Pendahuluan

Pada 6 Agustus 2026, lebih dari 150 periset Badan Riset dan Inovasi Nasional datang ke halaman Istana Merdeka dan memamerkan lebih dari 150 produk inovasi dari dua belas klaster — energi, pangan, kesehatan, kedirgantaraan, maritim, lingkungan, material maju, digital dan kecerdasan buatan, transportasi, pertahanan, sosial-humaniora, hingga produk konsumsi murah [1]. Beberapa pekan sebelumnya, tepatnya pada 28 Juni 2026, saya menambah anggaran riset nasional sebesar Rp4 triliun dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center [1]. Bagi sebagian orang, dua momen itu adalah puncak penghargaan negara kepada sains: etalase di halaman istana dan dompet negara yang dibuka lebar.

Saya membaca dua momen itu dengan mata yang berbeda. Pameran itu membuktikan karya anak bangsa: periset kami mampu menghasilkan produk yang layak dipajang di hadapan kepala negara, dan itu patut dihargai. Tetapi saya memimpin sebuah negara, bukan sebuah galeri. Kegagalan strategi riset tidak pernah tampak di ruang pamer; ia tampak di ruang pabrik yang memilih mesin impor, di ruang rapat pengadaan yang menyingkirkan produk dalam negeri, dan di laporan tahunan yang menghitung publikasi alih-alih pemakaian. Hilirisasi diukur dari adopsi, bukan dari etalase — dan sampai hari ini saya belum melihat angka adopsi yang bisa saya pegang.

Artikel ini adalah kritik atas kontras itu. Saya akan membedah kesenjangan antara semaraknya pameran dan lambatnya hilirisasi, lalu menawarkan agenda perbaikan yang terukur per lembaga — lengkap dengan tenggat, dampak, dan tingkat kelayakan pelaksanaannya. Kritik ini bukan untuk merendahkan kerja periset; justru karena karya mereka sudah terbukti, negara wajib memastikan karya itu dibeli, dipakai, dan direplikasi oleh industri.

Permasalahan

Rangkaian momen riset 2026 harus diuji terhadap fakta-fakta yang tersedia hari ini, dan hasil pengujian itu menunjukkan enam persoalan yang menurut saya belum dijawab secara memadai.

Pertama, hasil riset banyak, tetapi adopsi tidak terukur. Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju periode 2022–2025 melibatkan 200 perguruan tinggi, 90 institusi riset, dan 40 pelaku startup serta industri, menghasilkan lebih dari 2.600 publikasi ilmiah, 1.210 kekayaan intelektual, dan 872 produk riset [2]. Angka-angka itu megah di atas kertas, tetapi ketika saya bertanya berapa dari 872 produk itu yang benar-benar dipakai industri, tidak ada angka publik yang bisa menjawab [2]. Negara yang tidak mengukur adopsi akan terus merayakan output — publikasi, paten, prototipe — sementara dampak yang sesungguhnya ditunggu rakyat tidak pernah dihitung.

Kedua, anggaran 2026 naik tetapi belum multi-tahun. BRIN menyiapkan dana Rp1,9 triliun untuk 2026, terdiri atas Rp1,2 triliun untuk riset dan inovasi strategis, Rp494 miliar untuk RIIM kompetisi lanjutan, dan Rp300 miliar untuk RIIM intake baru [2]. Kepala BRIN bahkan menginstruksikan agar dana RIIM dinaikkan empat hingga lima kali lipat pada 2026 [3]. Saya menyambut kenaikan itu, tetapi skema tahunan yang terpotong-potong memaksa riset berpikir pendek: peneliti menghabiskan energi untuk mengamankan anggaran tahun berikutnya, bukan untuk menuntaskan siklus hilirisasi yang secara alamiah memakan waktu lebih dari satu tahun anggaran.

Ketiga, program baru menambah portofolio, bukan jalur hilirisasi. Kolaborasi BRIN dan LPDP melahirkan program PRIMA dengan pendanaan awal Rp100 miliar untuk 17 tema dan 177 riset yang melayani kebutuhan kementerian dan lembaga [4]. Program ini saya nilai penting, tetapi ia memperkuat riset untuk kebijakan — bukan menggantikan jalur adopsi industri yang justru paling rapuh. Menambah program tanpa memperbaiki jalur hilirisasi sama saja dengan menambah bibit tanpa memperbaiki saluran irigasinya.

Keempat, talenta masih langka. Rasio peneliti Indonesia sekitar 300 per satu juta penduduk, dibandingkan Korea Selatan yang sekitar 4.000 [6]; sementara itu, formasi periset dalam CPNS 2026 baru diajukan [6]. Dengan modal manusia yang setipis ini, setiap periset yang berhenti, pindah karier, atau hijrah keluar negeri adalah kehilangan yang sulit digantikan — dan negara belum membangun jalur karier yang membuat mereka bertahan menekuni risetnya.

Kelima, dana besar sudah mengalir, tetapi dampaknya belum sepenuhnya terukur. LPDP telah mendanai 4.830 riset senilai Rp4,69 triliun sejak 2013 [5]. Peringkat Indonesia dalam Global Innovation Index memang naik dari 85 pada 2020 ke 55 pada 2025, tetapi kita masih berada di urutan keenam ASEAN [5] [7]. Naiknya peringkat patut diapresiasi, namun peringkat yang membaik sambil tertinggal dari tetangga regional adalah pengingat bahwa kompetisi inovasi diukur secara relatif, bukan absolut.

Keenam, peta jalan riset strategis nasional belum mengunci target hilirisasi. Peta jalan dan agenda riset strategis nasional edisi 2026 baru dibuka untuk konsultasi publik pada awal Agustus 2026 [8]. Momentum ini adalah kesempatan terbaik untuk mengunci indikator hilirisasi ke dalam dokumen perencanaan — tetapi tanpa target serapan industri yang eksplisit dan mengikat, peta jalan itu berisiko menjadi dokumen lain yang rapi di rak: diambil saat seminar, dilupakan saat menyusun anggaran.

Enam fakta di atas menghasilkan kesimpulan yang tidak bisa dielakkan: kita pandai menghasilkan, tetapi belum terbukti pandai menjual dan memakai. Pameran di halaman istana [1] dan tambahan Rp4 triliun [1] adalah modal — dan modal yang tidak diarahkan ke adopsi hanya akan menghasilkan lebih banyak produk yang dipajang, bukan produk yang dipakai.

Solusi Teknis

Jika saya Presiden Indonesia, jawaban atas persoalan ini bukan menggelar lebih banyak pameran, melainkan membangun mesin adopsi. Lima kebijakan berikut saya susun per lembaga penanggung jawab, masing-masing dengan tenggat, dampak, dan tingkat kelayakan pelaksanaannya.

BRIN bersama kementerian teknis dan BUMN: terbitkan daftar produk unggulan siap adopsi dan pasangkan setiap produk dengan pembeli pertama. Dalam tenggat sembilan puluh hari, BRIN memimpin penyusunan daftar produk unggulan yang dikurasi dari 872 produk RIIM [2] dan lebih dari 150 produk pameran istana [1], lalu memasangkan setiap produk dengan calon pengguna industri atau BUMN yang berkomitmen menjadi pembeli pertama — seratus produk pertama adalah target saya. Dampaknya: produk riset berhenti mencari pembeli sendirian; negara mengambil peran perantara yang mengantarkan produk bertemu pemakainya. Feasibility tinggi, karena data seluruh produk sudah ada di tangan BRIN dan yang dibutuhkan adalah koordinasi antarlembaga, bukan regulasi baru.

Kementerian Keuangan dan Bappenas: ubah skema pendanaan RIIM menjadi multi-tahun dengan komponen dana padanan industri. Dalam tenggat satu tahun anggaran, skema RIIM [2] saya ubah dari siklus tahunan menjadi pendanaan dua hingga tiga tahun, sejalan dengan arahan peningkatan dana RIIM hingga empat hingga lima kali lipat [3], dengan komponen dana padanan dari industri mitra sebagai syarat keikutsertaan. Dampaknya: peneliti memperoleh kepastian horizon kerja, dan industri yang menyetor dana padanan punya alasan ekonomis langsung untuk mengadopsi hasil riset yang ia danai. Feasibility menengah, karena menyangkut restrukturisasi pos anggaran, tetapi arah kebijakannya sudah dibuka oleh instruksi peningkatan dana itu sendiri [3].

Kemdiktisaintek: kunci indikator adopsi industri ke dalam peta jalan riset strategis nasional edisi 2026. Dalam tenggat tiga puluh hari setelah konsultasi publik ditutup [8], peta jalan edisi 2026 saya wajibi memuat target serapan industri yang ditulis eksplisit per klaster dan dievaluasi per kuartal. Dampaknya: hilirisasi berhenti menjadi paragraf penutup dokumen dan menjadi indikator kinerja yang dilaporkan publik. Feasibility tinggi, karena konsultasi publik sedang berjalan [8] dan menambahkan indikator pada tahap ini adalah perubahan yang murah namun mengubah cara seluruh sistem riset diukur.

BRIN bersama Badan Kepegawaian Negara: percepat formasi periset CPNS 2026 dan kunci jalur kariernya. Dalam tenggat enam bulan, formasi periset CPNS 2026 [6] saya perintahkan untuk dieksekusi dengan prioritas bidang pemuliaan tanaman, nanoteknologi, genomik, antariksa, sains material, dan teknologi keberlanjutan, disertai skema jalur karier yang membuat periset bertahan menekuni risetnya. Dampaknya: rasio peneliti yang timpang dibanding Korea Selatan [6] mulai diperbaiki dari hulu, dan generasi muda melihat riset sebagai karier yang layak diperjuangkan. Feasibility menengah, karena menyangkut siklus rekrutmen dan anggaran pegawai, tetapi formasi sudah diajukan [6] — yang dibutuhkan adalah kecepatan eksekusi, bukan kebijakan baru.

BRIN dan LPDP: tetapkan evaluasi dampak tahunan untuk PRIMA dan program hilirisasi. Dalam tenggat satu tahun sejak 177 riset PRIMA berjalan [4], kedua lembaga menerbitkan laporan evaluasi dampak tahunan yang mencantumkan berapa rekomendasi riset yang benar-benar diadopsi kementerian dan lembaga pengguna. Dampaknya: dana publik sebesar Rp100 miliar [4] — dan alokasi yang akan menyusul — diuji bukan dari jumlah riset yang didanai, melainkan dari rekomendasi yang diambil keputusan. Feasibility tinggi, karena evaluasi dampak sepenuhnya berada dalam kendali dua lembaga pendanainya sendiri.

Risiko & Mitigasi

Strategi ini hanya kredibel jika risikonya diakui sejak awal dan setiap risiko memiliki mitigasi yang jelas.

Risiko pertama, produk pameran tidak sampai ke pasar karena jurang antara prototipe dan produksi. Banyak produk riset berhenti di skala laboratorium; memaksakan semuanya langsung ke industri berisiko mengecewakan kedua pihak. Mitigasinya: daftar unggulan yang dikurasi dari produk RIIM [2] dan produk pameran [1] saya saring berdasarkan kesiapan teknologi — produk yang belum siap dialihkan ke jalur pematangan berikutnya, dan pembeli pertama hanya dikenakan pada produk yang benar-benar siap diproduksi.

Risiko kedua, serapan anggaran rendah. Peningkatan dana RIIM [2] [3] dan tambahan Rp4 triliun [1] tidak otomatis menaikkan output; birokrasi yang lambat dapat membuat dana besar mengendap tanpa produk yang teradopsi. Mitigasinya: evaluasi serapan per kuartal saya kunci dalam peta jalan [8] dan dalam daftar produk unggulan [2] — dana yang tidak terserap untuk adopsi dipindahkan ke produk dan lembaga yang terbukti bergerak, sehingga lambannya satu pintu tidak membelokkan seluruh agenda.

Risiko ketiga, industri enggan co-funding di tengah ketidakpastian ekonomi. Skema dana padanan bisa kering karena perusahaan menahan belanja dan memilih menunggu bukti. Mitigasinya: BUMN saya tempatkan sebagai pembeli pertama sekaligus penopang co-funding awal atas produk pameran [1] dan produk RIIM [2], sehingga skema tetap berjalan ketika swasta menunggu — dan keberhasilan pembeli pertama menjadi bukti yang menurunkan risiko bagi pelaku swasta untuk masuk berikutnya.

Risiko keempat, peta jalan berganti prioritas saat rezim berganti. Dokumen perencanaan yang tidak mengikat mudah digantikan begitu pengelolanya berganti. Mitigasinya: indikator adopsi industri [8] saya tulis eksplisit dan evaluasinya dijadwalkan per kuartal, sehingga setiap perubahan prioritas meninggalkan jejak angka publik — dokumen boleh berganti, tetapi capaian serapan yang sudah terbit tidak bisa dihapus dari catatan negara.

Aksi 90 Hari

Jika saya Presiden Indonesia, sembilan puluh hari pertama saya akan digunakan untuk mengubah etalase menjadi pasar:

  1. Dalam satu bulan: BRIN menerbitkan draf daftar produk unggulan siap adopsi hasil kurasi atas 872 produk RIIM [2] dan pameran istana [1], untuk dikonsultasikan dengan kementerian teknis dan BUMN.
  2. Dalam satu bulan: Kemdiktisaintek memasukkan draf indikator adopsi industri ke dalam peta jalan edisi 2026 [8] sebelum konsultasi publik ditutup.
  3. Dalam tiga bulan: BRIN bersama kementerian teknis dan BUMN menetapkan seratus produk pertama beserta pembeli pertamanya, dengan tenggat sembilan puluh hari sejak draf diterbitkan.
  4. Dalam tiga bulan: Kementerian Keuangan dan Bappenas memasukkan rancangan skema RIIM multi-tahun dua hingga tiga tahun dengan komponen dana padanan industri [2] [3] ke dalam dokumen prioritas anggaran.
  5. Dalam sembilan puluh hari: BRIN dan LPDP menetapkan kerangka evaluasi dampak tahunan PRIMA [4], dan BRIN bersama Badan Kepegawaian Negara memulai eksekusi formasi periset CPNS 2026 [6].

Kelima aksi ini saling mengunci: daftar produk menyediakan barang yang bisa dibeli, peta jalan menyediakan ukuran yang mengikat, skema multi-tahun menyediakan horizon pendanaan, evaluasi dampak menyediakan akuntabilitas, dan formasi periset menyediakan manusia yang mengerjakannya. Pameran akan tetap kita butuhkan — tetapi keberhasilan riset nasional diukur dari seberapa banyak produk yang dipakai industri, bukan dari seberapa indah produk itu dipajang di halaman istana.

Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.

Sumber & Referensi