Pendahuluan

Pada tiga November dua ribu dua puluh enam, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa pendekatan regulasi konvensional yang mengatur hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk hak, kewajiban, hingga sanksi, dinilai kurang tepat untuk kecerdasan artifisial yang terus berinovasi [1]. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Coffee Morning dan menegaskan pilihan pemerintah untuk menempuh pendekatan yang dinilai lebih sesuai dengan sifat teknologi yang berubah cepat [1]. Kutipan yang disampaikan berbunyi bahwa hal yang diperlukan sekarang adalah boundary atau batasnya, karena pemerintah ingin melakukan pendekatan melalui sandbox regulation [1]. Penegasan ini penting karena menjadi jangkar resmi terbaru mengenai arah pengaturan kecerdasan artifisial di Indonesia, setelah berbulan-bulan pembahasan rancangan peraturan presiden berjalan tanpa naskah final yang dapat dibaca publik [1].

Menurut penjelasan yang sama, hal yang paling pasti sekarang adalah sosialisasi yang kuat terhadap boundary tersebut, sementara sejumlah larangan dinilai sudah tercakup dalam peraturan yang berlaku termasuk Kitab Undang Undang Hukum Pidana [1]. Pemerintah menyebut terdapat dua pendekatan, yakni regulasi dan etika, dan menilai etika berada pada tingkat yang lebih tinggi [1]. Sosialisasi etika terutama ditujukan kepada generasi muda [1]. Pilihan ini menempatkan pendidikan dan kesadaran sebagai pintu utama, bukan pemaksaan melalui sanksi [1].

Arah rancangan peraturan presiden tentang etika kecerdasan artifisial memberi konteks yang perlu dibaca bersamaan dengan pernyataan tersebut [2]. Rancangan tersebut membagi kecerdasan artifisial ke dalam tiga kategori risiko, yakni rendah, tinggi, dan tidak dapat diterima, sedangkan Uni Eropa memakai empat kategori [2]. Risiko dinilai tinggi bila sistem memakai data pribadi yang spesifik, dan dinilai tidak dapat diterima bila berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan [2]. Setiap kementerian dan lembaga menetapkan standar risiko serta persyaratan khusus untuk kategori risiko tinggi di sektornya masing-masing [2]. Aturan tersebut tidak memuat kewajiban atau sanksi pidana layaknya undang undang, dan pengawasan didorong lewat penilaian mandiri pelaku di tiap sektor yang dinyatakan tidak menjadi kewajiban tetapi menjadi nilai tambah [2]. Aturan juga mengamanatkan kementerian, lembaga, dan pelaku sektor menyediakan mekanisme pelaporan insiden [2].

Jika saya Presiden, saya akan menilai niat untuk bersikap ramah terhadap inovasi sebagai pilihan yang sah dan patut dihargai, karena pengaturan yang kaku memang berisiko menghambat riset dan pemanfaatan teknologi baru [1][2]. Namun tesis kritik ini menegaskan bahwa keramahan terhadap inovasi tidak boleh berarti kekosongan aturan yang dapat dipegang warga [1][2]. Batasan yang dijanjikan belum tertulis dalam instrumen yang berlaku, sandbox disebut tanpa kriteria yang terbuka, penilaian mandiri bersifat sukarela tanpa sanksi, dan warga belum memiliki jalur perlindungan yang pasti [1][2]. Kritik ini ditujukan sepenuhnya kepada kebijakan, bukan kepada pribadi pejabat mana pun, dan pergeseran jadwal penetapan rancangan hanya ditempatkan sebagai satu poin pendukung, bukan sebagai sudut utama [3][4].

Permasalahan

Persoalan pertama adalah batas yang disebut sebagai prioritas justru belum tersedia dalam bentuk dokumen yang berlaku dan dapat dirujuk publik [1]. Pernyataan resmi menyebut boundary sebagai hal yang paling diperlukan sekarang, tetapi tidak ada naskah batas minimum yang dilampirkan, diundangkan, atau dinyatakan berlaku sebagai pedoman [1]. Yang disebut paling pasti adalah sosialisasi yang kuat terhadap batas tersebut, sehingga urutannya menjadi sosialisasi mendahului aturan tertulis [1]. Kondisi ini menimbulkan kesulitan mendasar, karena pelaku usaha, kementerian sektor, kampus, dan warga tidak memiliki teks yang sama untuk menilai apakah suatu pemakaian kecerdasan artifisial telah melampaui batas atau masih berada di dalamnya [1]. Tanpa teks tertulis, batas hanya hidup dalam penjelasan lisan dan pemberitaan, yang mudah ditafsir berbeda oleh pihak yang berbeda [1].

Persoalan kedua adalah sandbox regulation disebut sebagai pendekatan utama tanpa kejelasan mengenai kriteria masuk, durasi uji, dan pengelola yang bertanggung jawab [1]. Tidak ada keterangan terverifikasi mengenai siapa yang boleh masuk sandbox, berapa lama masa uji berlangsung, serta lembaga mana yang mengawasi dan memutuskan kelulusan peserta [1]. Kriteria masuk sandbox, durasi uji, dan lembaga pengelola sandbox hingga kini masih data belum terverifikasi [1]. Kekosongan ini membuat sandbox berisiko dipahami sebagai ruang percobaan yang longgar, padahal sistem yang diuji di dalamnya dapat mengolah data warga dan memengaruhi layanan [1][2]. Jika pintu masuk tidak tertulis, publik tidak dapat menilai apakah peserta dipilih secara adil dan apakah sistem berisiko tinggi mendapat pengawasan yang lebih ketat selama masa uji [1][2].

Persoalan ketiga adalah penilaian mandiri yang menjadi tumpuan pengawasan justru bersifat sukarela dan tidak disertai sanksi [2]. Rancangan memang membedakan kategori risiko dan menyerahkan standar risiko tinggi kepada tiap kementerian dan lembaga, tetapi kepatuhan pelaku diserahkan pada penilaian mandiri yang dinyatakan tidak menjadi kewajiban melainkan menjadi nilai tambah [2]. Aturan juga dinyatakan tidak memuat kewajiban atau sanksi pidana layaknya undang undang [2]. Artinya, pelaku yang mengembangkan sistem berisiko tinggi tidak wajib menilai dirinya sendiri sebelum sistem dipakai luas [2]. Pelaku yang patuh menanggung biaya kepatuhan, sedangkan pelaku yang abai tidak menghadapi akibat yang jelas [2].

Persoalan keempat adalah ketergantungan pada larangan yang sudah ada dalam peraturan berlaku, termasuk Kitab Undang Undang Hukum Pidana, bersifat reaktif dan baru bekerja setelah kerugian terjadi [1]. Pernyataan resmi menyebut sejumlah larangan sudah tercakup dalam peraturan yang berlaku, sehingga pendekatan baru tidak perlu meniru pola hak, kewajiban, dan sanksi [1]. Namun hukum pidana pada dasarnya menghukum perbuatan setelah peristiwa terjadi, bukan mencegah risiko sejak tahap perancangan dan pengujian sistem [1]. Warga yang dirugikan tetap harus menempuh proses panjang untuk membuktikan kesalahan dan menuntut pemulihan [1]. Tanpa aturan hulu yang tertulis, perlindungan datang terlambat [1].

Perbedaan keterangan resmi mengenai status rancangan perlu dicatat secara jernih sebagai satu poin pendukung agar publik tidak salah membaca [3][4]. Pada dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh enam, keterangan resmi menyatakan rancangan peraturan presiden tentang Peta Jalan beserta Etika kecerdasan artifisial telah tuntas disusun melalui pembahasan lintas kementerian dan lembaga dan kini tinggal menunggu penetapan oleh Presiden, serta ekosistemnya terhubung dengan Satu Data Indonesia, Undang Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan rencana Undang Undang Keamanan dan Ketahanan Siber [3]. Pada enam Oktober dua ribu dua puluh enam, keterangan resmi menyatakan Peta Jalan menjadi panduan bersama yang diturunkan kementerian dan lembaga menjadi panduan sektoral dengan contoh kesehatan, pendidikan, dan layanan keuangan, sedangkan rancangan peraturan presiden tentang Peta Jalan masih dibahas antarkementerian dan diproses di Sekretariat Negara untuk harmonisasi dengan Kementerian Hukum [4]. Artikel ini mencatat perbedaan kedua keterangan tersebut sebagai perbedaan redaksi resmi pada dua waktu yang berbeda, bukan sebagai kesimpulan mengenai motif, dan tidak menjadikannya sudut utama karena persoalan tenggat telah dibahas tersendiri [3][4].

Persoalan keenam adalah penempatan etika di atas regulasi membuat warga yang terdampak tidak memiliki jalur pemulihan yang pasti [1][2]. Pernyataan resmi menyebut terdapat dua pendekatan dan etika dinilai lebih tinggi, dengan penekanan pada sosialisasi kepada generasi muda [1]. Rancangan memang mengamanatkan penyediaan mekanisme pelaporan insiden, tetapi tidak mengatur kewajiban dan sanksi yang tegas, serta penilaian mandiri tetap sukarela [2]. Etika penting untuk membangun budaya, tetapi budaya tidak dapat menggantikan hak warga untuk melapor, memperoleh tanggapan dalam tenggat yang jelas, dan mendapat pemulihan ketika dirugikan [1][2]. Selama batas belum tertulis, sandbox belum beraturan, dan penilaian belum wajib bagi risiko tinggi, warga berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan penyedia sistem yang besar dan kompleks [1][2].

Solusi Teknis

Jika saya Presiden, saya akan meminta agar keramahan terhadap inovasi dipertahankan, tetapi kekosongan yang membuat batas tidak tertulis dan penilaian menjadi sukarela segera ditutup melalui instrumen yang sederhana dan dapat diaudit publik [1][2]. Enam langkah berikut dirancang agar saling mengunci dan dapat dijalankan oleh lembaga yang sudah ada tanpa membentuk badan baru.

Dokumen batas minimum tertulis yang terbit bersama peraturan presiden. Lembaga penanggung jawab adalah Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Sekretariat Negara, dengan dukungan Kementerian Hukum untuk harmonisasi. Tenggat penyusunan adalah dalam enam bulan, dan dokumen wajib ditetapkan bersamaan dengan penetapan peraturan presiden agar tidak ada masa berlaku tanpa batas tertulis. Dampak yang diharapkan adalah seluruh pelaku merujuk pada teks yang sama mengenai data pribadi yang spesifik, keamanan, dan keselamatan sebagai penentu kategori risiko [2]. Kelayakan langkah ini tinggi karena bahan dasarnya sudah tersedia dalam rancangan tiga kategori risiko dan amanat standar sektoral, sehingga pekerjaan yang tersisa adalah merumuskan dan mengundangkannya [1][2].

Aturan sandbox yang lengkap dengan kriteria masuk, durasi, kewajiban pelaporan, dan syarat keluar. Lembaga penanggung jawab adalah Kementerian Komunikasi dan Digital selaku pembina utama, bersama Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang undangan. Tenggat penetapan aturan sandbox adalah dalam tiga bulan setelah peraturan presiden ditetapkan, dengan masa uji paling lama dalam dua belas bulan dan dapat diperpanjang satu kali berdasarkan evaluasi terbuka. Dampak yang diharapkan adalah setiap peserta sandbox diketahui publik, masa ujinya terbatas, dan setiap insiden selama masa uji wajib dilaporkan [1][2]. Kelayakan langkah ini tinggi karena sandbox regulation telah dinyatakan sebagai pendekatan pilihan pemerintah, sehingga yang dibutuhkan adalah melengkapinya dengan aturan main, bukan mengganti arah kebijakan [1]. Kriteria masuk, durasi rinci, dan nama pengelola yang saat ini masih data belum terverifikasi justru menjadi alasan mengapa aturan tertulis harus segera diterbitkan [1].

Penilaian mandiri wajib bagi sistem berisiko tinggi dan bagi pengadaan pemerintah. Lembaga penanggung jawab adalah Kementerian Komunikasi dan Digital bersama kementerian sektor seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Otoritas Jasa Keuangan untuk sektor keuangan, serta lembaga pelindungan data pribadi untuk aspek data. Tenggat pemberlakuan kewajiban adalah dalam enam bulan, dengan ketentuan bahwa setiap sistem yang mengolah data pribadi yang spesifik atau berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan wajib melampirkan hasil penilaian mandiri sebelum dipakai luas [2]. Dampak yang diharapkan adalah penilaian yang semula hanya menjadi nilai tambah berubah menjadi syarat administratif yang nyata [2]. Kelayakan langkah ini kuat karena tidak menambah sanksi pidana yang memang tidak dikehendaki rancangan, melainkan mengaitkan kepatuhan dengan akses pasar pemerintah dan perpanjangan kerja sama [2].

Kanal pengaduan warga dengan tenggat respons dan publikasi berkala. Lembaga penanggung jawab adalah Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga pelindungan data pribadi. Tenggat pemberlakuan standar layanan aduan adalah dalam enam bulan, dengan respons awal dalam tujuh hari kerja, pembaruan status setiap minggu, dan ringkasan penanganan setiap triwulan tanpa membuka identitas pelapor. Dampak yang diharapkan adalah amanat penyediaan mekanisme pelaporan insiden [2] benar benar dapat ditagih, karena setiap laporan memiliki tanda terima dan tenggat yang jelas. Kelayakan langkah ini tinggi karena kanal aduan dapat ditempelkan pada sistem layanan yang sudah ada dan hanya membutuhkan standar waktu serta kewajiban publikasi [1][2].

Jadwal publik penetapan peraturan presiden yang mengikat dan mudah dipantau. Lembaga penanggung jawab adalah Sekretariat Negara bersama Kementerian Hukum dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Tenggat pengumuman jadwal adalah dalam tiga puluh hari, lengkap dengan tahap harmonisasi, penetapan, dan pengundangan, serta penanggung jawab tiap tahap. Dampak yang diharapkan adalah publik dapat membedakan keterlambatan yang wajar karena harmonisasi dengan keterlambatan yang tidak dijelaskan [3][4]. Kelayakan langkah ini sangat tinggi karena tidak membutuhkan anggaran besar, hanya membutuhkan komitmen untuk membuka jadwal yang selama ini hanya diketahui internal [3][4].

Panduan sektoral prioritas untuk kesehatan, pendidikan, dan layanan keuangan dengan rambu keputusan manusia. Lembaga penanggung jawab adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Otoritas Jasa Keuangan, dengan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai penjaga konsistensi lintas sektor. Tenggat penyusunan panduan prioritas adalah dalam dua belas bulan, mengacu pada dokumen batas minimum dan templat standar risiko yang seragam. Dampak yang diharapkan adalah sektor yang paling bersentuhan dengan keselamatan pasien, hak peserta didik, dan dana masyarakat memiliki aturan operasional, termasuk kapan keputusan akhir wajib berada di tangan manusia [2][4]. Kelayakan langkah ini kuat karena ketiga sektor telah memiliki pengawas dan tata kelola layanan, sehingga standar kecerdasan artifisial dapat diintegrasikan tanpa membangun sistem pengawasan dari nol [2][4].

Risiko & Mitigasi

Risiko pertama adalah sandbox berubah menjadi ruang tanpa akuntabilitas bila kriteria dan durasi tetap tidak tertulis [1]. Peserta dapat menguji sistem yang mengolah data warga dalam jangka panjang tanpa laporan terbuka, dan publik tidak memiliki cara untuk menilai apakah pengujian aman atau berbahaya [1][2]. Mitigasinya adalah mewajibkan pendaftaran peserta secara terbuka, membatasi masa uji paling lama dalam dua belas bulan, mewajibkan laporan insiden selama masa uji, dan mewajibkan evaluasi sebelum keluar dari sandbox [1][2]. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Sekretariat Negara mengumumkan daftar peserta dan status evaluasinya setiap semester agar masa uji tidak berubah menjadi pengecualian permanen [1].

Risiko kedua adalah penilaian sukarela diabaikan justru oleh pelaku berisiko tinggi yang paling perlu diawasi [2]. Selama penilaian hanya menjadi nilai tambah tanpa kewajiban dan tanpa sanksi, pelaku yang mengejar kecepatan dapat melewatinya, sedangkan pelaku yang patuh menanggung biaya tambahan [2]. Mitigasinya adalah mewajibkan penilaian bagi kategori risiko tinggi dan bagi setiap pengadaan pemerintah, serta mempublikasikan ringkasan hasilnya tanpa membuka rahasia dagang [2]. Keterkaitan dengan pengadaan dan kerja sama membuat kepatuhan memberi manfaat nyata, dan publikasi ringkas memungkinkan akademisi serta masyarakat sipil ikut menguji mutu penilaian [2].

Risiko ketiga adalah batas yang tidak tertulis ditafsir berbeda oleh pelaku, pengawas sektor, dan warga [1]. Satu pihak dapat mengklaim sistemnya berisiko rendah, sementara pihak lain menilainya berisiko tinggi karena mengolah data pribadi yang spesifik, tanpa ada teks pembanding yang mengikat [1][2]. Mitigasinya adalah menerbitkan dokumen batas minimum sebagai lampiran peraturan presiden dan mewajibkan seluruh standar sektoral merujuk pada dokumen yang sama [1][2]. Kementerian Hukum bersama Sekretariat Negara memastikan tidak ada standar sektor yang menyimpang dari definisi nasional mengenai data pribadi yang spesifik serta keamanan dan keselamatan [2][4].

Risiko keempat adalah kanal pelaporan insiden tersedia tetapi tidak dipercaya karena tanpa tenggat dan tanpa laporan berkala [2]. Amanat penyediaan mekanisme pelaporan [2] akan menjadi formalitas bila warga tidak tahu kapan laporan ditanggapi dan tidak pernah melihat hasil penanganannya. Mitigasinya adalah menetapkan tenggat respons awal dalam tujuh hari kerja, kewajiban pembaruan setiap minggu, dan publikasi ringkasan setiap triwulan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama kementerian sektor dan Otoritas Jasa Keuangan [2]. Jumlah insiden yang sebenarnya terjadi saat ini masih data belum terverifikasi, sehingga laporan berkala justru menjadi fondasi data yang selama ini kosong [1][2].

Risiko kelima adalah penekanan pada etika dan sosialisasi kepada generasi muda menggantikan kebutuhan akan aturan hulu yang tegas [1]. Sosialisasi penting untuk jangka panjang, tetapi tidak memberi perlindungan bagi warga yang dirugikan hari ini oleh sistem yang sudah dipakai luas [1][2]. Mitigasinya adalah menempatkan etika sebagai pelengkap, bukan pengganti, dengan tetap mewajibkan dokumentasi data dan pelaporan insiden sebagai syarat administratif [1][2]. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pendidikan memastikan materi sosialisasi merujuk pada batas tertulis yang sama, bukan pada tafsir yang berbeda beda [1].

Aksi 90 Hari

  1. Terbitkan draf dokumen batas minimum untuk konsultasi publik dan umumkan jadwal penetapan peraturan presiden hingga tahap pengundangan. Draf memuat definisi tiga kategori risiko, rambu data pribadi yang spesifik, serta rambu keamanan dan keselamatan sebagai penentu kategori tinggi dan kategori tidak dapat diterima [2]. Penanggung jawab: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum.
  2. Tetapkan aturan sementara sandbox yang memuat kriteria masuk, batas masa uji, kewajiban pelaporan insiden selama masa uji, dan syarat keluar untuk dapat dipakai komersial. Aturan sementara mengisi kekosongan yang saat ini masih data belum terverifikasi mengenai kriteria, durasi, dan pengelola [1]. Penanggung jawab: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Sekretariat Negara.
  3. Wajibkan lampiran penilaian mandiri untuk setiap rencana pengadaan dan kerja sama kecerdasan artifisial baru di instansi pemerintah, terutama yang mengolah data pribadi yang spesifik [2]. Ketentuan ini mengubah penilaian yang semula hanya menjadi nilai tambah menjadi syarat administratif tanpa menambah sanksi pidana [2]. Penanggung jawab: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama kementerian sektor dan lembaga pelindungan data pribadi.
  4. Buka kanal aduan terpadu dengan tanda terima, tenggat respons awal dalam tujuh hari kerja, dan pelacakan status yang dapat dipantau pelapor. Kanal memastikan amanat penyediaan mekanisme pelaporan insiden [2] memiliki wujud operasional yang dapat diuji warga. Penanggung jawab: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Otoritas Jasa Keuangan.
  5. Umumkan peta panduan sektoral prioritas untuk kesehatan, pendidikan, dan layanan keuangan beserta pembagian tugas penyusunannya [4]. Peta memuat target penyusunan dalam dua belas bulan dan prinsip keputusan akhir manusia untuk layanan yang menyentuh keselamatan dan hak warga [2][4]. Penanggung jawab: Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Otoritas Jasa Keuangan dengan koordinasi Kementerian Komunikasi dan Digital.

Keberhasilan rencana sembilan puluh hari ini bukan diukur dari banyaknya seremoni sosialisasi, melainkan dari tiga hal yang dapat diperiksa siapa pun, yakni draf batas yang terbuka, aturan sandbox yang tertulis, dan kanal aduan yang menjawab [1][2]. Jika ketiganya tersedia dan penilaian bagi risiko tinggi mulai diwajibkan, keramahan terhadap inovasi tetap terjaga tanpa mengorbankan kepastian warga.

Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.

Sumber & Referensi

Empat rujukan berikut menjadi dasar verifikasi seluruh analisis ini [1].

  1. Komdigi Beberkan Isi Aturan AI di RI, Dorong Inovasi — pernyataan batas, sandbox, dan etika sebagai pendekatan utama.
  2. Kemkomdigi terapkan pendekatan berbasis risiko dalam aturan etika AI — tiga kategori risiko dan penilaian mandiri yang sukarela.
  3. Kemkomdigi Jadikan Perpres AI sebagai Langkah Awal Menuju Undang-Undang AI — posisi perpres sebagai langkah awal sebelum undang undang.
  4. Wamen Nezar: Aturan AI Akan Dibuat Spesifik untuk Kesehatan, Pendidikan, hingga Keuangan — panduan sektoral dan harmonisasi di Sekretariat Negara.