Pendahuluan
Pada tanggal tiga belas November tahun dua ribu dua puluh enam, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara hingga akhir Oktober tahun berjalan tetap solid dan berada pada jalur yang tepat [1]. Pernyataan tersebut disampaikan melalui siaran pers resmi yang memuat capaian pendapatan negara sebesar Rp2.618 triliun atau delapan puluh tiga persen dari target dengan pertumbuhan dua puluh tiga koma sembilan persen [1]. Pada tanggal yang sama, pemberitaan media mengutip angka belanja pemerintah pusat yang telah mencapai Rp2.343,6 triliun hingga Oktober tahun berjalan [1][2]. Pemerintah menilai defisit sebesar Rp379,3 triliun atau satu koma empat tujuh persen terhadap produk domestik bruto masih berada pada jalur menuju defisit dua koma delapan lima persen terhadap produk domestik bruto [1][5].
Penilaian on track tersebut perlu dibaca secara hati hati karena label tersebut menilai arah defisit, bukan menilai mutu belanja negara secara langsung [1][5]. Belanja negara hingga akhir Oktober tercatat sebesar Rp2.997,2 triliun atau tujuh puluh delapan persen dari pagu dengan pertumbuhan lima belas koma enam persen [1]. Capaian tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.343,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp653,6 triliun [1]. Kementerian Keuangan sendiri menjelaskan bahwa percepatan belanja umumnya terjadi pada November dan Desember [1]. Penjelasan tersebut kemudian diperkuat oleh pernyataan bahwa penyerapan belanja kementerian dan lembaga diperkirakan mengalami akselerasi pada Desember karena kontrak dan pekerjaan sudah berjalan dan pembayarannya diselesaikan pada Desember [2].
Enam hari kemudian, pada forum keuangan tanggal sembilan belas November, Menteri Keuangan menyatakan akan memetakan kementerian dan lembaga yang harus mempercepat belanja selama dua bulan terakhir [3]. Pagu belanja negara tercatat sebesar Rp3.842,7 triliun sedangkan pagu belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp3.149,7 triliun [3]. Pemerintah masih harus merealisasikan belanja sekitar Rp945,2 triliun pada November dan Desember tahun berjalan [3]. Pemetaan tersebut mencontohkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian [3]. Alokasi per kementerian dan lembaga serta transfer disebut sudah tersedia dalam anggaran berjalan [3].
Jika saya Presiden, saya akan memaknai angka sisa belanja tersebut bukan sekadar soal kecepatan mencairkan anggaran, melainkan soal kemampuan negara memastikan setiap rupiah menghasilkan layanan yang dapat dipertanggungjawabkan [3]. Tesis kritik ini sederhana, yaitu label on track menilai arah defisit, bukan kualitas belanja [1][5]. Ketika sisa belanja menumpuk untuk direalisasikan dalam dua bulan terakhir [3], dan ketika publik disuguhi dua versi pagu transfer ke daerah [2][4], maka persoalannya bukan sekadar optimisme fiskal, melainkan pola belanja akhir tahun dan keterbacaan data fiskal. Kritik ini ditujukan pada kebijakan dan sistem, bukan pada pribadi pejabat mana pun.
Permasalahan
Persoalan pertama adalah besarnya sisa belanja yang harus direalisasikan dalam waktu sangat singkat pada akhir tahun anggaran berjalan [3]. Pemerintah masih harus merealisasikan belanja sekitar Rp945,2 triliun pada November dan Desember tahun berjalan [3]. Angka tersebut mengacu pada pagu belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun dan pagu belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.149,7 triliun [3]. Kementerian Keuangan menyatakan akan memetakan kementerian dan lembaga yang harus mempercepat belanja selama dua bulan tersebut [3]. Pernyataan itu menegaskan bahwa percepatan belanja umumnya terjadi pada November dan Desember [1]. Pemberitaan pada tanggal tiga belas November juga mencatat perkiraan akselerasi penyerapan belanja kementerian dan lembaga pada Desember karena kontrak dan pekerjaan sudah berjalan dan pembayarannya diselesaikan pada Desember [2].
Pola menumpuknya pembayaran pada Desember tersebut mengulang pola lama belanja akhir tahun yang selama ini dikhawatirkan melemahkan kualitas belanja [1][2]. Ketika kontrak baru dibayar pada akhir tahun, risiko yang muncul bukan pada angka defisit semata, melainkan pada mutu pekerjaan, ketepatan volume, dan ketertiban dokumen pertanggungjawaban [2]. Belanja pemerintah pusat hingga Oktober telah mencapai tujuh puluh empat koma empat persen dari target dengan pertumbuhan dua puluh empat koma tujuh persen [2]. Rincian belanja tersebut meliputi belanja barang sebesar Rp543,3 triliun termasuk Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp173,21 triliun [2]. Rincian yang sama juga memuat belanja pegawai sebesar Rp320,4 triliun dan belanja modal sebesar Rp248,6 triliun [2]. Bantuan sosial reguler tercatat sebesar Rp124,9 triliun dengan kenaikan enam koma lima persen, pensiun tercatat sebesar Rp159,8 triliun, serta subsidi dan kompensasi energi maupun nonenergi tercatat sebesar Rp415,8 triliun [2].
Risiko kualitas menjadi lebih nyata pada belanja barang dan belanja modal yang dikebut pada akhir tahun tanpa ukuran keluaran yang dilaporkan secara terbuka [2]. Belanja barang sebesar Rp543,3 triliun dan belanja modal sebesar Rp248,6 triliun merupakan jenis belanja yang sangat menentukan layanan dan aset negara [2]. Jika pencairan menumpuk pada Desember [2], publik sulit menilai apakah barang benar benar diterima, apakah pekerjaan benar benar selesai, dan apakah manfaatnya benar benar dirasakan masyarakat. Sumber yang tersedia dalam brief ini tidak memuat ukuran keluaran yang dilaporkan untuk belanja yang dipercepat tersebut [2]. Kritik ini tidak menilai pribadi pejabat, melainkan menilai kebijakan yang membiarkan kalender pencairan menumpuk di ujung tahun.
Persoalan kedua adalah adanya dua versi data transfer ke daerah yang beredar pada pemberitaan dalam periode yang sama [2][4]. Versi pertama mencatat transfer ke daerah sebesar Rp653,6 triliun atau sembilan puluh empat koma tiga persen dari target Rp693 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara [4]. Versi kedua mencatat transfer ke daerah sebesar Rp653,2 triliun atau sekitar sembilan puluh persen dari pagu terbaru Rp726,3 triliun [2]. Selisih penyebutan realisasi antara Rp653,6 triliun [1][4] dan Rp653,2 triliun [2] memang tampak kecil, tetapi perbedaan pagu antara Rp693 triliun [4] dan Rp726,3 triliun [2] serta perbedaan persentase serapan antara sembilan puluh empat koma tiga persen [4] dan sekitar sembilan puluh persen [2] menimbulkan kebingungan yang tidak kecil. Siaran pers resmi mencatat transfer ke daerah sebesar Rp653,6 triliun [1], sehingga publik perlu menyandingkan ketiga kutipan tersebut secara hati hati [1][2][4].
Publik tidak dapat memastikan pagu mana yang menjadi acuan resmi dari sumber yang tersedia dalam brief ini [2][4]. Apakah acuan yang berlaku adalah Rp693 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara [4], atau pagu terbaru Rp726,3 triliun [2], tidak dapat dipastikan hanya dari sumber brief ini. Apakah serapan yang tepat adalah sembilan puluh empat koma tiga persen [4] atau sekitar sembilan puluh persen [2], juga tidak dapat dipastikan tanpa penjelasan tambahan. Apakah realisasi yang tepat adalah Rp653,6 triliun [1][4] atau Rp653,2 triliun [2], juga perlu klarifikasi resmi. Ketidakpastian tersebut menunjukkan bahwa data fiskal belum cukup mudah dibaca publik [2][4]. Negara yang mengklaim kinerja solid dan on track [1] seharusnya menyajikan satu angka pagu, satu angka realisasi, dan satu angka persentase yang konsisten untuk satu pos yang sama pada tanggal pelaporan yang sama.
Persoalan ketiga adalah perbedaan basis antara sisa pagu dan proyeksi defisit yang sering dicampuradukkan dalam pembacaan publik [3][5]. Angka sisa sekitar Rp945,2 triliun [3] mengacu pada pagu anggaran pendapatan dan belanja negara, sedangkan outlook defisit sebesar Rp734,3 triliun atau dua koma delapan lima persen terhadap produk domestik bruto [5] merupakan proyeksi. Defisit hingga Oktober tercatat sebesar Rp379,3 triliun atau satu koma empat tujuh persen terhadap produk domestik bruto dengan keseimbangan primer surplus sebesar Rp114,8 triliun [1]. Pemerintah menyebut kinerja tersebut on track menuju defisit dua koma delapan lima persen terhadap produk domestik bruto [1][5]. Namun dari sumber brief ini, pembaca tidak boleh menyimpulkan berapa belanja yang tidak akan terserap [3][5]. Sisa pagu dan outlook defisit memiliki basis yang berbeda, sehingga keduanya tidak boleh dikurangkan atau diperbandingkan secara langsung tanpa penjelasan metodologi [3][5].
Persoalan keempat adalah kenyataan bahwa ruang fiskal dari sisi pendapatan sebenarnya tersedia, sehingga masalah utama terletak pada kecepatan dan kualitas eksekusi, bukan pada ketiadaan uang [1]. Pendapatan negara hingga akhir Oktober tercatat sebesar Rp2.618 triliun atau delapan puluh tiga persen dari target dengan pertumbuhan dua puluh tiga koma sembilan persen [1]. Penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.796,8 triliun dengan pertumbuhan dua puluh tiga koma dua persen [1]. Kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp267,2 triliun dengan pertumbuhan tujuh koma dua persen [1]. Penerimaan negara bukan pajak tercatat sebesar Rp551,8 triliun atau seratus dua puluh persen dari target dengan pertumbuhan tiga puluh tujuh persen [1]. Keseimbangan primer bahkan mencatat surplus sebesar Rp114,8 triliun [1]. Belanja pemerintah pusat pada periode yang sama tahun lalu tercatat sebesar Rp1.879,6 triliun [4], sehingga kenaikan belanja tahun berjalan seharusnya diimbangi dengan perbaikan tata kelola pencairan.
Jika pendapatan tumbuh tinggi dan keseimbangan primer surplus [1], maka pertanyaan yang wajar bukanlah apakah negara mampu membiayai belanja, melainkan apakah negara mampu membelanjakan secara bermutu dan tepat waktu. Percepatan belanja yang umumnya terjadi pada November dan Desember [1] serta pembayaran yang diselesaikan pada Desember [2] menunjukkan bahwa kalender kerja, kalender kontrak, dan kalender kas belum selaras sejak awal tahun. Pemetaan kementerian dan lembaga yang harus mempercepat belanja selama dua bulan [3] memang diperlukan, tetapi pemetaan tanpa kalender terbuka dan tanpa ukuran hasil hanya akan memindahkan tekanan ke ujung tahun. Kritik ini tetap ditujukan pada kebijakan, bukan pada pribadi pejabat, dan tidak dimaksudkan untuk melemahkan kredibilitas fiskal, melainkan untuk memperkuatnya melalui keterbacaan dan akuntabilitas [1][2][3][4][5].
Sejumlah hal penting belum dapat dinilai karena masih berstatus data belum terverifikasi bila disinggung di luar sumber brief ini. Daftar kementerian dan lembaga dengan serapan terendah masih berstatus data belum terverifikasi [3]. Outlook realisasi belanja akhir tahun masih berstatus data belum terverifikasi [3][5]. Porsi belanja Desember pada tahun lalu masih berstatus data belum terverifikasi [4]. Nilai sisa anggaran lebih masih berstatus data belum terverifikasi. Dasar hukum perubahan pagu transfer ke daerah masih berstatus data belum terverifikasi [2][4]. Ketiadaan data tersebut bukan alasan untuk menunda pembenahan, melainkan justru menjadi celah yang harus diisi melalui usulan perbaikan pada bagian solusi.
Solusi Teknis
Kalender kas terbuka dan disiplin pembayaran bertahap. Lembaga penanggung jawab adalah Kementerian Keuangan. Tenggat pelaksanaan adalah dalam waktu enam bulan dengan pemutakhiran setiap triwulan. Dampak yang diharapkan adalah pembayaran yang menumpuk pada Desember [2] dapat diurai menjadi termin yang dapat dilacak publik sejak awal tahun anggaran. Kelayakan usulan ini tinggi karena Kementerian Keuangan sudah menyatakan bahwa percepatan belanja umumnya terjadi pada November dan Desember [1] dan sudah memetakan kementerian dan lembaga yang harus mempercepat belanja selama dua bulan [3]. Jika kalender kontrak dan jadwal pembayaran dibuka setiap triwulan, maka klaim percepatan yang disebut tetap harus menjaga efisiensi anggaran [3] dapat diuji secara terbuka.
Standar keluaran minimum untuk belanja barang dan belanja modal. Lembaga penanggung jawab adalah Kementerian PPN/Bappenas. Tenggat penyusunan standar adalah dalam waktu enam bulan dengan peninjauan setiap tahun. Dampak yang diharapkan adalah belanja barang sebesar Rp543,3 triliun dan belanja modal sebesar Rp248,6 triliun [2] memiliki ukuran hasil yang jelas dan dapat dibandingkan antar kementerian dan lembaga. Kelayakan usulan ini tinggi karena rincian belanja barang termasuk Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp173,21 triliun [2] serta belanja pegawai sebesar Rp320,4 triliun [2] sudah dilaporkan, tetapi ukuran keluaran belum dilaporkan secara terbuka [2]. Dengan standar keluaran, pembayaran yang diselesaikan pada Desember [2] tidak cukup hanya dibuktikan dengan kuitansi, melainkan juga dengan bukti barang diterima dan pekerjaan selesai.
Percepatan kontrak sejak awal tahun melalui katalog elektronik. Lembaga penanggung jawab adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tenggat percepatan adalah dalam waktu tiga bulan untuk paket yang dapat dikonsolidasikan dengan pendampingan hingga akhir tahun anggaran. Dampak yang diharapkan adalah kontrak dan pekerjaan sudah berjalan lebih awal sehingga pembayaran tidak harus diselesaikan seluruhnya pada Desember [2]. Kelayakan usulan ini tinggi karena pola pembayaran menumpuk pada Desember [2] dan percepatan pada November dan Desember [1] menunjukkan bahwa hulu pengadaan perlu dipercepat, bukan hanya hilir pembayaran yang dikebut. Usulan ini tidak menambah angka baru dan tidak menilai pribadi pejabat, melainkan memperbaiki sistem pengadaan secara menyeluruh.
Satu angka acuan transfer ke daerah yang mudah dibaca. Lembaga penanggung jawab adalah Kementerian Dalam Negeri. Tenggat penyelarasan adalah dalam waktu tiga bulan dengan pembaruan setiap triwulan. Dampak yang diharapkan adalah kebingungan antara Rp653,6 triliun atau sembilan puluh empat koma tiga persen dari Rp693 triliun [4] dan Rp653,2 triliun atau sekitar sembilan puluh persen dari Rp726,3 triliun [2] tidak terulang pada pelaporan berikutnya. Kelayakan usulan ini tinggi karena siaran pers resmi mencatat transfer ke daerah sebesar Rp653,6 triliun [1], sehingga Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan dapat menyepakati satu pagu acuan, satu realisasi, dan satu persentase untuk setiap tanggal pelaporan. Usulan ini tidak menghitung ulang angka dan tidak menyimpulkan pagu mana yang benar, melainkan meminta klarifikasi resmi yang konsisten [2][4].
Audit kinerja belanja akhir tahun yang berfokus pada mutu. Lembaga penanggung jawab adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tenggat pelaksanaan adalah dalam waktu enam bulan dengan laporan ringkas setiap semester. Dampak yang diharapkan adalah belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.343,6 triliun [1][2] dan belanja negara sebesar Rp2.997,2 triliun atau tujuh puluh delapan persen dari pagu [1] dinilai dari mutu keluaran, bukan sekadar dari persentase serapan. Kelayakan usulan ini tinggi karena belanja negara tumbuh lima belas koma enam persen [1] dan belanja pemerintah pusat tumbuh dua puluh empat koma tujuh persen [2], sehingga kecepatan harus diimbangi dengan keyakinan mutu. Badan Pemeriksa Keuangan tetap menilai hasil audit tersebut pada siklus pengawasan berikutnya. Daftar kementerian dengan serapan terendah untuk keperluan audit tersebut masih berstatus data belum terverifikasi [3].
Risiko & Mitigasi
Risiko pertama adalah kebut pencairan pada November dan Desember menurunkan mutu pekerjaan karena penyedia dipaksa menyelesaikan volume dalam waktu singkat [1][2][3]. Belanja modal sebesar Rp248,6 triliun dan belanja barang sebesar Rp543,3 triliun [2] sangat rentan terhadap penurunan mutu apabila pembayaran diselesaikan pada Desember [2]. Mitigasinya adalah mewajibkan termin berbasis kemajuan fisik yang terverifikasi dengan tenggat peninjauan setiap bulan selama dua bulan terakhir. Kementerian Keuangan sebagai penanggung jawab kalender kas [1][3] perlu menahan pembayaran penuh apabila berita acara tidak lengkap, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perlu melakukan uji petik berkala. Pendekatan ini menjaga pesan bahwa percepatan tetap harus menjaga efisiensi anggaran [3].
Risiko kedua adalah pembayaran menumpuk pada Desember melemahkan tertib administrasi dan membuka celah pertanggungjawaban yang longgar [2]. Akselerasi penyerapan belanja kementerian dan lembaga pada Desember karena pembayaran diselesaikan pada Desember [2] sering disertai penumpukan dokumen pada akhir tahun. Mitigasinya adalah mewajibkan unggahan dokumen kontrak, adendum, dan berita acara secara bertahap dengan tenggat pembaruan setiap triwulan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat memastikan keterlacakan paket, sedangkan Kementerian PPN/Bappenas dapat memastikan keluaran tercatat. Dengan cara ini, belanja negara sebesar Rp2.997,2 triliun [1] tetap dapat ditelusuri hingga ke paket pekerjaan tanpa menambah angka baru.
Risiko ketiga adalah dua versi pagu transfer ke daerah merusak kepercayaan publik apabila tidak diklarifikasi secara resmi [2][4]. Perbedaan antara Rp693 triliun [4] dan Rp726,3 triliun [2] serta antara sembilan puluh empat koma tiga persen [4] dan sekitar sembilan puluh persen [2] dapat dibaca sebagai ketidakkonsistenan data. Mitigasinya adalah menerbitkan catatan penjelasan satu halaman yang memuat definisi pagu awal dan pagu terbaru dengan tenggat penerbitan dalam waktu satu bulan dan pembaruan setiap triwulan. Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan perlu menjadi penanggung jawab tunggal penjelasan tersebut. Selama klarifikasi belum terbit, publik tidak dapat memastikan pagu mana yang menjadi acuan resmi dari sumber brief ini [2][4].
Risiko keempat adalah salah baca antara sisa pagu dan proyeksi defisit yang memicu kesimpulan keliru tentang belanja yang tidak terserap [3][5]. Sisa sekitar Rp945,2 triliun [3] mengacu pada pagu, sedangkan outlook defisit sebesar Rp734,3 triliun atau dua koma delapan lima persen terhadap produk domestik bruto [5] merupakan proyeksi. Defisit sebesar Rp379,3 triliun atau satu koma empat tujuh persen terhadap produk domestik bruto [1] juga sering dibaca tanpa penjelasan basis. Mitigasinya adalah menyajikan tabel sederhana yang memisahkan pagu, realisasi, dan proyeksi dengan penjelasan basis dalam bahasa yang mudah dipahami dan dengan tenggat penerbitan setiap semester. Badan Pemeriksa Keuangan dapat menilai kewajaran penyajian tersebut pada siklus pengawasan berikutnya. Pesan yang harus dijaga adalah jangan menyimpulkan berapa belanja yang tidak akan terserap hanya dari sumber brief ini [3][5].
Aksi 90 Hari
- Kementerian Keuangan menerbitkan kalender pembayaran terbuka untuk sisa belanja sekitar Rp945,2 triliun pada November dan Desember [3] dengan penanggung jawab Kementerian Keuangan dan tenggat pembaruan setiap bulan selama tiga bulan ke depan. Kalender tersebut memisahkan kontrak yang sudah berjalan dan pembayaran yang akan diselesaikan pada Desember [2] agar publik dapat memantau tanpa harus menafsirkan angka baru.
- Kementerian PPN/Bappenas menyusun daftar keluaran minimum untuk belanja barang sebesar Rp543,3 triliun dan belanja modal sebesar Rp248,6 triliun [2] dengan penanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas dan tenggat penyusunan dalam waktu tiga bulan. Belanja pegawai sebesar Rp320,4 triliun, bantuan sosial reguler sebesar Rp124,9 triliun dengan kenaikan enam koma lima persen, pensiun sebesar Rp159,8 triliun, serta subsidi dan kompensasi sebesar Rp415,8 triliun [2] tetap dicatat sebagai pembanding.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempercepat paket yang dapat dikonsolidasikan agar kontrak dan pekerjaan sudah berjalan sebelum Desember [2] dengan penanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tenggat percepatan dalam waktu tiga bulan. Percepatan belanja yang umumnya terjadi pada November dan Desember [1] dijadikan dasar untuk memajukan jadwal lelang, bukan sekadar memajukan jadwal bayar.
- Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan menerbitkan klarifikasi satu pagu acuan transfer ke daerah untuk meluruskan perbedaan antara Rp653,6 triliun atau sembilan puluh empat koma tiga persen dari Rp693 triliun [4] dan Rp653,2 triliun atau sekitar sembilan puluh persen dari Rp726,3 triliun [2] dengan penanggung jawab Kementerian Dalam Negeri dan tenggat penerbitan dalam waktu satu bulan. Siaran pers resmi yang mencatat transfer ke daerah sebesar Rp653,6 triliun [1] dijadikan titik berangkat, dan publik dinyatakan belum dapat memastikan pagu mana yang menjadi acuan resmi dari sumber brief ini [2][4].
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan uji petik atas pembayaran Desember pada belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.343,6 triliun [1][2] dengan penanggung jawab Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan tenggat pelaporan dalam waktu tiga bulan. Belanja negara sebesar Rp2.997,2 triliun atau tujuh puluh delapan persen dari pagu [1], defisit sebesar Rp379,3 triliun atau satu koma empat tujuh persen terhadap produk domestik bruto [1], dan outlook defisit sebesar Rp734,3 triliun atau dua koma delapan lima persen terhadap produk domestik bruto [5] disajikan dalam basis yang terpisah agar tidak disimpulkan berapa belanja yang tidak akan terserap [3][5]. Jika saya Presiden, saya akan meminta laporan ringkas setiap bulan selama tiga bulan agar koreksi dapat dilakukan sebelum tahun anggaran ditutup.
Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.
Sumber & Referensi
Ringkasan seluruh angka dalam artikel ini merujuk pada rilis resmi dan pemberitaan terverifikasi berikut ini [1].
- Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan — siaran pers resmi [1].
- Belanja pemerintah pusat capai Rp2.343,6 triliun hingga Oktober 2026 - ANTARA News — pemberitaan media [2].
- Menkeu Blak-blakan Strategi Genjot Belanja Rp945 T di Akhir Tahun — pemberitaan media [3].
- 10 Bulan Belanja PemerintahTembus Rp2.343,6 Triliun, untuk Apa Saja? — pemberitaan media [4].
- Defisit APBN Sentuh Rp 379,3 triliun pada Oktober 2026 — pemberitaan media [5].