Pendahuluan

Rilis capaian dua tahun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterbitkan pada tanggal dua puluh tujuh Oktober tahun dua ribu dua puluh enam mencatat bahwa koding dan kecerdasan artifisial telah diterapkan sebagai mata pelajaran pilihan di 20.167 sekolah [1]. Pada periode tahun dua ribu dua puluh lima hingga tahun dua ribu dua puluh enam tercatat sebanyak 53.023 guru mengikuti pelatihan koding dan kecerdasan artifisial [1]. Angka tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan sudah bergerak dari wacana menuju pelaksanaan di satuan pendidikan yang menyatakan siap.

Beberapa hari sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam forum Konsorsium Nasional Pendidikan Indonesia di Nusa Dua pada tanggal dua Oktober tahun dua ribu dua puluh enam menyatakan bahwa dalam data kementerian baru ada 25 persen sekolah yang mengajarkan coding dan AI sebagai mata pelajaran pilihan [3]. Pernyataan tersebut dimuat dalam pemberitaan pada tanggal tiga Oktober tahun dua ribu dua puluh enam [3]. Kesempatan pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial dibuka mulai kelas 5 SD hingga SLTA [3]. Fakta ini menegaskan bahwa perluasan masih berada pada tahap awal dan sangat bergantung pada kesiapan guru.

Jika saya Presiden, saya akan memandang capaian ini sebagai fondasi yang sudah benar sekaligus sebagai peringatan agar perluasan berikutnya dikelola dengan disiplin data dan ukuran mutu. Pilihan untuk memulai dari mata pelajaran pilihan bagi sekolah yang siap adalah keputusan yang bijaksana karena memberi ruang bagi guru dan sekolah untuk belajar tanpa dipaksa oleh target administratif [4]. Penguatan melalui pelatihan mandiri dan diklat bauran di platform Ruang GTK sebagai bagian dari ekosistem Rumah Pendidikan juga menunjukkan bahwa pemerintah berupaya membangun jalur pengembangan guru yang berkelanjutan [2]. Materi esensial yang diluncurkan sejak tanggal sembilan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam dan telah diakses lebih dari 70.000 guru SD dan SMP menjadi bukti bahwa minat guru untuk mempelajari pendekatan baru ini cukup besar [2].

Tesis artikel ini sederhana dan konstruktif. Arah kebijakan koding dan kecerdasan artifisial sudah benar karena dimulai dari jenjang kelas lima sekolah dasar, bertumpu pada pelatihan mandiri, mengedepankan materi esensial, dan mengintegrasikan pembelajaran ke berbagai mata pelajaran [2][3]. Namun perluasan menuju pemerataan masih dibatasi oleh jumlah guru yang siap mengajar, perbedaan data guru terlatih antar-rilis resmi, serta belum adanya ukuran mutu pembelajaran yang disepakati. Karena itu, sebelum wacana menjadikan koding dan kecerdasan artifisial sebagai mata pelajaran wajib dipertimbangkan lebih jauh, negara perlu merapikan data guru, memperkuat dukungan perguruan tinggi, menutup kesenjangan infrastruktur digital, dan menetapkan asesmen mutu yang sederhana dan adil.

Permasalahan

Persoalan pertama dan paling mendasar adalah ketidakkonsistenan data guru terlatih yang wajib dibaca secara jujur dan terbuka. Pada keterangan tertulis tanggal tiga belas Maret tahun dua ribu dua puluh enam yang dimuat pada tanggal empat belas Maret tahun dua ribu dua puluh enam disebutkan bahwa pemerintah sudah melatih 55.000 guru di seluruh Indonesia pada semua jenjang [4]. Sementara itu rilis capaian hingga tanggal dua puluh Oktober tahun dua ribu dua puluh enam yang diterbitkan pada tanggal dua puluh tujuh Oktober tahun dua ribu dua puluh enam mencatat sebanyak 53.023 guru mengikuti pelatihan koding dan kecerdasan artifisial sepanjang tahun dua ribu dua puluh lima hingga tahun dua ribu dua puluh enam [1]. Kedua angka tersebut tidak dapat dipilih salah satu secara sembarangan karena angka yang lebih baru justru lebih kecil, sehingga kemungkinan terdapat perbedaan definisi atau perbedaan basis data, dan persoalan ini masih berstatus data belum terverifikasi.

Persoalan kedua berkaitan dengan perbedaan cakupan antara pelatihan dan pengajaran yang sering dicampuradukkan dalam percakapan publik. Rilis pada bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam menyebut telah melibatkan 38 persen satuan pendidikan dalam pelatihan [4]. Sementara itu pernyataan pada tanggal dua Oktober tahun dua ribu dua puluh enam menyebut baru ada 25 persen sekolah yang mengajarkan coding dan AI [3]. Kedua ukuran tersebut berbeda karena yang pertama mengukur keterlibatan dalam pelatihan sedangkan yang kedua mengukur pelaksanaan pengajaran di sekolah. Tanpa penjelasan baku, publik dapat menafsirkan bahwa program berjalan mundur atau berhenti, padahal keduanya mengukur hal yang berbeda.

Persoalan ketiga adalah jarak antara akses materi dan kesiapan mengajar yang sesungguhnya. Direktorat Guru Pendidikan Dasar dalam kegiatan daring pada tanggal sembilan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam menjelaskan bahwa materi esensial telah diakses lebih dari 70.000 guru SD dan SMP sejak peluncuran pada tanggal sembilan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam [2]. Angka akses yang besar tersebut merupakan kabar baik, tetapi ukuran akses bukanlah ukuran kelulusan pelatihan dan bukan pula ukuran kesiapan mengajar [2]. Pembelajaran Mendalam, Koding, dan Kecerdasan Artifisial tidak dimaksudkan sebagai program berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan ke berbagai mata pelajaran pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama [2]. Integrasi semacam itu menuntut penguasaan pedagogi, penguasaan materi, serta kemampuan memanfaatkan teknologi digital secara etis dan produktif, sehingga membutuhkan pendampingan lanjutan setelah guru mengakses materi [2].

Persoalan keempat adalah keterbatasan infrastruktur digital yang masih lebar. Rilis capaian hingga tanggal dua puluh Oktober tahun dua ribu dua puluh enam mencatat akses internet baru disediakan bagi 8.152 sekolah dan listrik bagi 2.389 sekolah [1]. Distribusi Papan Interaktif Digital pada tahun dua ribu dua puluh enam mencapai 72.258 unit dari target 742.536 unit, sementara pendampingan pemanfaatan papan interaktif telah menjangkau 126.097 sekolah [1]. Kesenjangan antara realisasi dan target tersebut menunjukkan bahwa banyak sekolah yang secara administratif tercatat siap secara kurikulum tetapi belum didukung perangkat dan konektivitas yang memadai. Jika perluasan dipaksakan tanpa peta infrastruktur, maka sekolah di daerah dengan keterbatasan jaringan akan tertinggal lebih jauh.

Persoalan kelima adalah belum adanya ukuran hasil belajar murid pada mata pelajaran koding dan kecerdasan artifisial. Jumlah total sekolah sebagai penyebut nasional, sebaran 20.167 sekolah penerima program per provinsi [1], hasil belajar murid, serta anggaran khusus program ini semuanya masih berstatus data belum terverifikasi. Tanpa ukuran hasil belajar, pemerintah dan masyarakat tidak dapat menilai apakah pembelajaran pilihan yang sudah berjalan benar-benar membangun pemahaman komputasional dan pemanfaatan kecerdasan artifisial yang etis, atau baru sebatas pengenalan perangkat [1].

Persoalan keenam adalah beban kebijakan yang bertambah sementara fondasi guru belum merata. Pemerintah menyatakan bahwa koding dan kecerdasan artifisial masih menjadi mata pelajaran pilihan dan hanya dilaksanakan oleh sekolah yang siap, serta ketika jumlah guru memenuhi maka pemerintah dapat melangkah ke kemungkinan menjadikannya mata pelajaran wajib [4]. Pada saat yang sama, Bahasa Inggris direncanakan menjadi mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD pada tahun ajaran 2027/2028 [3]. Kedua agenda tersebut sama-sama membutuhkan guru dan pendampingan. Jika keduanya berjalan tanpa sinkronisasi, sekolah akan sulit menjaga mutu pembelajaran yang sudah ada.

Solusi Teknis

Jika saya Presiden, saya tidak akan menghentikan program pilihan yang sudah berjalan, tetapi saya akan memerintahkan agar enam bulan ke depan dipakai untuk merapikan fondasi data, guru, infrastruktur, dan mutu sebelum ada keputusan besar.

Satu dasbor publik guru terlatih koding dan kecerdasan artifisial yang berdefinisi baku. Lembaga penanggung jawab utama adalah Kemendikdasmen melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan bersama Pusat Data dan Teknologi Informasi, dengan dukungan pemerintah daerah sebagai penyedia data satuan pendidikan. Tenggat yang diusulkan adalah dalam enam bulan sejak penugasan, dengan pemutakhiran setiap triwulan. Dampak yang diharapkan adalah berakhirnya perbedaan tafsir antara angka 55.000 guru pada bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam dan angka 53.023 guru pada rilis hingga tanggal dua puluh Oktober tahun dua ribu dua puluh enam, karena setiap angka pelatihan, akses materi, kelulusan, dan penugasan mengajar didefinisikan secara terbuka [1][4]. Kelayakan langkah ini tinggi karena basis data pelatihan, platform Ruang GTK, dan ekosistem Rumah Pendidikan sudah tersedia dan tinggal diintegrasikan ke dalam satu pintu informasi [2]. Dasbor tersebut perlu menampilkan jumlah guru yang mengakses materi, jumlah yang lulus, dan jumlah yang mengajar, sehingga perbedaan antara 38 persen satuan pendidikan yang terlibat pelatihan dan 25 persen sekolah yang mengajar dapat dijelaskan secara transparan [3][4].

Peta prioritas pemerataan berbasis sebaran sekolah tanpa guru koding dan kecerdasan artifisial. Lembaga penanggung jawab adalah Kemendikdasmen melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi bersama pemerintah daerah, dengan dukungan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk data konektivitas. Tenggat yang diusulkan adalah dalam tiga bulan untuk peta awal dan pemutakhiran setiap semester. Dampak yang diharapkan adalah perluasan pelatihan tidak lagi menyasar sekolah yang sudah siap saja, melainkan memprioritaskan klaster sekolah yang belum memiliki guru terlatih, belum memiliki akses internet, dan belum menerima papan interaktif. Kelayakan langkah ini kuat karena data awal sudah tersedia, antara lain 20.167 sekolah pelaksana, 8.152 sekolah penerima akses internet, 2.389 sekolah penerima listrik, serta 72.258 unit papan interaktif dari target 742.536 unit dan pendampingan bagi 126.097 sekolah [1]. Peta ini juga harus mencatat status data belum terverifikasi untuk sebaran per provinsi dan jumlah total sekolah sebagai penyebut, agar pemerintah pusat dan daerah bekerja dari peta yang sama dan tidak menambah target baru sebelum kantong kosong terisi.

Kemitraan pendampingan klaster sekolah oleh perguruan tinggi di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Lembaga penanggung jawab adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama perguruan tinggi, dengan Kemendikdasmen melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai pengatur standar materi dan sertifikasi pendampingan. Tenggat yang diusulkan adalah kesepakatan kemitraan dalam enam bulan dan pendampingan berjalan selama dua belas bulan pertama pada klaster prioritas. Dampak yang diharapkan adalah menjawab permintaan dukungan perguruan tinggi untuk pelatihan guru yang disampaikan pada tanggal dua Oktober tahun dua ribu dua puluh enam, sekaligus mengubah akses materi oleh lebih dari 70.000 guru menjadi kesiapan mengajar melalui pendampingan praktik di kelas [2][3]. Kelayakan langkah ini tinggi karena perguruan tinggi memiliki program studi pendidikan dan ilmu komputer yang dapat diterjunkan melalui pengabdian masyarakat, sementara materi esensial yang sudah ada sejak tanggal sembilan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam dapat menjadi kurikulum bersama [2].

Paket pembelajaran koding tanpa perangkat dan penguatan infrastruktur selektif bersama Kementerian Komunikasi dan Digital. Lembaga penanggung jawab adalah Kemendikdasmen bersama Kementerian Komunikasi dan Digital dan pemerintah daerah, dengan satuan pendidikan sebagai pelaksana. Tenggat yang diusulkan adalah distribusi paket pembelajaran dalam enam bulan dan penuntasan konektivitas klaster prioritas secara bertahap dalam dua belas bulan. Dampak yang diharapkan adalah sekolah dengan keterbatasan internet dan perangkat tetap dapat memulai pembelajaran berpikir komputasional tanpa menunggu papan interaktif tiba, sehingga kesenjangan antara 72.258 unit terdistribusi dan target 742.536 unit tidak menghentikan pembelajaran [1]. Kelayakan langkah ini realistis karena pembelajaran tanpa perangkat telah lama dipakai untuk pengantar logika dan algoritma, biayanya rendah, dan dapat dipadukan dengan pendampingan pemanfaatan papan interaktif bagi 126.097 sekolah yang sudah berjalan [1].

Asesmen mutu sederhana dan keputusan wajib yang berbasis bukti oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan bersama Pusat Asesmen. Lembaga penanggung jawab adalah Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan dan Pusat Asesmen, dengan Kemendikdasmen sebagai pengguna hasil untuk kebijakan. Tenggat yang diusulkan adalah kerangka asesmen tersedia dalam sembilan bulan dan uji coba pada sampel sekolah pilihan dalam dua belas bulan. Dampak yang diharapkan adalah pemerintah memiliki ukuran hasil belajar murid yang selama ini masih berstatus data belum terverifikasi, sehingga wacana menjadikan koding dan kecerdasan artifisial sebagai mata pelajaran wajib yang bergantung pada kecukupan jumlah guru dapat diuji dengan bukti mutu, bukan hanya jumlah guru [4]. Kelayakan langkah ini memadai karena asesmen cukup mengukur pemahaman dasar dan pemanfaatan teknologi secara etis dan produktif sebagaimana tujuan integrasi ke berbagai mata pelajaran [2]. Hasil asesmen dipakai untuk menentukan ambang kesiapan sekolah dan penyelarasan dengan rencana Bahasa Inggris wajib mulai kelas 3 SD pada tahun ajaran 2027/2028 [3].

Penguatan jalur pelatihan mandiri dan diklat bauran Ruang GTK sebagai syarat penugasan mengajar. Lembaga penanggung jawab adalah Kemendikdasmen melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan bersama pemerintah daerah sebagai pemberi penugasan. Tenggat yang diusulkan adalah pembaruan alur sertifikasi dalam tiga bulan dan penerapan bertahap selama dua belas bulan. Dampak yang diharapkan adalah setiap guru yang ditugaskan mengajar koding dan kecerdasan artifisial telah melewati tahapan yang jelas dari akses materi esensial, praktik terbimbing, hingga penilaian kesiapan, sehingga capaian 53.023 guru mengikuti pelatihan dan capaian 186.160 pendidik dan tenaga kependidikan yang menyelesaikan pelatihan Pembelajaran Mendalam serta 114.288 guru yang mengikuti pelatihan pendidikan inklusif dapat dibaca sebagai jenjang kompetensi yang saling menguatkan [1]. Kelayakan langkah ini tinggi karena kegiatan daring penguatan implementasi pada tanggal sembilan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam sudah menegaskan peran pelatihan mandiri dan diklat bauran di Ruang GTK, sehingga yang diperlukan adalah penegasan standar kelulusan dan keterkaitannya dengan penugasan di sekolah [2].

Risiko & Mitigasi

Risiko kesenjangan data semakin lebar karena definisi pelatihan berbeda antar-unit. Jika Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Pusat Data dan Teknologi Informasi, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi memakai definisi masing-masing tentang siapa yang disebut terlatih, maka perbedaan seperti 55.000 guru versus 53.023 guru akan berulang dan kepercayaan publik menurun [1][4]. Mitigasinya adalah menetapkan satu definisi baku berlapis yang memisahkan pengakses materi, peserta pelatihan, lulusan, dan guru yang mengajar, lalu menguncinya dalam dasbor publik yang dimutakhirkan setiap triwulan. Kemendikdasmen perlu menerbitkan penjelasan metodologi yang mudah dibaca masyarakat agar perbedaan 38 persen satuan pendidikan yang terlibat pelatihan dan 25 persen sekolah yang mengajar dipahami sebagai dua tahap yang berbeda, bukan sebagai kegagalan [3][4].

Risiko perluasan hanya dinikmati sekolah yang sudah maju dan memiliki infrastruktur. Data distribusi papan interaktif sebesar 72.258 unit dari target 742.536 unit serta akses internet bagi 8.152 sekolah menunjukkan bahwa titik awal sekolah sangat berbeda [1]. Jika pelatihan dan penugasan guru diprioritaskan pada sekolah yang sudah siap, maka sekolah minim listrik dan jaringan akan tertinggal. Mitigasinya adalah mewajibkan kuota afirmatif bagi klaster prioritas dalam setiap angkatan pelatihan, menggabungkan paket tanpa perangkat dengan pendampingan perguruan tinggi, serta menyinkronkan jadwal distribusi perangkat dengan jadwal penempatan guru agar perangkat dan pendidik tiba sebagai satu paket.

Risiko guru terbebani tumpukan program tanpa penyesuaian jam dan insentif. Guru yang baru mengakses materi esensial perlu waktu untuk berlatih, sementara sekolah juga menyiapkan pelatihan Pembelajaran Mendalam yang telah menjangkau 186.160 pendidik dan pelatihan inklusif bagi 114.288 guru [1]. Mitigasinya adalah mengatur batas penugasan yang wajar, mengakui jam pendampingan sebagai jam pengembangan profesional, serta menyelaraskan kalender pelatihan dengan rencana Bahasa Inggris wajib mulai kelas 3 SD pada tahun ajaran 2027/2028 [3].

Risiko integrasi ke berbagai mata pelajaran menjadi formalitas tanpa mutu. Karena Pembelajaran Mendalam, Koding, dan Kecerdasan Artifisial dirancang terintegrasi ke berbagai mata pelajaran pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, ada bahaya bahwa label integrasi ditempel tanpa perubahan praktik mengajar [2]. Mitigasinya adalah menetapkan panduan yang operasional bersama Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan serta menilai praktik guru melalui observasi kelas oleh pendamping perguruan tinggi [2].

Risiko keputusan menjadikan mata pelajaran wajib diambil terlalu cepat karena tekanan target. Pernyataan bahwa pemerintah dapat melangkah ke kemungkinan menjadikan koding dan kecerdasan artifisial sebagai mata pelajaran wajib ketika jumlah guru memenuhi berpotensi dibaca sebagai janji tenggat [4]. Mitigasinya adalah menetapkan prasyarat tertulis sebelum status wajib dipertimbangkan, antara lain ketersediaan guru yang mengajar secara nyata serta kesiapan perangkat pada klaster prioritas. Selama prasyarat belum dipenuhi dan sebagian data penting masih berstatus data belum terverifikasi, status pilihan bagi sekolah yang siap tetap dipertahankan [4].

Aksi 90 Hari

  1. Merapikan definisi dan mempublikasikan dasbor awal guru terlatih koding dan kecerdasan artifisial yang memisahkan pengakses materi, peserta, lulusan, dan pengajar, dengan penjelasan atas perbedaan 55.000 guru dan 53.023 guru serta perbedaan 38 persen dan 25 persen [1][3][4]. Penanggung jawab: Kemendikdasmen melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan bersama Pusat Data dan Teknologi Informasi, didukung pemerintah daerah.
  2. Menerbitkan peta prioritas klaster sekolah tanpa guru koding dan kecerdasan artifisial dengan memadukan data 20.167 sekolah pelaksana, data internet bagi 8.152 sekolah, data listrik bagi 2.389 sekolah, serta data distribusi dan pendampingan papan interaktif [1]. Penanggung jawab: Kemendikdasmen melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi bersama pemerintah daerah dan Kementerian Komunikasi dan Digital.
  3. Menandatangani kemitraan pendampingan klaster prioritas antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, perguruan tinggi, dan Kemendikdasmen, dengan kurikulum berbasis materi esensial dan platform Ruang GTK dalam ekosistem Rumah Pendidikan [2]. Penanggung jawab: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Kemendikdasmen.
  4. Mendistribusikan paket pembelajaran tanpa perangkat ke klaster minim konektivitas dan menyelaraskan jadwal pendampingan papan interaktif serta penambahan akses internet berbasis peta prioritas [1]. Penanggung jawab: Kemendikdasmen bersama Kementerian Komunikasi dan Digital dan pemerintah daerah.
  5. Menyusun kerangka asesmen mutu sederhana untuk pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial yang terintegrasi ke berbagai mata pelajaran, termasuk pemanfaatan teknologi secara etis dan produktif, serta menguji cobanya pada sampel sekolah pilihan [2]. Penanggung jawab: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan bersama Pusat Asesmen.

Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.

Sumber & Referensi

Rujukan di bawah ini merangkum empat sumber resmi dan pemberitaan yang dipakai dalam analisis ini [1].

  1. Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Kemendikdasmen Perluas Akses dan Perkuat Mutu Pendidikan — rilis capaian hingga tanggal dua puluh Oktober tahun dua ribu dua puluh enam.
  2. Kemendikdasmen Perkuat Implementasi PMKKA melalui Pelatihan Mandiri dan Diklat Bauran Ruang GTK — penguatan pelatihan mandiri dan materi esensial.
  3. Kemendikdasmen sebut baru 25 persen sekolah ajarkan coding dan AI — pernyataan pada forum konsorsium nasional pendidikan.
  4. 55.000 Guru Dilatih untuk Siapkan Pembelajaran AI dan Coding di Sekolah — keterangan tertulis tentang pelatihan guru dan status pilihan.