Kritik Pertahanan 2026: Keseimbangan Strategis di antara Super Garuda Shield dan Passex

Pendahuluan

Jika saya Presiden Indonesia, pekan kedua Agustus 2026 akan saya baca sebagai satu dokumen strategis yang utuh, bukan dua berita yang berdiri sendiri. Pada 11 Agustus 2026, Menteri Pertahanan Sjafrie menerima pejabat senior Pentagon Elbridge Colby dan menegaskan komitmen melanjutkan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat berbasis sumber daya manusia dan profesionalisme, dengan pendekatan saling menghormati dan saling menguntungkan [1]. Keesokan harinya, dua peristiwa terjadi hampir bersamaan. Di Lampung dan Sumatera, latihan gabungan terbesar Indonesia–Amerika Serikat di Indo-Pasifik, Super Garuda Shield 2026, dibuka dan akan berlangsung hingga 15 September 2026, dengan dukungan logistik tujuh ratus lima puluh kiloliter avtur dari Pertamina untuk seluruh tahapannya [2]. Di sisi lain Indonesia, TNI AL dan Angkatan Laut China memulai passex di perairan timur Taiwan dengan kapal China Honghe dan KRI I Gusti Ngurah Rai, mencakup latihan navigasi, komunikasi maritim, manuver formasi, dan replenishment at sea [4]. Satu pekan, dua latihan, dua arah koalisi.

Saya tidak akan menafsirkan dual-track itu sebagai kemiringan otomatis. Politik bebas aktif memang menuntun Indonesia untuk dapat berlatih dengan siapa pun, termasuk dengan kekuatan besar di kedua sisi Indo-Pasifik. Namun pekan ini juga menunjukkan bahwa latihan bilateral tidak pernah hanya soal teknis di lapangan. Pernyataan Menhan Sjafrie [1] dibaca Beijing, Canberra, Tokyo, dan Taipei dengan cermat, sementara passex 12 Agustus 2026 [4] memicu kecaman Taipei dan kritik domestik yang harus dijawab TNI AL pada hari yang sama dengan menegaskan bahwa latihan tersebut bukan war fighting [5]. Di saat yang sama, publik Indonesia berhak tahu apa yang sebenarnya sedang dijalankan. Super Garuda Shield 2026 yang menjadi penanda hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat selama puluhan tahun [2] tidak boleh menjadi konsumsi internal TNI dan Pentagon saja, sementara passex dengan China [4] juga tidak boleh dipinggirkan begitu kritik muncul.

Tugas seorang Presiden dalam situasi ini bukan memilih sisi, melainkan mengelola narasi keseimbangan strategis. Anggaran fungsi pertahanan yang melonjak ke kisaran Rp337 triliun pada 2026, atau naik sekitar 37 persen dibanding 2025 dan tertinggi dalam lima tahun terakhir [8], memberi ruang sekaligus tanggung jawab. Belanja militer global naik sebelas tahun berturut-turut dan kawasan Asia dan Oseania tumbuh 8,5 persen menjadi US$681 miliar, kenaikan tahunan terbesar kawasan sejak 2009 [7]. Di tengah perlombaan kawasan itu, latihan gabungan akan semakin sering dilihat sebagai pesan politik. Karena itu, kritik utama saya bukan pada substansi latihan, melainkan pada transparansi arah kebijakan pertahanan, kemampuan pemerintah menjelaskan keseimbangan itu ke publik, dan akuntabilitas anggaran yang melonjak [8] terhadap prioritas yang berlipat ganda. Artikel ini membahas mengapa keseimbangan strategis perlu dijaga dengan disiplin komunikasi, lima langkah yang saya ambil jika memimpin eksekusi kebijakan, dan bagaimana mengelola risiko kawasan yang bergerak cepat.

Permasalahan

Permasalahan pertama adalah persepsi internasional dan domestik atas dual-track yang hadir dalam satu pekan yang sama. Pernyataan Menhan Sjafrie tentang penguatan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat [1] dan pembukaan Super Garuda Shield 2026 [2] dikirim ke Beijing sebagai pesan tentang keberlanjutan poros Washington. Pada saat yang sama, passex dengan Angkatan Laut China di perairan timur Taiwan [4] dibaca Taipei sebagai provokasi, sehingga Taipei melalui otoritas terkait menyampaikan kecaman resmi [4]. TNI AL merespons dengan cepat melalui keterangan resmi Kadispenal Laksma TNI Tunggul pada 12 Agustus 2026 bahwa latihan tersebut bukan war fighting [5]. Respons itu memang menenangkan sebagian kritik domestik, tetapi ia berdiri sendiri tanpa dokumen publik yang menjelaskan mengapa TNI AL memilih lokasi timur Taiwan untuk pertama kalinya [4], apa mandat politik yang melandasinya, dan bagaimana latihan itu selaras dengan sikap Indonesia atas Selat Taiwan.

Permasalahan kedua adalah asimetri yang mencolok antara intensitas latihan dengan Amerika Serikat dan dengan China. Dalam setahun terakhir, TNI tercatat menggelar lebih dari seratus tujuh puluh latihan bersama militer Amerika Serikat, sementara latihan gabungan dengan Angkatan Laut China jauh lebih jarang [3]. Edisi Super Garuda Shield 2025 tercatat diikuti lebih dari enam ribu lima ratus personel dari dua belas negara [3]. Angka-angka itu tidak berdiri sendiri: mereka adalah ukuran kedalaman kemitraan. Passex satu kali dengan China di timur Taiwan [4] tidak otomatis menyeimbangkan ratusan latihan dengan Amerika Serikat [3]. Jika pemerintah ingin benar-benar menampilkan diri sebagai mitra setara bagi semua kekuatan besar, maka perbedaan kuantitas dan kedalaman latihan itu harus diakui secara terbuka, diterjemahkan ke dalam rencana, dan dijelaskan alasannya.

Permasalahan ketiga adalah kerangka kerja sama yang lebih besar, yaitu Major Defense Cooperation Partnership atau MDCP yang diresmikan 13 April 2026 di Pentagon [6]. MDCP membawa janji interoperabilitas, akses teknologi, dan latihan bersama yang lebih dalam. Namun di saat yang sama, Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah mengingatkan kehati-hatian atas usulan overflight militer Amerika Serikat [6]. Beijing juga meminta agar kerja sama itu tidak merugikan pihak lain [6]. MDCP adalah instrumen jangka panjang, tetapi belum ada laporan terbuka tentang parameter teknis dan politik yang disepakati dalam MDCP, sementara usulan overflight [6] tetap menjadi tanda tanya publik. Saya tidak akan membiarkan instrumen sebesar MDCP berjalan tanpa pagar domestik yang memadai, termasuk penjelasan kepada parlemen dan masyarakat sipil.

Permasalahan keempat adalah konteks kawasan yang menaikkan risiko mispersepsi. Konflik Laut China Selatan berlanjut pada 2026 dengan eskalasi di Scarborough Shoal, tempat kapal penjaga pantai China dan Filipina terlibat bentrokan berulang pada Juli–Agustus 2026. Di tengah tensi itu, Indonesia memilih latihan dengan kedua kekuatan besar pada pekan yang sama. Belanja militer global yang naik sebelas tahun berturut-turut dengan kawasan Asia dan Oseania tumbuh 8,5 persen menjadi US$681 miliar [7] membuat setiap latihan di kawasan rawan tafsir politik. Tanpa penjelasan publik yang konsisten, passex dengan China [4] dapat dipandang sebagai respons atas Super Garuda Shield dengan Amerika Serikat [2], atau sebaliknya, dan keduanya dibaca sebagai reaksi, bukan inisiatif.

Permasalahan kelima adalah akuntabilitas anggaran pertahanan yang melonjak. Anggaran fungsi pertahanan 2026 di kisaran Rp337 triliun atau naik sekitar 37 persen dibanding 2025 dan menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir [8]. Lonjakan itu terjadi ketika belanja kawasan Asia dan Oseania naik 8,5 persen menjadi US$681 miliar [7], tekanan untuk beradu alutsista sangat tinggi, dan rasio belanja pertahanan Indonesia terhadap PDB masih tercatat sebagai yang terkecil di Asia Tenggara. Publik perlu tahu berapa porsi anggaran Rp337 triliun [8] yang membiayai latihan gabungan Super Garuda Shield [2], berapa yang mendukung passex dengan China [4], berapa yang menopang MDCP [6], dan berapa yang memperkuat interoperabilitas agar latihan benar-benar menghasilkan kemampuan. Tanpa penjelasan itu, lonjakan anggaran terlihat sebagai keberhasilan fiskal, bukan keberhasilan pertahanan.

Solusi Teknis

Jika saya Presiden Indonesia, saya tidak akan mengurangi jumlah latihan dengan kedua mitra, melainkan menata narasi dan instrumen yang melingkupinya. Lima langkah berikut dirancang agar setiap kebijakan memiliki lembaga penanggung jawab, tenggat, dampak yang terukur, dan pertimbangan kelayakan.

Buku Putih Keseimbangan Strategis akan disusun oleh Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Luar Negeri sebagai dokumen satu pintu yang merangkum postur latihan gabungan Indonesia dengan seluruh mitra besar. Dokumen ini menjelaskan secara terbuka frekuensi latihan yang lebih dari seratus tujuh puluh kali dalam setahun dengan militer Amerika Serikat [3], posisi passex dengan China di timur Taiwan [4], serta penjelasan bahwa Super Garuda Shield 2026 [2] adalah latihan terbesar di kawasan Indo-Pasifik. Tenggat penyusunan adalah H+30 untuk konsultasi internal dan H+90 untuk peluncuran publik. Dampak yang diharapkan adalah meredanya mispersepsi internasional [4] dan domestik [5], serta terbangunnya rujukan bersama yang dipakai lintas lembaga. Kelayakan tinggi karena data latihan sudah tersedia di Markas Besar TNI dan kedeputian kerja sama internasional Kementerian Pertahanan; tantangannya hanya pada kemauan mempublikasikannya.

Standar Komunikasi Publik Setiap Latihan Bersama akan diterbitkan oleh Pusat Penerangan TNI sebagai pedoman satu suara yang mengatur rilis informasi sebelum, selama, dan setelah latihan. Standar ini merujuk pada keterangan resmi TNI AL yang telah menunjukkan pola tanggapan cepat melalui Kadispenal Laksma TNI Tunggul pada 12 Agustus 2026 [5] dan akan menjadikannya kebijakan permanen. Tenggat penerbitan adalah H+30, dengan pelatihan untuk seluruh humas matra pada H+60. Dampak yang diharapkan adalah waktu respons terhadap kritik domestik dan asing turun signifikan, sementara kualitas penjelasan yang diberikan ke publik menjadi seragam. Kelayakan realistis karena kapasitas humas TNI sudah teruji dalam merespons pernyataan Taipei atas passex [4]; yang dibutuhkan hanya formalisasi standar.

Kerangka Penilaian Risiko Geopolitik Pra-Latihan akan dikembangkan oleh Dewan Ketahanan Nasional bersama Badan Intelijen Negara sebagai instrumen wajib bagi setiap rencana latihan berskala besar. Kerangka ini menilai dampak politik latihan terhadap kawasan, termasuk potensi eskalasi di Selat Taiwan dan Laut China Selatan, dengan memperhatikan dinamika MDCP [6] dan dinamika kawasan yang ditandai oleh pertumbuhan belanja militer Asia dan Oseania 8,5 persen menjadi US$681 miliar [7]. Tenggat penyusunan adalah H+60, dengan simulasi meja pada H+90. Dampak yang diharapkan adalah rencana latihan tidak lagi dianggap sebagai peristiwa terisolasi, melainkan bagian dari kalkulasi strategis yang dapat dipertanggungjawabkan. Kelayakan tinggi karena Wantannas dan BIN sudah memiliki kapasitas analisis; yang dibutuhkan hanya prosedur tetap yang mengikat.

Laporan Tahunan Pelaksanaan MDCP ke DPR akan diwajibkan oleh Kementerian Pertahanan melalui forum Komisi I sebagai bagian dari akuntabilitas parlemen atas kerja sama pertahanan. Laporan ini merangkum kemajuan MDCP sejak peresmian 13 April 2026 di Pentagon [6], termasuk status usulan overflight militer Amerika Serikat yang telah diminta Kementerian Luar Negeri untuk dikaji secara hati-hati [6]. Tenggat adalah H+60 untuk pedoman pelaporan, dengan laporan pertama diserahkan paling lambat H+90. Dampak yang diharapkan adalah parlemen dapat menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan terhadap instrumen pertahanan yang berdampak pada kedaulatan, sementara publik memperoleh akses terhadap informasi yang sebelumnya hanya tersedia di kalangan terbatas. Kelayakan tinggi karena kerangka pelaporan ke DPR sudah lazim untuk kerja sama lain; yang dibutuhkan adalah keputusan politik untuk menerapkannya pada MDCP.

Pemetaan Kapabilitas Latihan dengan Seluruh Mitra agar Seimbang dan Terukur akan dilakukan oleh Markas Besar TNI bersama kedeputian terkait Kementerian Pertahanan sebagai peta jalan lima tahunan yang memetakan jenis latihan, mitra, frekuensi, dan dampak strategisnya. Peta jalan ini menjawab asimetri antara lebih dari seratus tujuh puluh latihan dengan militer Amerika Serikat dalam setahun [3] dan intensitas latihan yang lebih rendah dengan mitra lain, serta memastikan Super Garuda Shield 2026 [2] menjadi salah satu bagian, bukan keseluruhan, dari postur latihan. Tenggat penyusunan adalah H+90 dengan pembaruan tahunan. Dampak yang diharapkan adalah kemampuan untuk menunjukkan dengan data bahwa Indonesia menjalankan politik bebas aktif secara terukur, bukan sebagai slogan. Kelayakan realistis karena struktur komando TNI sudah memiliki data latihan per mitra; tantangannya adalah integrasi data lintas matra.

Risiko & Mitigasi

Risiko pertama adalah mispersepsi mitra terhadap arah kebijakan pertahanan Indonesia. Pekan 12 Agustus 2026 sudah menunjukkan risikonya: pernyataan Menhan Sjafrie tentang kelanjutan kerja sama dengan Amerika Serikat [1] dibaca Beijing, sementara passex dengan China di timur Taiwan [4] memicu kecaman Taipei. Mitigasinya adalah rilis dokumen keseimbangan strategis H+30 yang menjelaskan postur latihan secara utuh, sehingga tidak ada mitra yang membaca hanya satu sisi dari kebijakan Indonesia. Pelaksanaan MDCP [6] juga harus dijelaskan dalam laporan ke DPR sehingga tidak menjadi titik tebang oleh pihak mana pun.

Risiko kedua adalah tekanan domestik yang mengarah pada politik identitas atau sentimen anti-asing. Kritik terhadap passex di timur Taiwan [4] yang direspons TNI AL sebagai bukan war fighting [5] hanyalah satu episode. Mitigasinya adalah standar komunikasi publik H+30 yang memungkinkan TNI menjelaskan latihan secara konsisten, serta keterbukaan terhadap pertanyaan media dan parlemen. Latar belakang bahwa TNI tercatat menggelar lebih dari seratus tujuh puluh latihan dengan militer Amerika Serikat dalam setahun [3] juga harus dijelaskan sebagai bagian dari realitas, bukan sebagai sesuatu yang disembunyikan.

Risiko ketiga adalah eskalasi kawasan yang dapat membuat latihan rutin berubah menjadi sinyal politik yang tidak diinginkan. Belanja militer global yang naik sebelas tahun berturut-turut dengan kawasan Asia dan Oseania tumbuh 8,5 persen menjadi US$681 miliar [7], serta bentrokan berulang di Scarborough Shoal pada Juli–Agustus 2026, adalah lingkungan berisiko tinggi. Mitigasinya adalah kerangka penilaian risiko geopolitik H+60 yang dikembangkan Wantannas, sehingga setiap rencana latihan di Selat Taiwan, Laut China Selatan, atau sekitar perairan Natuna melalui kajian dampak kawasan sebelum dieksekusi.

Risiko keempat adalah persepsi bahwa Indonesia meninggalkan politik bebas aktif dan berpihak pada salah satu poros. MDCP dengan Amerika Serikat [6] dan passex dengan China [4] pada pekan yang sama harus ditampilkan sebagai bukti keseimbangan, bukan sebagai bukti kemiringan. Mitigasinya adalah pemetaan kapabilitas latihan H+90 yang menunjukkan variasi mitra, frekuensi, dan tujuan latihan secara terbuka. Dengan data itu, publik dapat melihat apakah latihan dengan kedua kekuatan besar terjadi secara proporsional atau tidak.

Risiko kelima adalah serapan anggaran yang tidak sejalan dengan prioritas latihan dan interoperabilitas. Anggaran fungsi pertahanan 2026 di kisaran Rp337 triliun atau naik sekitar 37 persen dibanding 2025 [8] adalah ruang besar yang harus diarahkan secara hati-hati. Mitigasinya adalah audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam memastikan porsi anggaran untuk latihan gabungan, interoperabilitas, dan kemitraan pertahanan digunakan sesuai rencana. Tekanan belanja kawasan Asia dan Oseania yang tumbuh 8,5 persen menjadi US$681 miliar [7] tidak boleh menjadi alasan untuk menaikkan belanja tanpa prioritas.

Aksi 90 Hari

H+30: Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Luar Negeri meluncurkan dengar pendapat publik untuk Buku Putih Keseimbangan Strategis, sementara Puspen TNI menerbitkan Standar Komunikasi Publik Setiap Latihan Bersama yang merujuk pada pola respons TNI AL terhadap passex 12 Agustus 2026 [5].

H+60: Wantannas bersama BIN menyelesaikan draf awal Kerangka Penilaian Risiko Geopolitik Pra-Latihan, Kemhan menyusun pedoman Laporan Tahunan MDCP ke DPR yang mencakup status usulan overflight militer Amerika Serikat [6], dan Bappenas memaparkan peta anggaran latihan dalam postur Rp337 triliun [8] di hadapan Komisi I DPR.

H+90: TNI bersama Kemhan merilis pemetaan kapabilitas latihan dengan seluruh mitra sebagai bagian dari rencana jangka menengah, dengan peluncuran resmi Buku Putih Keseimbangan Strategis, sementara indikator keberhasilan akhir triwulan ketiga 2026 diukur dari tiga hal: (1) kecepatan rilis informasi setiap latihan besar dalam tempo kurang dari dua puluh empat jam, (2) tidak adanya lagi kritik domestik yang tidak terjawab selama triwulan, dan (3) presentase latihan dengan mitra di luar Amerika Serikat yang meningkat proporsinya terhadap total lebih dari seratus tujuh puluh latihan setahun [3], di tengah belanja militer global dan kawasan yang naik masing-masing sebelas tahun berturut-turut dan 8,5 persen menjadi US$681 miliar [7].

Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.