindungan pekerja berdasarkan data 2026.
14 Agustus 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KebijakanMenyusun strategi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan ketahanan eksternal melalui kredibilitas kebijakan moneter, pendalaman pasar keuangan, dan penguatan daya saing ekspor di tengah tekanan global 2026.
17 Agustus 2026 · 11 menit ekonomiAnalisis KritikMenguji kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi 5,29 persen yang diklaim resilien dengan realita lapangan kerja dan kelas menengah 2026: gelombang PHK manufaktur, pengangguran yang nyaris stagnan, defisit neraca perdagangan, dan tekanan daya beli masyarakat.
17 Agustus 2026 · 11 menit ekonomiAnalisis KritikPidato kenegaraan 14 Agustus 2026 memamerkan kecepatan klaim, artikel ini menguji angka 71.744 sekolah, prevalensi stunting, investasi, kinerja BUMN, tata kelola DSI, dan nasib MBG pasca putusan MK terhadap data terverifikasi untuk menuntut akuntabilitas yang lebih tajam.
17 Agustus 2026 · 11 menit ekonomiAnalisis KritikKritik berbasis data atas narasi pertumbuhan 2026: angka 5,29% triwulan II tidak sejalan dengan PHK 126.000, rupiah melemah ke Rp18.020, kelas menengah melemah, dan konflik data defisit APBN.
28 Agustus 2026 · 13 menit ekonomiAnalisis KritikMenguji target pertumbuhan 5,8–6,5 persen dan disiplin defisit 2,48–2,53 persen terhadap realisasi semester I 2026: konflik angka defisit, perlambatan global, dan tekanan lapangan kerja.
24 Agustus 2026 · 12 menit ekonomiAnalisis KritikKritik konstruktif atas target pertumbuhan 8 persen dengan memakai data pertumbuhan, fiskal, perdagangan, dan pekerjaan 2026.
14 Agustus 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KebijakanAnalisis kebijakan pengendalian inflasi 2026 yang masih tertekan oleh harga BBM dan tiket pesawat, serta pelemahan rupiah yang menggerus daya beli, dengan solusi teknis per lembaga dan tenggat.
31 Agustus 2026 · 12 menit ekonomiAnalisis KritikKritik terhadap narasi pertumbuhan 5,4-6 persen yang benturan dengan realisasi triwulan II 5,29 persen, proyeksi Bank Dunia yang dipangkas, dan pelemahan kelas menengah, serta risiko konsolidasi fiskal yang membatasi ruang stimulus.
31 Agustus 2026 · 12 menit ekonomiAnalisis KritikKritik terukur atas pernyataan resmi bahwa ekonomi tumbuh kuat dengan semester I-2026 terbaik dalam lima tahun: defisit neraca perdagangan Juni, rupiah di atas Rp17.800, PHK manufaktur 126.000 tenaga kerja, kelas menengah melemah, dan pemangkasan proyeksi lembaga dunia menuntut pembacaan data yang jujur.
4 September 2026 · 13 menit ekonomiAnalisis KebijakanAnalisis kebijakan Presiden atas keputusan mengerem investasi smelter nikel hulu dan mengalihkan fokus ke industri baterai serta energi hijau, di tengah pertumbuhan 5,29 persen, tekanan nilai tukar, dan gelombang PHK manufaktur.
10 September 2026 · 11 menit ekonomiAnalisis KritikBank Indonesia menyebut cadangan devisa Juli 2026 ditopang penerimaan pajak dan penerbitan global bond, sementara rupiah melemah sepanjang tahun, neraca dagang Juni defisit, dan suku bunga acuan justru naik. Kritik atas jarak antara narasi ketahanan eksternal dan tekanan yang ditanggung nilai tukar.
11 September 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KebijakanKenaikan BI-Rate menjadi 5,75 persen menstabilkan rupiah dan menjaga inflasi dalam sasaran, tetapi transmisinya ke kredit sektor riil berisiko memperdalam gelombang pemutusan hubungan kerja di manufaktur. Analisis kebijakan dan delapan langkah teknis lintas lembaga.
14 September 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KritikPemerintah menetapkan belanja prioritas APBN 2026 sebesar Rp1.377,9 triliun untuk kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. Kritik konstruktif atas kualitas pelaporan realisasi ketika dua dokumen resmi mencatat defisit semester pertama dengan angka yang jauh berbeda.
14 September 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KebijakanSurplus nonmigas menutupi defisit migas, sementara struktur ekspor masih bertumpu pada komoditas primer yang harganya ditentukan pasar dunia. Analisis kebijakan mengenai penguatan neraca dagang, substitusi impor energi, dan langkah teknis lintas lembaga.
17 September 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KritikPemerintah mengalihkan fokus investasi nikel dari smelter hulu ke industri baterai dan energi hijau. Kritik atas kesiapan prasyarat hilirisasi tahap dua di tengah perlambatan antarkuartal dan tekanan tarif global.
18 September 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KebijakanPertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten di kisaran lima persen, tetapi bertumpu pada konsumsi rumah tangga. Analisis komposisi pendorong pertumbuhan dan langkah teknis memperlebar kontribusi investasi serta ekspor.
21 September 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KritikPertumbuhan triwulan II-2026 melampaui perkiraan pasar dengan belanja pemerintah sebagai salah satu pendorong utama. Kritik atas daya tahan sumber pertumbuhan dan tipisnya penjelasan resmi soal komposisinya.
21 September 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KebijakanMenimbang keandalan target penerimaan negara dalam APBN 2026 dan mendorong keterbukaan asumsi pajak disertai langkah memperluas basis pajak.
24 September 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KebijakanNeraca perdagangan bulanan mulai defisit meski surplus nonmigas besar; tulisan ini menempatkan keluasan basis ekspor, yaitu jumlah produk dan jumlah pasar tujuan, sebagai ukuran ketahanan yang harus diperbarui berkala dan dipublikasikan.
28 September 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KritikKlaim resiliensi Kementerian Keuangan benar pada tingkat agregat, tetapi menutupi beban impor energi yang menggerus neraca hingga bulanan berbalik defisit tanpa pelaporan berkala.
28 September 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KebijakanPertumbuhan ekonomi berada di jalur cepat, tetapi penyerapan tenaga kerja belum ikut naik. Artikel ini membedah jarak antara angka PDB dan pasar kerja serta mengusulkan instrumen ukur dan kebijakan penyerapan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
1 Oktober 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KritikDua dokumen resmi memuat besaran defisit Semester I-2026 yang berbeda jauh, sementara penjelasan yang menyatukan basis pengukuran keduanya belum diterbitkan untuk publik.
2 Oktober 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KebijakanDanantara kini mengelola aset lebih dari US$1 triliun dan menopang hampir sepertiga investasi nasional, sementara pengawasannya dibagi ke banyak lembaga. Analisis kebijakan tentang satu standar pelaporan publik yang membuat investasi negara dapat diukur.
5 Oktober 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KritikAPBN 2026 berpegang pada asumsi pertumbuhan 5,4 persen, sementara Bank Dunia memproyeksikan 4,7 persen dan IMF memangkas proyeksi global. Kritik atas belum dibukanya skenario risiko dan sensitivitas anggaran terhadap selisih proyeksi itu.
5 Oktober 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KebijakanRAPBN 2027 menargetkan pertumbuhan 6,0 persen dengan defisit turun ke 2,40 persen PDB, sementara inflasi September 2026 naik ke 3,28 persen didorong pangan. Artikel ini merumuskan cara membuat target ambisius itu kredibel: skenario risiko terbuka, rekonsiliasi angka defisit, dan belanja prioritas yang terukur.
8 Oktober 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KritikMenteri Keuangan berganti untuk ketiga kalinya dalam kurang dari dua tahun, dengan janji APBN yang kredibel dan defisit di bawah tiga persen. Kritik ini menilai kredibilitas tidak boleh bergantung pada pergantian figur, melainkan pada aturan fiskal, asumsi realistis, dan transparansi risiko yang mengikat.
9 Oktober 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KebijakanHingga akhir September 2026 defisit APBN Rp319 triliun atau 1,24 persen PDB, belanja baru sekitar 69 persen pagu, dan pemerintah menyiapkan percepatan belanja November-Desember. Artikel ini merumuskan cara agar percepatan akhir tahun tetap berkualitas, transfer ke daerah tidak tertinggal, dan angka fiskal mudah direkonsiliasi publik.
12 Oktober 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KritikInflasi September 2026 naik ke 3,28 persen dengan andil terbesar dari cabai, daging ayam, dan beras, sementara respons pemerintah bertumpu pada tambahan penyaluran beras SPHP. Kritik atas respons yang belum menyasar komoditas hortikultura dan protein serta belum disertai peringatan dini yang terbuka.
12 Oktober 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KebijakanSejak 1 Oktober 2026 hilirisasi dan transisi energi dikoordinasikan satu pintu. Nilai ekspor nikel sudah melonjak, tetapi sebagian besar produk smelter masih setengah jadi. Artikel ini mengusulkan ukuran kedalaman hilir, tata kerja koordinasi lintas kementerian, dan syarat kajian moratorium agar koordinasi baru berujung pada nilai tambah di dalam negeri.
15 Oktober 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KritikPMK 67/2026 menjadikan penempatan kas lebih pemerintah di bank umum dan SBN sebagai mekanisme tetap. Nilai penempatan di bank BUMN berubah-ubah dari Rp200 triliun hingga mendekati Rp400 triliun, tetapi laporan berapa kredit tambahan yang dihasilkannya belum dipublikasikan. Artikel ini mengusulkan laporan dampak berkala.
16 Oktober 2026 · 9 menit ekonomiAnalisis KebijakanPemerintah menyiapkan paket stimulus kuartal IV-2026 dan persiapan 2027 dengan alokasi sementara sekitar Rp31 triliun: bantuan beras, bantuan subsidi upah, pembukaan rekening bagi desil 1-4, serta insentif pajak dan perumahan 2027. Artikel ini mengusulkan jadwal penyaluran, pemadanan data sasaran, dan laporan realisasi berkala agar stimulus sampai sebelum tutup tahun.
19 Oktober 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KritikPemerintah memperpanjang penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi usaha mikro dan kecil serta sejumlah kategori produk hingga 17 Oktober 2028, hanya beberapa hari setelah BPJPH menegaskan tidak ada penundaan. Perpanjangan dapat dipahami, tetapi kepastian datang terlambat. Artikel ini mengusulkan peta kesiapan terbuka dan tonggak antara menuju 2028.
19 Oktober 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KebijakanDewan Ekonomi Nasional melaporkan kepada Presiden bahwa perlindungan sosial digital akan diluncurkan 10 November 2026 dan bantuan bergeser dari subsidi produk ke transfer tunai. Analisis kebijakan tentang urutan peralihan, ukuran ketepatan sasaran, kanal keberatan warga, dan keterbukaan data agar reformasi bansos kredibel.
22 Oktober 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KritikPenerimaan pajak hingga September 2026 baru 68,2 persen dari target dan pemerintah harus mengumpulkan Rp750,1 triliun dalam tiga bulan, sebagian pertumbuhan ditopang faktor sementara seperti harga minyak dan pengetatan restitusi. Analisis kritik tentang realisme target, transparansi proyeksi, dan risiko pelebaran defisit atau pemangkasan belanja.
23 Oktober 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KebijakanBank Indonesia menahan BI-Rate 5,75 persen, menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 5,00 persen, dan menurunkan Giro Wajib Minimum bertahap setelah rupiah sempat menembus 18.000 per dolar AS. Analisis kebijakan tentang cara menyelaraskan stabilisasi nilai tukar dengan dorongan pertumbuhan, dari komunikasi kebijakan hingga koordinasi fiskal.
26 Oktober 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KritikPemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace semula dijadwalkan 1 Agustus 2026, ditunda ke 1 November, sempat disebut mungkin baru 2027, lalu diumumkan mulai 1 Oktober 2026. Analisis kritik terhadap sinyal kebijakan pajak digital yang berubah-ubah dan usulan jadwal yang terkunci, transparan, dan mudah dipatuhi pedagang.
26 Oktober 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KebijakanInflasi September 2026 naik ke 3,28 persen, didorong pangan bergejolak, dan Mendagri mengusulkan subsidi listrik, BBM, serta angkutan udara menjelang Nataru. Analisis kebijakan tentang cara meredam inflasi akhir tahun tanpa membuka subsidi yang lebar dan sulit ditarik kembali.
29 Oktober 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KritikCicilan pertama kredit pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih jatuh tempo 25 September 2026, dananya sudah ditempatkan di bank Himbara, tetapi pencairan menunggu verifikasi bangunan yang tertinggal. Analisis kritik tentang skema pembiayaan Rp240 triliun yang risikonya akhirnya kembali ke APBN dan dana transfer daerah.
30 Oktober 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KebijakanPemerintah menanggung PPN tiket pesawat kelas ekonomi domestik dan memberi diskon jasa bandara untuk penerbangan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, dengan anggaran PPN DTP Rp722 miliar untuk sekitar 3,7 juta penumpang. Analisis kebijakan tentang cara menyatukan angka diskon yang berbeda-beda, memastikan potongan sampai ke harga tiket, dan mengukur dampaknya bagi ekonomi daerah.
2 November 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KritikPemerintah menyatakan upah minimum 2027 tetap memakai formula PP 49 Tahun 2025 dan menargetkan evaluasi awal rampung akhir November 2026, tetapi serikat pekerja menyebut Dewan Pengupahan Nasional dan LKS Tripartit Nasional belum memiliki pengurus. Analisis kritik terhadap proses penetapan upah yang kehilangan forum dialog dan kepastian jadwal, beserta usulan perbaikan.
2 November 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KebijakanRapat terbatas 2 dan 3 November 2026 mencatat PMI manufaktur naik ke 54, inflasi Oktober 3,23 persen masih dalam sasaran, dan arus modal asing masuk sekitar Rp126 triliun yang didominasi SBN dan SRBI, sementara pasar saham mencatat arus keluar. Analisis kebijakan tentang cara mengubah sinyal ekspansi manufaktur menjadi investasi langsung yang tahan guncangan harga minyak.
5 November 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KritikBPS mencatat ekonomi triwulan III 2026 tumbuh 5,47 persen, jauh di atas konsensus ekonom sekitar 5,20 persen, dengan konsumsi pemerintah tumbuh 8,95 persen. Analisis kritik tentang mengapa selisih besar dengan proyeksi menuntut penjelasan sumber data yang lebih terbuka, dan mengapa ketergantungan pada belanja pemerintah perlu diwaspadai.
6 November 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KebijakanPemerintah menurunkan bunga pembiayaan PNM Mekaar bagi perempuan prasejahtera menjadi 8 persen flat per tahun mulai pekan kedua November 2026 dengan subsidi sekitar Rp2,6 triliun hingga akhir Desember. Analisis kebijakan tentang cara memastikan subsidi menjangkau nasabah yang tepat dan hasilnya dapat diukur publik.
9 November 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KritikMenko Perekonomian mengumumkan pada 6 November 2026 bahwa batas penukaran devisa hasil ekspor SDA ke rupiah akan dinaikkan dari 50 persen menjadi hingga 100 persen setelah konversi turun 37,4 persen. Analisis kritik tentang perubahan aturan yang cepat, data evaluasi yang belum dirilis resmi, dan ketidakjelasan instrumen hukum.
9 November 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KebijakanKomite Kebijakan KUR menetapkan kredit program 2027 sebesar Rp394 triliun, dengan KUR naik menjadi Rp325 triliun, sementara Bank Indonesia melonggarkan likuiditas untuk UMKM dan perumahan. Analisis kebijakan tentang cara mengukur keberhasilan kredit program dari debitur baru, naik kelas, dan kualitas kredit, bukan hanya besaran plafon.
12 November 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KritikMenteri Keuangan menyebut patokan subsidi dan kompensasi energi 2026 dinaikkan dari Rp338 triliun menjadi Rp500 triliun melalui laporan semester, sementara perhitungan lengkap baru disampaikan akhir tahun. Analisis kritik tentang transparansi rincian, basis angka, dan dampaknya pada ruang fiskal.
13 November 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KebijakanBantuan Subsidi Upah kuartal IV 2026 untuk 13,3 juta pekerja sudah punya payung Permenaker 16/2026, tetapi hingga 14 November dana belum disalurkan karena data masih difinalisasi. Analisis kebijakan tentang tenggat data, satu kanal penyaluran, dan pelaporan publik sebelum akhir Desember.
16 November 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KritikDefisit APBN hingga Oktober 2026 tercatat Rp379,3 triliun atau 1,47 persen PDB dengan keseimbangan primer surplus, sementara realisasi pembiayaan sudah Rp595,2 triliun dan proyeksi defisit akhir tahun 2,85 persen PDB. Kritik kebijakan tentang jarak realisasi dan proyeksi, pembiayaan yang mendahului, dan risiko belanja menumpuk di akhir tahun.
16 November 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KebijakanPemerintah dijadwalkan meneken IEU-CEPA pada 21 November 2026 di Brussels; 90,4 persen pos tarif ekspor Indonesia akan langsung menikmati bea masuk nol persen setelah perjanjian berlaku penuh. Analisis kebijakan tentang ratifikasi, kesiapan sertifikasi UMKM, dan ukuran pemanfaatan perjanjian.
19 November 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KritikPemerintah menyebut APBN hingga Oktober 2026 on track, tetapi belanja negara Rp945,2 triliun masih harus direalisasikan dalam November dan Desember, sementara media mengutip dua versi pagu transfer ke daerah. Analisis kritik atas pola belanja menumpuk di akhir tahun dan keterbacaan data fiskal.
20 November 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KebijakanBank Indonesia menaikkan BI-Rate menjadi 6,00 persen pada 18 November 2026 sambil menyiapkan insentif likuiditas makroprudensial jalur pembiayaan yang berlaku 1 Desember 2026. Analisis kebijakan tentang cara memastikan insentif itu benar-benar sampai ke kredit UMKM dan penciptaan lapangan kerja.
23 November 2026 · 10 menit ekonomiAnalisis KritikKenaikan BI-Rate menjadi 6,00 persen pada 18 November 2026 adalah yang ketiga tahun ini, tetapi rupiah tetap melemah ke Rp18.245 per dolar AS dan arus modal keluar dari pasar saham berlanjut. Analisis kritik atas ketergantungan stabilisasi rupiah pada suku bunga dan insentif, serta beban yang berpindah ke rumah tangga dan UMKM.
23 November 2026 · 10 menit