Digitalisasi AI 2026: Standar Risiko Sektoral dan Pelaporan Insiden agar Perpres Etika AI Bekerja

Pendahuluan

Pada 21 Oktober 2026 [2], Ketua Tim Regulasi Peta Jalan, Etika, Tata Kelola, dan Pengawasan AI Kemkomdigi memaparkan arah Rancangan Perpres Etika Kecerdasan Artifisial dalam forum Peruri Digital Summit dengan pendekatan berbasis risiko. Paparan tersebut menegaskan bahwa Indonesia memilih jalan tengah, yaitu tidak melarang inovasi secara umum, tetapi membedakan perlakuan berdasarkan tingkat risiko, serta menyerahkan penetapan standar risiko kepada setiap kementerian dan lembaga sesuai sektornya masing-masing [2]. Penjelasan ini penting karena menjadi jangkar publik pertama yang cukup rinci mengenai cara kerja regulasi AI ke depan, setelah sebelumnya diskusi lebih banyak berkutat pada prinsip umum.

Kemudian pada 30 Oktober 2026 [4], Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru Komdigi menyatakan bahwa Peta Jalan AI Nasional 2026-2029 [4] dan Perpres Etika AI masih dalam proses penandatanganan. Pernyataan tersebut memberikan kepastian status bahwa kedua payung kebijakan belum berlaku penuh, sehingga ruang yang tersedia saat ini justru harus dipakai untuk menyiapkan instrumen pelaksana, bukan sekadar menunggu naskah ditandatangani [4]. Ketegasan mengenai status ini membantu menghindari kesalahpahaman seolah aturan sudah berjalan, padahal standar turunan dan mekanisme pengawasan masih perlu dibangun.

Arahan yang lebih awal pada 6 Oktober 2026 [1] menegaskan bahwa Peta Jalan Nasional Kecerdasan Artifisial menjadi panduan bersama, dan setiap kementerian serta lembaga akan menurunkannya menjadi panduan sektoral, dengan contoh sektor kesehatan, pendidikan, dan layanan keuangan [1]. Rancangan Perpres Peta Jalan pada saat itu masih dibahas antarkementerian dan diproses di Sekretariat Negara untuk harmonisasi dengan Kementerian Hukum, dengan prinsip kecerdasan artifisial yang bertanggung jawab meliputi transparansi, akuntabilitas, dan keamanan [1]. Arahan ini menunjukkan bahwa sejak awal pemerintah menyadari satu aturan umum tidak cukup, sehingga sektor yang bersentuhan langsung dengan keselamatan dan hak warga memerlukan standar yang lebih rinci.

Jika saya Presiden, saya akan menilai pilihan pendekatan berbasis risiko ini tepat dan ramah inovasi. Pendekatan tersebut menghindari izin tambahan yang memberatkan, memberi ruang bagi riset dan prototipe, serta memusatkan pengawasan pada penggunaan yang benar-benar berisiko tinggi [4]. Namun efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh hal-hal yang hingga kini belum terlihat, yaitu standar risiko tiap sektor, daftar sistem berisiko tinggi yang dipakai instansi, jalur pengaduan warga yang memiliki tenggat tindak lanjut, serta koordinasi gugus tugas yang mampu menyatukan banyak pemangku kepentingan [2][3]. Tanpa keempat hal tersebut, perpres berisiko menjadi dokumen prinsip yang sulit diuji di lapangan.

Tesis artikel ini adalah bahwa pemerintah perlu segera mengisi kekosongan pelaksana tersebut dengan cara yang terukur dan terbuka. Fokusnya bukan menambah larangan baru, melainkan memastikan standar sektoral ditetapkan dengan format seragam, penilaian mandiri benar-benar dipakai dalam pengadaan pemerintah, dan setiap laporan warga maupun insiden memiliki waktu respons yang jelas serta dipublikasikan ringkasannya secara berkala [2][4]. Artikel ini juga tidak membahas kedaulatan data, label konten, maupun transparansi algoritma platform secara umum, melainkan khusus pada standar risiko sektoral dan pelaporan insiden sebagai penentu apakah Perpres Etika AI akan bekerja setelah ditandatangani.

Permasalahan

Pertama, standar risiko diserahkan kepada tiap kementerian dan lembaga tanpa tenggat dan format yang seragam [1][2]. Rancangan mengatur bahwa setiap kementerian dan lembaga menetapkan standar risiko di sektornya, termasuk persyaratan khusus untuk kategori risiko tinggi [2], dan arahan panduan sektoral menyebut contoh kesehatan, pendidikan, hingga layanan keuangan [1]. Namun tidak ada informasi terverifikasi mengenai kapan standar tersebut harus selesai, bagaimana strukturnya agar sebanding antar sektor, dan siapa yang menilai kecukupannya. Kondisi ini menimbulkan risiko bahwa sektor dengan kapasitas teknis kuat akan maju lebih dahulu, sementara sektor lain tertinggal, sehingga perlindungan warga menjadi tidak merata. Data mengenai isi standar risiko sektor mana pun hingga kini masih data belum terverifikasi, sehingga publik tidak dapat menilai apakah standar tersebut sudah memadai atau belum ada sama sekali.

Kedua, penilaian mandiri kematangan bersifat tidak wajib dan tidak disertai sanksi, sehingga kepatuhan sangat bergantung pada kesukarelaan [2][4]. Rancangan mendorong pengawasan melalui penilaian mandiri kematangan yang tidak wajib tetapi menjadi nilai tambah [2], dan penjelasan lanjutan menegaskan tidak ada izin tambahan baru karena cukup penilaian mandiri, dengan syarat tambahan dari instansi terkait untuk kecerdasan artifisial berisiko tinggi [4]. Skema ini memang ramah inovasi, tetapi lemah sebagai instrumen penegakan apabila tidak dikaitkan dengan konsekuensi administratif, misalnya dalam pengadaan, pendanaan, atau perpanjangan kerja sama. Tanpa kaitan tersebut, pelaku yang patuh justru menanggung biaya kepatuhan, sementara pelaku yang abai tidak merasakan perbedaan perlakuan.

Ketiga, kanal laporan warga dan pelaporan insiden disebut wajib ditindaklanjuti, tetapi belum ada standar waktu respons yang dapat dipegang publik [2][4]. Rancangan mengamanatkan kementerian, lembaga, dan pelaku sektor menyediakan mekanisme pelaporan insiden [2], dan warga yang dirugikan diberi hak untuk melapor kepada penyedia layanan atau kementerian terkait yang wajib menindaklanjuti laporan tersebut [4]. Namun berapa lama waktu respons pertama, kapan status laporan harus diperbarui, dan kapan ringkasan insiden dipublikasikan masih data belum terverifikasi. Ketiadaan standar waktu membuat hak melapor berpotensi menjadi formalitas, karena warga tidak memiliki patokan untuk menilai apakah laporannya ditangani secara wajar atau dibiarkan. Kepercayaan terhadap kanal aduan sangat ditentukan oleh kepastian tenggat, bukan sekadar ketersediaan formulir.

Keempat, masa penyesuaian dua tahun [4] dan pengecualian bagi tahap riset atau prototipe membuka celah bagi sistem yang sebenarnya sudah dipakai luas. Penjelasan resmi menyebutkan kecerdasan artifisial tahap riset atau prototipe tidak wajib melapor sampai dipakai komersial, dan terdapat masa penyesuaian dua tahun [4]. Ketentuan transisi tersebut wajar untuk memberi waktu adaptasi, tetapi batas antara prototipe dan pemakaian operasional sering kabur, terutama ketika uji coba diperluas ke banyak pengguna atau diintegrasikan ke layanan publik. Tanpa inventarisasi yang jelas mengenai sistem mana yang sudah dipakai instansi pemerintah, masa transisi dapat dipakai sebagai alasan untuk menunda pemenuhan standar. Daftar sistem kecerdasan artifisial yang sudah dipakai instansi pemerintah hingga kini masih data belum terverifikasi, sehingga tidak mungkin menilai seberapa besar celah tersebut.

Kelima, koordinasi lintas sektor bergantung pada gugus tugas yang belum terbentuk [3]. Rancangan Perpres Peta Jalan AI menyebut pembentukan Gugus Tugas Koordinasi Kecerdasan Artifisial Nasional yang melibatkan kementerian dan lembaga, pelaku usaha, akademisi, asosiasi, organisasi masyarakat sipil, dan media [3]. Gagasan pelibatan multipihak ini sejalan dengan pilar talenta, riset, serta infrastruktur dan data yang menjadi fondasi peta jalan [3]. Namun komposisi, kewenangan, jadwal kerja, dan anggaran gugus tugas tersebut masih data belum terverifikasi, sehingga belum ada simpul yang dapat memastikan standar sektoral saling terhubung, menghindari tumpang tindih, dan menyelesaikan sengketa kewenangan antar regulator sektor.

Keenam, perlu ada kejelasan istilah agar tidak terjadi salah tafsir di publik. Rancangan memakai tiga kategori, yaitu risiko rendah, risiko tinggi, dan risiko yang tidak dapat diterima, sementara Uni Eropa memakai empat kategori [2]. Contoh pelarangan seperti pengenalan wajah untuk memantau warga secara massal di ruang publik tanpa dasar hukum, serta contoh risiko tinggi seperti diagnosis penyakit dengan pengawasan khusus dan keputusan akhir tetap di tangan manusia, yang dijelaskan pada 30 Oktober 2026 [4], dipakai untuk menjelaskan kategori yang sama sebagaimana dimaksud dalam tiga kategori pada paparan 21 Oktober 2026 [2]. Dengan demikian perbedaan redaksi antara larangan dan risiko yang tidak dapat diterima, maupun antara pengawasan khusus dan persyaratan khusus risiko tinggi, sebaiknya dibaca sebagai penjelasan atas kategori yang sama, bukan sebagai perbedaan kebijakan [2][4]. Kejelasan ini penting agar kementerian sektor tidak menyusun standar dengan rujukan kategori yang berbeda-beda.

Solusi Teknis

Jika saya Presiden, saya akan meminta agar seluruh kekosongan pelaksana di atas diisi melalui instrumen yang sederhana, seragam, dan dapat diaudit publik. Lima langkah berikut saling berkaitan dan dirancang agar dapat berjalan tanpa menambah izin baru, sejalan dengan semangat penilaian mandiri yang sudah digariskan [4].

Templat nasional standar risiko sektoral yang seragam dan mudah diaudit. Lembaga penanggung jawab utama adalah Kemkomdigi bersama Sekretariat Negara, dengan dukungan Kementerian Hukum untuk harmonisasi. Tenggat penetapan templat adalah dalam enam bulan setelah perpres ditandatangani, dan setiap kementerian sektor wajib menurunkan standar sektoral maksimal dalam dua belas bulan dengan mengacu pada templat tersebut. Dampak yang diharapkan adalah standar antar sektor dapat dibandingkan, tidak ada sektor yang mengatur terlalu longgar atau terlalu ketat tanpa dasar, serta publik mudah memahami perbedaan perlakuan untuk risiko rendah, risiko tinggi, dan risiko yang tidak dapat diterima [2]. Kelayakan langkah ini tinggi karena tidak memerlukan pembentukan lembaga baru, cukup berupa peraturan pelaksana dan lampiran templat yang memuat definisi, contoh penggunaan, persyaratan data, kewajiban pengawasan manusia, serta format pelaporan. Sekretariat Negara berperan memastikan proses harmonisasi berjalan, sebagaimana pengalaman pembahasan rancangan yang diproses melalui Sekretariat Negara [1].

Registri publik sistem kecerdasan artifisial berisiko tinggi yang dipakai instansi pemerintah. Lembaga penanggung jawab adalah Kementerian PANRB bersama Kemkomdigi, dengan masukan dari kementerian sektor. Tenggat penyusunan registri awal adalah dalam tiga bulan, kemudian dimutakhirkan setiap semester. Dampaknya adalah publik dan pengawas dapat mengetahui sistem mana yang diawasi ketat, data pribadi spesifik apa yang diolah, serta di mana keputusan akhir manusia diterapkan, sehingga sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas [1]. Kelayakan langkah ini kuat karena pendataannya dapat dimulai dari pengadaan yang sudah berjalan, tanpa menunggu standar sektoral selesai sempurna. Daftar rinci sistem yang sudah dipakai saat ini memang masih data belum terverifikasi, sehingga registri justru menjadi cara untuk mengubah kekosongan data menjadi informasi terbuka yang bertahap dilengkapi [2][4].

Standar waktu tindak lanjut laporan warga dan publikasi laporan insiden tahunan. Lembaga penanggung jawab adalah Kemkomdigi bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan OJK untuk sektor keuangan, agar standar waktu relevan dengan karakteristik layanan masing-masing. Tenggat pemberlakuan standar waktu adalah dalam enam bulan, dengan kewajiban respons awal dalam hitungan hari kerja yang ditulis tegas dalam standar, serta pembaruan status setiap minggu hingga laporan ditutup. Dampaknya adalah hak warga untuk melapor kepada penyedia layanan atau kementerian terkait yang wajib ditindaklanjuti [4] menjadi benar-benar dapat ditagih, bukan sekadar hak di atas kertas. Kelayakan langkah ini tinggi karena tidak memerlukan sanksi pidana yang memang tidak diatur dalam rancangan [2], cukup berupa sanksi administratif, penundaan kerja sama, dan publikasi kinerja penanganan laporan. Setiap triwulan, ringkasan jumlah laporan dan waktu penyelesaian dipublikasikan tanpa membuka data pribadi pelapor.

Penilaian mandiri wajib untuk setiap pengadaan dan kerja sama kecerdasan artifisial oleh pemerintah. Lembaga penanggung jawab adalah Kementerian PANRB bersama Kemkomdigi dan didukung Gugus Tugas Koordinasi Kecerdasan Artifisial Nasional. Tenggat pemberlakuan adalah dalam enam bulan, dengan ketentuan bahwa setiap pengadaan baru wajib melampirkan hasil penilaian mandiri kematangan sebagai dokumen pengadaan [2][4]. Dampaknya adalah penilaian yang semula bersifat sukarela dan hanya menjadi nilai tambah [2] berubah menjadi syarat administratif yang nyata, sehingga kepatuhan tidak lagi bergantung pada niat baik semata. Kelayakan langkah ini sangat tinggi karena pemerintah bertindak sebagai pembeli pertama yang memberi teladan, tanpa menambah izin baru bagi swasta sebagaimana ditegaskan bahwa tidak ada izin tambahan baru [4]. Syarat tambahan dari instansi terkait untuk kecerdasan artifisial berisiko tinggi [4] dapat diintegrasikan sebagai lampiran penilaian, misalnya kewajiban pelibatan tenaga ahli dan dokumentasi keputusan manusia untuk diagnosis penyakit [4].

Jadwal kerja Gugus Tugas Koordinasi Kecerdasan Artifisial Nasional dan peta tahapan masa penyesuaian dua tahun. Lembaga penanggung jawab adalah Gugus Tugas Koordinasi Kecerdasan Artifisial Nasional di bawah koordinasi Kemkomdigi, dengan melibatkan kementerian dan lembaga, pelaku usaha, akademisi, asosiasi, organisasi masyarakat sipil, dan media [3]. Tenggat penetapan jadwal kerja adalah dalam tiga bulan setelah perpres ditandatangani, disertai peta tahapan yang membagi masa penyesuaian dua tahun [4] menjadi tonggak setiap semester. Dampaknya adalah masa transisi memiliki target yang jelas, seperti semester pertama untuk inventarisasi, semester berikutnya untuk penetapan standar sektoral, dan semester akhir untuk evaluasi kepatuhan. Kelayakan langkah ini didukung oleh rujukan pada pengalaman Malaysia yang memiliki National AI Office sebagai simpul koordinasi [3], serta pilar talenta, riset, dan infrastruktur data yang sudah menjadi fondasi peta jalan [3]. Anggaran dan rincian keanggotaan gugus tugas memang masih data belum terverifikasi, sehingga jadwal kerja terbuka justru menjadi cara untuk menguji kebutuhan sumber daya secara transparan.

Standar risiko khusus sektor kesehatan, pendidikan, dan layanan keuangan dengan prinsip keputusan akhir manusia. Lembaga penanggung jawab adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan OJK, dengan Kemkomdigi sebagai penjaga konsistensi lintas sektor. Tenggat penyusunan standar sektoral prioritas ini adalah dalam enam bulan, mengingat contoh yang sudah disebut meliputi kesehatan, pendidikan, dan layanan keuangan [1], serta contoh risiko tinggi berupa diagnosis penyakit yang mensyaratkan pengawasan khusus dan keputusan akhir di tangan manusia [4]. Dampaknya adalah sektor yang paling bersentuhan dengan keselamatan, hak anak didik, dan dana masyarakat memiliki aturan yang lebih operasional, termasuk syarat pengolahan data pribadi yang spesifik [2] dan kewajiban transparansi pengolahan serta penghapusan data pengguna [4]. Kelayakan langkah ini tinggi karena ketiga sektor tersebut sudah memiliki regulator dan mekanisme pengawasan layanan, sehingga standar kecerdasan artifisial dapat ditempelkan pada tata kelola yang ada. Target yang lebih luas seperti empat puluh lima ribu talenta per tahun, Digital Talent Center di tiap provinsi, literasi kecerdasan artifisial sebagai pelatihan dasar aparatur, serta porsi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial di sekolah [4] akan lebih mudah tercapai bila kebutuhan sektor dipetakan sejak awal melalui standar ini.

Risiko & Mitigasi

Risiko pertama adalah standar sektoral terlambat atau tidak seragam sehingga perlindungan warga timpang antar sektor. Kementerian dengan beban kerja besar dapat menunda penyusunan, sementara sektor lain mengatur dengan definisi berbeda mengenai apa yang termasuk data pribadi yang spesifik atau apa yang mengancam keamanan dan keselamatan [2]. Mitigasinya adalah mewajibkan templat nasional dari Kemkomdigi dan Sekretariat Negara dengan tenggat dalam enam bulan, serta mewajibkan publikasi draf standar untuk masukan publik sebelum ditetapkan. Dengan cara ini keterlambatan mudah terlihat dan perbedaan definisi dapat didamaikan pada tahap templat, bukan setelah standar terlanjur berlaku.

Risiko kedua adalah penilaian mandiri hanya menjadi dokumen formalitas karena tidak wajib dan tidak ada sanksi pidana [2]. Pelaku dapat mengisi sendiri tanpa verifikasi, sehingga nilai tambah yang dijanjikan tidak mencerminkan kematangan sebenarnya. Mitigasinya adalah mengaitkan penilaian mandiri dengan pengadaan pemerintah dan mempublikasikan ringkasan hasilnya dalam registri, serta mewajibkan syarat tambahan instansi terkait untuk risiko tinggi [4]. Publikasi ringkas membuat penilaian dapat diuji oleh akademisi, asosiasi, dan masyarakat sipil yang menjadi bagian gugus tugas [3], sehingga insentif untuk jujur meningkat tanpa perlu menambah izin baru.

Risiko ketiga adalah kanal laporan warga tidak dipercaya karena tanpa standar waktu dan tanpa laporan berkala. Hak melapor yang wajib ditindaklanjuti [4] dan amanat penyediaan mekanisme pelaporan insiden [2] akan kehilangan makna bila warga tidak tahu kapan akan dihubungi kembali. Mitigasinya adalah menetapkan standar waktu respons dan pembaruan status dalam standar sektoral, menunjuk unit pengelola aduan di setiap kementerian sektor dan OJK untuk layanan keuangan, serta menerbitkan laporan insiden tahunan yang memuat jumlah laporan, jenis risiko, dan waktu penyelesaian tanpa membuka identitas pelapor. Jumlah insiden yang sebenarnya terjadi saat ini masih data belum terverifikasi, sehingga laporan berkala justru menjadi fondasi data yang selama ini kosong.

Risiko keempat adalah celah masa penyesuaian dua tahun [4] dan pengecualian prototipe dimanfaatkan untuk memperluas pemakaian tanpa pengawasan. Sistem yang diklaim masih riset dapat diintegrasikan ke layanan publik atau layanan keuangan dan menyentuh banyak warga, sementara kewajiban melapor baru muncul setelah dipakai komersial [4]. Mitigasinya adalah mewajibkan inventarisasi dan pendaftaran sementara bagi setiap uji coba yang melibatkan data warga atau pengambilan keputusan yang berdampak pada layanan, dengan penandaan jelas bahwa statusnya transisi. Gugus Tugas Koordinasi Kecerdasan Artifisial Nasional [3] dapat menerbitkan peta tahapan setiap semester selama masa penyesuaian, sehingga tidak ada sistem yang bertahan dalam status abu-abu hingga akhir masa transisi.

Risiko kelima adalah koordinasi multipihak mandek karena gugus tugas belum memiliki jadwal dan keluaran yang jelas. Pelibatan kementerian dan lembaga, pelaku usaha, akademisi, asosiasi, masyarakat sipil, dan media [3] memang luas, tetapi tanpa agenda dan target, forum besar mudah menjadi seremoni. Mitigasinya adalah menetapkan jadwal kerja dalam tiga bulan, menunjuk sekretariat tetap, serta mewajibkan keluaran triwulanan berupa status standar sektoral, status registri, dan status penanganan laporan. Rujukan pada National AI Office di Malaysia [3] dapat dipakai sebagai pembanding fungsi simpul, bukan untuk ditiru mentah-mentah, melainkan untuk memastikan ada pihak yang bertanggung jawab menagih kemajuan setiap semester.

Aksi 90 Hari

1. Terbitkan templat standar risiko sektoral dan kirimkan surat edaran persiapan kepada seluruh kementerian dan lembaga. Templat memuat definisi tiga kategori risiko [2], contoh risiko rendah berupa chatbot penyedia informasi layanan publik [2], serta rambu data pribadi spesifik dan keselamatan sebagai penentu kategori tinggi dan tidak dapat diterima [2]. Penanggung jawab: Kemkomdigi bersama Sekretariat Negara.
2. Mulai inventarisasi sistem kecerdasan artifisial berisiko tinggi yang dipakai instansi pemerintah dan umumkan kerangka registri publik versi awal. Inventarisasi mencakup sistem yang mengolah data pribadi spesifik dan sistem yang mendukung keputusan layanan, dengan penanda khusus untuk contoh sensitif seperti diagnosis penyakit yang memerlukan keputusan akhir manusia [4]. Penanggung jawab: Kementerian PANRB bersama Kemkomdigi.
3. Tetapkan standar sementara waktu respons laporan warga dan buka kanal aduan terpadu dengan pelacakan status. Standar sementara memastikan setiap laporan kepada penyedia layanan atau kementerian terkait yang wajib ditindaklanjuti [4] memiliki tanda terima, tenggat respons awal dalam hitungan hari kerja, dan pembaruan berkala. Penanggung jawab: Kemkomdigi bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan OJK.
4. Wajibkan lampiran penilaian mandiri kematangan untuk setiap rencana pengadaan kecerdasan artifisial baru di instansi pemerintah. Ketentuan ini mengubah penilaian yang semula tidak wajib tetapi menjadi nilai tambah [2] menjadi syarat administratif, tanpa menambah izin baru [4], serta mengintegrasikan syarat tambahan instansi terkait untuk risiko tinggi [4]. Penanggung jawab: Kementerian PANRB.
5. Tetapkan keputusan pembentukan dan jadwal kerja Gugus Tugas Koordinasi Kecerdasan Artifisial Nasional beserta peta tahapan masa penyesuaian dua tahun [4]. Jadwal mencakup pelibatan kementerian dan lembaga, pelaku usaha, akademisi, asosiasi, masyarakat sipil, dan media [3], serta penahapan setiap semester dengan merujuk pada pilar talenta, riset, dan infrastruktur data [3]. Penanggung jawab: Kemkomdigi selaku koordinator gugus tugas.

Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.

Sumber & Referensi

Empat sumber berikut menjadi dasar verifikasi seluruh analisis ini [1].

1. Wamen Nezar: Aturan AI Akan Dibuat Spesifik untuk Kesehatan, Pendidikan, hingga Keuangan — rilis resmi panduan sektoral kecerdasan artifisial.
2. Kemkomdigi terapkan pendekatan berbasis risiko dalam aturan etika AI — paparan tiga kategori risiko dan amanat standar sektoral.
3. Pemerintah siapkan gugus tugas kawal implementasi regulasi AI — rencana gugus tugas koordinasi nasional.
4. RI Atur AI Sesuai Risiko, Komdigi Beberkan Isi Regulasinya — status penandatanganan dan ketentuan pengawasan khusus.