Pendahuluan

Pada 21 Oktober 2026, di Peruri Digital Summit 2026 dengan tema “Building Technology of the Future”, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyebut tiga bidang yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu kecerdasan artifisial, teknologi pascakuantum, dan semikonduktor [1]. Ia menegaskan bahwa penguasaan teknologi harus diiringi fondasi sains dan kesiapan sumber daya manusia, bukan sekadar pengadaan perangkat [1]. “Kalau kita mau sejahtera, kalau kita mau sejajar dengan negara-negara lain, sesuai yang dikatakan Bapak Presiden, mau tidak mau kita harus menguasai teknologi,” ujarnya [1]. Dalam kesempatan itu ia juga meminta dosen tidak memakai kecerdasan artifisial untuk membuat soal agar mahasiswa tetap menguasai fundamental [1]. Untuk chip yang melayani kepentingan strategis seperti identitas digital dan paspor, ia menyatakan harapan agar Peruri dapat segera menuntaskan pekerjaan tersebut [1][5].

Arah itu mendapat dukungan kelembagaan yang lebih kuat daripada sekadar pernyataan menteri. Pada 14 Oktober 2026, Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara yang juga Chief Operating Officer Danantara, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta direksi Peruri bertemu di Wisma Danantara untuk membahas dorongan agar Peruri merambah industri chip nasional, dari hulu hingga desain chip [4]. Tujuan yang dinyatakan adalah memangkas ketergantungan pasokan semikonduktor dari luar negeri dan memperketat pengamanan dokumen negara [4]. Pertemuan itu dilaporkan pada 15 Oktober 2026 dan menempatkan persoalan chip bukan lagi urusan satu kementerian, melainkan urusan portofolio investasi dan keamanan negara [4].

Saya menilai capaian teknis yang sudah ada patut diapresiasi dan tidak boleh diremehkan. Pada 16 September 2026 di ITB Bandung dilaporkan dan didemonstrasikan proyek chip paspor elektronik 2025–2026 hasil kerja ITB bersama Peruri, sebagai bagian dari penguasaan secure integrated circuit [2]. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Fauzan Adziman menyatakan bahwa tujuan proyek ini adalah agar Indonesia mulai bertransisi dari pengguna menjadi pengembang teknologi dan menjadi bagian dari rantai pasok global [2]. Sebelumnya, pada 27 Juli 2026, Sandbox Desain Chip Merah Putih diluncurkan di Peruri, dan purwarupa chip e-paspor ITB–Peruri melalui PT LAPI ITB telah tiba di Indonesia pada pertengahan Juli 2026 untuk menjalani uji keandalan akhir [3]. Kampus lain yang berkontribusi adalah Telkom University, Politeknik Negeri Batam, ITS, UI, UGM, Undip, dan Universitas Brawijaya [3]. Jaringan kolaborasi itu menunjukkan bahwa kapasitas desain tidak dibangun di satu laboratorium, melainkan tersebar dan perlu diorkestrasi [3].

Tesis artikel ini adalah arah kebijakan sudah tepat dan patut diapresiasi, tetapi jarak dari purwarupa ke produk ditentukan oleh tiga hal yang belum memiliki tenggat publik [1][2]. Pertama, sertifikasi berlapis yang mencakup chip, sistem operasi, dan aplikasi [2]. Kedua, kepastian pembeli pertama untuk e-paspor, e-KTP, dan e-SIM, karena harapan atas ketiga layanan itu sudah dinyatakan tetapi belum diterjemahkan menjadi komitmen pembelian [3]. Ketiga, talenta desain chip yang jumlah kebutuhannya belum diumumkan [3]. Jika saya Presiden, saya tidak akan menambah seremoni, melainkan meminta ketiga hal itu dituangkan dalam keputusan bertenggat yang dapat diperiksa publik [1][4].

Permasalahan

Persoalan pertama adalah purwarupa belum menjadi produk karena sertifikasi bersifat berlapis. Proyek chip e-paspor memang sudah mencapai tahap demonstrasi prototipe, tetapi menuju produksi komersial masih membutuhkan pengujian yang lebih komprehensif dan pemenuhan sertifikasi [2]. Untuk e-paspor, sertifikasi diperlukan bukan hanya pada chip, melainkan juga pada komponen pendukung seperti sistem operasi dan aplikasi [2]. Artinya, keberhasilan satu lapisan tidak otomatis membuka lapisan berikutnya, karena setiap lapisan memiliki penguji, dokumen, dan waktu tunggu sendiri [2]. Tanpa peta jalan per lapisan, publik hanya akan melihat satu tonggak besar yang selalu dinyatakan hampir selesai [2].

Persoalan kedua adalah syarat dukungan pemerintah sudah jelas, tetapi belum diterjemahkan menjadi komitmen pembelian. Kementerian menyatakan membuka dukungan bagi teknologi yang sudah memiliki kebutuhan industri dan off-taker yang jelas [2]. Namun harapan agar chip dipakai untuk e-paspor, e-KTP, dan e-SIM baru dinyatakan sebagai harapan, belum sebagai volume, jadwal serah terima, atau kontrak [3]. Selama pembeli pertama tidak disebut namanya dan tidak terikat, risiko kegagalan pasar sepenuhnya berada di pundak Peruri dan kampus [2]. Padahal ketiga layanan itu berada di bawah kendali pemerintah, sehingga kepastian permintaan sebenarnya dapat dibuat tanpa menunggu pasar [3].

Persoalan ketiga adalah ekosistem hulu belum diputuskan secara terbuka. Chief Technology Officer BPI Danantara menyatakan ekosistem difokuskan pada tiga bidang, yaitu desain chip, foundry, dan packaging, serta memerlukan dukungan investasi, regulasi, dan kepastian pasar [3]. Desain adalah lapisan yang progresnya paling terlihat, sedangkan foundry dan packaging adalah lapisan paling padat modal [3]. Tanpa keputusan tertulis tentang lapisan mana yang dikerjakan lebih dahulu dan lapisan mana yang ditempuh melalui kemitraan, dukungan investasi sulit diukur dan mudah tersebar tipis di banyak inisiatif [3].

Persoalan keempat adalah talenta. Kementerian telah melatih sekitar 1.500 lulusan di bidang desain chip, dan tersedia program talenta semikonduktor termasuk pelatihan serta kerja sama internasional [2][3]. Namun jumlah talenta yang dibutuhkan industri, komposisi peran seperti desain, verifikasi, dan pengujian, serta laju penyerapan kerja sama ini belum diumumkan sehingga tergolong data belum terverifikasi [3]. Ketika pelatihan dihitung sebagai capaian tanpa target kebutuhan yang terbuka, penambahan lulusan tidak otomatis berarti berkurangnya kekurangan tenaga kerja [3].

Persoalan kelima adalah peran Peruri melebar tanpa peta jalan publik. Dari pencetak dokumen negara, Peruri didorong menjadi penggerak industri teknologi tinggi, dari hulu hingga desain chip [1][4]. Perluasan peran sebesar itu wajar diapresiasi, tetapi tenggat produksi, anggaran program, volume kebutuhan e-paspor dan e-KTP, lembaga sertifikasi, serta jumlah talenta yang dibutuhkan belum diumumkan dan tergolong data belum terverifikasi [4]. Ketika semuanya masih terbuka, publik tidak memiliki alat untuk membedakan kemajuan nyata dari kemajuan di atas panggung [2].

Solusi Teknis

Jika saya Presiden, saya akan mengunci lima terobosan berikut dengan lembaga penanggung jawab dan tenggat yang ditulis dalam huruf agar mudah diingat dan diperiksa. Kelima terobosan ini tidak menambah program baru, melainkan memberi tenggat pada hal-hal yang arahnya sudah disepakati [1][2].

Peta jalan sertifikasi berlapis dengan tenggat per tahap. Penanggung jawab adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan bersama Peruri, Badan Siber dan Sandi Negara untuk evaluasi keamanan dan kriptografi, Badan Standardisasi Nasional untuk rujukan standar, serta Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pengguna e-paspor [2]. Tenggatnya adalah dalam enam bulan untuk peta jalan yang memecah sertifikasi menjadi tiga lapisan, yaitu chip, sistem operasi, dan aplikasi; dalam dua belas bulan untuk pengujian komprehensif lapisan chip; dan dalam delapan belas bulan untuk sertifikasi sistem operasi serta aplikasi [2]. Dampaknya adalah setiap lapisan memiliki gerbang yang dapat dinilai publik, sehingga kemajuan tidak lagi diukur dari satu pengumuman besar [2]. Kelayakan terobosan ini tinggi karena persyaratan sertifikasi berlapis sudah dinyatakan secara eksplisit dan tidak perlu dirancang dari nol [2].

Perjanjian pembeli pertama yang bersyarat lulus sertifikasi. Penanggung jawab adalah Peruri bersama BPI Danantara dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk e-paspor, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk e-KTP, serta Kementerian Komunikasi dan Digital untuk e-SIM [3][4]. Tenggatnya adalah dalam sembilan bulan untuk kerangka perjanjian, dan dalam dua belas bulan untuk komitmen volume percontohan pada satu layanan terlebih dahulu [3]. Dampaknya adalah harapan berubah menjadi permintaan yang dapat ditagih, sehingga Peruri dan kampus tidak menanggung seluruh risiko pasar sendirian [2]. Kelayakan terobosan ini kuat karena pemerintah sendiri yang mengendalikan ketiga layanan tersebut, dan syarat off-taker yang jelas sudah menjadi kriteria dukungan Kementerian [2][3]. Perjanjian harus memuat klausul bahwa pembelian berlaku bila sertifikasi lapisan terkait lulus, sehingga komitmen tidak menjadi blanko terbuka [2].

Target talenta desain chip per tahun yang diumumkan terbuka. Penanggung jawab adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama universitas kontributor, yaitu ITB, Telkom University, Politeknik Negeri Batam, ITS, UI, UGM, Undip, dan Universitas Brawijaya, serta Peruri sebagai pengguna lulusan [3]. Tenggatnya adalah dalam enam bulan untuk baseline dan target tahunan, lalu pengumuman capaian setiap tahun [3]. Dampaknya adalah pelatihan sekitar 1.500 lulusan di bidang desain chip dapat dinilai sebagai jalur pasokan tenaga kerja, bukan sebagai angka seremonial [3]. Kelayakan terobosan ini tinggi karena program talenta semikonduktor dengan pelatihan dan kerja sama internasional sudah berjalan [2]. Target perlu dipecah per peran, misalnya desain logika, verifikasi, desain fisik, dan pengujian, agar kekurangan tenaga kerja terlihat pada peran yang paling menentukan [3].

Keputusan desain, foundry, dan packaging berbasis studi kelayakan yang dipublikasikan. Penanggung jawab adalah BPI Danantara bersama Peruri, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi [3][4]. Tenggatnya adalah dalam dua belas bulan untuk keputusan tahap pertama yang menyatakan lapisan mana dikerjakan sendiri, lapisan mana ditempuh melalui kemitraan, dan lapisan mana ditunda beserta alasannya [3]. Dampaknya adalah investasi tidak tersebar tipis, dan publik memahami bahwa membangun industri chip tidak identik dengan membangun pabrik fabrikasi [3]. Kelayakan terobosan ini tinggi karena kerangka tiga bidang sudah dinyatakan, termasuk kebutuhan dukungan investasi, regulasi, dan kepastian pasar [3]. Studi kelayakan wajib memuat perkiraan biaya, kebutuhan utilitas, serta ketersediaan pasar dalam negeri, sehingga keputusan tidak bergantung pada antusiasme sesaat [3].

Laporan kemajuan publik setiap semester yang memuat status sertifikasi dan pembeli pertama. Penanggung jawab adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Peruri dan BPI Danantara [1][4]. Tenggatnya adalah dalam enam bulan untuk laporan perdana, kemudian setiap semester tanpa kecuali [4]. Dampaknya adalah klaim kemajuan dapat diuji, dan data yang belum terverifikasi berubah menjadi daftar tunggu yang memiliki pemilik [1]. Kelayakan terobosan ini sangat tinggi karena rilis resmi dan pemberitaan sudah rutin dilakukan, sehingga yang dibutuhkan hanyalah format baku dan jadwal tetap [1][2][4].

Kelima terobosan tersebut saling mengunci. Peta jalan sertifikasi tanpa pembeli pertama akan menghasilkan produk yang lulus uji tetapi tidak dipakai [2]. Pembeli pertama tanpa target talenta akan memaksa industri mendatangkan tenaga kerja dari luar dan melemahkan tujuan transisi dari pengguna menjadi pengembang [2][3]. Target talenta tanpa keputusan foundry dan packaging akan mengarahkan lulusan terbaik ke pekerjaan desain yang tidak memiliki jalur produksi [3]. Karena itu orkestrasinya perlu berada di satu tangan, yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk jalur sertifikasi dan talenta, BPI Danantara untuk keputusan investasi, serta Peruri sebagai pelaksana industri yang melaporkan kemajuan secara terbuka [1][3][4].

Risiko & Mitigasi

Risiko pertama adalah sertifikasi berlarut dan berubah menjadi alasan menunda tanpa batas, karena lembaga sertifikasi belum disebutkan dan skema pengujian belum diumumkan [2]. Mitigasinya adalah menetapkan lembaga penilai untuk setiap lapisan dalam enam bulan, serta mewajibkan publikasi status per lapisan setiap triwulan [2]. Badan Siber dan Sandi Negara perlu terlibat sejak awal pada evaluasi keamanan, sedangkan Badan Standardisasi Nasional menyediakan rujukan standar agar pengujian tidak dilakukan dengan kriteria yang berubah di tengah jalan [2]. Bila satu lapisan gagal, kegagalan itu harus dilaporkan sebagai temuan teknis dengan rencana perbaikan, bukan disimpan sampai tenggat berikutnya [2].

Risiko kedua adalah pembeli pertama tidak pernah terwujud karena instansi pengguna menilai chip dalam negeri lebih berisiko daripada produk impor yang sudah terbukti [2]. Mitigasinya adalah perjanjian bersyarat dengan volume percontohan kecil pada satu layanan, disertai kewajiban pendampingan teknis oleh Peruri dan kampus [3]. Uji terbatas pada satu jenis dokumen memungkinkan kegagalan ditangani tanpa melumpuhkan layanan utama [3]. Setelah lulus, volume dinaikkan bertahap dengan evaluasi tertulis, sehingga instansi pengguna tidak diminta mengambil risiko penuh pada hari pertama [3].

Risiko ketiga adalah talenta yang dilatih tidak terserap, sehingga angka pelatihan bertambah sementara kebutuhan industri tetap tidak terpenuhi [3]. Mitigasinya adalah mengaitkan target tahunan dengan proyek desain yang benar-benar berjalan di Peruri dan mitranya, serta mewajibkan pelaporan tingkat penyerapan kerja [3]. Program pelatihan dan kerja sama internasional yang sudah ada perlu diarahkan pada peran yang paling langka, bukan pada pelatihan umum yang mudah dihitung [2]. Bila penyerapan rendah, penyebabnya harus diumumkan, apakah karena tidak ada proyek, tidak ada anggaran, atau karena syarat masuk industri terlalu tinggi [3].

Risiko keempat adalah perluasan peran Peruri menimbulkan benturan kepentingan, karena Peruri sekaligus pengelola keamanan dokumen negara dan calon pemasok chip untuk dokumen tersebut [4]. Mitigasinya adalah memisahkan fungsi pengguna, penguji, dan pemasok dalam tata kelola program, dengan evaluasi keamanan dilakukan pihak di luar lini produksi [4]. Badan Siber dan Sandi Negara perlu memiliki kewenangan penilaian yang tidak dapat ditawar oleh kepentingan komersial [4]. Hasil audit keamanan cukup diumumkan pada tingkat ringkasan, tanpa membuka rincian yang membahayakan dokumen negara [4].

Risiko kelima adalah kaburnya makna chip merah putih, sehingga capaian desain disajikan seolah seluruh rantai sudah berdiri di dalam negeri [3]. Mitigasinya adalah menerbitkan peta lapisan yang menyatakan secara jujur bagian mana yang dikuasai penuh, bagian mana yang merupakan kemitraan, dan bagian mana yang masih bergantung pada pemasok luar [3]. Peta itu menjadi dasar komunikasi publik dan dasar negosiasi kemitraan berikutnya [3]. Kejujuran soal lapisan tidak melemahkan capaian, justru melindungi capaian itu dari tuduhan berlebihan [2][3].

Aksi 90 Hari

  1. Menerbitkan instruksi Presiden tentang pengembangan chip nasional yang mencakup peta jalan sertifikasi berlapis, perjanjian pembeli pertama, target talenta tahunan, keputusan desain, foundry, dan packaging, serta laporan kemajuan semesteran. Penanggung jawab adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Peruri dan BPI Danantara [1][4].
  2. Menetapkan lembaga penilai dan skema pengujian untuk lapisan chip, sistem operasi, dan aplikasi, termasuk peran Badan Siber dan Sandi Negara dan Badan Standardisasi Nasional. Penanggung jawab adalah Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan bersama Peruri, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Badan Standardisasi Nasional [2].
  3. Menandatangani kerangka perjanjian pembeli pertama untuk e-paspor sebagai layanan percontohan, dengan klausul bahwa pembelian berlaku setelah sertifikasi lapisan terkait lulus. Penanggung jawab adalah Peruri bersama Direktorat Jenderal Imigrasi, BPI Danantara, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara [2][3].
  4. Mengumumkan baseline dan target tahunan talenta desain chip per peran, disertai daftar universitas kontributor dan proyek tempat lulusan akan ditempatkan. Penanggung jawab adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Peruri dan universitas kontributor [3].
  5. Menerbitkan laporan kemajuan perdana yang memuat status setiap lapisan, daftar data yang belum terverifikasi beserta pemilik dan tenggat pengisiannya, serta keputusan awal tentang lingkup desain, foundry, dan packaging. Penanggung jawab adalah Peruri bersama BPI Danantara dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi [1][3][4].

Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.

Sumber & Referensi

Seluruh marker [1] sampai [5] pada artikel ini merujuk pada daftar berikut, sesuai urutan sumber pada frontmatter.

  1. Mendiktisaintek Tekankan Penguasaan Teknologi Chip Merah Putih untuk Kedaulatan Digital Indonesia — rilis resmi tentang tiga bidang prioritas dan harapan agar Peruri segera menuntaskan chip untuk identitas digital.
  2. Kemdiktisaintek Dorong Hilirisasi Riset Chip Paspor Elektronik melalui Kolaborasi ITB dan PERURI — rilis resmi tentang demonstrasi prototipe, sertifikasi berlapis, dan syarat off-taker yang jelas.
  3. Peluncuran Sandbox Desain Chip Merah Putih, Mendiktisaintek Dorong Peran Perguruan Tinggi dalam Industri Semikonduktor — rilis resmi tentang sandbox, uji keandalan purwarupa e-paspor, pelatihan desain chip, dan kerangka tiga bidang.
  4. PERURI Siap Garap Industri Chip Nasional, Lepas Ketergantungan Impor — laporan media atas pertemuan BP BUMN, BPI Danantara, Kemdiktisaintek, dan Peruri pada 14 Oktober 2026.
  5. Mendiktisaintek dukung Chip Merah Putih untuk kedaulatan digital — laporan media yang memberitakan ulang dukungan Kementerian dan harapan agar Peruri segera menuntaskan.