Pendahuluan

Pada 11 September 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan Permendikdasmen Nomor 23 Tahun 2026 tentang Standar Tenaga Kependidikan pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, dan aturan itu mencabut Permendikdasmen Nomor 21 Tahun 2025 [2]. Bagi saya, makna terpenting aturan ini bukan pada pencabutan aturan lama, melainkan pada perluasan objek yang diatur: tenaga kependidikan kini mencakup pendidik, yakni guru, konselor, tutor, instruktur, pamong belajar, dan pendidik PAUD, sekaligus tenaga kependidikan selain pendidik, yakni pengawas sekolah, penilik, kepala satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga administrasi, dan operator data satuan pendidikan [2].

Perluasan itu langsung terasa pada kewajiban. Guru wajib berkualifikasi minimal S1 atau D4 dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat pendidik; konselor minimal S1 bimbingan konseling, psikologi, atau bidang relevan dengan sertifikat konselor; pengawas sekolah dan kepala satuan pendidikan formal minimal S1 atau D4 dan bersertifikat pendidik; tenaga perpustakaan minimal D3; sedangkan tenaga laboratorium, tenaga administrasi, dan operator data minimal lulusan pendidikan menengah dan wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas [2]. Yang terakhir itulah perubahan yang paling sering luput dari perhatian publik: tenaga pendukung sekolah, yang selama ini bekerja tanpa standar kompetensi formal, kini memiliki kewajiban sertifikat yang sama seriusnya dengan kewajiban administratif lainnya [2]. Masa penyesuaiannya pun tidak seragam: tenaga kependidikan selain pendidik diberi waktu paling lambat lima tahun, sedangkan tutor dan pendidik PAUD paling lambat sembilan tahun untuk memenuhi kualifikasi akademik [2].

Pemerintah tidak berhenti pada aturan. Pada September 2026, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan bersama BBGTK Jawa Timur menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan Tahap 1 bagi operator sekolah, tenaga perpustakaan, dan tenaga laboratorium di Malang, dikawal tim penjaminan mutu, dan program itu diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Permendikdasmen Nomor 23 Tahun 2026 [1]. Saya menilai langkah itu tepat sebagai sinyal bahwa negara tidak hanya menuntut, tetapi juga menyiapkan jalan. Namun rilis tersebut tidak menyebut jumlah peserta, sehingga cakupan pelatihan tahap pertama masih menjadi data belum terverifikasi [1].

Dengan tiga fakta itu, tesis tulisan ini jelas. Standar baru adalah kemajuan karena untuk pertama kalinya tenaga pendukung sekolah diwajibkan memiliki Sertifikat Kompetensi; tetapi tanpa peta jumlah sasaran, skema biaya, dan target tahunan, masa penyesuaian tersebut dapat berakhir dengan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi syarat bukan karena kelalaian mereka, melainkan karena negara belum menyediakan jalannya [2]. Jika saya Presiden, saya tidak akan menilai keberhasilan aturan ini dari tebalnya dokumen, melainkan dari jumlah tenaga kependidikan yang benar-benar lulus sertifikasi dengan biaya yang tidak membebani mereka [2]. Tulisan ini merumuskan langkah teknis untuk memastikan hal itu terjadi.

Permasalahan

Permasalahan pertama adalah ketiadaan angka dasar. Sumber yang tersedia menyebut kewajiban dan tenggat, tetapi tidak menyebut berapa jumlah tenaga kependidikan selain pendidik yang belum memenuhi kualifikasi atau belum bersertifikat kompetensi; angka itu harus saya tandai sebagai data belum terverifikasi [2]. Hal yang sama berlaku untuk lembaga penerbit sertifikat kompetensi, biaya per orang, dan penanggung biaya: ketiganya belum diumumkan dalam sumber yang tersedia, sehingga harus ditandai sebagai data belum terverifikasi. Padahal masa penyesuaian bagi tenaga kependidikan selain pendidik paling lambat lima tahun, dan selama masa itu mereka yang sudah diangkat tetap bertugas sambil menyesuaikan diri [2]. Tanpa angka dasar, tenggat penyesuaian itu bukanlah rencana, melainkan kalender yang berjalan sendiri, sementara sekolah tidak tahu berapa orang yang harus dinaikkan kualifikasinya setiap tahun.

Pengalaman guru menunjukkan bahwa pemenuhan kualifikasi bukan pekerjaan sekali jalan. Per Januari 2026 jumlah guru mencapai 2,9 juta di luar guru agama, dengan 137.000 guru belum bersertifikat pendidik dan sekitar 200.000-an guru belum menyandang S1, sehingga belum menerima tunjangan profesi [3]. Angka itu bukan tuduhan terhadap guru, melainkan cermin bahwa jarak antara aturan dan pemenuhannya menumpuk selama bertahun-tahun. Pada 2025 tunjangan guru non-ASN naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, dan penerima insentif guru non-ASN diperluas dari 58.862 menjadi 365.542 orang [3]. Perluasan itu patut diapresiasi, tetapi ia juga mengingatkan bahwa setiap penambahan hak selalu menuntut kesiapan data dan fiskal; kewajiban sertifikasi tenaga kependidikan akan menempuh ujian yang sama [3].

Permasalahan ketiga adalah risiko bahwa biaya sertifikasi jatuh ke pribadi. Dalam rapat kerja Komisi X DPR bersama Mendikdasmen pada 21 September 2026 tentang penyesuaian RKA Kemendikdasmen tahun anggaran 2027, Abdul Fikri Faqih menyoroti bahwa tenaga kependidikan kerap terpinggirkan dalam pembahasan kesejahteraan, dengan catatan bahwa diskusi selama ini terlalu berpusat pada guru [4]. Ia juga mengingatkan Putusan Mahkamah Konstitusi mewajibkan pendidikan dasar gratis di sekolah negeri dan swasta, dan berharap program Wajib Belajar 13 Tahun yang dianggarkan Rp31,8 triliun pada tahun anggaran 2027 dapat menopangnya [4]. Dalam ruang fiskal yang sudah ditekan oleh dua janji besar tersebut, kewajiban sertifikasi tenaga kependidikan berisiko menjadi urusan terakhir yang dibiayai, lalu diselesaikan sendiri oleh tenaga kependidikan dengan uang pribadinya.

Permasalahan keempat adalah skala pelatihan yang belum sepadan dengan kewajiban nasional. Pelatihan tahap pertama baru menjangkau satu provinsi, yaitu Jawa Timur, dan tidak menyebut jumlah peserta yang dilatih [1]. Saya tidak meragukan mutunya, sebab rilis resmi menegaskan adanya tim penjaminan mutu [1]. Yang saya soroti adalah ketimpangan antara cakupan satu wilayah dan kewajiban yang berlaku bagi seluruh tenaga kependidikan di Tanah Air [2]. Bila tahap berikutnya tidak disertai peta sebaran dan kuota per daerah, pelatihan semacam ini bisa berhenti menjadi acara seremonial di beberapa provinsi, bukan jalur sertifikasi yang merata.

Permasalahan kelima menyangkut fungsi operator data. Permendikdasmen Nomor 23 Tahun 2026 menempatkan operator data satuan pendidikan sebagai tenaga kependidikan yang wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas [2]. Pekerjaan mereka memegang data pendidikan yang menentukan bantuan dan tunjangan, sehingga mutu sertifikasinya berdampak luas, bukan hanya pada satu sekolah, tetapi pada ketepatan penyaluran dan kredibilitas data pendidikan nasional [2]. Operator yang salah memasukkan atau salah memahami data dapat membuat murid tidak menerima bantuan, atau guru tidak menerima tunjangan. Karena itu, sertifikasi operator data tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas administratif yang cukup diselesaikan dengan berkas.

Dari lima lapisan itu, satu benang merahnya jelas: negara sudah menetapkan standar, tetapi belum menyiapkan jalur yang terukur untuk mencapainya. Standar tanpa jalur akan menghasilkan kepatuhan di atas kertas dan ketidakpastian di lapangan [2].

Solusi Teknis

Enam kelompok langkah berikut disusun agar standar berubah menjadi sertifikasi yang terjangkau dan dapat diperiksa, dengan lembaga penanggung jawab dan tenggat yang jelas.

Kemendikdasmen melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Direktorat KSPSTK — usulan pemanfaatan Dapodik untuk sensus kualifikasi tenaga kependidikan. Tenggat: hasil sensus diumumkan dalam enam puluh hari sejak perintah ini, lalu diperbarui setiap triwulan. Dampak: jumlah tenaga kependidikan selain pendidik yang belum memenuhi kualifikasi atau belum bersertifikat kompetensi berubah dari data belum terverifikasi menjadi angka terbuka, sehingga tenggat penyesuaian dapat diterjemahkan menjadi kuota tahunan per daerah [2]. Kelayakan: tinggi, karena sekolah sudah rutin mengirim data ke Dapodik dan yang dibutuhkan adalah penambahan atribut kualifikasi serta sertifikat, bukan pembangunan sistem baru.

Kemendikdasmen melalui Direktorat KSPSTK bersama BBGTK dan BGTK provinsi — target tahunan sertifikasi dan dasbor publik. Tenggat: peta target tahunan disusun dalam sembilan puluh hari, dasbornya dibuka pada triwulan berikutnya, dan kemajuannya dilaporkan setiap triwulan. Dampak: publik dapat melihat berapa tenaga kependidikan yang tersertifikasi di setiap provinsi, sehingga tenggat penyesuaian menjadi rangkaian target yang dapat diperiksa, bukan janji yang baru dihitung pada tahun terakhir [2]. Kelayakan: sedang sampai tinggi, karena strukturnya sudah ada pada Balai Besar dan Balai Guru Tenaga Kependidikan, dan yang perlu ditambahkan adalah kewajiban pelaporan yang seragam.

Kementerian Keuangan bersama Kemendikdasmen — skema biaya sertifikasi yang ditanggung negara bagi tenaga kependidikan honorer. Tenggat: keputusan pembiayaan diterbitkan dalam enam puluh hari dan berlaku paling lambat pada tahun anggaran berikutnya. Dampak: biaya per orang dan penanggung biaya saat ini masih data belum terverifikasi, sehingga negara perlu menetapkan plafon berdasarkan hasil sensus, bukan asumsi [2]. Bila tenaga kependidikan honorer dibiarkan menanggung sendiri biaya pelatihan dan uji kompetensi, kewajiban baru ini akan menjadi seleksi ekonomi, bukan peningkatan mutu. Kelayakan: sedang, karena ruang fiskal 2027 sudah ditekan oleh janji pendidikan gratis dan program wajib belajar, sehingga skema harus dirancang bertahap dan berbasis prioritas [4].

Usulan penugasan Badan Nasional Sertifikasi Profesi bersama Kemendikdasmen — peta lembaga penerbit sertifikat dan skema uji kompetensi. Tenggat: peta lembaga dan skema diterbitkan dalam enam bulan, disertai daftar lembaga yang berhak menerbitkan sertifikat untuk setiap bidang tugas. Dampak: sekolah dan tenaga kependidikan tidak perlu menebak ke mana harus mengurus sertifikat, dan negara dapat mencegah munculnya penerbit yang menjual sertifikat tanpa uji kompetensi [2]. Kelayakan: sedang, karena skema sertifikasi profesi sudah lazim, tetapi bidang tenaga administrasi dan operator data sekolah memerlukan standar kompetensi yang spesifik.

Kemendikdasmen bersama pemerintah daerah — rekognisi pembelajaran lampau atas pengalaman kerja. Tenggat: pedoman rekognisi diterbitkan dalam tiga bulan dan uji coba penerapannya dimulai pada semester berikutnya. Dampak: tenaga laboratorium, tenaga perpustakaan, dan operator data yang telah bekerja bertahun-tahun dapat memperoleh pengakuan atas kompetensi yang sudah dikuasai tanpa harus mengulang seluruh pelatihan dari awal, sehingga biaya dan waktu penyesuaian turun [2]. Kelayakan: tinggi, karena rekognisi pembelajaran lampau sudah dikenal dalam sistem pendidikan dan tidak menuntut infrastruktur baru, hanya penilai yang terlatih.

Kemendikdasmen bersama Komisi X DPR RI — kaitan sertifikat kompetensi dengan jenjang karier dan penghasilan. Tenggat: usulan skema karier disampaikan dalam enam bulan, dan pengawasannya dilakukan setiap triwulan melalui laporan yang sama dengan dasbor publik. Dampak: sertifikat tidak berhenti sebagai syarat administratif, tetapi menjadi dasar kenaikan jenjang dan penghasilan, sehingga tenaga kependidikan memiliki alasan nyata untuk mengejar kompetensi [4]. Kelayakan: sedang, karena membutuhkan anggaran dan kesepakatan lintas lembaga, tetapi sejalan dengan arah penghargaan yang sudah diberikan pemerintah kepada guru non-ASN [3].

Keenam langkah itu bekerja sebagai satu rangkaian. Sensus menghasilkan angka, angka menghasilkan target tahunan, target menentukan biaya, peta lembaga penerbit menjaga mutu, rekognisi memangkas beban yang tidak perlu, dan kaitan dengan karier menjaga agar sertifikat bernilai bagi pemiliknya. Tanpa salah satu mata rantai, jalur sertifikasi akan pincang.

Risiko & Mitigasi

Risiko pertama, biaya sertifikasi menjadi beban pribadi tenaga kependidikan. Bila negara hanya mewajibkan tanpa menetapkan penanggung biaya, yang bertahan bukan yang paling kompeten, melainkan yang paling mampu membayar. Mitigasinya adalah keputusan pembiayaan yang mendahului kewajiban, dengan plafon per orang dihitung dari hasil sensus dan prioritas bagi tenaga kependidikan honorer [2].

Risiko kedua, sertifikasi dikejar sebagai formalitas. Tekanan tenggat penyesuaian dapat mendorong sekolah membeli sertifikat cepat tanpa uji kompetensi yang sungguh-sungguh. Mitigasinya adalah usulan peta lembaga penerbit yang melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, kewajiban uji kompetensi, serta pengawasan mutu oleh tim penjaminan mutu seperti yang sudah diterapkan pada pelatihan tahap pertama [1][2].

Risiko ketiga, pelatihan menumpuk di satu wilayah. Tahap pertama berlangsung di Jawa Timur, dan pola serupa dapat berlanjut bila kuota tidak diatur [1]. Mitigasinya adalah kuota peserta per provinsi melalui BBGTK dan BGTK, jadwal bergilir yang diumumkan terbuka, serta kewajiban melaporkan jumlah peserta setiap tahap agar cakupan dapat diperiksa publik [1].

Risiko keempat, layanan sekolah terganggu selama pelatihan. Operator data, tenaga laboratorium, dan tenaga perpustakaan adalah posisi tunggal di banyak sekolah, sehingga ketidakhadiran mereka saat pelatihan dapat menghentikan pelayanan. Mitigasinya adalah penjadwalan pelatihan di luar jam layanan, penyediaan tenaga pengganti sementara, dan pengaturan agar pelatihan tidak diikuti lebih dari satu orang dari posisi yang sama pada waktu bersamaan.

Risiko kelima, data sasaran keliru sehingga orang yang sudah memenuhi syarat tetap ditagih kewajiban, atau sebaliknya. Mitigasinya adalah usulan sensus dalam Dapodik yang disertai jendela sanggah bagi tenaga kependidikan, pembaruan setiap triwulan, dan penandaan data yang belum dapat dikonfirmasi sebagai data belum terverifikasi, bukan dipaksakan agar terlihat lengkap [2].

Risiko keenam, tenaga kependidikan yang sudah berpengalaman memilih berhenti karena merasa beban baru tidak sebanding dengan penghasilan. Mitigasinya adalah rekognisi pembelajaran lampau, kaitan sertifikat dengan jenjang karier dan penghasilan, serta kepastian bahwa biaya pelatihan tidak dipikulkan kepada mereka [4].

Aksi 90 Hari

Langkah berikut mengikat lembaga dengan tenggat dan hasil yang dapat diperiksa.

  1. Tiga puluh hari pertama: saya memerintahkan Kemendikdasmen melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Direktorat KSPSTK memulai sensus kualifikasi tenaga kependidikan dengan memanfaatkan Dapodik sebagaimana saya usulkan, dengan atribut kualifikasi dan status sertifikat kompetensi [2].
  2. Enam puluh hari pertama: saya meminta hasil sensus diumumkan, disertai jendela sanggah dan penandaan data belum terverifikasi bagi catatan yang belum dapat dikonfirmasi [2].
  3. Enam puluh hari pertama: saya meminta Kementerian Keuangan bersama Kemendikdasmen menetapkan skema biaya sertifikasi, dengan prioritas tenaga kependidikan honorer dan plafon yang dihitung dari hasil sensus [2].
  4. Sembilan puluh hari pertama: saya memerintahkan Direktorat KSPSTK bersama BBGTK dan BGTK provinsi menerbitkan peta target tahunan dan membuka dasbor publik yang diperbarui setiap triwulan [2].
  5. Sembilan puluh hari pertama: saya mengusulkan agar Badan Nasional Sertifikasi Profesi bersama Kemendikdasmen menerbitkan peta lembaga penerbit dan skema uji kompetensi, serta memulai penyusunan pedoman rekognisi pembelajaran lampau bersama pemerintah daerah [2].

Pada akhir tahun pertama, ukuran keberhasilan bukan jumlah pelatihan yang digelar, melainkan jumlah tenaga kependidikan yang lulus sertifikasi dengan biaya yang tidak membebani mereka. Jika saya Presiden, saya ingin setiap operator data, laboran, dan tenaga perpustakaan mengetahui dengan pasti ke mana harus mengurus sertifikat, siapa yang membayarnya, dan kapan giliran mereka. Kepastian itu yang membedakan kebijakan yang berpihak dari kebijakan yang sekadar diumumkan.

Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.

Sumber & Referensi

Seluruh klaim dan angka dalam tulisan ini bersandar pada empat sumber berikut [1].

  1. Direktorat KSPSTK dan BBGTK Jawa Timur Kolaborasi Jaga Mutu Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan — Rilis resmi mengenai pelatihan tahap pertama bagi operator sekolah, tenaga perpustakaan, dan tenaga laboratorium di Malang.
  2. Kemendikdasmen Rilis Aturan Baru Standar Pendidik-Tendik Selain Pendidik, Cek Isinya! — Laporan mengenai isi Permendikdasmen Nomor 23 Tahun 2026, kualifikasi, kompetensi, dan masa penyesuaian.
  3. Kemendikdasmen: Jumlah Guru 2,9 Juta per Januari 2026, 137.000 Belum Sertifikat Pendidik — Laporan mengenai jumlah guru, guru belum bersertifikat pendidik, dan perluasan insentif guru non-ASN.
  4. Anggota DPR minta Kemendikdasmen perhatikan kesejahteraan semua guru — Laporan mengenai sorotan Komisi X DPR terhadap tenaga kependidikan, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan program Wajib Belajar 13 Tahun.