Pendahuluan

Arah kebijakan yang ditegaskan pemerintah pada 2026 terbaca jelas: kerja sama pertahanan dilanjutkan, belanja diperbesar, dan industri dalam negeri disebut sebagai penerima manfaat. Pada 11 Agustus 2026, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan komitmen melanjutkan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat berbasis sumber daya manusia dan profesionalisme, dalam pertemuan dengan pejabat senior Pentagon Elbridge Colby, dengan pendekatan “saling menghormati, saling menguntungkan” [1]. Beberapa minggu kemudian, fokus publik berpindah ke ruang rapat parlemen: Menteri Pertahanan memaparkan anggaran 2026 dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI dan dalam kesempatan itu menyatakan bahwa “harga kedaulatan tidak bisa dibandingkan dengan anggaran yang kami terima” [2].

Dua angka kini mengapit seluruh diskusi. Anggaran fungsi pertahanan dalam APBN 2026 berada di kisaran Rp337 triliun dan disorot sebagai ujian kemandirian industri alutsista nasional [6]; sementara pagu belanja kementerian/lembaga untuk Kementerian Pertahanan dan TNI yang disetujui Komisi I DPR pada 16 September 2025 berjumlah Rp187,1 triliun [5]. Dengan belanja sebesar itu, rakyat berhak bertanya satu hal yang paling mendasar: diukur dari apa kita menyebut belanja ini berhasil? Selama jawabannya berhenti pada besaran anggaran dan daftar pengadaan, maka yang diukur negara adalah belanja, bukan kapasitas.

Artikel ini mengkritik tata kelola pelaporan, bukan keberadaan programnya. Tiga ukuran yang seharusnya menentukan justru tidak pernah dilaporkan secara terbuka: kandungan dalam negeri dari belanja alutsista, kepastian kontrak jangka panjang yang memberi kepastian produksi, dan alih teknologi yang terukur. Kritik ditujukan pada kebijakan dan tata kelola, bukan pada pribadi pejabat mana pun, karena persoalan ini melintasi lebih dari satu administrasi.

Permasalahan

Ukuran keberhasilan belanja pertahanan hari ini berhenti pada dua informasi: nominal anggaran dan daftar pengadaan. Keduanya mudah dikomunikasikan, keduanya juga mudah dipertentangkan — dan justru karena itu keduanya tidak memadai. Nominal tidak menjawab berapa banyak nilai produksi yang tertinggal di dalam negeri; daftar pengadaan tidak menjawab apakah industri nasional tumbuh atau sekadar menjadi tukang pasang bagi produk impor. Belanja besar tanpa ukuran kapasitas hanya menambah etalase.

Persoalan pertama yang harus dijernihkan adalah konflik cakupan dua angka anggaran. Angka Rp337 triliun adalah anggaran fungsi pertahanan dalam APBN, sedangkan angka Rp187,1 triliun adalah pagu belanja kementerian/lembaga untuk Kementerian Pertahanan dan TNI [6][5]. Keduanya mengukur cakupan yang berbeda dan keduanya benar, sebab fungsi pertahanan mencakup belanja pada kementerian lain di luar dua institusi tersebut. Namun rincian komponen anggaran fungsi pertahanan sebesar Rp337 triliun data belum terverifikasi [6], dan selama rincian itu tidak terbit, perbandingan kedua angka oleh publik hampir pasti keliru. Pengawasan yang dibangun di atas angka yang disalahpahami bukanlah pengawasan; ia hanya menjadi bahan perseteruan musiman antara pemerintah dan parlemen.

Persoalan kedua: ukuran yang benar-benar menentukan tidak dilaporkan dalam indikator terbuka. Pengamat industri pertahanan berulang kali menekankan pentingnya kontrak jangka panjang, alih teknologi, dan kandungan lokal agar belanja alutsista tidak hanya menjadi etalase impor, serta menilai pemerintah perlu memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional [7]. Sementara itu, angka target kandungan dalam negeri untuk 2026 data belum terverifikasi [7]. Akibatnya tidak ada garis dasar yang bisa ditagih: publik tidak tahu titik berangkatnya, parlemen tidak mengetahui kurvanya, dan industri tidak yakin apakah usahanya dihargai. Ukuran yang tidak dipublikasikan bukan sekadar tidak berguna; ia menghapus tanggung jawab.

Persoalan ketiga bersifat struktural: kepastian kontrak jangka panjang adalah prasyarat bagi investasi kapasitas produksi. Tidak ada pabrik yang dibangun di atas kontrak tahunan; lini produksi, mesin perkakas, dan tenaga teknik terlatih hanya lahir ketika industri yakin pesanannya akan berlanjut. Holding badan usaha milik negara pertahanan DEFEND ID diluncurkan sebagai lompatan transformasi industri pertahanan Indonesia, dengan PT Len Industri sebagai induk dan anggota antara lain Pindad, Dirgantara Indonesia, PAL, dan Dahana [3]. APBN 2026 pun disebut sebagai ujian konsistensi kemandirian industri pertahanan nasional [4]. Tetapi sebuah ujian tanpa rubrik penilaian yang terbuka bukanlah ujian, melainkan sekadar pengumuman hasil. Modernisasi alutsista sendiri menuntut kerangka analitis di luar daftar pembelian, termasuk keterpaduan antarmatra dan implikasinya bagi postur pertahanan jangka panjang [8]; kerangka sebesar itu tidak mungkin dinilai hanya dari nominal belanja.

Solusi Teknis

Jika saya Presiden Indonesia, saya akan menutup celah ukuran ini dengan lima instrumen yang semuanya dapat diaudit publik. Tidak ada satu pun yang menuntut lembaga baru; seluruhnya memanfaatkan mandat yang sudah ada.

Papan ukur kandungan dalam negeri yang terbit setiap tahun. Kementerian Pertahanan, didukung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai penata kebijakan pengadaan, menerbitkan papan ukur agregat kandungan dalam negeri untuk seluruh kontrak alutsista yang berjalan, paling lambat pada akhir triwulan keempat tahun anggaran berjalan. Dampak yang diharapkan: publik dan parlemen akhirnya memiliki garis dasar untuk menilai apakah belanja besar membangun kapasitas produksi atau sekadar menggantikan impor. Pertimbangan kelayakan: data pengadaan sudah tersimpan dalam sistem kontrak dan lelang pemerintah, sehingga pekerjaan utamanya adalah agregasi dan standar pengukuran, bukan pengumpulan data dari nol.

Format kontrak jangka panjang multi-tahun. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bersama Kementerian Keuangan menyusun format kontrak multi-tahun untuk kategori belanja alutsista yang berulang, diselesaikan paling lambat sebelum parlemen membahas rancangan anggaran tahun berikutnya. Dampak yang diharapkan: kepastian pesanan memberi industri alasan untuk membangun lini produksi, mempekerjakan tenaga teknik, dan menyerap alih teknologi secara serius. Pertimbangan kelayakan: perumitan terbesar ada pada sinkronisasi dengan ketentuan anggaran bertahun-tahun, karena itu formatnya diterapkan bertahap, dimulai dari kategori belanja yang paling rutin.

Laporan alih teknologi yang terukur dan terpublikasi. Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku pengendali holding mewajibkan seluruh anggota menyusun laporan tahunan alih teknologi — keterampilan, sertifikasi, dan komponen yang benar-benar dikuasai — dan menyerahkannya dalam dua belas bulan sejak instruksi diterbitkan. Dampak yang diharapkan: alih teknologi berubah dari retorika seremonial menjadi objek evaluasi yang dapat dibandingkan antaranggota holding. Pertimbangan kelayakan: definisi indikator perlu disepakati dengan mitra pada kontrak baru, sementara untuk kontrak berjalan pelaporan dimulai dari apa yang sudah dapat diukur.

Audit kinerja berdimensi kapasitas. Badan Pemeriksa Keuangan memasukkan dimensi kapasitas produksi nasional ke dalam audit kinerja belanja pertahanan pada siklus pemeriksaan tahun berikutnya, bukan hanya audit kepatuhan pada prosedur. Dampak yang diharapkan: rekomendasi audit bergeser dari disiplin administrasi menuju hasil kapasitas, dan temuan audit menjadi bahan rapat kerja anggaran. Pertimbangan kelayakan: mandat audit kinerja sudah tersedia dalam ketentuan yang berlaku, sehingga yang berubah hanya ruang lingkup dan tidak perlu pembentukan kelembagaan baru.

Rubrik pertanyaan tetap di rapat kerja anggaran. Komisi I DPR menetapkan rubrik pertanyaan wajib tentang kandungan dalam negeri, kepastian kontrak, dan progres alih teknologi pada setiap rapat kerja anggaran, dimulai dari rapat kerja pertama setelah papan ukur terbit. Dampak yang diharapkan: pengawasan tidak lagi berhenti pada tanya-jawab nominal dan pengesahan pagu. Pertimbangan kelayakan: instrumen ini hampir tanpa biaya, yang dibutuhkan hanya konsistensi agenda dan kesediaan pemerintah menjawab dengan data yang sama setiap tahun.

Risiko & Mitigasi

Keterbukaan ukuran pada sektor pertahanan memang sah memicu kekhawatiran, karena itu empat risiko berikut perlu dikelola sejak awal.

Risiko keamanan informasi. Membuka data pengadaan pertahanan secara rinci dapat dieksploitasi pihak lain untuk membaca pola kemampuan dan kerentanan pasukan. Mitigasinya bersifat desain, bukan penundaan: pelaporan dilakukan secara agregat — indeks kandungan dalam negeri dan status kontrak pada tingkat kategori belanja — bukan rincian per sistem senjata. Rincian tetap terklasifikasi; yang terbuka hanyalah ukuran trennya.

Risiko pencapaian kosmetik. Indikator yang dipublikasikan dapat dipenuhi lewat cara menghitung yang dimanjakan pelapor. Mitigasinya: metode penghitungan dipublikasikan bersama angkanya, verifikasi dilakukan oleh pihak independen melalui Badan Pemeriksa Keuangan, dan setiap perubahan metode wajib diumumkan serta diberi catatan pada seri data sebelumnya.

Risiko fiskal. Kontrak jangka panjang mengunci belanja bertahun-tahun dan dapat menyempitkan ruang fiskal ketika ekonomi melambat. Mitigasinya: Kementerian Keuangan menetapkan plafon komitmen multi-tahun yang disahkan bersama Komisi I DPR, disertai klausul penyesuaian yang terbuka ketika prioritas fiskal berubah, sehingga kepastian bagi industri tidak berarti kekakuan bagi negara.

Risiko kesiapan industri. Alih teknologi dapat ditandatangani tanpa kesiapan menyerapnya, sehingga berhenti di atas kertas. Mitigasinya: peta kapasitas produksi anggota holding menjadi prasyarat sebelum klausul alih teknologi pada kontrak baru disepakati, sehingga komitmen mitra selalu dipasangkan dengan kemampuan industri sendiri.

Aksi 90 Hari

Untuk memastikan semangat ini tidak berhenti sebagai kritik, agenda berikut dapat dimulai segera.

  1. Kementerian Pertahanan menginventarisasi seluruh kontrak alutsista berjalan beserta status kandungan dalam negerinya dalam tiga puluh hari pertama, sebagai bahan papan ukur agregat.
  2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyiapkan draf indikator agregat kandungan dalam negeri dan format kontrak multi-tahun dalam enam puluh hari, dikonsultasikan dengan industri dan parlemen.
  3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara memetakan kapasitas produksi seluruh anggota holding dalam enam puluh hari sebagai basis target alih teknologi.
  4. Kementerian Keuangan menghitung ruang fiskal komitmen multi-tahun dan menyerahkan temuannya kepada Komisi I DPR sebelum pembahasan anggaran tahun berikutnya dibuka.
  5. Badan Pemeriksa Keuangan menetapkan rencana audit kinerja berdimensi kapasitas dalam sembilan puluh hari.
  6. Komisi I DPR menjadikan papan ukur sebagai agenda tetap rapat kerja berikutnya dan meminta jawaban tertulis berbasis data yang sama setiap tahun.

Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.

Sumber & Referensi

Seluruh argumen artikel ini bersandar pada rujukan berikut, dimulai dari keterangan resmi kerja sama pertahanan Indonesia–Amerika Serikat [1] hingga analisis media tentang kemandirian industri pertahanan.

  1. Menhan Sjafrie Bertemu Elbridge Colby: Indonesia-AS Perkuat Kerja Sama Pertahanan Berbasis SDM dan Profesionalisme — keterangan resmi komitmen kerja sama berbasis sumber daya manusia dan profesionalisme.
  2. Menhan Paparkan Anggaran 2026 saat Raker dengan Komisi I DPR RI — paparan anggaran dan pernyataan harga kedaulatan di hadapan Komisi I DPR.
  3. Luncurkan DEFEND ID, Presiden Jadikan Lompatan Transformasi Industri Pertahanan Indonesia — keterangan resmi peluncuran holding industri pertahanan beserta susunan anggotanya.
  4. APBN 2026 Jadi Ujian Konsistensi Kemandirian Industri Pertahanan — laporan media tentang APBN 2026 sebagai ujian kemandirian industri pertahanan.
  5. DPR Setujui Anggaran Rp187,1 Triliun untuk Kemenhan dan TNI di 2026 — persetujuan pagu belanja kementerian/lembaga Kementerian Pertahanan dan TNI oleh Komisi I DPR.
  6. Anggaran Pertahanan APBN 2026 Rp337 Triliun, Ujian Kemandirian Industri Alutsista Nasional — laporan anggaran fungsi pertahanan dalam APBN 2026 beserta sorotan kemandirian alutsista.
  7. Pemerintah Perlu Perkuat Kemandirian Industri Pertahanan Nasional — analisis pentingnya kontrak jangka panjang, alih teknologi, dan kandungan lokal.
  8. Modernisasi Alutsista dan Masa Depan Postur Pertahanan Indonesia — kerangka analitis modernisasi di luar daftar pembelian dan implikasi postur jangka panjang.