Pendahuluan
Kementerian Pertahanan menyerahkan 12 unit kendaraan tempur amfibi AAV M-35 untuk memperkuat kemampuan operasi amfibi Korps Marinir TNI AL pada 28 September 2026 [1][2]. Penyerahan dilakukan berjenjang melalui Panglima TNI kepada Kepala Staf Angkatan Laut dan selanjutnya kepada Panglima Korps Marinir untuk Pasukan Marinir 1 pada 28 September 2026 [1][2]. Kendaraan yang diserahkan adalah varian AAV 7A1 RAM/RS yang dinamai AAV M-35 dengan tiga awak dan mampu beroperasi hingga Sea State 5 [2]. Pengadaan dilaksanakan melalui skema Foreign Military Sales dengan harga khusus sehingga memperoleh harga diskon [2][3]. Unit tersebut merupakan kendaraan eks Korps Marinir Amerika Serikat yang tiba dan dibongkar di Terminal Tanjung Priok pada 22 September 2026 [3].
Rencana resmi adalah pengadaan bertahap total 105 unit AAV M-35 hingga tahun 2028 yang dibagi merata ke Pasmar 1 Jakarta dan Pasmar 2 Surabaya serta Pasmar 3 Sorong [4]. Rinciannya adalah 12 unit telah diterima dan 23 unit lagi akan tiba pada akhir November 2026 serta 35 unit pada tahun 2027 dan 35 unit pada tahun 2028 hingga total 105 unit [2][4]. Pertemuan Panglima Korps Marinir dengan atase Korps Marinir Amerika Serikat di Cilandak Jakarta Selatan pada pertengahan November 2026 mematangkan seremoni pelepasan gelombang berikutnya antara Desember 2026 atau Januari 2027 dengan mempertimbangkan kesiapan kendaraan dan jadwal kapal serta dukungan logistik dan koordinasi [4]. Unit yang telah tiba saat ini belum dilengkapi senjata dan nantinya akan dilengkapi dengan senjata yang dimiliki serta alat komunikasi akan disesuaikan dengan seluruh kendaraan tempur yang ada [4].
Jika saya Presiden, saya memandang penguatan kemampuan amfibi melalui 12 unit awal AAV M-35 pada 28 September 2026 sebagai langkah yang sah dan perlu didukung, sekaligus memandang rencana 105 unit hingga tahun 2028 sebagai komitmen jangka menengah yang membutuhkan disiplin perencanaan dan keterbukaan informasi [1][2][4]. Tesis kritik ini adalah bahwa pengadaan unit bekas dalam jumlah besar harus dibarengi peta biaya siklus hidup yang terbuka mengenai senjata dan sistem komunikasi serta suku cadang dan pemeliharaan dan pelatihan [4][5]. Tesis ini sejalan dengan catatan pimpinan Komisi I DPR pada 20 Oktober 2026 bahwa efektivitas belanja pertahanan harus dinilai dari peningkatan kemampuan operasional dan kesiapan tempur serta efektivitas tugas TNI bukan semata besarnya anggaran atau jumlah alat utama sistem senjata yang dibeli [5]. Catatan tersebut menegaskan bahwa pengadaan tidak hanya mempertimbangkan harga pembelian tetapi juga anggaran sepanjang masa penggunaan meliputi pemeliharaan dan ketersediaan suku cadang serta pelatihan personel [5].
Kritik ini tidak diarahkan kepada pribadi pejabat mana pun melainkan kepada kebijakan pengadaan dan kualitas dokumen publik yang menyertainya [5]. Kritik ini juga tidak menilai negara pemasok melainkan menilai kecukupan perencanaan nasional dalam mengelola kendaraan eks Korps Marinir Amerika Serikat yang diperoleh melalui skema Foreign Military Sales [2][3]. Fokus utama adalah memastikan setiap tambahan 12 unit dan 23 unit serta 35 unit berikutnya memiliki kepastian dukungan senjata dan komunikasi serta perawatan yang terdokumentasi [2][4]. Fokus lainnya adalah memastikan jadwal kedatangan yang konsisten antara rencana 23 unit pada akhir November 2026 dan rencana pelepasan gelombang berikutnya pada Desember 2026 atau Januari 2027 dapat dijelaskan secara resmi [2][4]. Dengan peta biaya yang terbuka dan jadwal yang konsisten, penguatan Pasmar 1 Jakarta dan Pasmar 2 Surabaya serta Pasmar 3 Sorong melalui total 105 unit hingga tahun 2028 akan memiliki legitimasi kebijakan yang lebih kuat [4][5].
Permasalahan
Permasalahan pertama adalah status unit eks Korps Marinir Amerika Serikat dengan harga khusus yang belum diimbangi keterbukaan mengenai nilai kontrak serta usia dan jam operasi unit [2][3]. Sebanyak 12 unit yang diserahkan pada 28 September 2026 dinyatakan sebagai varian AAV 7A1 RAM/RS yang lebih baru dibanding LVT-7 yang sebelumnya dipakai [2]. Sebanyak 12 unit tersebut dikonfirmasi sebagai kendaraan eks Korps Marinir Amerika Serikat yang dibeli melalui skema Foreign Military Sales sehingga memperoleh harga diskon [3]. Namun nilai kontrak, usia dan jam operasi masing-masing unit, serta ketersediaan suku cadang untuk mendukung 105 unit hingga tahun 2028 berstatus data belum terverifikasi karena tidak tercantum dalam lima sumber yang menjadi dasar artikel ini [4][5]. Tanpa dokumen publik mengenai hal tersebut, penilaian atas kewajaran harga khusus dan harga diskon tidak dapat dilakukan secara objektif [2][3].
Permasalahan kedua adalah unit yang tiba belum memiliki senjata dan sistem komunikasi masih perlu disesuaikan, sementara biaya tambahannya belum terbuka [4]. Pernyataan resmi yang dikutip menyebutkan bahwa saat ini belum ada senjatanya dan nantinya akan dilengkapi dengan senjata yang dimiliki [4]. Alat komunikasi pada 12 unit pada 28 September 2026 juga dinyatakan akan disesuaikan dengan seluruh kendaraan tempur yang ada [4]. Biaya persenjataan dan biaya sistem komunikasi untuk 12 unit serta 23 unit berikutnya dan 35 unit pada tahun 2027 dan 35 unit pada tahun 2028 hingga total 105 unit, serta rencana pelatihan awak untuk tiga awak dan Sea State 5, berstatus data belum terverifikasi [2][4][5]. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kebijakan mengenai kapan 12 unit tersebut mencapai kesiapan tempur penuh apabila senjata dan komunikasi belum terpasang [4][5].
Permasalahan ketiga adalah ketidaksesuaian jadwal yang wajib ditulis eksplisit sebagai dua informasi jadwal yang perlu diklarifikasi resmi tanpa menuduh keterlambatan [2][4]. Informasi pertama menyebutkan bahwa 23 unit dari pengadaan gelombang pertama akan tiba pada akhir November 2026 sehingga jumlah yang diterima akan menjadi 35 unit [2]. Informasi yang sama dirinci kembali bahwa 12 unit telah diterima dan 23 unit lagi akan tiba pada akhir November 2026 [4]. Informasi kedua menyebutkan bahwa seremoni pelepasan gelombang berikutnya direncanakan antara Desember 2026 atau Januari 2027 dengan mempertimbangkan kesiapan kendaraan dan jadwal kapal serta dukungan logistik dan koordinasi [4]. Dua informasi jadwal tersebut perlu diklarifikasi resmi karena pelepasan pada Desember 2026 atau Januari 2027 berkaitan dengan gelombang yang mana apabila 23 unit dijadwalkan tiba pada akhir November 2026 [2][4]. Perencanaan kontrak dan pembayaran serta jadwal pengiriman memang perlu dicermati sebagaimana ditekankan pada 20 Oktober 2026 [5]. Tanpa klarifikasi resmi, publik sulit menilai konsistensi antara jadwal kedatangan 23 unit pada akhir November 2026 dan jadwal pelepasan pada Desember 2026 atau Januari 2027 [2][4].
Permasalahan keempat adalah pembagian 105 unit secara merata ke Pasmar 1 Jakarta dan Pasmar 2 Surabaya serta Pasmar 3 Sorong yang menuntut dukungan pemeliharaan di tiga lokasi [4]. Total 105 unit hingga tahun 2028 yang terdiri atas 12 unit dan 23 unit serta 35 unit pada tahun 2027 dan 35 unit pada tahun 2028 akan tersebar ke tiga pasukan marinir [4]. Setiap lokasi di Jakarta dan Surabaya serta Sorong membutuhkan fasilitas perawatan dan ketersediaan suku cadang serta personel terlatih untuk AAV 7A1 RAM/RS yang dinamai AAV M-35 [2][4]. Biaya pemeliharaan untuk tiga wilayah dan rencana pengganti setelah masa pakai berstatus data belum terverifikasi [5]. Apabila dukungan tiga wilayah tidak dipetakan sejak awal, kesiapan operasional 12 unit pada 28 September 2026 dapat berbeda antar satuan [1][2].
Permasalahan kelima adalah catatan pimpinan Komisi I DPR pada 20 Oktober 2026 yang belum dijawab dengan dokumen publik [5]. Catatan tersebut menilai efektivitas belanja perlu dinilai dari peningkatan kemampuan operasional dan kesiapan tempur serta efektivitas tugas TNI, serta menegaskan pengadaan harus memperhitungkan anggaran sepanjang masa penggunaan meliputi pemeliharaan dan ketersediaan suku cadang serta pelatihan personel [5]. Hingga pertengahan November 2026, pertemuan di Cilandak Jakarta Selatan masih berfokus pada pematangan seremoni pelepasan gelombang berikutnya pada Desember 2026 atau Januari 2027 [4]. Belum ada dokumen publik yang merinci peta biaya siklus hidup untuk 105 unit hingga tahun 2028 [4][5]. Jika saya Presiden, saya menilai kekosongan dokumen tersebut sebagai celah utama yang harus ditutup melalui kebijakan transparansi [5].
Solusi Teknis
Peta Biaya Siklus Hidup Terbuka untuk Seluruh Rencana Pengadaan
Lembaga penanggung jawab utama adalah Kementerian Pertahanan melalui Ditjen Perencanaan Pertahanan bersama Kementerian Keuangan dengan dukungan BPKP [5]. Tenggat penyusunan draf pertama peta biaya adalah enam bulan dengan pemutakhiran setiap triwulan [5]. Dampak yang diharapkan adalah publik dan pengawas dapat menilai kebutuhan senjata dan komunikasi serta suku cadang dan pemeliharaan dan pelatihan untuk 12 unit dan 23 unit serta 35 unit berikutnya [4][5]. Kelayakan usulan ini tinggi karena disusun dari rilis resmi 28 September 2026 dan pemberitaan terverifikasi [1][5]. Peta tersebut harus memuat status data belum terverifikasi untuk nilai kontrak dan biaya persenjataan serta biaya komunikasi dan biaya pemeliharaan, dan menjadi lampiran wajib setiap pengajuan penambahan 35 unit pada tahun 2027 dan 35 unit pada tahun 2028 [4][5].
Program Integrasi Senjata dan Komunikasi yang Terjadwal dan Terukur
Lembaga penanggung jawab adalah Kementerian Pertahanan melalui Badan Sarana Pertahanan bersama Markas Besar TNI AL [4]. Tenggat penetapan standar integrasi senjata dan komunikasi adalah enam bulan dengan uji kesiapan setiap triwulan [4][5]. Dampak yang diharapkan adalah 12 unit yang tiba pada 28 September 2026 memiliki jadwal yang jelas untuk mencapai kesiapan operasional [1][4]. Kelayakan usulan ini tinggi karena hanya mengatur penyesuaian senjata yang dimiliki dan alat komunikasi yang disesuaikan dengan kendaraan tempur yang ada [4]. Program ini harus menjelaskan kebutuhan untuk 23 unit pada akhir November 2026 serta 35 unit pada tahun 2027 dan 35 unit pada tahun 2028 hingga total 105 unit, dan tidak ada unit tambahan dinyatakan siap tempur sebelum senjata dan komunikasi terverifikasi [2][4][5].
Jaringan Pemeliharaan Tiga Wilayah untuk Tiga Pasukan Marinir
Lembaga penanggung jawab adalah Markas Besar TNI AL bersama Kementerian Pertahanan melalui Badan Sarana Pertahanan dengan pendampingan BPKP [4][5]. Tenggat penyusunan rencana dukungan tiga wilayah adalah dua belas bulan dengan evaluasi setiap triwulan [5]. Dampak yang diharapkan adalah Pasmar 1 Jakarta dan Pasmar 2 Surabaya serta Pasmar 3 Sorong memiliki standar perawatan yang setara untuk total 105 unit hingga tahun 2028 [4]. Kelayakan usulan ini tinggi karena memanfaatkan struktur pembinaan yang sudah ada tanpa membentuk kelembagaan baru [5]. Rencana tersebut harus memuat kebutuhan suku cadang dan pelatihan awak untuk AAV 7A1 RAM/RS dengan tiga awak dan kemampuan Sea State 5, dengan status ketersediaan suku cadang dan biaya pemeliharaan yang masih data belum terverifikasi dinyatakan terbuka [2][5].
Kepastian Jadwal Pengiriman dan Transparansi Gelombang Kedatangan
Lembaga penanggung jawab adalah Kementerian Pertahanan melalui Ditjen Perencanaan Pertahanan bersama Markas Besar TNI AL [2][4]. Tenggat penerbitan kalender pengiriman resmi adalah tiga bulan dengan pembaruan setiap triwulan [5]. Dampak yang diharapkan adalah kejelasan hubungan antara 23 unit pada akhir November 2026 dan seremoni pelepasan pada Desember 2026 atau Januari 2027 [2][4]. Kelayakan usulan ini tinggi karena hanya menuntut klarifikasi atas dua informasi jadwal yang telah beredar [2][4]. Kalender tersebut harus merinci 12 unit yang telah diterima dan 23 unit berikutnya serta 35 unit pada tahun 2027 dan 35 unit pada tahun 2028, serta mencantumkan faktor kesiapan kendaraan dan jadwal kapal serta dukungan logistik dan koordinasi [4].
Pengawasan Berlapis dan Audit Kesiapan Tempur yang Independen
Lembaga penanggung jawab adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan bersama BPKP dan BPK sesuai kewenangan masing-masing [5]. Tenggat pelaksanaan telaah pertama adalah enam bulan dengan laporan tindak lanjut setiap triwulan [5]. Dampak yang diharapkan adalah efektivitas belanja untuk 12 unit pada 28 September 2026 dan rencana 105 unit hingga tahun 2028 dapat dinilai dari kesiapan tempur [1][5]. Kelayakan usulan ini tinggi karena sejalan dengan penekanan pada 20 Oktober 2026 mengenai perencanaan kontrak dan pembayaran serta jadwal pengiriman [5]. Pengawasan harus mencakup status senjata dan komunikasi untuk 12 unit serta kesiapan terminal dan logistik seperti pada pembongkaran di Terminal Tanjung Priok pada 22 September 2026, sebagai dasar persetujuan gelombang 35 unit pada tahun 2027 dan 35 unit pada tahun 2028 [3][4][5].
Doktrin Pelatihan Awak dan Keberlanjutan Kemampuan Amfibi
Lembaga penanggung jawab adalah Markas Besar TNI AL bersama Komite Kebijakan Industri Pertahanan untuk aspek keberlanjutan kemampuan [2][5]. Tenggat penyusunan kurikulum dan peta kebutuhan awak adalah dua belas bulan dengan peninjauan setiap triwulan [5]. Dampak yang diharapkan adalah setiap penambahan 23 unit dan 35 unit berikutnya diimbangi ketersediaan awak terlatih untuk AAV M-35 [2][4]. Kelayakan usulan ini tinggi karena tidak menambah spesifikasi teknis baru melainkan mengatur pemanfaatan tiga awak secara optimal [2]. Dokumen harus menyatakan secara terbuka bahwa rencana pelatihan awak dan rencana pengganti setelah masa pakai masih berstatus data belum terverifikasi, serta menjelaskan pembinaan LVT-7 yang sebelumnya dipakai sebagai pembanding transisi menuju AAV M-35 yang disebut lebih baru [2][5].
Risiko & Mitigasi
Risiko pertama adalah 12 unit yang telah tiba pada 28 September 2026 belum bersenjata sehingga belum memberikan tambahan kesiapan tempur yang utuh [1][4]. Kondisi tersebut diperkuat pernyataan bahwa saat ini belum ada senjatanya dan nantinya akan dilengkapi dengan senjata yang dimiliki [4]. Mitigasi yang diusulkan adalah menetapkan jadwal integrasi senjata yang terbuka dengan tenggat enam bulan dan pembaruan setiap triwulan, dilaksanakan oleh Badan Sarana Pertahanan bersama Markas Besar TNI AL [4][5]. Status biaya persenjataan yang masih data belum terverifikasi harus dicantumkan agar tidak menimbulkan kesan kesiapan yang melebihi fakta [5].
Risiko kedua adalah ketergantungan suku cadang untuk kendaraan eks Korps Marinir Amerika Serikat yang diperoleh melalui skema Foreign Military Sales [2][3]. Sebanyak 12 unit eks tersebut telah dibongkar di Terminal Tanjung Priok pada 22 September 2026 dan akan bertambah menjadi 35 unit apabila 23 unit tiba pada akhir November 2026 [2][3]. Mitigasi yang diusulkan adalah menyusun daftar kebutuhan suku cadang untuk total 105 unit hingga tahun 2028 dengan pemutakhiran setiap triwulan, dikoordinasikan oleh Markas Besar TNI AL bersama Kementerian Keuangan dan BPKP [4][5]. Ketersediaan suku cadang yang masih data belum terverifikasi harus menjadi peringatan dini dalam setiap keputusan penambahan gelombang [5].
Risiko ketiga adalah ketidakjelasan jadwal antara 23 unit pada akhir November 2026 dan pelepasan gelombang berikutnya pada Desember 2026 atau Januari 2027 [2][4]. Ketidakjelasan tersebut dapat melemahkan kepercayaan terhadap rencana 35 unit pada tahun 2027 dan 35 unit pada tahun 2028 [4]. Mitigasi yang diusulkan adalah menerbitkan kalender pengiriman resmi dalam waktu tiga bulan dengan penjelasan mengenai kesiapan kendaraan dan jadwal kapal serta dukungan logistik dan koordinasi [4][5]. Mitigasi tersebut menjadi tanggung jawab Ditjen Perencanaan Pertahanan bersama Markas Besar TNI AL [5]. Dua informasi jadwal tersebut harus disajikan sebagai hal yang perlu diklarifikasi resmi tanpa menuduh keterlambatan [2][4].
Risiko keempat adalah beban pemeliharaan yang tersebar ke Pasmar 1 Jakarta dan Pasmar 2 Surabaya serta Pasmar 3 Sorong tanpa peta dukungan yang memadai [4]. Total 105 unit hingga tahun 2028 menuntut fasilitas dan personel di tiga lokasi secara bersamaan [4]. Mitigasi yang diusulkan adalah membangun standar perawatan tiga wilayah dalam waktu dua belas bulan dengan evaluasi setiap triwulan, melibatkan Badan Sarana Pertahanan dan BPKP serta Markas Besar TNI AL [5]. Biaya pemeliharaan yang masih data belum terverifikasi harus dibuka sebagai bagian dari risiko fiskal [5].
Risiko kelima adalah penilaian efektivitas belanja hanya didasarkan pada jumlah unit yang tiba bukan pada kesiapan operasional sebagaimana diingatkan pada 20 Oktober 2026 [5]. Penyerahan 12 unit pada 28 September 2026 memang memperkuat kemampuan operasi amfibi secara simbolis [1][2]. Namun tanpa senjata dan komunikasi yang terpadu serta tanpa awak terlatih, tambahan tersebut belum mencerminkan peningkatan kemampuan yang utuh [4][5]. Mitigasi yang diusulkan adalah mewajibkan indikator kesiapan tempur dalam setiap laporan penambahan unit dengan telaah setiap triwulan, diawasi oleh Inspektorat Jenderal bersama BPKP dan BPK [5]. Jika saya Presiden, saya akan memastikan keberhasilan diukur dari kesiapan Pasmar 1 Jakarta dan Pasmar 2 Surabaya serta Pasmar 3 Sorong bukan sekadar jumlah 105 unit [4][5].
Aksi 90 Hari
- Menugaskan Kementerian Pertahanan melalui Ditjen Perencanaan Pertahanan bersama Kementerian Keuangan untuk menerbitkan draf peta biaya siklus hidup bagi 12 unit pada 28 September 2026 dan rencana 23 unit pada akhir November 2026 serta 35 unit pada tahun 2027 dan 35 unit pada tahun 2028 [1][2][4][5]. Draf tersebut memuat status data belum terverifikasi untuk nilai kontrak dan biaya senjata serta biaya komunikasi dan biaya pemeliharaan dan ketersediaan suku cadang [4][5]. Pembaruan draf dilakukan setiap triwulan dengan tenggat awal enam bulan [5].
- Menugaskan Badan Sarana Pertahanan bersama Markas Besar TNI AL untuk menetapkan standar integrasi senjata dan penyesuaian komunikasi bagi AAV 7A1 RAM/RS yang dinamai AAV M-35 [2][4]. Standar tersebut mengatur tahapan untuk 12 unit eks Korps Marinir Amerika Serikat yang dibongkar di Terminal Tanjung Priok pada 22 September 2026 [3]. Penetapan standar diselesaikan dalam waktu enam bulan dengan uji kesiapan setiap triwulan [4][5].
- Menugaskan Ditjen Perencanaan Pertahanan bersama Markas Besar TNI AL untuk menerbitkan kalender pengiriman resmi yang mengklarifikasi hubungan antara 23 unit pada akhir November 2026 dan seremoni pelepasan pada Desember 2026 atau Januari 2027 [2][4]. Kalender tersebut mencakup pembagian 105 unit ke Pasmar 1 Jakarta dan Pasmar 2 Surabaya serta Pasmar 3 Sorong hingga tahun 2028 [4]. Penerbitan dilakukan dalam waktu tiga bulan dengan pembaruan setiap triwulan [5].
- Menugaskan Inspektorat Jenderal bersama BPKP untuk melakukan telaah kesiapan 12 unit yang diserahkan melalui Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut serta Panglima Korps Marinir pada 28 September 2026 [1][2]. Telaah menilai senjata dan komunikasi serta kebutuhan pelatihan awak dengan tiga awak dan kemampuan Sea State 5 [2][4]. Hasil telaah pertama diselesaikan dalam waktu enam bulan sebagai dasar persetujuan gelombang berikutnya [5].
- Menugaskan Markas Besar TNI AL bersama Komite Kebijakan Industri Pertahanan untuk menyusun rencana dukungan tiga wilayah dan kebutuhan pelatihan bagi Pasmar 1 Jakarta dan Pasmar 2 Surabaya serta Pasmar 3 Sorong [4][5]. Rencana tersebut mempertimbangkan pertemuan di Cilandak Jakarta Selatan pada pertengahan November 2026 mengenai kesiapan kendaraan dan jadwal kapal serta dukungan logistik dan koordinasi [4]. Penyusunan diselesaikan dalam waktu dua belas bulan dengan peninjauan setiap triwulan [5].
Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.
Sumber & Referensi
Rujukan di bawah merangkum lima sumber resmi dan pemberitaan terverifikasi yang menjadi dasar kritik atas 12 unit pada 28 September 2026 [1].
- Menhan Serahkan 12 Unit AAV M-35, Perkuat Kemampuan Operasi Amfibi Korps Marinir TNI AL — rilis resmi Kementerian Pertahanan mengenai penyerahan 12 unit.
- Menhan Sjafrie Serahkan 12 Kendaraan Tempur Amfibi AAV M-35 Buatan AS ke Marinir — liputan penyerahan berjenjang dan rincian pengadaan bertahap.
- KSAL Sebut Pengadaan AAV7 Mi-35 Gunakan Skema Foreign Military Sales — keterangan asal unit eks dan skema harga diskon.
- Marinir Siap Terima Gelombang Baru Kendaraan Tempur Amfibi AAV dari AS — rencana gelombang berikutnya dan status senjata serta komunikasi.
- 2 Tahun Prabowo-Gibran, Komisi I DPR Soroti Efektivitas Belanja Pertahanan dan Kesiapan Tempur TNI — catatan efektivitas belanja dan anggaran sepanjang masa pakai.