Pendahuluan

Tuberkulosis masih menjadi penyakit menular mematikan nomor satu di Indonesia pada 2026, melampaui ancaman infeksi lain dari sisi beban kematian dan penularan di komunitas [4][5]. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan lebih dari 241 ribu kasus TB telah ditemukan hingga 3 Mei 2026 [6], sebuah capaian penemuan yang besar namun sekaligus mengingatkan bahwa pekerjaan rumah penanggulangan masih panjang. Setiap empat menit satu orang meninggal dunia akibat TB di Indonesia [4], dan setiap menit dua orang terinfeksi [4], menjadikan penyakit ini sebagai salah satu penyebab kematian tertinggi dari penyakit menular yang tidak boleh dinormalisasi.

Forum Nasional Tuberkulosis 2026 yang digelar di Jakarta pada 7 Juli 2026 menandai titik balik kebijakan pengendalian TB nasional [1][5]. Dalam forum tersebut, Kementerian Kesehatan mewajibkan pelacakan seratus persen kontak erat pasien TB sebagai strategi kunci untuk memutus rantai penularan dan mempercepat eliminasi TB pada 2030 [5]. Kebijakan ini mengubah pendekatan dari penemuan pasif menjadi pencarian aktif yang terstruktur, melibatkan fasilitas layanan primer hingga komunitas.

Dukungan datang dari para ahli paru nasional, termasuk Erlina Burhan yang menilai langkah pelacakan seratus persen kontak erat sebagai keputusan tepat untuk menghentikan penularan di hulu [3]. Penegasan ini penting karena selama ini pelacakan kontak erat masih berjalan sporadis dan belum terstandarisasi di seluruh daerah, sehingga banyak kasus pada kelompok berisiko tinggi luput dari skrining dini.

Kini pertanyaannya bukan lagi apakah eliminasi TB 2030 mungkin dicapai, melainkan bagaimana mewujudkan ambisi tersebut dalam empat tahun ke depan dengan sumber daya yang ada. Strategi baru yang memanfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), rontgen portabel, dan pemeriksaan cepat untuk menemukan kasus lebih dini [1] menawarkan jalan yang realistis, tetapi keberhasilannya bergantung pada konsistensi pelaksanaan di 34 provinsi [1] dan kemampuan sistem kesehatan menjangkau kontak erat yang selama ini tidak terdeteksi.

Artikel ini menguraikan lanskap kebijakan, permasalahan yang menghambat, solusi teknis yang dapat dieksekusi oleh Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah, serta risiko dan agenda aksi terukur dalam 90 hari ke depan untuk memastikan target eliminasi tidak berhenti sebagai slogan.

Permasalahan

Permasalahan pertama adalah kesenjangan inisiasi pengobatan yang masih lebar. Capaian inisiasi pengobatan TB baru mencapai delapan puluh empat persen hingga 3 Mei 2026, dari temuan lebih dari 241 ribu kasus [6], sementara target nasional adalah sembilan puluh lima persen [6]. Artinya, lebih dari 38 ribu kasus belum mendapat pengobatan tepat waktu [6], kelompok yang berisiko menularkan lebih lanjut dan memperburuk luaran klinis jika tidak segera ditindaklanjuti. Kesenjangan sebelas poin persentase ini bukan selisih administratif, melainkan cerminan hambatan akses, keterlambatan diagnosis, dan putusnya rujukan antara penemuan dan pengobatan.

Permasalahan kedua adalah rendahnya cakupan penemuan kasus dibandingkan estimasi beban sebenarnya. Dengan lebih dari 241 ribu kasus yang baru ditemukan hingga awal Mei 2026 [6], capaian tersebut masih jauh dari estimasi lebih dari 800 ribu kasus aktif TB yang diperkirakan ada di Indonesia setiap tahunnya. Artinya, ratusan ribu kasus masih belum terdiagnosis dan berpotensi terus menularkan di lingkungan rumah, tempat kerja, dan komunitas padat. Tanpa pelacakan kontak erat yang sistematis, kasus-kasus yang belum ditemukan ini akan tetap menjadi sumber penularan yang tidak terlihat oleh sistem surveilans.

Permasalahan ketiga adalah pelacakan kontak erat yang selama ini berjalan sporadis dan tidak terstandarisasi. Sebelum kebijakan seratus persen pelacakan diwajibkan melalui Forum Nasional 7 Juli 2026 [1][5], banyak puskesmas belum memiliki pedoman teknis yang seragam untuk mendefinisikan kontak erat, melakukan kunjungan rumah, maupun mencatat hasil skrining. Akibatnya, kontak serumah yang memiliki risiko infeksi tinggi sering kali hanya dianjurkan datang ke fasilitas tanpa pendampingan aktif, sehingga angka pemeriksaannya rendah dan pemberiannya tidak merata antar kabupaten dan kota.

Permasalahan keempat adalah stigma TB yang masih tinggi di masyarakat dan menghambat pelaporan serta pencarian kontak [7]. Banyak keluarga enggan membuka status pasien karena takut dikucilkan, sehingga daftar kontak erat yang dilaporkan tidak lengkap dan investigasi kontak terhenti di tengah jalan [7]. Stigma juga membuat kontak erat menolak skrining rontgen atau pemeriksaan dahak karena khawatir dicap tertular, padahal deteksi dini justru mencegah perburukan dan memutus penularan lebih awal.

Permasalahan kelima adalah keterbatasan sumber daya kesehatan di daerah terpencil untuk melakukan skrining aktif secara massal. Tidak semua puskesmas memiliki alat rontgen, reagen pemeriksaan cepat, maupun tenaga terlatih untuk melakukan pelacakan kontak erat dari rumah ke rumah [1]. Kondisi geografis kepulauan, rasio tenaga kesehatan yang timpang, dan beban kerja ganda di layanan primer membuat strategi penemuan aktif sulit dijalankan tanpa dukungan alat portabel dan pelibatan kader komunitas.

Kelima permasalahan ini saling mengunci: tanpa pelacakan kontak yang menyeluruh, penemuan kasus tetap rendah; tanpa penemuan yang tinggi, inisiasi pengobatan tidak akan mencapai sembilan puluh lima persen; dan tanpa pengobatan yang cepat, target eliminasi TB 2030 [5] akan semakin jauh dari jangkauan.

Solusi Teknis

Kementerian Kesehatan — Integrasi CKG dan Rontgen Portabel (H+90)

Pelacakan seratus persen kontak erat akan diintegrasikan dengan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah berjalan sejak Februari 2025 [1]. CKG memberi pintu masuk skrining massal yang sudah dikenal masyarakat, sehingga penambahan modul skrining TB pada kontak erat tidak membangun sistem baru dari nol melainkan menempel pada alur yang sudah beroperasi [1]. Dalam 90 hari, Kementerian Kesehatan menetapkan pedoman teknis pelacakan yang mengikat seluruh puskesmas, mengatur definisi kontak erat, alur rujukan, dan pencatatan digital yang terhubung dengan sistem informasi TB nasional [1][5].

Rontgen portabel menjadi tulang punggung skrining dini di layanan primer [1]. Kementerian Kesehatan mendistribusikan rontgen portabel ke puskesmas prioritas di 34 provinsi [1], dengan target setiap puskesmas memiliki kemampuan skrining TB kontak erat dalam satu tahun ke depan. Pemeriksaan cepat berbasis molekuler disiapkan sebagai konfirmasi lanjutan bagi kontak dengan gambaran rontgen abnormal atau gejala, sehingga waktu dari skrining ke diagnosis dapat dipangkas dari berminggu-minggu menjadi hitungan hari [1].

Dampak yang diharapkan adalah penemuan kasus lebih cepat, pengobatan lebih awal, dan penurunan angka kematian yang saat ini mencapai satu kematian setiap empat menit [4]. Dengan skrining aktif yang menjangkau kontak erat serumah dan kontak dekat lainnya, estimasi 800 ribu kasus aktif dapat didekati secara bertahap, sementara celah 38 ribu kasus yang belum terinisiasi pengobatannya [6] dapat ditutup melalui rujukan yang dipantau hingga pasien benar-benar memulai terapi.

Analisis kelayakan menunjukkan tingkat keberhasilan tinggi, karena CKG sudah beroperasi dan rontgen portabel terbukti efektif di lapangan pada program percontohan sebelumnya [1]. Tantangan utama adalah distribusi alat yang merata dan pemeliharaan, yang dapat diatasi dengan skema peminjaman bergilir antar puskesmas dalam satu kabupaten serta pelatihan operator radiografi dalam 60 hari pertama. Kementerian Kesehatan sebagai penanggung jawab utama berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan setiap alat memiliki penanggung jawab, jadwal kalibrasi, dan target skrining bulanan yang dilaporkan secara transparan.

Kementerian Kesehatan — Desa dan Kelurahan Siaga TBC (H+180)

Percepatan pembentukan Desa dan Kelurahan Siaga TBC menjadi solusi komunitas untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pelaporan kasus di tingkat akar rumput [7]. Pemerintah terus mendorong pembentukan Desa dan Kelurahan Siaga TBC di seluruh Indonesia sebagai perpanjangan tangan puskesmas dalam penemuan kasus [7]. Dalam 180 hari, Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Dalam Negeri menetapkan target minimal satu desa per kecamatan terdaftar sebagai Siaga TBC, dengan peta jalan yang disesuaikan pada karakteristik wilayah — padat penduduk, terpencil, atau kawasan industri.

Desa Siaga TBC tidak sekadar membentuk kepengurusan, melainkan mengaktifkan fungsi nyata: kader terlatih melakukan pendataan kontak erat, mendampingi kunjungan rumah, mengedukasi keluarga tentang pentingnya skrining, dan mengawal kepatuhan pengobatan selama berbulan-bulan [7]. Kader diberi insentif berbasis kinerja, modul pelatihan singkat, dan alat bantu edukasi yang menjelaskan bahwa TB dapat disembuhkan dan pengobatannya gratis, untuk melawan stigma yang masih menghambat pelaporan [7].

Dampak yang diharapkan adalah pengurangan stigma, peningkatan pelaporan kasus di tingkat komunitas, dan penemuan kasus pada kelompok yang selama ini tidak terjangkau layanan formal [7]. Ketika masyarakat melihat tetangga yang sembuh setelah menyelesaikan pengobatan, kepercayaan terhadap sistem meningkat dan kesediaan kontak erat untuk diperiksa ikut naik. Pengalaman pendampingan komunitas pada program kesehatan ibu dan anak menunjukkan bahwa kehadiran kader yang dipercaya warga dapat meningkatkan cakupan kunjungan hingga dua kali lipat dalam enam bulan.

Analisis kelayakan berada pada tingkat sedang, karena keberhasilan pembentukan Desa Siaga TBC bergantung pada koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat [7]. Untuk mengatasinya, Kementerian Kesehatan menyiapkan paket advokasi bagi bupati dan wali kota, serta melibatkan organisasi profesi seperti dukungan ahli paru nasional termasuk Erlina Burhan [3] dalam sosialisasi di daerah dengan beban TB tinggi. Dana desa dan dukungan puskesmas digunakan untuk operasional awal, sementara evaluasi dilakukan setiap triwulan untuk memastikan desa yang terbentuk benar-benar aktif, bukan hanya tercatat di atas kertas.

Kementerian Kesehatan — Pemberian TPT kepada Kontak Erat yang Memenuhi Syarat (H+60)

Pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada seluruh kontak erat yang memenuhi syarat menjadi pilar ketiga untuk mencegah infeksi laten berkembang menjadi TB aktif [7]. Pelacakan kontak juga diharapkan meningkatkan capaian pengobatan dan pemberian TPT kepada kelompok yang memenuhi syarat [7], sehingga tidak hanya menemukan kasus yang sudah sakit, tetapi juga mencegah kasus baru pada kelompok berisiko tinggi seperti balita, lansia, dan orang dengan komorbid.

Dalam 60 hari, Kementerian Kesehatan menerbitkan algoritma pemberian TPT yang sederhana dan dapat dijalankan di puskesmas: setiap kontak erat yang hasil skriningnya negatif TB aktif namun memiliki faktor risiko, langsung ditawarkan TPT dengan konseling manfaat dan efek samping yang jelas [7]. Obat TPT sudah tersedia di farmasi nasional, sehingga hambatan utama bukan pada ketersediaan komoditas melainkan pada keberanian tenaga kesehatan untuk meresepkan dan kepatuhan pasien untuk menyelesaikan terapi selama beberapa bulan [7].

Dampak yang diharapkan adalah pencegahan infeksi aktif pada kontak erat berisiko tinggi, yang dalam jangka menengah akan menurunkan insiden TB di tingkat populasi. Jika setiap dari 241 ribu kasus yang ditemukan hingga 3 Mei 2026 [6] memiliki rata-rata tiga sampai empat kontak erat serumah, maka puluhan ribu orang berisiko dapat dicegah menjadi sakit melalui TPT yang tepat waktu. Hal ini sekaligus mengurangi beban pengobatan TB aktif yang jauh lebih panjang dan mahal.

Analisis kelayakan menunjukkan tingkat keberhasilan tinggi, karena obat TPT sudah tersedia dan pedoman pemberiannya telah diperbarui [7]. Kementerian Kesehatan sebagai penanggung jawab menyiapkan pelatihan daring bagi dokter dan perawat puskesmas dalam 30 hari, serta sistem pengingat berbasis pesan singkat untuk meningkatkan kepatuhan minum obat. Pemantauan efek samping dilakukan secara berjenjang, dengan rujukan ke rumah sakit kabupaten jika diperlukan, sehingga keamanan pasien tetap terjamin selama menjalani pencegahan.

Ketiga solusi teknis ini saling memperkuat dan harus dijalankan sebagai satu paket, bukan program terpisah. Integrasi CKG dan rontgen portabel [1] menemukan kasus lebih cepat, Desa Siaga TBC [7] memastikan tidak ada kontak yang terlewat karena stigma atau jarak, dan TPT [7] mencegah kontak yang sehat menjadi pasien baru. Kementerian Kesehatan memimpin orkestrasi, pemerintah daerah mengeksekusi di lapangan, dan komunitas menjaga keberlanjutannya.

Risiko & Mitigasi

Risiko pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia kesehatan di daerah terpencil yang membuat pelacakan seratus persen kontak erat sulit dijalankan secara serentak [1]. Banyak puskesmas hanya memiliki satu dokter dan keterbatasan perawat, sementara beban pelacakan menambah kunjungan rumah dan pencatatan. Mitigasinya adalah pelibatan kader kesehatan desa dan relawan kesehatan yang dilatih khusus untuk melakukan skrining awal, pendampingan, dan pencatatan sederhana, sehingga tenaga puskesmas dapat fokus pada diagnosis dan penatalaksanaan [7]. Kementerian Kesehatan menyiapkan kurikulum pelatihan singkat dalam 30 hari dan skema insentif berbasis jumlah kontak yang berhasil diperiksa, bukan sekadar jumlah kunjungan [7].

Risiko kedua adalah stigma masyarakat terhadap TB yang masih kuat dan menghambat kesediaan kontak erat untuk diperiksa [7]. Stigma membuat keluarga menutupi status pasien dan menolak kunjungan petugas karena takut dikucilkan tetangga [7]. Mitigasinya adalah kampanye edukasi melalui Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan penyintas TB sebagai duta [7]. Pemanfaatan media sosial dan siaran komunitas digunakan untuk menyebarkan pesan bahwa TB dapat disembuhkan, pengobatannya gratis, dan skrining kontak erat justru melindungi keluarga [7]. Dukungan publik dari ahli paru nasional seperti Erlina Burhan [3] juga dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan bahwa pelacakan kontak adalah langkah medis yang tepat, bukan penghakiman sosial.

Risiko ketiga adalah keterbatasan anggaran untuk distribusi rontgen portabel ke seluruh puskesmas di 34 provinsi [1]. Pengadaan alat baru dalam jumlah besar membutuhkan belanja modal yang tidak kecil di tengah kompetisi anggaran kesehatan. Mitigasinya adalah realokasi dari program CKG yang sudah ada [1], dengan skema berbagi alat antar puskesmas dalam satu kabupaten dan prioritisasi wilayah dengan beban TB tinggi terlebih dahulu. Dalam 90 hari, Kementerian Kesehatan menyusun peta kebutuhan berbasis data 241 ribu kasus yang telah ditemukan hingga 3 Mei 2026 [6], sehingga distribusi tidak merata secara administratif melainkan berbasis epidemiologi. Pemeliharaan alat dijamin melalui kontrak servis terpusat agar rontgen portabel tetap berfungsi di daerah terpencil [1].

Risiko keempat adalah munculnya penyakit menular lain yang dapat mengalihkan perhatian dan sumber daya dari program TB. Pengalaman pandemi menunjukkan bahwa lonjakan kasus infeksi baru dapat menyedot tenaga, anggaran, dan perhatian publik dalam waktu singkat. Mitigasinya adalah pendekatan One Health yang terintegrasi, di mana sistem surveilans TB berbagi platform dengan surveilans penyakit menular lain, sehingga pelacakan kontak erat tetap berjalan meski ada tekanan wabah baru. Kementerian Kesehatan memastikan tim TB di puskesmas tidak dibubarkan saat terjadi kedaruratan lain, melainkan diperkuat dengan tugas yang dapat dipertukarkan secara fleksibel. Dengan mitigasi ini, target eliminasi TB 2030 [5] tetap dijaga sebagai prioritas nasional yang tidak tergantung pada situasi wabah sesaat.

Aksi 90 Hari

Agenda aksi 90 hari dirancang untuk mengubah kebijakan pelacakan seratus persen kontak erat dari komitmen Forum Nasional 7 Juli 2026 [1][5] menjadi gerakan operasional yang terukur di lapangan. Setiap tenggat memiliki pemilik, keluaran, dan indikator keberhasilan yang dilaporkan secara berjenjang dari puskesmas hingga Kementerian Kesehatan.

H+30: Kementerian Kesehatan menerbitkan Pedoman Teknis Pelacakan Seratus Persen Kontak Erat TB versi terbaru untuk seluruh puskesmas di Indonesia [1][5]. Pedoman ini memuat definisi baku kontak erat, alur kunjungan rumah dalam 72 jam setelah diagnosis indeks, formulir pencatatan digital, serta algoritma rujukan untuk pemeriksaan rontgen portabel dan pemeriksaan cepat [1]. Target keluaran adalah dokumen pedoman yang disosialisasikan ke 34 provinsi [1] melalui lokakarya daring, dengan indikator keberhasilan minimal delapan puluh persen puskesmas telah mengunduh dan memahami pedoman tersebut. Kementerian Kesehatan sebagai penanggung jawab berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan provinsi untuk memastikan distribusi pedoman tidak berhenti di tingkat kabupaten.

H+60: Distribusi rontgen portabel ke 500 puskesmas prioritas di 34 provinsi [1] dimulai, disertai pelatihan tenaga kesehatan dalam penggunaan alat skrining cepat [1]. Pelatihan mencakup pengoperasian rontgen portabel, interpretasi awal gambaran, serta prosedur rujukan bagi kontak dengan hasil abnormal [1]. Secara paralel, pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada kontak erat yang memenuhi syarat [7] dipercepat, dengan target setiap puskesmas percontohan telah memberikan TPT kepada minimal satu kelompok kontak erat yang memenuhi syarat. Indikator keberhasilan adalah 500 puskesmas telah menerima alat dan 80 persen tenaga terlatih lulus uji kompetensi singkat. Kementerian Kesehatan menggandeng organisasi profesi, termasuk dukungan ahli seperti Erlina Burhan [3], untuk supervisi mutu pelatihan di wilayah dengan beban tinggi.

H+90: Evaluasi awal capaian pelacakan kontak erat dilakukan di 100 kabupaten dan kota percontohan [1][5], dengan laporan diserahkan langsung kepada Menteri Kesehatan. Evaluasi mengukur tiga hal: persentase kontak erat yang berhasil dilacak dari total indeks, persentase kontak yang menjalani skrining rontgen, dan persentase kontak yang memenuhi syarat dan telah memulai TPT [7]. Data pembanding menggunakan baseline lebih dari 241 ribu kasus yang ditemukan hingga 3 Mei 2026 dengan inisiasi pengobatan delapan puluh empat persen [6], untuk melihat apakah kesenjangan sebelas poin menuju target sembilan puluh lima persen [6] mulai mengecil. Hasil evaluasi menjadi dasar penyesuaian distribusi rontgen portabel tahap kedua dan perluasan Desa Siaga TBC [7].

Koordinasi lintas sektor dengan Kementerian Dalam Negeri untuk percepatan pembentukan Desa dan Kelurahan Siaga TBC di seluruh Indonesia [7] berjalan paralel sepanjang 90 hari. Target antara adalah minimal 200 desa dan kelurahan baru terdaftar sebagai Siaga TBC dalam 90 hari, dengan verifikasi lapangan oleh puskesmas dan pemerintah kecamatan [7]. Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi surat edaran kepada gubernur dan bupati/wali kota agar pembentukan Desa Siaga TBC masuk dalam indikator kinerja daerah, sementara Kementerian Kesehatan menyediakan modul dan pendampingan kader [7].

Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.

Sumber & Referensi