Sektor kebijakan

◈ Ekonomi

Membaca arah pertumbuhan, produktivitas, dan pemerataan Indonesia melalui analisis ekonomi yang jernih. Fokus kami adalah kebijakan fiskal, daya saing, dan kualitas pekerjaan.

Fokus pembacaan

Topik utama

01

Pertumbuhan inklusif

Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.

02

UMKM dan industri

Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.

03

Fiskal dan APBN

Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.

04

Produktivitas

Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.

Analisis Ekonomi

ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: Stabilitas Rupiah dan Ketahanan Eksternal

Menyusun strategi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan ketahanan eksternal melalui kredibilitas kebijakan moneter, pendalaman pasar keuangan, dan penguatan daya saing ekspor di tengah tekanan global 2026.

17 Agustus 2026 · 11 menit
ekonomiAnalisis Kritik

Kritik Ekonomi 2026: Klaim Tumbuh Kuat versus Defisit Perdagangan dan Tekanan Eksternal

Kritik terukur atas pernyataan resmi bahwa ekonomi tumbuh kuat dengan semester I-2026 terbaik dalam lima tahun: defisit neraca perdagangan Juni, rupiah di atas Rp17.800, PHK manufaktur 126.000 tenaga kerja, kelas menengah melemah, dan pemangkasan proyeksi lembaga dunia menuntut pembacaan data yang jujur.

4 September 2026 · 13 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: Hilirisasi Tahap Dua, dari Smelter ke Baterai

Analisis kebijakan Presiden atas keputusan mengerem investasi smelter nikel hulu dan mengalihkan fokus ke industri baterai serta energi hijau, di tengah pertumbuhan 5,29 persen, tekanan nilai tukar, dan gelombang PHK manufaktur.

10 September 2026 · 11 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

BI-Rate 5,75 Persen: Menjaga Stabilitas Tanpa Mencekik Sektor Riil

Kenaikan BI-Rate menjadi 5,75 persen menstabilkan rupiah dan menjaga inflasi dalam sasaran, tetapi transmisinya ke kredit sektor riil berisiko memperdalam gelombang pemutusan hubungan kerja di manufaktur. Analisis kebijakan dan delapan langkah teknis lintas lembaga.

14 September 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kritik

Belanja Prioritas Rp1.377,9 Triliun: Ketika Angka Defisit Belum Satu Suara

Pemerintah menetapkan belanja prioritas APBN 2026 sebesar Rp1.377,9 triliun untuk kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. Kritik konstruktif atas kualitas pelaporan realisasi ketika dua dokumen resmi mencatat defisit semester pertama dengan angka yang jauh berbeda.

14 September 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: Neraca Dagang dan Ketergantungan yang Belum Bergeser

Surplus nonmigas menutupi defisit migas, sementara struktur ekspor masih bertumpu pada komoditas primer yang harganya ditentukan pasar dunia. Analisis kebijakan mengenai penguatan neraca dagang, substitusi impor energi, dan langkah teknis lintas lembaga.

17 September 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: Diversifikasi Ekspor dan Ketahanan Neraca Dagang

Neraca perdagangan bulanan mulai defisit meski surplus nonmigas besar; tulisan ini menempatkan keluasan basis ekspor, yaitu jumlah produk dan jumlah pasar tujuan, sebagai ukuran ketahanan yang harus diperbarui berkala dan dipublikasikan.

28 September 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: Pertumbuhan Naik, Penyerapan Kerja Belum Ikut

Pertumbuhan ekonomi berada di jalur cepat, tetapi penyerapan tenaga kerja belum ikut naik. Artikel ini membedah jarak antara angka PDB dan pasar kerja serta mengusulkan instrumen ukur dan kebijakan penyerapan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

1 Oktober 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: Danantara dan Standar Akuntabilitas Investasi Negara

Danantara kini mengelola aset lebih dari US$1 triliun dan menopang hampir sepertiga investasi nasional, sementara pengawasannya dibagi ke banyak lembaga. Analisis kebijakan tentang satu standar pelaporan publik yang membuat investasi negara dapat diukur.

5 Oktober 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: RAPBN 2027, Target Enam Persen dan Kredibilitas Fiskal

RAPBN 2027 menargetkan pertumbuhan 6,0 persen dengan defisit turun ke 2,40 persen PDB, sementara inflasi September 2026 naik ke 3,28 persen didorong pangan. Artikel ini merumuskan cara membuat target ambisius itu kredibel: skenario risiko terbuka, rekonsiliasi angka defisit, dan belanja prioritas yang terukur.

8 Oktober 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kritik

Kritik Ekonomi 2026: Kredibilitas Fiskal Masih Bergantung pada Figur, Belum pada Aturan

Menteri Keuangan berganti untuk ketiga kalinya dalam kurang dari dua tahun, dengan janji APBN yang kredibel dan defisit di bawah tiga persen. Kritik ini menilai kredibilitas tidak boleh bergantung pada pergantian figur, melainkan pada aturan fiskal, asumsi realistis, dan transparansi risiko yang mengikat.

9 Oktober 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: Realisasi APBN September dan Disiplin Belanja Akhir Tahun

Hingga akhir September 2026 defisit APBN Rp319 triliun atau 1,24 persen PDB, belanja baru sekitar 69 persen pagu, dan pemerintah menyiapkan percepatan belanja November-Desember. Artikel ini merumuskan cara agar percepatan akhir tahun tetap berkualitas, transfer ke daerah tidak tertinggal, dan angka fiskal mudah direkonsiliasi publik.

12 Oktober 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kritik

Kritik Ekonomi 2026: Inflasi Pangan El Nino, Respons Masih Terpusat pada Beras

Inflasi September 2026 naik ke 3,28 persen dengan andil terbesar dari cabai, daging ayam, dan beras, sementara respons pemerintah bertumpu pada tambahan penyaluran beras SPHP. Kritik atas respons yang belum menyasar komoditas hortikultura dan protein serta belum disertai peringatan dini yang terbuka.

12 Oktober 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: Kemenko Hilirisasi, dari Koordinasi Satu Pintu ke Hilir Penuh

Sejak 1 Oktober 2026 hilirisasi dan transisi energi dikoordinasikan satu pintu. Nilai ekspor nikel sudah melonjak, tetapi sebagian besar produk smelter masih setengah jadi. Artikel ini mengusulkan ukuran kedalaman hilir, tata kerja koordinasi lintas kementerian, dan syarat kajian moratorium agar koordinasi baru berujung pada nilai tambah di dalam negeri.

15 Oktober 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Stimulus Kuartal IV 2026: Dari Pengumuman ke Penyaluran yang Terukur

Pemerintah menyiapkan paket stimulus kuartal IV-2026 dan persiapan 2027 dengan alokasi sementara sekitar Rp31 triliun: bantuan beras, bantuan subsidi upah, pembukaan rekening bagi desil 1-4, serta insentif pajak dan perumahan 2027. Artikel ini mengusulkan jadwal penyaluran, pemadanan data sasaran, dan laporan realisasi berkala agar stimulus sampai sebelum tutup tahun.

19 Oktober 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kritik

Kritik Ekonomi 2026: Wajib Halal Diundur ke 2028, Sinyal Kebijakan Berubah dalam Sepekan

Pemerintah memperpanjang penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi usaha mikro dan kecil serta sejumlah kategori produk hingga 17 Oktober 2028, hanya beberapa hari setelah BPJPH menegaskan tidak ada penundaan. Perpanjangan dapat dipahami, tetapi kepastian datang terlambat. Artikel ini mengusulkan peta kesiapan terbuka dan tonggak antara menuju 2028.

19 Oktober 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kritik

Kritik Ekonomi 2026: Sisa Target Pajak Rp750 Triliun dalam Tiga Bulan, Target 2027 Tetap Dinaikkan

Penerimaan pajak hingga September 2026 baru 68,2 persen dari target dan pemerintah harus mengumpulkan Rp750,1 triliun dalam tiga bulan, sebagian pertumbuhan ditopang faktor sementara seperti harga minyak dan pengetatan restitusi. Analisis kritik tentang realisme target, transparansi proyeksi, dan risiko pelebaran defisit atau pemangkasan belanja.

23 Oktober 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: Rupiah Menembus 18 Ribu, Saatnya Bauran Kebijakan Moneter dan Fiskal Bergerak Serempak

Bank Indonesia menahan BI-Rate 5,75 persen, menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 5,00 persen, dan menurunkan Giro Wajib Minimum bertahap setelah rupiah sempat menembus 18.000 per dolar AS. Analisis kebijakan tentang cara menyelaraskan stabilisasi nilai tukar dengan dorongan pertumbuhan, dari komunikasi kebijakan hingga koordinasi fiskal.

26 Oktober 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kritik

Kritik Ekonomi 2026: Pajak Marketplace, Tiga Jadwal dalam Dua Bulan

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace semula dijadwalkan 1 Agustus 2026, ditunda ke 1 November, sempat disebut mungkin baru 2027, lalu diumumkan mulai 1 Oktober 2026. Analisis kritik terhadap sinyal kebijakan pajak digital yang berubah-ubah dan usulan jadwal yang terkunci, transparan, dan mudah dipatuhi pedagang.

26 Oktober 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: Inflasi Akhir Tahun dan Subsidi yang Tepat Sasaran

Inflasi September 2026 naik ke 3,28 persen, didorong pangan bergejolak, dan Mendagri mengusulkan subsidi listrik, BBM, serta angkutan udara menjelang Nataru. Analisis kebijakan tentang cara meredam inflasi akhir tahun tanpa membuka subsidi yang lebar dan sulit ditarik kembali.

29 Oktober 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kritik

Kritik Ekonomi 2026: Cicilan Kopdes Tertahan di Verifikasi Fisik

Cicilan pertama kredit pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih jatuh tempo 25 September 2026, dananya sudah ditempatkan di bank Himbara, tetapi pencairan menunggu verifikasi bangunan yang tertinggal. Analisis kritik tentang skema pembiayaan Rp240 triliun yang risikonya akhirnya kembali ke APBN dan dana transfer daerah.

30 Oktober 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: Stimulus Tiket Pesawat Nataru Butuh Satu Angka dan Ukuran Dampak

Pemerintah menanggung PPN tiket pesawat kelas ekonomi domestik dan memberi diskon jasa bandara untuk penerbangan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, dengan anggaran PPN DTP Rp722 miliar untuk sekitar 3,7 juta penumpang. Analisis kebijakan tentang cara menyatukan angka diskon yang berbeda-beda, memastikan potongan sampai ke harga tiket, dan mengukur dampaknya bagi ekonomi daerah.

2 November 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kritik

Kritik Ekonomi 2026: UMP 2027 Dibahas Tanpa Forum Tripartit dan Jadwal yang Pasti

Pemerintah menyatakan upah minimum 2027 tetap memakai formula PP 49 Tahun 2025 dan menargetkan evaluasi awal rampung akhir November 2026, tetapi serikat pekerja menyebut Dewan Pengupahan Nasional dan LKS Tripartit Nasional belum memiliki pengurus. Analisis kritik terhadap proses penetapan upah yang kehilangan forum dialog dan kepastian jadwal, beserta usulan perbaikan.

2 November 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: PMI 54 dan Tugas Mengubah Arus Modal Portofolio Menjadi Investasi Langsung

Rapat terbatas 2 dan 3 November 2026 mencatat PMI manufaktur naik ke 54, inflasi Oktober 3,23 persen masih dalam sasaran, dan arus modal asing masuk sekitar Rp126 triliun yang didominasi SBN dan SRBI, sementara pasar saham mencatat arus keluar. Analisis kebijakan tentang cara mengubah sinyal ekspansi manufaktur menjadi investasi langsung yang tahan guncangan harga minyak.

5 November 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: Kredit Program Rp394 Triliun untuk 2027 Butuh Ukuran Kualitas, Bukan Hanya Plafon

Komite Kebijakan KUR menetapkan kredit program 2027 sebesar Rp394 triliun, dengan KUR naik menjadi Rp325 triliun, sementara Bank Indonesia melonggarkan likuiditas untuk UMKM dan perumahan. Analisis kebijakan tentang cara mengukur keberhasilan kredit program dari debitur baru, naik kelas, dan kualitas kredit, bukan hanya besaran plafon.

12 November 2026 · 10 menit
ekonomiAnalisis Kebijakan

Ekonomi 2026: BSU Rp900 Ribu, dari Data Awal ke Penyaluran Tepat Waktu

Bantuan Subsidi Upah kuartal IV 2026 untuk 13,3 juta pekerja sudah punya payung Permenaker 16/2026, tetapi hingga 14 November dana belum disalurkan karena data masih difinalisasi. Analisis kebijakan tentang tenggat data, satu kanal penyaluran, dan pelaporan publik sebelum akhir Desember.

16 November 2026 · 10 menit