Pendahuluan
Jika saya Presiden, saya menyambut kebijakan yang menaikkan status dan kepastian penghasilan guru, karena guru fondasi mutu pendidikan dan martabat negara. Pada tanggal empat belas November dua ribu dua puluh enam, Badan Komunikasi Pemerintah menyatakan bahwa guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu akan diangkat menjadi pegawai penuh waktu dan digaji oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [2]. Pernyataan tersebut juga menegaskan penempatan guru akan ditata berdasarkan neraca guru nasional yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan rincian penempatan dan redistribusi dijelaskan oleh kementerian tersebut [2]. Sehari sebelumnya, pada tanggal tiga belas November dua ribu dua puluh enam, pimpinan Komisi Sepuluh Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan anggaran pengangkatan guru pegawai paruh waktu menjadi penuh waktu sebesar dua puluh tiga triliun rupiah telah disepakati [3]. Kabar kenaikan status ini kabar baik bagi guru yang selama ini bekerja dengan kepastian terbatas dan harapan lama tertunda.
Namun kabar baik tersebut disertai pekerjaan rumah tata kelola yang tidak kecil. Tesis kritik artikel ini sederhana: peningkatan status langkah tepat, tetapi penataan ulang tempat mengajar dengan neraca yang belum dipublikasikan, tanpa kriteria redistribusi dan tanpa tanggal mulai yang diberitakan konsisten, berisiko mengganggu sekolah dan guru. Tanpa data kebutuhan terbuka, kriteria jarak dan pilihan guru, serta jadwal resmi tertulis, sekolah dapat kehilangan guru di tengah tahun ajaran dan kepala sekolah sulit menyusun pembagian tugas mengajar. Padahal kementerian sendiri telah merumuskan perlunya peta kebutuhan guru berbasis satu data serta dasbor tata kelola guru untuk perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan keputusan lintas tingkatan pemerintahan [1]. Niat baik menaikkan status tidak boleh berubah menjadi beban baru akibat penempatan tanpa dasar data yang dapat diperiksa publik.
Permasalahan
Masalah pertama adalah neraca guru nasional sebagai dasar penataan belum dipublikasikan dan metodenya belum dijelaskan. Pemberitaan pada tanggal empat belas November dua ribu dua puluh enam hanya menyebut penempatan ditata berdasarkan neraca guru nasional yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tanpa memuat isi, satuan hitung kebutuhan, maupun cara verifikasi datanya [2]. Isi dan metode neraca guru nasional tersebut sampai saat ini berstatus data belum terverifikasi. Apakah peraturan pemerintah pelaksana sudah tersedia juga berstatus data belum terverifikasi. Apakah neraca tersebut akan dipublikasikan secara terbuka juga berstatus data belum terverifikasi. Tidak boleh ada pemindahan guru sebelum dokumen dasar pemindahan itu dibuka, dijelaskan, dan dapat diuji daerah, sekolah, dan organisasi profesi.
Masalah kedua adalah kementerian sendiri masih merumuskan peta dan dasbor sebagai agenda, bukan produk yang sudah tersedia untuk redistribusi. Tulisan Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Pendidikan yang dimuat Direktorat Guru Pendidikan Dasar pada tanggal dua November dua ribu dua puluh enam mengusulkan arsitektur guru dengan lima pilar, dengan pilar pertama adalah perencanaan kebutuhan dan distribusi guru yang berkeadilan [1]. Perencanaan tersebut dihitung dari jumlah murid, rombongan belajar, mata pelajaran, beban mengajar, karakteristik sekolah, kondisi geografis, dan layanan inklusif, serta menuntut integrasi data pusat, daerah, dan satuan pendidikan [1]. Tulisan yang sama menegaskan distribusi tidak boleh hanya berorientasi pada formasi, dan indikator keberhasilannya adalah berkurangnya kesenjangan akses terhadap guru berkualitas antardaerah dan antarsekolah [1]. Agenda prioritas yang dirumuskan adalah penyusunan peta kebutuhan guru nasional berbasis satu data yang mengintegrasikan kebutuhan, distribusi, kualifikasi, kompetensi, dan proyeksi pensiun, serta pengembangan dasbor tata kelola guru nasional untuk perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan keputusan lintas tingkatan pemerintahan [1]. Dengan kata lain, peta satu data dan dasbor tersebut masih agenda prioritas, bukan sistem yang sudah berjalan dan siap menjadi rujukan pemindahan guru [1]. Menata ulang penempatan sebelum peta dan dasbor selesai dan terbuka membalik urutan kerja yang benar.
Masalah ketiga adalah konflik tanggal mulai yang harus diluruskan secara tertulis. Pemberitaan yang mengutip unggahan Badan Komunikasi Pemerintah menulis pengalihan berlaku bertahap mulai satu Januari dua ribu dua puluh enam melalui mekanisme Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Sembilan Tahun dua ribu dua puluh enam [2]. Sementara itu sumber resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dimuat pada tanggal tiga puluh Oktober dua ribu dua puluh enam menyatakan rencana pengangkatan guru paruh waktu menjadi penuh waktu mulai Januari dua ribu dua puluh tujuh [5]. Pernyataan Menteri Sekretaris Negara yang dikutip pemberitaan tanggal tiga belas November dua ribu dua puluh enam juga menyebut pengangkatan mulai satu Januari dua ribu dua puluh tujuh lintas profesi [3]. Dengan demikian terdapat perbedaan tahun mulai antara satu Januari dua ribu dua puluh enam menurut pemberitaan yang mengutip Badan Komunikasi Pemerintah [2] dan Januari dua ribu dua puluh tujuh menurut sumber resmi kementerian serta Menteri Sekretaris Negara [3][5]. Artikel ini mencatat kedua versi tersebut dan menegaskan jadwal resmi perlu diumumkan tertulis agar guru, sekolah, dan pemerintah daerah tidak bekerja berdasarkan potongan berita berbeda. Sampai ada dokumen tertulis mengikat, tanggal mulai tersebut harus diperlakukan sebagai belum pasti.
Masalah keempat adalah kriteria redistribusi dan perlindungan guru yang dipindah belum diumumkan, padahal pilar kesejahteraan menuntut kepastian. Pemberitaan hanya menyebut penempatan dan redistribusi akan dijelaskan oleh kementerian, tanpa memuat kriteria jarak, pertimbangan keluarga, pilihan guru, maupun batas beban mengajar setelah pindah [2]. Isi kriteria redistribusi tersebut berstatus data belum terverifikasi. Jadwal penempatan ulang tersebut juga berstatus data belum terverifikasi. Padahal pilar ketiga arsitektur guru menekankan kesejahteraan, perlindungan, dan martabat profesi melalui kepastian status dan pengaturan beban kerja yang adil [1]. Pilar keempat menekankan karier dan kinerja berbasis kompetensi, yang mensyaratkan penempatan sesuai kualifikasi dan kompetensi, bukan sekadar pemerataan jumlah [1]. Tanpa kriteria terbuka, guru berhak bertanya atas dasar apa ia dipindahkan, siapa yang memutuskan, dan ke mana ia dapat mengajukan keberatan. Pemindahan tanpa kriteria tertulis, tanpa persetujuan terdokumentasi, dan tanpa jaminan guru tidak dirugikan penghasilan maupun jenjang harus dilarang.
Masalah kelima adalah jumlah guru paruh waktu yang akan dialihkan belum terbuka, sementara kebijakan penyangga memakai batas data selektif. Jumlah guru pegawai paruh waktu yang akan dialihkan berstatus data belum terverifikasi. Besaran anggaran peralihan sebesar dua puluh tiga triliun rupiah telah disepakati menurut pimpinan legislatif pada tanggal tiga belas November dua ribu dua puluh enam [3]. Namun tanpa jumlah orang yang dialihkan, publik tidak dapat menilai kecukupan anggaran, tahapan penyaluran, maupun prioritas penerima. Pada saat yang sama, pemerintah memperpanjang kontrak guru honorer non aparatur sipil negara yang kontraknya berakhir pada Desember dua ribu dua puluh enam, dengan perincian sekitar seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga guru di sekolah negeri dan dua ribu empat ratus delapan puluh dua guru di lingkungan Kementerian Agama [2]. Kriteria perpanjangan mensyaratkan guru mengajar di sekolah negeri, terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan dengan batas waktu Desember dua ribu dua puluh empat, dan masa perjanjian kerja berakhir pada Desember dua ribu dua puluh enam [4]. Rincian data dan pelaksanaan perpanjangan tersebut berada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama [4]. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan keadilan: guru yang memenuhi syarat administratif batas Desember dua ribu dua puluh empat [4] mendapat kepastian perpanjangan, tetapi guru paruh waktu yang dijanjikan naik status belum mengetahui jumlah formasi, urutan, dan jadwalnya karena datanya belum terverifikasi. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tanggal tiga puluh Oktober dua ribu dua puluh enam juga menyatakan guru non aparatur sipil negara dapat mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil tahun dua ribu dua puluh tujuh bila memenuhi syarat, kecuali yang belum berpendidikan strata satu, dan sertifikat pendidik bukan syarat mutlak [4]. Pernyataan tanggal tiga puluh Oktober dua ribu dua puluh enam tersebut penting, tetapi tetap tidak menjawab berapa orang yang dialihkan melalui jalur penuh waktu dan kapan surat keputusannya terbit [4].
Masalah keenam adalah dua jalur pembina yang berjalan paralel tanpa penjelasan koordinasi. Guru di lingkungan Kementerian Agama ditata oleh Kementerian Agama, sementara guru umum ditata oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah [2]. Pembagian kewenangan tersebut ditegaskan kembali dalam pengaturan perpanjangan honorer, di mana rincian untuk sekolah umum berada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan rincian untuk madrasah serta satuan pendidikan keagamaan berada di Kementerian Agama [4]. Pemisahan ini masuk akal secara kelembagaan, tetapi tanpa neraca, kriteria, dan kalender bersama, standar penempatan dapat berbeda antara dua jalur. Guru di daerah terpencil di sekolah negeri dan guru madrasah di desa yang sama dapat mengalami perlakuan berbeda tanpa penjelasan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga menyatakan akan mengangkat guru pegawai negeri sipil untuk memenuhi kebutuhan, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar [5]. Komitmen tersebut patut diapresiasi, tetapi tanpa peta kebutuhan terbuka, publik tidak dapat memastikan apakah penempatan baru benar-benar memihak daerah yang kekurangan guru [1][5]. Kedua kementerian pembina harus menyusun dan mempublikasikan protokol bersama agar tidak ada guru tercecer di antara dua kewenangan.
Solusi Teknis
Membuka neraca guru nasional beserta metode dan sumber datanya. Lembaga pelaksana: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan bersama Pusat Data dan Informasi. Tenggat: dalam enam bulan sejak pengumuman, dengan pemutakhiran setiap triwulan. Dampak: sekolah, pemerintah daerah, dan publik dapat memeriksa dasar setiap keputusan pindah, sehingga keberatan diajukan berbasis data bukan desas-desus. Kelayakan: sangat layak karena kementerian telah memiliki Data Pokok Pendidikan serta mandat integrasi data pusat, daerah, dan satuan pendidikan sebagaimana dirumuskan dalam arsitektur guru [1]. Neraca terbuka wajib memuat definisi kebutuhan per jenjang, per mata pelajaran, dan per kondisi geografis, serta keterbatasannya. Selama belum dibuka, seluruh rencana redistribusi adalah draf yang belum mengikat.
Menyelesaikan peta kebutuhan guru berbasis satu data sebelum redistribusi massal. Lembaga pelaksana: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Tenggat: peta versi pertama terbit dalam enam bulan, lalu dimutakhirkan setiap semester. Dampak: penempatan tidak lagi berorientasi pada formasi semata, melainkan pada jumlah murid, rombongan belajar, mata pelajaran, beban mengajar, karakteristik sekolah, kondisi geografis, dan layanan inklusif [1]. Kelayakan: layak karena sejalan dengan agenda prioritas kementerian untuk menyusun peta kebutuhan nasional berbasis satu data yang mengintegrasikan kebutuhan, distribusi, kualifikasi, kompetensi, dan proyeksi pensiun [1]. Pemerintah daerah menjadi validator agar data pusat sesuai kondisi nyata sekolah. Peta ini menjadi satu-satunya rujukan perpindahan, bukan dokumen internal tertutup.
Membangun dan membuka dasbor tata kelola guru nasional. Lembaga pelaksana: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pusat Data dan Informasi bersama Badan Kepegawaian Negara. Tenggat: purwarupa tampil dalam tiga bulan dan versi terbuka untuk publik dalam enam bulan. Dampak: perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan keputusan lintas tingkatan pemerintahan dapat dilakukan di atas data yang sama, sebagaimana tujuan dasbor yang dirumuskan kementerian [1]. Kelayakan: layak karena Data Pokok Pendidikan sudah berjalan dan prinsip pengelolaannya telah dirumuskan sebagai Valid, Accessible, Simple, Usable, dan Measurable [1]. Dasbor menampilkan status guru terdampak tanpa data pribadi, tahapan surat keputusan, serta alasan penempatan yang dapat diaudit, sehingga mencegah anggapan penempatan ditentukan kedekatan.
Menetapkan kriteria redistribusi yang adil dan melindungi guru. Lembaga pelaksana: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara. Tenggat: kriteria tertulis diterbitkan dalam tiga bulan dan dikonsultasikan dengan organisasi profesi sebelum berlaku. Dampak: guru mengetahui jarak maksimum pemindahan, pertimbangan keluarga dan kesehatan, pengakuan atas pilihan pribadi, serta jaminan tidak ada penurunan penghasilan dan jenjang. Kelayakan: sangat layak karena pilar kesejahteraan menuntut kepastian status dan beban kerja, sedangkan pilar karier menuntut kesesuaian kompetensi dengan penugasan [1]. Kriteria harus memuat hak keberatan, mekanisme banding, serta kewajiban menyediakan tempat tinggal dinas atau tunjangan perpindahan bila penugasan lintas kabupaten. Selama kriteria belum terbit, tidak boleh ada surat pemindahan final.
Meluruskan dasar hukum dan kalender pengalihan secara tertulis. Lembaga pelaksana: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Keuangan. Tenggat: surat edaran bersama yang mengikat diterbitkan dalam satu bulan. Dampak: simpang siur antara mulai satu Januari dua ribu dua puluh enam menurut pemberitaan Badan Komunikasi Pemerintah [2] dan mulai Januari dua ribu dua puluh tujuh menurut sumber resmi kementerian [5] serta Menteri Sekretaris Negara [3] diakhiri dengan satu rujukan sah. Kelayakan: sangat layak karena mekanisme Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Sembilan Tahun dua ribu dua puluh enam telah disebut sebagai dasar pengalihan bertahap [2], sehingga yang dibutuhkan hanyalah penegasan tertulis tentang tanggal berlaku, tahapan, dan tanggung jawab pembayaran. Penegasan juga harus menyatakan sampai pengalihan dilaksanakan, gaji tetap menjadi tanggung jawab instansi tempat bekerja sebagaimana diberitakan [2]. Tidak boleh ada penahanan gaji dengan alasan menunggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan tidak ada perintah pindah sebelum surat keputusan jelas.
Menjamin transparansi anggaran peralihan dan tanggung jawab masa transisi. Lembaga pelaksana: Kementerian Keuangan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah. Tenggat: rincian alokasi dibuka dalam tiga bulan dan dilaporkan setiap triwulan. Dampak: kesepakatan anggaran sebesar dua puluh tiga triliun rupiah yang disampaikan pada tanggal tiga belas November dua ribu dua puluh enam [3] dapat dipantau penyalurannya, sehingga tidak berhenti sebagai angka kesepakatan. Kelayakan: layak karena pembayaran gaji melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara membutuhkan rekonsiliasi daftar penerima, satuan kerja, dan jadwal pencairan [2][3]. Pemerintah wajib menjelaskan siapa membayar apa selama masa transisi, mekanisme talangan bila pencairan pusat terlambat, dan bagaimana audit dilakukan. Jumlah penerima yang berstatus data belum terverifikasi harus dilengkapi bersamaan dengan pembukaan rincian anggaran, agar publik dapat menilai kewajaran belanja.
Risiko & Mitigasi
Risiko kekosongan guru di sekolah asal pada tengah tahun ajaran. Pemindahan serentak tanpa kalender dapat membuat kelas kehilangan guru mata pelajaran inti selama berminggu-minggu. Mitigasi: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama pemerintah daerah menetapkan pemindahan hanya berlaku pada jeda semester, mewajibkan sekolah asal dan tujuan menandatangani berita acara serah terima, serta menunjuk guru pengganti sementara sebelum surat pindah berlaku. Daftar kekosongan dipantau melalui dasbor yang dirumuskan dalam arsitektur guru [1].
Risiko penolakan dan tekanan psikologis pada guru yang dipindahkan jauh. Guru yang dipindah tanpa persetujuan dapat mengalami kesulitan keluarga, biaya hidup baru, dan penurunan motivasi mengajar. Mitigasi: kriteria tertulis mewajibkan persetujuan terdokumentasi, prioritas penugasan sukarela, batas jarak manusiawi, serta tunjangan perpindahan dan bantuan perumahan dari pemerintah daerah. Mekanisme keberatan dan banding disediakan sebelum keputusan final, sejalan dengan pilar kesejahteraan dan perlindungan profesi [1].
Risiko ketidakselarasan data antara pusat, daerah, dan satuan pendidikan. Jika neraca disusun tertutup, data kebutuhan versi pusat dapat berbeda dengan kondisi nyata di lapangan. Mitigasi: Pusat Data dan Informasi bersama pemerintah daerah melakukan verifikasi berjenjang berbasis Data Pokok Pendidikan, membuka data agregat per kabupaten dan per jenjang setiap triwulan, serta memberi ruang koreksi dari kepala sekolah. Prinsip Valid, Accessible, Simple, Usable, dan Measurable dijadikan standar mutu data [1].
Risiko keterlambatan gaji pada masa peralihan kewenangan pembayaran. Peralihan dari tanggung jawab instansi tempat bekerja ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpotensi menimbulkan jeda pencairan [2]. Mitigasi: Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri menetapkan protokol talangan, kalender pencairan terbuka, dan posko pengaduan gaji di setiap daerah. Kesepakatan anggaran sebesar dua puluh tiga triliun rupiah [3] dirinci menjadi jadwal pencairan agar pemerintah daerah tidak ragu membayar sambil menunggu transfer pusat.
Risiko perlakuan berbeda antara jalur umum dan jalur keagamaan. Tanpa protokol bersama, guru di sekolah negeri dan guru di lingkungan Kementerian Agama dapat menerima standar penempatan tidak setara [2][4]. Mitigasi: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian Agama menerbitkan pedoman bersama tentang kriteria, kalender, dan mekanisme keberatan, serta menyelaraskan batas data seperti keterdaftaran dalam Data Pokok Pendidikan dengan batas waktu Desember dua ribu dua puluh empat [4]. Evaluasi berkala dilakukan bersama agar tidak ada kelompok tertinggal.
Aksi 90 Hari
- Menerbitkan surat keputusan bersama tentang kalender resmi pengalihan dan penghentian sementara surat pemindahan final sampai neraca dibuka. Penanggung jawab: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Badan Kepegawaian Negara. Keluaran dalam tiga puluh hari berupa tanggal mulai tunggal dan mengikat untuk menggantikan perbedaan antara satu Januari dua ribu dua puluh enam [2] dan Januari dua ribu dua puluh tujuh [3][5].
- Membuka draf neraca guru nasional versi konsultasi publik beserta penjelasan metode. Penanggung jawab: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pusat Data dan Informasi. Keluaran dalam enam puluh hari berupa dokumen draf, kanal masukan daerah dan sekolah, serta daftar pertanyaan belum terjawab yang dinyatakan jujur sebagai data belum terverifikasi.
- Menerbitkan kriteria redistribusi sementara yang melindungi guru, termasuk hak keberatan dan jaminan penghasilan. Penanggung jawab: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Keluaran dalam enam puluh hari berupa peraturan yang melarang pemindahan tanpa persetujuan terdokumentasi, sejalan dengan pilar kesejahteraan dan kepastian beban kerja [1].
- Membuka rincian awal anggaran peralihan dan protokol pembayaran masa transisi. Penanggung jawab: Kementerian Keuangan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Keluaran dalam sembilan puluh hari berupa jadwal pencairan, mekanisme talangan, dan posko pengaduan, dengan merujuk pada kesepakatan sebesar dua puluh tiga triliun rupiah [3] dan ketentuan bahwa sebelum pengalihan gaji tetap tanggung jawab instansi tempat bekerja [2].
- Menyepakati protokol bersama dua jalur pembina dan pemutakhiran data perpanjangan honorer. Penanggung jawab: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian Agama dan pemerintah daerah. Keluaran dalam sembilan puluh hari berupa kesamaan kriteria, kesamaan kalender, dan daftar terverifikasi guru yang kontraknya berakhir Desember dua ribu dua puluh enam dengan batas keterdaftaran Desember dua ribu dua puluh empat [4], termasuk sekitar seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga guru di sekolah negeri dan dua ribu empat ratus delapan puluh dua guru di lingkungan Kementerian Agama [2].
Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.
Sumber & Referensi
Seluruh penilaian kritis di atas bersandar pada lima sumber terverifikasi berikut [1].
- Arsitektur Guru Indonesia: Lima Pilar Menuju Pendidikan Bermutu Untuk Semua — tulisan Staf Ahli Mendikdasmen Bidang Teknologi Pendidikan tentang lima pilar dan agenda satu data, November 2026 [1].
- Guru PPPK Paruh Waktu jadi ASN, Tempat Mengajar Bakal Diatur Ulang — pemberitaan pernyataan Badan Komunikasi Pemerintah tentang pengangkatan penuh waktu dan neraca guru, November 2026 [2].
- DPR: Anggaran Guru PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu Capai Rp23 Triliun — pemberitaan kesepakatan anggaran dan pernyataan Menteri Sekretaris Negara, November 2026 [3].
- Cek Kriteria Guru Non-ASN yang Masa Jabatannya Diperpanjang Pemerintah — pemberitaan kriteria perpanjangan dan pernyataan Dirjen GTK, November 2026 [4].
- Mendikdasmen Luncurkan Bulan Guru Nasional 2026, Apresiasi Dedikasi Guru di Seluruh Indonesia — siaran resmi peluncuran Bulan Guru Nasional dan rencana pengangkatan, Oktober 2026 [5].