Pendahuluan

Para pembaca yang saya hormati,

Pada Jumat 9 Oktober 2026, Kementerian Keuangan memaparkan kinerja APBN hingga 30 September 2026 dalam konferensi pers APBN KiTa. Pendapatan negara tercatat Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target dan tumbuh 25,5 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja negara Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu dan tumbuh 19,0 persen. Defisit Rp319,0 triliun atau 1,24 persen produk domestik bruto, sementara keseimbangan primer mencatat surplus Rp125,5 triliun [1].

Menteri Keuangan membacakan angka itu sebagai tanda APBN berjalan di jalurnya. Akhir September disebut sebagai tiga per empat tahun, sehingga pendapatan negara yang sudah terkumpul 74 persen dinilai on track, dan defisit dijelaskan sebagai bagian dari desain APBN sejak awal [2]. Penerimaan pajak menjadi komponen yang paling menarik perhatian: Rp1.607,6 triliun atau 68,2 persen dari target, dengan pertumbuhan 24,1 persen [3].

Saya memberi tempat pada pencapaian ini. Pertumbuhan penerimaan sebesar itu bukan hal kecil pada tahun ketika dunia usaha masih menyesuaikan diri, dan pemerintah menyebut perbaikan administrasi melalui Coretax sebagai salah satu faktornya [3]. PPh nonmigas tumbuh 17,6 persen menjadi Rp809,3 triliun, dan PPN serta PPnBM tumbuh 38,6 persen menjadi Rp683,3 triliun, sehingga basis penerimaan tidak hanya bergantung pada satu jenis pajak [3].

Tetapi justru karena angkanya besar, saya tidak ingin berhenti pada kesimpulan on track. Pertumbuhan itu sebagian ditopang faktor yang sifatnya sementara; klaim on track seharusnya disertai proyeksi akhir tahun yang terbuka; dan target perpajakan 2027 [5] yang tetap dinaikkan menuntut dasar perhitungan yang dapat diperiksa publik. Kritik dalam tulisan ini diarahkan pada desain dan tata kelola kebijakan, bukan pada pribadi pejabat.

Permasalahan

Pertama, sisa yang harus dikejar dalam tiga bulan masih sangat besar. Dengan target pajak Rp2.357,7 triliun, penerimaan yang harus dikumpulkan sampai akhir Desember sekitar Rp750,1 triliun [3][4]. Direktur Jenderal Pajak menyatakan penerimaan akan dipantau setiap minggu dan direkonsiliasi dalam forum ALCo [4]. Pemantauan mingguan adalah pengakuan bahwa ruang fiskal tahun ini bergantung pada tiga bulan terakhir, dan pengakuan itu seharusnya tampil di depan, bukan hanya di ruang rapat.

Kedua, komposisi pertumbuhan menunjukkan bobot faktor sementara. PPh migas tumbuh 128,2 persen menjadi Rp43,6 triliun, dan Kementerian Keuangan menjelaskan pertumbuhan itu seiring kenaikan harga minyak [1][3]. PPh badan tumbuh terutama dari sektor yang terkait minyak kelapa sawit seiring kenaikan harganya, PPh final naik karena pengalihan hak pertambangan migas, PPN dalam negeri tumbuh antara lain dari perdagangan besar bahan bakar minyak, dan PPN impor dipengaruhi kenaikan harga minyak serta pelemahan kurs [1]. PPN dalam negeri sendiri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp369,5 triliun [3]. Di sisi lain, PBB dan pajak lainnya turun 24,8 persen menjadi Rp71,4 triliun [3]. Pertumbuhan 24,1 persen itu nyata, tetapi tidak seragam dan tidak seluruhnya berulang.

Ketiga, Satgas PKH memberi sumbangan yang perlu dipisahkan dari aliran pajak biasa. Satgas itu telah menyetor Rp57,1 triliun sepanjang 2025–2026, terdiri dari PNBP dan denda Rp38,65 triliun serta pajak Rp18,45 triliun [1]. Penerimaan semacam ini sah dan penting, tetapi ia bukan cermin kekuatan basis pajak yang berulang; ia lebih tepat dibaca sebagai pemulihan kepatuhan yang waktunya tidak dapat diasumsikan berlanjut dengan laju yang sama.

Keempat, PPN dalam negeri akan termoderasi ketika restitusi dilonggarkan. Menteri Keuangan menyatakan manajemen restitusi akan segera dilonggarkan dan DJP telah memulainya, sekaligus menyampaikan bahwa PPN dalam negeri akan mengalami moderasi dengan manajemen restitusi tersebut [3]. Pelonggaran itu benar dari sisi hak wajib pajak, tetapi dari sisi penerimaan ia mengubah basis pembanding: sebagian pertumbuhan PPN dalam negeri berasal dari restitusi yang belum dibayarkan, bukan dari aktivitas ekonomi yang bertambah.

Kelima, persentase on track bergantung pada basis yang dipakai. Pendapatan negara disebut 74,2 persen dari target [1] dan 74,5 persen [2][5]. Belanja disebut 69,2 persen dari pagu [1], 69 persen [2], dan 65,4 persen dari target [5]. Selisih itu tidak besar, tetapi dalam dokumen fiskal selisih kecil harus dapat dijelaskan. Begitu pula cakupan target: Rp2.357,7 triliun adalah target pajak [3][4], sedangkan sekitar Rp2.600 triliun adalah target perpajakan yang mencakup pajak serta kepabeanan dan cukai [5]. Keduanya bukan kontradiksi, melainkan dua definisi yang harus disebutkan setiap kali angka dipakai.

Keenam, target 2027 tetap dinaikkan ketika outlook 2026 diakui berat. CORE mencatat penerimaan perpajakan 2025 sekitar Rp2.200 triliun dan target 2026 sekitar Rp2.600 triliun yang kemungkinan besar tidak tercapai, sementara outlook Kementerian Keuangan dalam Pidato Presiden 17 Agustus 2026 disebut sudah mengakui kemungkinan itu [5]. APBN 2027 yang baru disahkan justru menaikkan target menjadi Rp2.900 triliun [5]. Kenaikan target tanpa dasar perhitungan terbuka memindahkan beban pembuktian ke akhir tahun, ketika pilihan sudah menyempit.

Ketujuh, dua jalan keluar sama-sama berisiko. Jika target tidak tercapai, pilihannya adalah defisit melebar atau belanja dipangkas [5]. Desain APBN menetapkan keseimbangan primer defisit Rp89,7 triliun [5], sedangkan realisasi per September justru surplus Rp125,5 triliun [1]; jarak antara desain dan realisasi itu menunjukkan bahwa angka awal bukan ramalan, melainkan asumsi yang harus diuji. Tanpa aturan urutan penyesuaian, pemangkasan akan jatuh pada belanja yang paling mudah dipotong, bukan yang paling tepat dilindungi.

Kedelapan, proyeksi akhir tahun tidak dipublikasikan secara rinci. Angka outlook resmi akhir tahun dan rincian dasar perhitungan target tahun berikutnya belum tersedia dalam bahan yang saya rujuk; itu adalah data belum terverifikasi, dan justru karena belum terverifikasi ia menjadi celah transparansi yang harus ditutup. Klaim on track tanpa proyeksi terbuka membuat publik hanya bisa menilai di akhir tahun, ketika kebijakan sudah tidak dapat diubah.

Solusi Teknis

Jika saya Presiden, saya mengarahkan enam instrumen berikut agar klaim on track dapat diuji dan target tahun berikutnya tidak menjadi soal kepercayaan semata. Setiap instrumen memuat lembaga pelaksana, tenggat, dampak yang diharapkan, dan penilaian kelayakan.

Proyeksi penerimaan akhir tahun yang diterbitkan setiap bulan. Kementerian Keuangan, melalui Badan Kebijakan Fiskal bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, menerbitkan proyeksi penerimaan sampai akhir tahun yang memisahkan penerimaan berulang dari penerimaan sementara, dengan asumsi harga minyak, harga sawit, kurs, dan kebijakan restitusi yang dinyatakan terbuka. Tenggat: format dalam satu bulan, terbit pertama dalam enam minggu, lalu diperbarui setiap bulan sampai Desember. Dampak: klaim on track dapat diuji bulan demi bulan, bukan hanya disimpulkan di akhir tahun. Kelayakan tinggi karena data penerimaan sudah tersedia mingguan di DJP dan DJBC; yang ditambahkan adalah disiplin mempublikasikan dan memisahkan komponen.

Jadwal pelonggaran restitusi yang terbuka. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan jadwal pelonggaran manajemen restitusi, standar waktu penyelesaian, dan proyeksi dampaknya terhadap penerimaan neto tiap bulan. Tenggat: jadwal dan standar layanan dalam tiga bulan, laporan pelaksanaan pertama dalam enam bulan. Dampak: hak wajib pajak tidak tertahan demi target, dan moderasi PPN dalam negeri menjadi terukur, bukan kejutan. Kelayakan tinggi karena pelonggaran sudah dimulai; yang dibutuhkan adalah pengumuman jadwal dan pelaporan berkala.

Laporan dasar perhitungan target perpajakan 2027 dan skenario sensitivitas. Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal, bersama DJP dan DJBC, menerbitkan dasar perhitungan target Rp2.900 triliun [5], termasuk sensitivitas terhadap harga minyak, harga sawit, kurs, dan tingkat kepatuhan, serta menjelaskan asumsi mana yang paling menentukan. Tenggat: laporan dalam enam bulan dan pembahasan dengan DPR Komisi XI sebelum pembahasan anggaran tahun berikutnya. Dampak: publik dan parlemen dapat menilai apakah kenaikan target berbasis kapasitas atau kebutuhan. Kelayakan sedang karena menuntut keterbukaan metode yang biasanya dibahas secara internal.

Daftar prioritas belanja yang dilindungi dan urutan penyesuaian. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran bersama Bappenas menetapkan daftar belanja yang dilindungi dan urutan penyesuaian bila penerimaan kurang, disertai ambang pemicu yang jelas. Tenggat: daftar dan ambang dalam dua bulan, uji simulasi dalam empat bulan. Dampak: jika sisa target tidak tercapai, pemangkasan mengikuti prioritas yang sudah diumumkan, bukan keputusan mendadak. Kelayakan tinggi karena kementerian sudah memiliki klasifikasi program; yang perlu ditambahkan adalah komitmen mengumumkannya.

Penerimaan sementara diperlakukan sebagai penyangga, bukan belanja permanen. Kementerian Keuangan bersama DPR Badan Anggaran menetapkan aturan bahwa penerimaan yang berasal dari harga komoditas, pengalihan hak pertambangan, dan pemulihan kepatuhan diarahkan ke penyangga fiskal atau pengurangan defisit, bukan ke belanja yang berulang. Tenggat: kerangka aturan dalam enam bulan dan penerapannya pada penyusunan anggaran tahun berikutnya. Dampak: anggaran tidak membangun komitmen permanen di atas penerimaan yang bersifat sementara. Kelayakan sedang karena membutuhkan kesepakatan politik anggaran, tetapi praktik serupa sudah lazim dalam pengelolaan penerimaan negara bukan pajak.

Rekonsiliasi data penerimaan lintas lembaga. Kementerian Keuangan bersama Badan Pusat Statistik menerbitkan catatan rekonsiliasi definisi dan angka setiap triwulan, sementara Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa klasifikasi setoran Satgas PKH antara penerimaan negara bukan pajak, denda, dan pajak. Tenggat: catatan rekonsiliasi pertama dalam tiga bulan, pemeriksaan klasifikasi dalam sembilan bulan. Dampak: perbedaan 74,2 dan 74,5 persen [1][2], atau 69,2 dan 65,4 persen [1][5], berhenti menjadi sumber keraguan dan menjadi penjelasan resmi yang dapat dirujuk. Kelayakan sedang karena melibatkan dua lembaga negara, tetapi mandatnya sudah ada.

Risiko & Mitigasi

Risiko pertama, proyeksi yang diterbitkan kemudian meleset dan melemahkan kredibilitas. Mitigasi: terbitkan rentang, bukan angka tunggal; nyatakan asumsi; dan jelaskan penyimpangan setiap bulan. Kesalahan proyeksi yang dijelaskan lebih baik daripada klaim on track yang baru diuji di akhir tahun.

Risiko kedua, pelonggaran restitusi menekan kas jangka pendek. Mitigasi: jadwal bertahap, proyeksi kas bulanan, dan penyangga kas; restitusi adalah hak wajib pajak, sehingga yang perlu dikelola adalah waktunya, bukan kewajibannya.

Risiko ketiga, target 2027 [5] terlalu tinggi dan defisit melebar. Mitigasi: skenario sensitivitas, daftar belanja yang dilindungi, dan mekanisme koreksi di tengah tahun yang disetujui bersama DPR. Jika target meleset, koreksi harus menjadi keputusan yang direncanakan, bukan akibat yang ditemukan di akhir.

Risiko keempat, penerimaan sementara dipakai untuk belanja permanen. Mitigasi: aturan penyangga fiskal, pemisahan rekening penerimaan sementara, dan larangan memasukkannya sebagai dasar belanja rutin. Tanpa aturan itu, lonjakan harga komoditas akan selalu berubah menjadi janji belanja yang sulit ditarik.

Risiko kelima, perbedaan definisi angka merusak kepercayaan publik. Mitigasi: satu kamus data resmi, catatan rekonsiliasi triwulanan, dan kewajiban menyebut cakupan setiap kali angka dipublikasikan. Perbedaan kecil yang dijelaskan jauh lebih baik daripada angka yang dipilih berganti-ganti sesuai kebutuhan.

Risiko keenam, pemantauan mingguan berubah menjadi tekanan untuk menahan restitusi. Mitigasi: pemisahan tegas antara target penerimaan dan kewajiban membayar restitusi, pengawasan oleh pengawas internal, dan pelaporan tunggakan restitusi kepada publik. Target tidak boleh dibayar dengan hak wajib pajak.

Aksi 90 Hari

Dalam sembilan puluh hari pertama, saya menetapkan lima langkah dengan penanggung jawab yang jelas.

  1. Pada hari kesepuluh, Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal menetapkan format proyeksi penerimaan akhir tahun yang memisahkan komponen berulang dan sementara.
  2. Pada hari ketiga puluh, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan jadwal pelonggaran restitusi beserta standar waktu penyelesaian.
  3. Pada hari keempat puluh lima, Kementerian Keuangan bersama Badan Pusat Statistik menerbitkan catatan rekonsiliasi definisi angka pendapatan dan belanja.
  4. Pada hari keenam puluh, Direktorat Jenderal Anggaran bersama Bappenas menyampaikan daftar belanja yang dilindungi dan urutan penyesuaian.
  5. Pada hari kesembilan puluh, Kementerian Keuangan menyampaikan dasar perhitungan target perpajakan 2027 beserta skenario sensitivitas kepada DPR Komisi XI [5], dan Badan Pemeriksa Keuangan memulai pemeriksaan klasifikasi setoran Satgas PKH.

Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.

Sumber & Referensi

Seluruh klaim dan angka dalam artikel ini merujuk pada lima sumber berikut, dimulai dari bahan konferensi pers APBN KiTa Oktober 2026 [1].

  1. Konferensi Pers APBN KiTa Oktober 2026: Kinerja APBN per September 2026 — bahan resmi Kementerian Keuangan mengenai kinerja APBN hingga 30 September 2026, rincian penerimaan, belanja, defisit, dan faktor pendorong penerimaan.
  2. Pendapatan Negara Rp 2.341 Triliun hingga September, Defisit APBN Capai Rp 319 Triliun — pernyataan Menteri Keuangan mengenai pendapatan negara, belanja, defisit, dan klaim on track pada awal Oktober 2026.
  3. Penerimaan Pajak Tembus Rp 1.607 Triliun hingga September 2026, Tumbuh 24,1 Persen — rincian penerimaan pajak per jenis, faktor Coretax, pernyataan mengenai pelonggaran restitusi, dan moderasi PPN dalam negeri.
  4. DJP pantau penerimaan pajak tiap minggu demi kejar target akhir tahun — pernyataan Direktur Jenderal Pajak mengenai pemantauan mingguan, rekonsiliasi ALCo, target pajak, dan sisa penerimaan yang harus dikejar.
  5. CORE Ingatkan Risiko Defisit APBN Melebar jika Target Pajak Tak Tercapai — penilaian CORE Indonesia mengenai realisasi perpajakan, target 2026 dan 2027, serta dua pilihan kebijakan bila target tidak tercapai.