Pendahuluan

Pada hari Rabu tanggal dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam, aparat gabungan mengamankan rangkaian unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta dengan kekuatan sebanyak 14.324 personel gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait [5]. Kehadiran prajurit TNI, termasuk pasukan Marinir, di kawasan Bundaran HI menjadi sorotan pemberitaan dan memicu perdebatan mengenai dasar serta prosedur pelibatan militer dalam pengamanan unjuk rasa [3][4]. Perdebatan itu menguat ketika pimpinan dan anggota Komisi I DPR menyampaikan penilaian yang berbeda pada tanggal dua puluh sembilan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam mengenai hal yang sama [2][3][4].

Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa pengamanan rangkaian unjuk rasa pada tanggal dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam mengutamakan pendekatan humanis, preventif, dan kolaboratif [1]. Pendekatan tersebut mencakup tahapan preemtif, preventif, dan penegakan hukum sesuai kebutuhan lapangan, dengan pelayanan yang mengacu pada UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum [1]. Undang-undang tersebut juga mengatur kewajiban aparat untuk melindungi hak asasi manusia serta menghormati asas legalitas dan praduga tak bersalah dalam setiap tindakan pengamanan [1]. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memastikan pengamanan aksi yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda tersebut mengedepankan pendekatan humanis, preventif, dan preemtif, serta meminta agar aksi berjalan tertib dan tidak anarkis [6].

Kehadiran Marinir dan prajurit TNI lain di titik pengamanan inilah yang kemudian dipersoalkan dari sisi prosedur, bukan dari sisi pengabdian prajurit di lapangan [3][4]. Wakil Ketua Komisi I DPR menilai keterlibatan Marinir maupun TNI sebagai hal yang lumrah dan sesuai dengan Undang-Undang TNI yang memang memiliki fungsi untuk melakukan pengamanan [3][4]. Penilaian tersebut menempatkan pelibatan TNI sebagai bagian wajar dari tugas pertahanan negara dalam membantu otoritas sipil ketika diperlukan [3][4]. Namun anggota Komisi I DPR yang lain menegaskan bahwa pelibatan semacam itu harus memenuhi prosedur penanganan konflik sosial dan berada di bawah kendali operasi Kepolisian [2]. Ketika dasar pelibatan, pihak yang meminta, dan aturan pelibatan tidak dibuka kepada publik, satu peristiwa yang sama dapat dibaca secara berbeda bahkan oleh lembaga negara sendiri [2][3][4]. Jika saya Presiden, saya tidak akan mempersoalkan loyalitas prajurit yang bertugas di lapangan, melainkan memperbaiki kebijakan dan prosedur agar setiap perbantuan TNI dalam pengamanan unjuk rasa selalu memiliki dasar hukum yang jelas, permintaan yang terdokumentasi, dan kendali operasi yang tegas [1][2].

Permasalahan

Permasalahan pertama adalah adanya dua pandangan yang berbeda dari Komisi I DPR mengenai peristiwa yang sama pada tanggal dua puluh sembilan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam [2][3][4]. Pandangan pertama yang disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR menilai kehadiran TNI, khususnya pasukan Marinir, di kawasan Bundaran HI pada hari Rabu tanggal dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam sebagai hal yang lumrah dan sesuai dengan Undang-Undang TNI yang memang memiliki fungsi untuk melakukan pengamanan [3][4]. Pandangan ini menekankan kelumrahan dan kesesuaian dengan fungsi pertahanan, serta mengingatkan agar aparat memastikan aksi aman dan tertib tanpa mengabaikan hak menyampaikan pendapat [3].

Pandangan kedua yang disampaikan seorang anggota Komisi I DPR justru menekankan prosedur yang harus dipenuhi sebelum TNI dilibatkan dalam pengamanan unjuk rasa yang berpotensi konflik [2]. Menurut pandangan ini, pelibatan TNI mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dengan ketentuan pelibatan yang diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 PP Nomor 2 Tahun 2015 [2]. Pengerahan harus didahului permintaan kepada Presiden oleh pemerintah daerah, prajurit di lapangan berada di bawah kendali Polri, dan bantuan kepada Polri berkaitan dengan Operasi Militer Selain Perang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang TNI beserta perubahannya [2]. Anggota Komisi I DPR tersebut menegaskan bahwa harus jelas dasar pelibatannya, siapa yang meminta, serta bagaimana mekanisme pelaksanaannya, sementara prajurit yang diperbantukan berada di bawah kendali operasi Polri [2].

Perbedaan dua pandangan tersebut bukanlah sekadar perbedaan pilihan kata, melainkan perbedaan kerangka penilaian yang berimplikasi pada akuntabilitas kebijakan [2][3][4]. Kerangka pertama menilai kehadiran TNI dari sisi fungsi dan kelumrahan berdasarkan Undang-Undang TNI [3][4]. Kerangka kedua menilai kehadiran TNI dari sisi prosedur penanganan konflik sosial, permintaan formal kepada Presiden, dan kendali operasi di lapangan [2]. Selama pemerintah tidak membuka dokumen dasar pelibatan secara tertulis, publik tidak memiliki cara yang adil untuk menilai kerangka mana yang lebih tepat diterapkan pada pengamanan tanggal dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam tersebut [2][5]. Kondisi inilah yang membuat kritik kebijakan menjadi perlu, karena yang dipersoalkan adalah kejelasan prosedur, bukan kehormatan institusi maupun prajurit [2][3].

Permasalahan kedua adalah tidak dibukanya tiga informasi kunci yang seharusnya menyertai setiap pelibatan TNI dalam ketertiban umum [2][5]. Informasi pertama yang belum terbuka adalah dasar hukum spesifik yang dipakai untuk pengerahan pada tanggal dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam, apakah merujuk pada ketentuan Operasi Militer Selain Perang atau pada ketentuan penanganan konflik sosial [2]. Informasi kedua yang belum terbuka adalah ada tidaknya permintaan tertulis dari pemerintah daerah atau Kepolisian kepada Presiden sebagaimana disyaratkan dalam prosedur penanganan konflik sosial [2]. Informasi ketiga yang belum terbuka adalah jumlah prajurit TNI di dalam total 14.324 personel gabungan yang disiagakan pada hari itu, sehingga publik tidak dapat menilai proporsi dan peran masing-masing unsur [5]. Ketiga informasi tersebut hingga kini berstatus data belum terverifikasi berdasarkan bahan yang tersedia untuk artikel ini.

Selain tiga informasi di atas, terdapat dua informasi lain yang juga berstatus data belum terverifikasi dan seharusnya dibuka dalam setiap evaluasi kebijakan [2]. Informasi keempat adalah ada tidaknya keputusan Presiden yang menjadi dasar pengerahan perbantuan pada tanggal dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam [2]. Informasi kelima adalah aturan pelibatan yang dipakai di lapangan serta pernyataan resmi Markas Besar TNI tentang dasar pelibatan tersebut [2][3]. Ketiadaan lima informasi ini secara bersamaan membuat ruang publik hanya dapat bersandar pada total 14.324 personel gabungan tanpa rincian yang memadai [5]. Jika saya Presiden, saya akan memandang ketertutupan semacam ini sebagai kegagalan prosedur komunikasi kebijakan, bukan sebagai keberhasilan menjaga stabilitas [1][2].

Permasalahan ketiga adalah munculnya kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil yang menilai kehadiran personel militer perlu dikaji berdasarkan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara [3]. Kritik tersebut tidak menolak kebutuhan akan pengamanan unjuk rasa yang aman dan tertib, melainkan mempertanyakan batas peran militer dalam ruang sipil [3]. Wakil Ketua Komisi I DPR sendiri mengakui bahwa aparat harus memastikan aksi aman dan tertib tanpa mengabaikan hak menyampaikan pendapat, sehingga keberatan masyarakat sipil tidak dapat diabaikan begitu saja [3]. Pemerintah perlu menjawab keberatan tersebut dengan dokumen dan prosedur, bukan sekadar dengan penegasan bahwa pelibatan itu lumrah [3][4].

Permasalahan keempat berkaitan dengan kewajiban negara untuk menghormati hak menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 [1]. Rilis resmi Kepolisian menegaskan bahwa pelayanan pengamanan mengacu pada undang-undang tersebut, yang mewajibkan aparat melindungi hak asasi manusia serta menghormati asas legalitas dan praduga tak bersalah [1]. Tahapan preemtif, preventif, dan penegakan hukum yang diterapkan sesuai kebutuhan lapangan menunjukkan bahwa pengamanan unjuk rasa dirancang sebagai pelayanan terhadap hak warga, bukan semata pengerahan kekuatan [1]. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menekankan pendekatan humanis, preventif, dan preemtif dalam pengamanan aksi yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, disertai permintaan agar aksi berjalan tertib [6].

Permasalahan kelima adalah bahwa ketiadaan informasi resmi membuat satu peristiwa dibaca berbeda oleh lembaga negara sendiri [2][3][4]. Pada tanggal dua puluh sembilan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam, publik disuguhi dua penjelasan yang sama-sama berasal dari Komisi I DPR tetapi bertolak belakang dalam penekanan, yakni penekanan pada kelumrahan di satu sisi dan penekanan pada prosedur di sisi lain [2][3][4]. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tanpa dokumen dasar pelibatan yang dibuka, bahkan pengawas legislatif pun harus menafsirkan peristiwa berdasarkan kerangka masing-masing [2]. Dampaknya adalah menurunnya kepastian hukum bagi aparat di lapangan dan melemahnya kepercayaan publik terhadap penjelasan resmi [1][2][3]. Kritik ini karena itu diarahkan pada kebijakan komunikasi dan tata kelola pelibatan [5][6].

Solusi Teknis

Jika saya Presiden, saya akan menjawab kritik di atas dengan paket perbaikan prosedur yang tertulis, terbuka, dan dapat diaudit oleh legislatif serta publik. Setiap sub-solusi di bawah ini menyebut lembaga pelaksana, tenggat dalam huruf, dampak yang diharapkan, dan alasan kelayakannya.

Pengumuman dasar hukum dan dokumen permintaan pada setiap pelibatan TNI untuk ketertiban umum. Lembaga pelaksana utama adalah Kementerian Pertahanan bersama Markas Besar TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan koordinasi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk permintaan tertulis sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2012 serta Pasal 44 dan Pasal 45 PP Nomor 2 Tahun 2015 [2]. Tenggat pelaksanaannya adalah dalam tiga puluh hari sejak kebijakan ini ditetapkan, dengan kewajiban pengumuman maksimal dalam dua kali dua puluh empat jam setelah pengerahan untuk keadaan mendesak. Dampaknya adalah publik dan pengawas legislatif dapat langsung menilai apakah pelibatan memenuhi syarat permintaan kepada Presiden dan kesesuaian dengan Operasi Militer Selain Perang [2]. Kelayakannya tinggi karena dokumen yang diumumkan hanyalah dasar hukum, pihak yang meminta, jumlah unsur yang dilibatkan, dan masa berlaku perbantuan, tanpa membuka detail taktis yang bersifat rahasia operasi [1][2][5].

Aturan pelibatan tertulis yang menegaskan kendali operasi Kepolisian di lapangan. Lembaga pelaksana adalah Markas Besar TNI bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan pengesahan Kementerian Pertahanan dan pemantauan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan [1][2]. Tenggat penyusunannya adalah dalam enam puluh hari, disertai gladi dan sosialisasi kepada satuan yang akan diperbantukan sebelum diterbitkan secara resmi. Dampaknya adalah setiap prajurit yang diperbantukan memahami dengan jelas bahwa komando taktis berada di bawah kendali operasi Kepolisian, sehingga standar pelayanan humanis dan tahapan preemtif serta preventif tetap terjaga [1][2][6]. Kelayakannya kuat karena rilis resmi Kepolisian telah menegaskan pendekatan humanis dan kolaboratif, sehingga aturan pelibatan tinggal memformalkan praktik baik tersebut ke dalam dokumen yang mengikat [1][6].

Pelaporan pasca-operasi yang wajib disampaikan kepada Komisi I DPR. Lembaga pelaksana adalah Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan tembusan kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan [2]. Tenggat penyampaiannya adalah dalam empat belas hari setelah setiap operasi perbantuan selesai, dan rekapitulasi menyeluruh disampaikan setiap tiga bulan kepada Komisi I DPR. Dampaknya adalah perbedaan tafsir seperti yang muncul pada tanggal dua puluh sembilan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam dapat dicegah, karena legislatif menerima dokumen resmi mengenai dasar hukum, jumlah personel, dan evaluasi pelaksanaan [2][3][4][5]. Kelayakannya realistis karena total pengerahan seperti 14.324 personel gabungan pada tanggal dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam sudah didata secara internal, sehingga yang dibutuhkan hanyalah format laporan baku yang dibuka untuk pengawasan [5].

Pelatihan bersama TNI dan Polri tentang pengamanan unjuk rasa berbasis hak asasi manusia. Lembaga pelaksana adalah Markas Besar TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan dukungan Kementerian Pertahanan untuk kurikulum serta Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk skenario penanganan konflik sosial [1][2]. Tenggat angkatan pertamanya adalah dalam sembilan puluh hari, dengan pengulangan setiap enam bulan bagi satuan yang disiagakan di ibu kota dan daerah rawan unjuk rasa. Dampaknya adalah prajurit memahami kewajiban melindungi hak asasi manusia, menghormati asas legalitas dan praduga tak bersalah, serta menerapkan tahapan preemtif, preventif, dan penegakan hukum sesuai kebutuhan sebagaimana diamanatkan UU Nomor 9 Tahun 1998 [1]. Kelayakannya tinggi karena materi pelatihan bersumber pada regulasi yang sudah berlaku dan pada pengalaman pengamanan humanis yang telah dinyatakan sebagai pendekatan resmi [1][6].

Peta jalan peraturan pelaksana tugas perbantuan TNI kepada Kepolisian dan pemerintah daerah. Lembaga pelaksana adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Markas Besar TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan konsultasi kepada Komisi I DPR [2]. Tenggat penyusunan naskah awalnya adalah dalam enam bulan, dengan uji publik dan pembahasan bersama legislatif sebelum ditetapkan. Dampaknya adalah ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 PP Nomor 2 Tahun 2015 serta Pasal 7 Undang-Undang TNI beserta perubahannya memiliki petunjuk operasional yang tunggal, sehingga tidak ada lagi penafsiran ganda antara kelumrahan dan keharusan prosedur [2][3][4]. Kelayakannya terjaga karena peta jalan ini tidak mengubah undang-undang, melainkan merinci alur permintaan kepada Presiden, format keputusan, dan mekanisme kendali operasi yang selama ini dipersoalkan [2].

Dashboard keterbukaan pengerahan gabungan yang memuat unsur, lokasi, dan masa berlaku perbantuan. Lembaga pelaksana adalah Kementerian Dalam Negeri bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Markas Besar TNI, dengan pembina data Kementerian Pertahanan dan pengawasan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan [2][5]. Tenggat peluncuran purwarupanya adalah dalam sembilan puluh hari, dengan pemutakhiran setiap kali terjadi pengerahan gabungan dan evaluasi setiap enam bulan. Dampaknya adalah publik dapat memverifikasi langsung total pengerahan seperti 14.324 personel gabungan pada tanggal dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam beserta rinciannya, sehingga polemik mengenai kehadiran Marinir di Bundaran HI dapat dijawab dengan data [3][4][5]. Kelayakannya cukup tinggi karena data pengerahan memang sudah dihimpun untuk kebutuhan komando, sehingga tantangannya hanya pada disiplin publikasi [5][6].

Risiko & Mitigasi

Risiko melemahnya supremasi sipil apabila pelibatan militer dalam ruang sipil dinilai lumrah tanpa dokumen prosedur. Persepsi kelumrahan yang disampaikan tanpa dokumen pendukung dapat mengikis batas fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara yang disoroti masyarakat sipil [3][4]. Mitigasinya adalah mewajibkan pengumuman dasar hukum dan surat permintaan pada setiap pelibatan, sehingga kelumrahan selalu diuji dengan prosedur penanganan konflik sosial dan kendali operasi Kepolisian [2]. Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI menjadi penanggung jawab utama mitigasi ini bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Risiko ketidakpastian komando di lapangan apabila kendali operasi tidak ditegaskan secara tertulis. Tanpa aturan pelibatan yang menegaskan bahwa prajurit yang diperbantukan berada di bawah kendali operasi Kepolisian, satuan dari matra berbeda dapat bergerak dengan rujukan yang berbeda pula [2]. Mitigasinya adalah menerbitkan aturan pelibatan bersama yang memuat bagan komando, kanal komunikasi, dan tahapan preemtif serta preventif yang selaras dengan pendekatan humanis [1][2][6]. Markas Besar TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyusunnya dalam tenggat enam puluh hari dan mengujinya melalui gladi sebelum diterapkan.

Risiko menurunnya kepercayaan publik akibat ketiadaan rincian pengerahan gabungan. Pengumuman total 14.324 personel gabungan pada tanggal dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam memang memberikan gambaran skala, tetapi tanpa rincian unsur TNI, Polri, dan instansi terkait, publik sulit menilai proporsionalitas pengerahan [5]. Mitigasinya adalah dashboard keterbukaan dan laporan pasca-operasi yang memuat komposisi unsur, lokasi penugasan, dan masa berlaku perbantuan [5]. Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia memimpin pemutakhiran data, dengan evaluasi berkala setiap tiga bulan bersama Komisi I DPR [2][5].

Risiko pengulangan polemik antar-lembaga karena tafsir ganda atas peristiwa yang sama. Perbedaan penekanan yang muncul pada tanggal dua puluh sembilan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam menunjukkan bahwa tanpa dokumen tunggal, pengawasan legislatif pun dapat terbelah dalam membaca satu pengerahan [2][3][4]. Mitigasinya adalah peta jalan peraturan pelaksana dan mekanisme pelaporan setiap tiga bulan yang menjadi rujukan bersama bagi eksekutif dan legislatif [2]. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengoordinasikan penyusunan peta jalan dalam tenggat enam bulan, dengan konsultasi terbuka kepada Komisi I DPR.

Risiko standar hak asasi manusia tergerus apabila pembinaan personel tidak dilembagakan. Pendekatan humanis, kewajiban melindungi hak asasi manusia, serta penghormatan terhadap asas legalitas dan praduga tak bersalah memerlukan pembiasaan yang berulang, bukan sekadar imbauan sesaat [1][6]. Mitigasinya adalah pelatihan bersama yang terjadwal setiap enam bulan dengan kurikulum berbasis UU Nomor 9 Tahun 1998 dan evaluasi lapangan oleh pengawas internal masing-masing institusi [1]. Kementerian Pertahanan bersama Markas Besar TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia memastikan lulusan pelatihan tercatat dan hanya personel terlatih yang diutamakan untuk perbantuan pengamanan unjuk rasa.

Aksi 90 Hari

  1. Dalam tiga puluh hari pertama, Kementerian Pertahanan bersama Markas Besar TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan format baku pengumuman pelibatan yang memuat dasar hukum, pihak yang meminta, dan masa berlaku perbantuan, dengan merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2012 serta Pasal 44 dan Pasal 45 PP Nomor 2 Tahun 2015 [2]. Penanggung jawab: Menteri Pertahanan bersama Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  2. Dalam enam puluh hari pertama, Markas Besar TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengesahkan aturan pelibatan bersama yang menegaskan kendali operasi Kepolisian serta tahapan preemtif, preventif, dan penegakan hukum sesuai kebutuhan lapangan [1][2]. Penanggung jawab: Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan pengesahan Menteri Pertahanan.
  3. Dalam tujuh puluh lima hari pertama, Kementerian Dalam Negeri bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Markas Besar TNI meluncurkan purwarupa dashboard pengerahan gabungan yang mampu merinci total pengerahan seperti 14.324 personel gabungan pada tanggal dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam ke dalam unsur dan lokasi penugasan [5]. Penanggung jawab: Menteri Dalam Negeri bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  4. Dalam sembilan puluh hari pertama, Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI menyampaikan laporan pasca-operasi pengamanan tanggal dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam kepada Komisi I DPR, termasuk penjelasan mengenai kehadiran Marinir di Bundaran HI dan evaluasi pendekatan humanis yang diterapkan [1][3][4][5][6]. Penanggung jawab: Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.
  5. Dalam sembilan puluh hari pertama pula, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memulai penyusunan peta jalan peraturan pelaksana tugas perbantuan, dengan target naskah awal selesai dalam enam bulan dan konsultasi awal bersama Komisi I DPR [2]. Penanggung jawab: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.

Sumber & Referensi

Rangkaian fakta dan penilaian dalam artikel ini bersandar pada enam sumber terverifikasi berikut ini [1].

  1. Humanistic and Collaborative Approach are Keys in Securing Public Demonstration: INP — Rilis resmi Polri tentang pendekatan humanis dan kolaboratif dalam pengamanan unjuk rasa.
  2. Komisi I DPR Jelaskan Aturan Pengerahan TNI Saat Unjuk Rasa — Penjelasan prosedur penanganan konflik sosial dan kendali Polri.
  3. DPR: TNI Amankan Demo Hal Lumrah — Pandangan pimpinan Komisi I dan kritik masyarakat sipil.
  4. TNI Ikut Amankan Demo, Pimpinan Komisi I DPR: Hal Lumrah dan Sesuai UU — Polemik kehadiran Marinir di Bundaran HI.
  5. TNI Ikut Amankan Demo 28 Oktober, Komisi I DPR Sebut Lumrah — Jumlah personel gabungan yang disiagakan di Jakarta.
  6. Kapolri Minta Demo Hari Ini Tidak Anarkis — Penegasan pendekatan humanis dan imbauan tertib aksi.