Pendahuluan

Para pembaca yang saya hormati,

Pada 1 Oktober 2026, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan bahwa pemungutan PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui marketplace mulai berlaku pada tanggal itu [4]. Pemerintah menyebut sebelumnya telah memberi waktu penyesuaian sampai 31 Oktober 2026, lalu menetapkan pemungutan lebih awal berdasarkan evaluasi serta kesiapan sistem dan administrasi penyelenggara [4].

Saya menaruh apresiasi pada substansinya. PMK 37/2025 mengatur bahwa pajak pedagang online dapat dipungut langsung oleh marketplace, dengan tujuan sistem pajak era digital yang lebih mudah, transparan, dan adil bagi pedagang, platform, dan negara [1]. Ini bukan pajak baru. PPh Pasal 22 adalah mekanisme pemungutan atas penghasilan yang sudah menjadi kewajiban pedagang, dengan tarif 0,5 persen dari peredaran bruto di luar PPN dan PPnBM, serta pengecualian bagi wajib pajak orang pribadi beromzet sampai Rp500 juta setahun yang menyampaikan surat pernyataan [4]. Desain seperti ini masuk akal: memungut di titik transaksi lebih sederhana daripada mengejar ribuan pedagang satu per satu.

Tetapi saya tidak bisa berhenti pada kemudahan mekanismenya. Jadwal penerapan kebijakan ini berubah tiga kali dalam sekitar dua bulan: dari 1 Agustus 2026 [2], ke 1 November 2026 [2], ke kemungkinan tahun 2027 [3], lalu ke 1 Oktober 2026 [4]. Bagi negara, perubahan tanggal adalah keputusan administratif. Bagi pedagang dan platform, perubahan itu adalah biaya nyata: sistem yang harus disiapkan ulang, pungutan yang harus dikembalikan, penunjukan yang harus diulang. Tesis saya sederhana: kepastian jadwal bukan pelengkap kebijakan, melainkan bagian dari kebijakan itu sendiri.

Permasalahan

Pertama, ada konflik jadwal antar-sumber yang tidak bisa dijelaskan sebagai kekeliruan pembacaan. ANTARA mencatat pemungutan semula dijadwalkan efektif 1 Agustus 2026, lalu pada 5 Agustus 2026 Menteri Keuangan mengumumkan penundaan, dengan pemberlakuan PMK 37/2025 ditunda sampai 31 Oktober 2026 dan pemungutan PPh Pasal 22 mulai 1 November 2026 [2]. Pada 18 Agustus 2026, Menteri Keuangan menyebut penerapan mungkin baru pada 2027 bila ekonomi sudah lebih baik [3]. Kemudian pada 1 Oktober 2026, Direktur Jenderal Pajak mengumumkan pemungutan mulai 1 Oktober 2026 [4]. Empat tanggal itu bukan empat tafsir atas satu aturan, melainkan empat pengumuman yang saling menggantikan dalam rentang sekitar dua bulan [2][3][4].

Kedua, tanggal 1 Oktober 2026 [4] jatuh sebelum berakhirnya masa penundaan 31 Oktober 2026 yang diumumkan sebelumnya [2]. Ini persoalan lebih dari urutan kalender. Jika masa penyesuaian berakhir pada 31 Oktober, maka pemungutan yang dimulai 1 Oktober berjalan di dalam masa yang seharusnya masih memberi ruang penyesuaian. Dasar hukum perubahan tanggal itu, apakah PMK 37/2025 diubah atau ketentuan penundaannya yang disesuaikan, tidak tercantum dalam sumber yang saya rujuk dan karena itu harus ditulis sebagai data belum terverifikasi. Ketiadaan penjelasan itu bukan kekeliruan administrasi kecil; ia menentukan apakah pedagang dapat memeriksa dasar kewajibannya sendiri.

Ketiga, biaya bolak-balik sudah terjadi sebelum kebijakan berjalan. Ketika penundaan diumumkan pada Agustus 2026, Keputusan Dirjen Pajak tentang penunjukan marketplace dibatalkan dan dilakukan penunjukan kembali, sementara PPh Pasal 22 yang telah dipungut dikembalikan oleh marketplace kepada pedagang [2]. Artinya ada platform yang sudah menyalakan sistem pemungutan, lalu mematikannya, lalu harus menyalakannya lagi. Berapa pedagang yang terdampak, berapa nilai pungutan yang sempat dipungut dan dikembalikan, dan berapa biaya penyesuaian yang ditanggung platform tidak tercantum dalam sumber; itu semua data belum terverifikasi. Tetapi ketiadaan angkanya tidak menghapus biayanya, dan justru karena tidak diukur, biaya itu tidak pernah masuk ke dalam perhitungan kebijakan.

Keempat, alasan penundaan dan alasan percepatan memakai ukuran yang berbeda. Penundaan pada Agustus 2026 dikaitkan dengan kondisi ekonomi: Menteri Keuangan menyebut pertumbuhan ekonomi 5,29 persen pada triwulan II-2026 dan ingin mendorongnya ke 6 persen pada akhir tahun [2], lalu menyebut penerapan mungkin baru 2027 bila ekonomi sudah lebih baik [3]. Percepatan pada Oktober 2026 dikaitkan dengan evaluasi serta kesiapan sistem dan administrasi penyelenggara [4]. Kedua alasan itu sah, tetapi kriteria keputusannya tidak pernah diumumkan sebelum keputusan diambil. Tidak ada daftar indikator yang harus terpenuhi, tidak ada ambang yang disepakati, dan tidak ada kalender evaluasi yang dapat dipantau publik. Kebijakan yang berubah tanpa kriteria terbuka akan selalu terbaca sebagai keputusan situasional, bahkan ketika alasannya benar.

Kelima, keadilan pengecualian bergantung pada sosialisasi. Pengecualian bagi wajib pajak orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta setahun hanya berlaku bila yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan [4]. Ketentuan itu tepat secara desain, karena memberi perlindungan kepada pedagang kecil. Namun ia menuntut dua hal yang tidak otomatis: pedagang harus tahu bahwa pengecualian itu ada, dan platform harus menerima serta memverifikasi pernyataan itu dengan cara yang seragam. Bila satu platform meminta dokumen yang berbeda dari platform lain, atau bila pedagang tidak pernah diberi tahu, pengecualian yang baik akan tetap berakhir sebagai pungutan yang harus dikembalikan belakangan. Jumlah pedagang yang telah menyampaikan surat pernyataan tidak tercantum dalam sumber dan karena itu data belum terverifikasi.

Solusi Teknis

Jika saya Presiden, saya tidak akan menilai kebijakan ini dari niatnya, melainkan dari kemampuannya memberi kepastian yang dapat dipakai pedagang dan platform. Saya mengarahkan enam instrumen berikut, masing-masing dengan lembaga pelaksana, tenggat, dampak, dan penilaian kelayakan.

Aturan jadwal terkunci dengan masa pemberitahuan minimum. Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Pajak menetapkan bahwa tanggal mulai pemungutan hanya dapat diubah melalui peraturan, dengan masa pemberitahuan minimum enam puluh hari sebelum tanggal baru berlaku, dan setiap perubahan wajib menyebut tanggal lama, tanggal baru, serta alasannya. Tenggat: rancangan aturan dalam tiga bulan dan berlaku sebelum evaluasi pertama. Dampak: pedagang dan platform memperoleh horizon perencanaan yang tidak bergantung pada pengumuman mendadak. Kelayakan tinggi karena instrumennya sepenuhnya berada di dalam kewenangan pemerintah dan tidak memerlukan lembaga baru; yang dibutuhkan hanya disiplin menaati aturan yang dibuat sendiri.

Kriteria keputusan tunda atau jalan yang diumumkan di muka. Kemenko Perekonomian bersama Kementerian Keuangan menerbitkan daftar indikator yang dipakai untuk memutuskan penundaan atau percepatan, misalnya kesiapan sistem pemungutan, kesiapan administrasi platform, dan kondisi daya beli, disertai ambang serta kalender evaluasi. Tenggat: daftar indikator dalam dua bulan, lalu kalender evaluasi setiap triwulan. Dampak: keputusan berikutnya dapat diuji publik dengan ukuran yang sama yang dipakai pemerintah. Kelayakan sedang karena menuntut koordinasi lintas kementerian, tetapi tidak menuntut data baru; indikatornya sudah dipakai secara internal.

Laporan publik pengembalian pungutan. Direktorat Jenderal Pajak bersama asosiasi platform menerbitkan laporan berkala tentang PPh Pasal 22 [2][4] yang dipungut, yang dikembalikan, dan yang masih dalam proses pengembalian, dipisahkan per platform dan disertai tanggal pemotongan data. Tenggat: laporan pertama dalam satu bulan, lalu setiap bulan sampai akhir tahun pertama. Dampak: pedagang dapat memverifikasi haknya, dan komitmen pengembalian tidak bergantung pada pengakuan lisan. Kelayakan tinggi karena platform telah memiliki catatan transaksi dan pemerintah telah memiliki kewenangan meminta rekap.

Panduan surat pernyataan omzet yang seragam di semua platform. Direktorat Jenderal Pajak bersama Komdigi dan asosiasi platform menerbitkan satu format surat pernyataan, satu alur pengajuan, dan satu standar verifikasi yang berlaku di seluruh marketplace yang ditunjuk, disertai tanda terima yang dapat diperiksa pedagang. Tenggat: panduan dan format dalam empat puluh lima hari, penerapan penuh dalam tiga bulan. Dampak: pengecualian omzet sampai Rp500 juta [4] benar-benar sampai ke pedagang kecil, bukan hanya tertulis di aturan. Kelayakan tinggi karena formatnya sederhana dan platform sudah memiliki kanal pendaftaran pedagang.

Evaluasi terbuka setelah tiga bulan pelaksanaan. Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian UMKM menerbitkan evaluasi tiga bulan pertama yang memuat tingkat kepatuhan penyampaian surat pernyataan, jumlah pengembalian, keluhan pedagang, dan dampak terhadap arus kas usaha kecil, dengan masukan dari asosiasi platform. Tenggat: kerangka evaluasi dalam dua bulan, laporan pertama dalam empat bulan. Dampak: koreksi kebijakan berbasis bukti, bukan berbasis kesan. Kelayakan sedang karena membutuhkan data dari platform, tetapi sebagian besar data itu sudah dilaporkan untuk keperluan pemungutan.

Kanal konsultasi dan pengaduan bersama untuk UMKM. Kementerian UMKM bersama Komdigi dan asosiasi platform menyediakan satu kanal konsultasi dan pengaduan yang menjawab pertanyaan pedagang dalam lima hari kerja, dengan nomor tiket dan status yang dapat dilacak. Tenggat: kanal beroperasi dalam dua bulan. Dampak: pedagang tidak perlu menebak atau bergantung pada informasi tidak resmi, dan keluhan menjadi data perbaikan. Kelayakan tinggi karena kanal sejenis sudah ada di kementerian dan platform; yang perlu disatukan adalah rujukan dan standar jawabannya.

Risiko & Mitigasi

Risiko pertama, jadwal berubah lagi setelah kebijakan berjalan. Mitigasi: aturan jadwal terkunci dengan masa pemberitahuan minimum, dan ketentuan bahwa setiap perubahan otomatis memperpanjang masa penyesuaian. Perubahan yang terpaksa dilakukan tetap harus meninggalkan jejak peraturan, bukan hanya pernyataan.

Risiko kedua, pengembalian pungutan tidak selesai tepat waktu. Mitigasi: laporan publik per platform, rekonsiliasi antara catatan platform dan catatan pajak, serta kanal pengaduan bertiket. Hak pengembalian harus dapat ditagih, bukan hanya dijanjikan.

Risiko ketiga, pengecualian omzet tidak terpakai karena prosedurnya rumit. Mitigasi: satu format surat pernyataan, verifikasi di platform, dan pemberitahuan langsung kepada pedagang yang memenuhi kriteria. Pengecualian yang tidak diketahui calon penerimanya sama saja dengan tidak ada.

Risiko keempat, percepatan membebani sistem dan administrasi platform. Mitigasi: daftar periksa kesiapan yang dipublikasikan sebelum tanggal mulai, peluncuran bertahap, dan jalur pelaporan manual sebagai cadangan. Kesiapan yang diklaim harus dapat diperiksa, bukan hanya dinyatakan.

Risiko kelima, pemungutan menekan arus kas pedagang kecil pada masa daya beli lemah. Mitigasi: evaluasi tiga bulan yang terbuka, penegasan bahwa tidak ada pungutan baru di luar mekanisme yang sudah diatur, dan koordinasi dengan Kementerian UMKM untuk pendampingan. Beban tambahan harus diukur, bukan diasumsikan netral.

Risiko keenam, kepercayaan publik menurun karena alasan kebijakan berganti-ganti. Mitigasi: kriteria keputusan yang diumumkan di muka, kalender evaluasi yang tetap, dan penjelasan tertulis setiap kali tanggal berubah. Kepercayaan tidak dibangun oleh pengumuman, melainkan oleh kesesuaian antara pengumuman dan tindakan.

Aksi 90 Hari

Dalam sembilan puluh hari pertama, saya menetapkan lima langkah dengan penanggung jawab yang jelas.

  1. Pada hari kesepuluh, Kementerian Keuangan menetapkan arah aturan jadwal terkunci, termasuk masa pemberitahuan minimum dan kewajiban mencantumkan alasan perubahan.
  2. Pada hari ketiga puluh, Direktorat Jenderal Pajak bersama asosiasi platform menerbitkan laporan publik pertama tentang PPh Pasal 22 [4] yang dipungut dan yang dikembalikan.
  3. Pada hari keempat puluh lima, Direktorat Jenderal Pajak bersama Komdigi dan asosiasi platform menerbitkan panduan surat pernyataan omzet yang seragam.
  4. Pada hari keenam puluh, Kemenko Perekonomian mengumumkan kriteria keputusan tunda atau jalan beserta kalender evaluasi triwulanan.
  5. Pada hari kesembilan puluh, Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian UMKM menyampaikan kerangka evaluasi terbuka tiga bulan pertama pelaksanaan.

Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.

Sumber & Referensi

Seluruh klaim dan angka dalam artikel ini merujuk pada empat sumber berikut, dimulai dari bahan pengetahuan resmi Kementerian Keuangan mengenai PMK 37/2025 [1].

  1. Marketplace Jadi Pemungut Pajak? Yuk Simak PMK No 37 Tahun 2025 — bahan pengetahuan resmi Kementerian Keuangan mengenai mekanisme pemungutan pajak pedagang online oleh marketplace dan tujuan kebijakannya.
  2. Purbaya berpeluang kembali menunda penerapan pajak marketplace — laporan mengenai jadwal semula 1 Agustus 2026, penundaan sampai 31 Oktober 2026, mulai berlaku 1 November 2026, pembatalan dan penunjukan ulang marketplace, pengembalian pungutan, serta alasan pertumbuhan ekonomi.
  3. Purbaya Tunda Penarikan Pajak Marketplace hingga 2027 — laporan pernyataan Menteri Keuangan bahwa penerapan pajak marketplace mungkin baru tahun 2027 bila ekonomi membaik.
  4. Pemungutan pajak marketplace mulai berlaku per 1 Oktober 2026 — laporan pernyataan Direktur Jenderal Pajak mengenai mulai berlakunya pemungutan, tarif, pengecualian omzet, dan platform yang ditunjuk.