Pendahuluan

Jika saya Presiden Indonesia, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak akan saya letakkan pada besarnya uang yang terserap, melainkan pada perubahan nyata yang dirasakan rakyat di kawasan yang dibangun. Arah kebijakan yang muncul dari Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) 2026 pada 20 Oktober 2026 memberi alasan untuk optimistis, karena arah itu berbicara tentang manfaat, bukan sekadar serapan [1].

Rakorbangwil 2026 dibuka secara daring oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dengan tiga penekanan: pembangunan yang lebih terintegrasi, berorientasi pada manfaat bagi masyarakat, dan tangguh menghadapi bencana [1]. Lima strategi yang disiapkan adalah percepatan pembangunan untuk prioritas nasional; penguatan kesiapsiagaan dan pemulihan pascabencana; keberlanjutan program Instruksi Presiden; optimalisasi infrastruktur yang telah tersedia; serta penguatan kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah [1]. Pemberitaan menambahkan bahwa strategi kedua menekankan koordinasi lintas instansi yang lebih jelas dan peningkatan kesiapan pemerintah daerah, sedangkan strategi keempat menitikberatkan pelayanan air yang lebih baik, perjalanan masyarakat yang lebih lancar, dan fasilitas pendidikan yang lebih layak [3].

Rakorbangwil bukan forum seremonial. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Adenan Rasyid menyebutnya sebagai awal penyusunan program keterpaduan infrastruktur Pekerjaan Umum tahun anggaran 2028, dengan persiapan yang dilakukan dua tahun sebelumnya agar ada waktu memverifikasi, memvalidasi, dan mempertajam kesiapan kawasan prioritas [1]. Penyusunan program 2028 sendiri mengacu pada Asta Cita dengan sasaran utama PU608: menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah enam, menurunkan tingkat kemiskinan menuju nol persen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai delapan persen pada 2029 [2].

Yang paling layak diapresiasi adalah arahan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nazib Faizal. Lima arahannya jelas: selesaikan proyek yang sedang berjalan termasuk proyek tahun jamak sebelum memulai pekerjaan baru; rancang pembangunan dalam satu sistem dengan paket anggaran dan jadwal yang saling terhubung; fokus pada kawasan tertentu, bukan tersebar tanpa keterpaduan; pastikan kesiapan lahan sebelum pendanaan diberikan; dan ukur keberhasilan dari manfaat, bukan semata dari besarnya serapan anggaran [1].

Tesis saya: arahan itu tepat dan sekarang perlu diubah menjadi sistem ukur yang nyata, yaitu indikator manfaat per kawasan, laporan yang tidak berhenti pada progres keuangan dan fisik, disiplin menuntaskan proyek berjalan, dan syarat kesiapan lahan yang mengikat.

Permasalahan

Persoalan pertama, laporan kinerja publik masih bertumpu pada dua angka. Halaman resmi Kementerian Pekerjaan Umum per 22 Oktober 2026 pukul 08.00 WIB mencatat progres keuangan 63,87% atau Rp85,981 triliun dan progres fisik 69,77% [4]. Kedua angka itu penting, tetapi tidak menjawab pertanyaan paling mendasar: manfaat apa yang sudah diterima rakyat dari uang yang telah dibelanjakan. Indikator manfaat resmi per proyek atau per kawasan, daftar proyek tahun jamak yang belum selesai, dan status kesiapan lahan tidak tercantum dalam sumber yang saya pegang, sehingga saya catat sebagai data belum terverifikasi dan tidak menebaknya [4].

Persoalan kedua, sasaran ICOR di bawah enam membutuhkan ukuran manfaat di tingkat proyek. Menteri Pekerjaan Umum menyebut penurunan ICOR sebagai indikator penting karena mencerminkan investasi yang makin efektif dan efisien menghasilkan pertumbuhan [3]. Akan tetapi, ICOR adalah rasio agregat: ia bisa membaik karena investasi lebih produktif, bisa juga karena sebagian belanja tertahan. Tanpa ukuran manfaat per proyek, perbaikan ICOR tidak dapat dilacak penyebabnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada publik [2][3].

Persoalan ketiga, risiko memulai pekerjaan baru sebelum pekerjaan lama tuntas. Arahan pertama justru muncul karena risiko itu nyata: proyek tahun jamak yang belum selesai dapat menjadi beban jika program baru ditambahkan [1]. Ketika daftar proyek tahun jamak yang belum selesai tidak terbuka, publik tidak bisa menilai apakah arahan untuk menuntaskan lebih dahulu dijalankan atau hanya menjadi kalimat pembuka rapat (data belum terverifikasi).

Persoalan keempat, kesiapan lahan dan keterpaduan jadwal antarproyek. Arahan keempat menegaskan kesiapan lahan dipastikan sebelum pendanaan diberikan, dan arahan kedua menuntut paket anggaran serta jadwal yang saling terhubung [1]. Dalam praktik, dua syarat ini mudah terlewat karena masing-masing proyek memiliki pemilik, jadwal, dan dokumen perencanaan sendiri. Tanpa satu peta kawasan, proyek yang saling menunggu bisa berjalan bersamaan, sementara proyek yang seharusnya mendahului justru tertinggal.

Persoalan kelima, ketahanan terhadap bencana. Pada laman yang sama, Menteri Pekerjaan Umum meninjau penanganan longsor di ruas Tapan–Batas Jambi dan menginstruksikan pengecekan hulu sungai untuk mengantisipasi longsor susulan [4]. Peristiwa itu mengingatkan bahwa infrastruktur yang dibangun tanpa pertimbangan risiko akan menambah biaya pemulihan di kemudian hari, dan strategi kedua Rakorbangwil memang menempatkan kesiapsiagaan serta pemulihan pascabencana sebagai prioritas [1].

Solusi Teknis

Jika saya Presiden Indonesia, saya akan mengubah arahan untuk mengukur dari manfaat menjadi enam instrumen yang bisa diperiksa. Setiap instrumen memuat lembaga pelaksana, tenggat, dampak, dan penilaian kelayakan.

Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPIW — kerangka indikator manfaat per kawasan prioritas sebelum program 2028 dikunci (tenggat: enam bulan).

BPIW memimpin penyusunan program keterpaduan 2028, sehingga kerangka indikator dapat disiapkan tanpa menunggu dokumen anggaran final [1]. Kerangka itu memuat tiga lapis: manfaat langsung seperti akses air, waktu tempuh, dan kelayakan fasilitas; manfaat tidak langsung seperti aktivitas ekonomi kawasan; serta biaya siklus hidup. Setiap kawasan prioritas memiliki indikator dasar dan target yang disepakati bersama pemerintah daerah. Dampaknya, kata manfaat berubah dari slogan menjadi ukuran yang bisa dibandingkan antarkawasan. Kelayakan tinggi karena kewenangan perencanaan berada di BPIW dan waktunya masih tersedia [1].

Kementerian Pekerjaan Umum melalui direktorat jenderal terkait — dasbor publik yang menambahkan indikator manfaat di samping progres keuangan dan fisik (tenggat: setiap triwulan).

Progres keuangan 63,87% atau Rp85,981 triliun dan progres fisik 69,77% sudah dipublikasikan [4]; yang belum ada adalah kolom manfaat. Dasbor yang sama perlu menampilkan manfaat per paket pekerjaan, misalnya jumlah layanan yang tersambung dan waktu tempuh yang terpangkas. Dampaknya, publik dapat menilai kinerja dari hasil, bukan dari kecepatan menghabiskan anggaran. Kelayakan tinggi karena infrastruktur pelaporan sudah berjalan dan hanya perlu penambahan dimensi [4].

Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Bappenas — aturan tuntaskan lebih dahulu untuk proyek tahun jamak (tenggat: sembilan puluh hari).

Aturan ini berisi daftar proyek tahun jamak yang wajib diselesaikan sebelum program baru dibuka, beserta batas waktu penyelesaian dan konsekuensi anggaran bila tidak dipenuhi [1]. Bappenas memastikan daftar itu masuk dalam proses perencanaan, sementara Kemenko mengawal kepatuhannya di lintas kementerian. Dampaknya, sumber daya tidak terpecah dan proyek yang hampir selesai tidak berhenti di tengah jalan. Kelayakan sedang karena memerlukan kesepakatan lintas kementerian, tetapi arahannya sudah dinyatakan dalam forum resmi [1].

Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah — syarat kesiapan lahan sebagai prasyarat pendanaan (tenggat: enam bulan).

Arahan keempat menyatakan kesiapan lahan dipastikan sebelum pendanaan diberikan [1]. Saya akan menuntutnya sebagai daftar periksa yang ditandatangani bersama: status pembebasan lahan, dokumen kepemilikan, dan jadwal serah terima. Pemerintah daerah mengusulkan lokasi, ATR/BPN memverifikasi status tanah, dan Kementerian Pekerjaan Umum tidak mencairkan dana sebelum statusnya jelas. Dampaknya, proyek tidak berhenti karena sengketa lahan di tengah jalan. Kelayakan tinggi karena semua lembaganya sudah ada dan persoalannya lebih pada disiplin urutan [1].

Kementerian Pekerjaan Umum bersama BPK — audit ketahanan bencana untuk ruas rawan longsor (tenggat: setiap semester).

Audit ini memeriksa apakah desain, drainase, dan pemeliharaan ruas jalan mempertimbangkan risiko longsor dan aliran hulu, dengan contoh nyata ruas Tapan–Batas Jambi [4]. Hasilnya dibuka sebagai ringkasan publik agar pemerintah daerah tahu bagian mana yang harus diperkuat sebelum musim hujan. Dampaknya, biaya pemulihan pascabencana dapat ditekan dan keselamatan pengguna jalan meningkat. Kelayakan sedang karena audit memerlukan kapasitas teknis, tetapi strategi kedua Rakorbangwil sudah memberi landasannya [1].

Kementerian Keuangan bersama Bappenas — mengaitkan pencairan dengan bukti manfaat (tenggat: tahun anggaran berikutnya).

Pencairan bertahap dapat diikat pada dua syarat: kesiapan lahan dan laporan manfaat antara [1][4]. Kementerian Keuangan memegang kunci fiskal, sedangkan Bappenas memegang kunci perencanaan, sehingga keduanya perlu satu format laporan yang sama. Dampaknya, serapan anggaran menjadi konsekuensi dari manfaat, bukan tujuan itu sendiri. Kelayakan sedang karena memerlukan penyelarasan aturan, tetapi arah kebijakannya sudah tersedia dalam lima arahan Rakorbangwil [1].

Keenam instrumen ini saling mengunci: kerangka indikator memberi ukuran, dasbor membuka hasilnya, aturan tuntaskan lebih dahulu menjaga urutan, syarat lahan mencegah pemborosan, audit ketahanan menekan risiko, dan pencairan berbasis manfaat menutup lingkaran akuntabilitas.

Risiko & Mitigasi

Risiko pertama: indikator manfaat berhenti sebagai dokumen. Kerangka indikator bisa selesai di atas kertas tetapi tidak dipakai dalam keputusan anggaran. Mitigasinya adalah kewajiban mencantumkan indikator yang sama dalam dokumen perencanaan dan laporan triwulanan, sehingga tidak ada dua bahasa pengukuran [1].

Risiko kedua: dasbor menjadi etalase tanpa verifikasi. Angka manfaat yang dilaporkan sendiri oleh pelaksana berisiko dibesar-besarkan. Mitigasinya adalah audit sampel oleh BPK, pembanding data pemerintah daerah, dan kanal pengaduan masyarakat yang hasilnya ikut ditampilkan [4].

Risiko ketiga: aturan tuntaskan lebih dahulu menghambat kebutuhan mendesak. Penanganan bencana tidak bisa menunggu daftar proyek tahun jamak selesai. Mitigasinya adalah jalur khusus untuk keadaan darurat dengan tenggat keputusan yang jelas dan laporan terpisah, sehingga disiplin tidak menjadi alasan menunda penyelamatan [1][4].

Risiko keempat: syarat kesiapan lahan memperlambat program. Pengadaan tanah sering menjadi titik paling rumit. Mitigasinya adalah peta lahan disusun sejak tahap perencanaan dua tahun sebelumnya, dengan keterlibatan ATR/BPN dan pemerintah daerah sejak awal, bukan menjelang pencairan [1].

Risiko kelima: data manfaat diperdebatkan. Definisi manfaat bisa berbeda antara pusat dan daerah. Mitigasinya adalah satu kamus indikator bersama yang ditetapkan sebelum program 2028 dikunci, disertai mekanisme rekonsiliasi setiap triwulan [1][2].

Risiko keenam: fokus kawasan berubah menjadi fokus proyek. Arahan ketiga menuntut fokus pada kawasan tertentu, bukan tersebar tanpa keterpaduan [1]. Mitigasinya adalah penilaian paket per kawasan, bukan per proyek tunggal, agar keterpaduan tidak hilang di tengah perjalanan.

Aksi 90 Hari

Sembilan puluh hari pertama saya gunakan untuk mengunci lima aksi yang menjadi ujian awal keseriusan pelaksanaan.

  1. Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPIW, dalam tiga puluh hari, menerbitkan daftar kawasan prioritas 2028 beserta indikator manfaat dasar dan target awalnya [1].

  2. Kementerian Pekerjaan Umum melalui direktorat jenderal terkait, dalam empat puluh lima hari, menambahkan kolom indikator manfaat pada laporan kinerja yang sudah dipublikasikan [4].

  3. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Bappenas, dalam enam puluh hari, menetapkan daftar proyek tahun jamak yang wajib dituntaskan sebelum program baru dibuka [1].

  4. Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah, dalam tujuh puluh lima hari, menerbitkan daftar periksa kesiapan lahan sebagai syarat pencairan [1].

  5. Kementerian Pekerjaan Umum bersama BPK, dalam sembilan puluh hari, menyelesaikan audit ketahanan bencana tahap pertama pada ruas rawan longsor, dengan Tapan–Batas Jambi sebagai salah satu contoh [4].

  6. Kementerian Keuangan bersama Bappenas, dalam sembilan puluh hari, menyusun format laporan manfaat antara yang dipakai bersama dalam pencairan bertahap [1].

Jika lima dari enam aksi itu berjalan, program 2028 tidak akan dimulai dengan pertanyaan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Arahan untuk mengukur dari manfaat akan memiliki instrumen, dan instrumen itu akan memiliki pemilik serta tenggat.

Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.

Sumber & Referensi

Rujukan [1] menjadi jangkar utama analisis ini, dan seluruh angka dalam badan tulisan berasal dari empat sumber berikut.

  1. Rakorbangwil 2026: Pemerintah Diminta Ukur Infrastruktur dari Manfaatnya — rilis resmi DJPS Kementerian Pekerjaan Umum, 20 Oktober 2026.
  2. Menteri Dody Siapkan 5 Strategi Infrastruktur Tahun 2028, Dukung Asta Cita Presiden Prabowo — rilis resmi Kementerian Pekerjaan Umum, 20 Oktober 2026.
  3. Menteri PU sebut lima strategi infrastruktur dukung Asta Cita di 2028 — pemberitaan ANTARA, 20 Oktober 2026.
  4. Kementerian Pekerjaan Umum: Progres Keuangan dan Fisik Status 22 Oktober 2026 — laman resmi Kementerian Pekerjaan Umum, status 22 Oktober 2026.