Pendahuluan

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempublikasikan narasi resmi berjudul “Tren Positif Pertumbuhan Ekonomi RI Terus Berlanjut” untuk menegaskan momentum pemulihan masih terjaga. [1] Narasi ini menjadi anchor komunikasi ekonomi 2026, namun kritik harus menguji apakah optimisme tersebut konsisten dengan data ketenagakerjaan, daya beli, nilai tukar, dan kualitas fiskal.

UU APBN 2026 menetapkan penerimaan negara Rp3.153,6 triliun dengan penerimaan pajak Rp2.693 triliun, belanja negara Rp3.842,7 triliun, dan defisit ditargetkan pada rentang 2,48–2,53% PDB. [2] Struktur ini menunjukkan ruang fiskal ketat, di mana ambisi belanja prioritas harus dibiayai dengan disiplin penerimaan. APBN 2026 mengalokasikan Rp1.377,9 triliun untuk program prioritas kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. [5] Alokasi Rp1.377,9 triliun tersebut menjadi taruhan besar yang wajib menghasilkan penyerapan tenaga kerja, bukan hanya serapan anggaran. [5]

Presiden Prabowo menyampaikan ambisi pada forum WEF 2026 dan pidato kenegaraan dengan kisaran target lima koma empat hingga enam persen. [3] Media mencatat target tersebut berada di atas proyeksi lembaga internasional dan pemangkasan proyeksi sepanjang tahun. [4] Kritik bukan menolak ambisi, melainkan menuntut jembatan kredibel antara target lima koma empat hingga enam persen dengan realita triwulanan, inflasi, suku bunga, dan tekanan eksternal. [3][4]

Pada triwulan I-2026 ekonomi tumbuh 5,61% (yoy), tertinggi lima tahun, dengan kontribusi konsumsi rumah tangga 54,36% PDB. [15] Ketika triwulan II-2026 tumbuh 5,29% (yoy) melampaui proyeksi sekitar 5,1%, pemerintah memiliki alasan percaya diri. [6] Namun pengamat menilai 5,29% belum cukup menciptakan lapangan kerja dan kelas menengah justru melemah, sehingga narasi “tren positif terus berlanjut” perlu dilengkapi evaluasi distribusi manfaat. [6][15] Standard Chartered pada 13 Agustus 2026 menaikkan proyeksi 2026 menjadi 5,3% (yoy). [7] Revisi menjadi 5,3% memberi sinyal kepercayaan pasar, tetapi tidak menjawab untuk siapa pertumbuhan itu bekerja. [7] Jika saya Presiden Indonesia, saya mempertahankan optimisme ekon.go.id, tetapi mewajibkan setiap kementerian menunjukkan indikator pekerjaan, upah riil, dan stabilitas harga yang bergerak searah pertumbuhan. [1]

Permasalahan

Permasalahan utama adalah pertumbuhan 5,29% (yoy) pada triwulan II-2026 yang melampaui proyeksi sekitar 5,1% ternyata dinilai belum mampu menciptakan lapangan kerja memadai dan beriringan dengan penurunan kelas menengah. [6] Kritik ekonomi tumbuh 5,29% tidak cukup ciptakan lapangan kerja dan kelas menengah malah turun menjadi inti evaluasi karena angka agregat tidak otomatis menjadi kesempatan kerja. [6] Sementara Standard Chartered menaikkan proyeksi menjadi 5,3% pada 2026, pasar melihat momentum tetapi rumah tangga merasakan tekanan berbeda. [7]

Tekanan rumah tangga terlihat dari inflasi IHK Juni 2026 sebesar 3,34% (yoy) dan 0,44% (mtm) dengan pendorong harga bahan bakar minyak dan tiket pesawat. [8] Inflasi 3,34% (yoy) masih dalam sasaran, namun kenaikan 0,44% (mtm) menggerus daya beli kelas menengah yang sensitif biaya transportasi dan energi. [8] Daya beli kelas menengah dilaporkan melemah meski pertumbuhan triwulan I-2026 mencapai 5,61% (yoy). [15] Kontradiksi pertumbuhan 5,61% dengan konsumsi 54,36% PDB menunjukkan pertumbuhan konsumsi-berat tidak menjamin kesejahteraan merata. [15]

Sisi moneter memperberat masalah. Bank Indonesia menaikkan BI-Rate ke 5,75% per RDG Juli 2026, naik dari 4,75% awal tahun. [9] Kenaikan dari 4,75% menjadi 5,75% bertujuan menjaga stabilitas, tetapi berisiko menahan kredit produktif dan investasi padat karya. [9] Rupiah melemah beruntun ke Rp17.512 pada 12 Mei, Rp17.845 pada 19 Juni, dan Rp18.020 pada 4 Juni, dengan analis melihat tren menuju Rp20.000. [10] Pelemahan dari Rp17.512 ke Rp17.845 dan kemudian Rp18.020 menunjukkan tekanan eksternal yang tidak bisa dijelaskan hanya narasi domestik positif. [10]

Neraca perdagangan Juni 2026 mencatat defisit US$450,5 juta dengan ekspor US$25,46 miliar, sementara semester I-2026 masih surplus nonmigas US$19,35 miliar. [11] Defisit US$450,5 juta dengan ekspor US$25,46 miliar menunjukkan kerentanan bulanan, meski surplus nonmigas US$19,35 miliar pada semester I memberi bantalan. [11] Namun di konteks perang tarif AS yang menekan komoditas dan proyeksi global dipangkas, surplus tersebut tidak boleh membuat lengah.

Ketenagakerjaan menjadi simpul paling sensitif. TPT Februari 2026 tercatat 4,68% atau 7,24 juta orang dari angkatan kerja 219,54 juta orang. [12] Angka TPT 4,68% atau 7,24 juta orang dari 219,54 juta terlihat membaik tipis, tetapi belum merefleksikan kualitas pekerjaan. [12] BPJS Ketenagakerjaan mencatat 126.000 tenaga kerja nonaktif hingga Mei 2026. [13] Laporan seratus dua puluh enam ribu tenaga kerja nonaktif diperkuat liputan alarm PHK manufaktur yang belum mereda. [13][14] Ketika seratus dua puluh enam ribu pekerja kehilangan status aktif, pertumbuhan lima koma dua sembilan persen kehilangan makna sebagai penyerapan tenaga kerja. [6][13]

Fiskal menambah kebingungan publik. Untuk semester I-2026, Menteri Keuangan menyebut defisit Rp734,3 triliun atau 2,85% PDB, sementara DJPb mencatat Rp196.514,1 miliar atau 0,76% PDB. [16][17] Konflik antara Rp734,3 triliun dan Rp196.514,1 miliar bukan sekadar teknis, melainkan masalah kepercayaan data. [16][17] Sementara APBN 2026 menargetkan defisit 2,48–2,53% PDB dengan penerimaan Rp3.153,6 triliun dan belanja Rp3.842,7 triliun, realisasi yang berbeda jauh menimbulkan pertanyaan disiplin pelaporan. [2] Alokasi Rp1.377,9 triliun untuk belanja prioritas harus diuji apakah mengalir ke sektor penyerap tenaga kerja atau tersedot belanja minim pengganda pekerjaan. [5]

Konteks internasional mempersempit ruang kebijakan. IMF pada Juli 2026 memangkas proyeksi global 2026 menjadi 3,0% (yoy), World Bank memangkas proyeksi Indonesia 2026 menjadi 4,7%, dan Fed menahan suku bunga di 3,50–3,75% pada 29 Juli 2026 di tengah perang tarif. [18][19] Proyeksi global 3,0% dan proyeksi Indonesia 4,7% berada di bawah target lima koma empat hingga enam persen, sehingga strategi tidak bisa hanya mengandalkan narasi domestik. [4][18][19] Fed di 3,50–3,75% menjaga dolar kuat dan menekan rupiah yang sudah di Rp18.020, sehingga kebijakan domestik harus sinkron fiskal, moneter, dan industri. [10] Secara keseluruhan, pertumbuhan dari lima koma enam satu persen ke lima koma dua sembilan persen kehilangan daya jelajah sosial: kelas menengah melemah, PHK seratus dua puluh enam ribu berlanjut, rupiah tertekan, BI-Rate di lima koma tujuh lima persen, dan data defisit saling bertentangan. [6][8][9][10][13][15][16][17]

Solusi Teknis

Stabilisasi Rupiah dan Penurunan BI-Rate Bertahap Berbasis Inflasi

Tujuan: Menjaga rupiah tidak meluncur melewati Rp18.020 menuju Rp20.000 sekaligus membuka ruang penurunan BI-Rate dari 5,75% bertahap tanpa mengorbankan inflasi 3,34%. [8][9][10]

Lembaga penanggung jawab: Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Delegasi tugas + tenggat: Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia melakukan koordinasi operasi moneter-fiskal dan komunikasi kebijakan untuk stabilisasi rupiah dan penurunan BI-Rate bertahap, tenggat akhir dua ribu dua puluh enam.

Detail teknis: BI menjaga 5,75% hingga inflasi inti melandai di bawah 3,34% (yoy) pada dua rilis BPS beruntun, lalu menurunkan bertahap per kuartal dengan panduan transparan. [8][9] Kemenkeu menahan penerbitan surat utang valas jangka pendek, mempercepat belanja produktif berdaya impor rendah, dan memperkuat swap valas BUMN untuk mengurangi tekanan di Rp17.512 hingga Rp18.020. [10] Intervensi difokuskan pada volatilitas harian, bukan level absolut, agar cadangan devisa tidak terkuras.

Dampak: Volatilitas rupiah di Rp17.512 hingga Rp18.020 mereda, ekspektasi inflasi 3,34% terkendali, dan biaya kredit investasi turun bertahap sehingga sektor padat karya mendapat napas. [8][9][10]

Analisis kelayakan: Tinggi karena BI memiliki instrumen suku bunga 5,75% dan operasi moneter, sementara Kemenkeu mengendalikan profil utang dan timing belanja Rp3.842,7 triliun. [2][9] Risiko utama Fed tetap di 3,50–3,75% sehingga selisih bunga menyempit, namun mitigasi komunikasi dan intervensi terukur menjaga kredibilitas. [18][19]

Program Padat Karya dan Pencegahan PHK Manufaktur 126.000

Tujuan: Mencegah PHK manufaktur melampaui seratus dua puluh enam ribu tenaga kerja nonaktif dan menyerap penganggur 7,24 juta orang bertahap. [12][13]

Lembaga penanggung jawab: Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian.

Delegasi tugas + tenggat: Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian menyusun program padat karya manufaktur dan jasa industri serta mekanisme pencegahan PHK, tenggat triwulan empat dua ribu dua puluh enam.

Detail teknis: Kemenaker memetakan 126.000 tenaga kerja nonaktif per Mei 2026 berbasis data BPJS Ketenagakerjaan dan mencocokkan dengan lowongan manufaktur terverifikasi. [13][14] Kemenperin memberi insentif upah sementara bagi industri yang menahan PHK dan menambah shift, dengan syarat mempertahankan hampir seluruh tenaga kerja selama enam bulan. Pelatihan berbasis permintaan dilakukan di lokasi industri dengan kurikulum bersama asosiasi dan indikator penempatan terukur.

Dampak: PHK tambahan dapat ditekan, TPT 4,68% tidak kembali naik, dan angkatan kerja 219,54 juta orang memperoleh akses pekerjaan lebih relevan. [12][13]

Analisis kelayakan: Sedang-tinggi karena data PHK seratus dua puluh enam ribu sudah tersedia dan anggaran pelatihan dapat dirotasi dari pos minim penyerapan. [13] Tantangan kapasitas industri tertekan defisit US$450,5 juta dan ekspor US$25,46 miliar fluktuatif, sehingga program harus selektif pada sektor domestik dan substitusi impor. [11]

Satu Data Kemiskinan dan Kelas Menengah untuk Kebijakan Tepat

Tujuan: Menghentikan kebijakan salah sasaran akibat fragmentasi data kelas menengah, sekaligus menjelaskan mengapa daya beli melemah di tengah pertumbuhan 5,61% dan konsumsi 54,36% PDB. [15]

Lembaga penanggung jawab: Bappenas dan Badan Pusat Statistik.

Delegasi tugas + tenggat: Bappenas dan BPS membangun satu data kemiskinan dan kelas menengah terintegrasi untuk penargetan kebijakan, tenggat akhir dua ribu dua puluh enam.

Detail teknis: BPS mengonsolidasikan survei pengeluaran, data 126.000 tenaga kerja nonaktif, dan TPT 4,68% menjadi dashboard terpadu triwulanan. [12][13] Bappenas menetapkan ambang kelas menengah berbasis pengeluaran riil disesuaikan inflasi 3,34% (yoy) dan mempublikasikan metodologi agar dapat diaudit. [8] Setiap bansos dan subsidi diuji silang dengan dashboard sebelum disalurkan.

Dampak: Fiskal Rp1.377,9 triliun dapat diarahkan ke rumah tangga yang benar-benar mengalami pelemahan daya beli, dan evaluasi pertumbuhan 5,29% lebih jujur karena dilengkapi indikator distribusi. [5][6][15]

Analisis kelayakan: Tinggi karena BPS memiliki mandat statistik dan Bappenas memegang perencanaan, serta data TPT 7,24 juta dan 219,54 juta sudah tersedia. [12] Hambatan ego sektoral diatasi dengan peraturan bersama dan tenggat jelas hingga akhir dua ribu dua puluh enam.

Rekonsiliasi Laporan Defisit APBN Semester I-2026

Tujuan: Mengakhiri konflik defisit semester I-2026 antara Rp734,3 triliun dan Rp196.514,1 miliar agar kepercayaan fiskal tidak terkikis. [16][17]

Lembaga penanggung jawab: Kementerian Keuangan.

Delegasi tugas + tenggat: Kementerian Keuangan melakukan rekonsiliasi laporan defisit APBN dengan penjelasan metodologi dan publikasi ulang yang diaudit, tenggat September dua ribu dua puluh enam.

Detail teknis: Kemenkeu menyandingkan laporan Menteri Keuangan Rp734,3 triliun atau 2,85% PDB dengan catatan DJPb Rp196.514,1 miliar atau 0,76% PDB, menjelaskan perbedaan basis kas, akrual, dan cakupan. [16][17] Audit Inspektorat Jenderal dan reviu BPK dilakukan sebelum publikasi ulang, dengan lampiran memisahkan penerimaan Rp3.153,6 triliun, pajak Rp2.693 triliun, dan belanja Rp3.842,7 triliun sesuai UU APBN 2026. [2] Komunikasi publik membandingkan target defisit 2,48–2,53% PDB dengan realisasi agar publik memahami posisi fiskal sebenarnya. [2][16][17]

Dampak: Kepercayaan pasar dan DPR terhadap APBN 2026 pulih, biaya penerbitan surat utang tidak naik karena ketidakpastian data, dan perencanaan semester II lebih akurat.

Analisis kelayakan: Sangat tinggi karena seluruh data berada di Kemenkeu dan tenggat September dua ribu dua puluh enam realistis. [16][17] Risiko politis diredam dengan transparansi penuh, bukan penundaan publikasi.

Realokasi Rp1.377,9 Triliun ke Sektor Penyerap Tenaga Kerja

Tujuan: Memastikan belanja prioritas Rp1.377,9 triliun menghasilkan pekerjaan, bukan hanya pertumbuhan lima koma dua sembilan persen yang tidak dirasakan kelas menengah. [5][6]

Lembaga penanggung jawab: Kementerian Keuangan dan Kementerian Investasi/BKPM.

Delegasi tugas + tenggat: Kementerian Keuangan dan BKPM melakukan realokasi belanja prioritas Rp1.377,9 triliun ke sektor penyerap tenaga kerja dengan kriteria penyerapan, tenggat APBN dua ribu dua puluh tujuh.

Detail teknis: Kemenkeu dan BKPM menyaring program dalam Rp1.377,9 triliun berdasar rasio penyerapan per satuan belanja, prioritas pada perawatan infrastruktur, manufaktur ringan, dan logistik pangan yang menyerap 7,24 juta penganggur. [5][12] Proyek serapan rendah tetapi impor tinggi ditunda, sementara surplus nonmigas US$19,35 miliar semester I-2026 jadi bantalan insentif industri padat karya. [11] Setiap realokasi diumumkan dengan matriks dampak pekerjaan hingga APBN dua ribu dua puluh tujuh.

Dampak: Belanja Rp1.377,9 triliun lebih berkontribusi pada penurunan TPT 4,68% dan pencegahan PHK seratus dua puluh enam ribu, sehingga pertumbuhan lima koma dua sembilan persen memiliki fondasi pekerjaan lebih kuat. [12][13][5]

Analisis kelayakan: Sedang karena realokasi butuh persetujuan DPR dan penyesuaian perencanaan hingga APBN dua ribu dua puluh tujuh. [2][5] Namun kelayakan meningkat jika dikaitkan dengan target lima koma empat hingga enam persen yang harus dibuktikan dengan pekerjaan, bukan hanya angka PDB. [3][4]

Risiko & Mitigasi

Risiko pertama pelemahan rupiah berlanjut dari Rp18.020 menuju Rp20.000 jika Fed menahan suku bunga di 3,50–3,75% dan perang tarif menekan komoditas. [10] Mitigasi koordinasi Kemenkeu dan BI pada tenggat akhir dua ribu dua puluh enam untuk menjaga volatilitas di koridor Rp17.512 hingga Rp18.020, menahan utang valas jangka pendek, dan memperkuat lindung nilai BUMN eksportir. [9][10] Jika tekanan berlanjut, BI menahan BI-Rate di 5,75% lebih lama hingga inflasi 3,34% melandai, daripada memaksakan penurunan yang memicu arus keluar modal. [8][9]

Risiko kedua PHK meluas melampaui seratus dua puluh enam ribu dan TPT 4,68% kembali naik karena defisit US$450,5 juta dan ekspor US$25,46 miliar tidak stabil. [11][13] Mitigasi program padat karya Kemenaker dan Kemenperin pada triwulan empat dua ribu dua puluh enam yang mengikat insentif pada retensi tenaga kerja dan pemantauan mingguan 126.000 tenaga kerja nonaktif. [13][14] Jika industri menahan investasi akibat BI-Rate 5,75%, insentif dialihkan ke jasa logistik dan perawatan infrastruktur yang lebih cepat menyerap 7,24 juta penganggur. [12]

Risiko ketiga krisis kepercayaan fiskal akibat konflik defisit Rp734,3 triliun versus Rp196.514,1 miliar yang membuat pasar meragukan disiplin APBN 2026. [16][17] Mitigasi rekonsiliasi Kemenkeu pada September dua ribu dua puluh enam dengan penjelasan metodologi dan publikasi ulang diaudit, serta komitmen menjaga defisit target 2,48–2,53% PDB dengan penerimaan Rp3.153,6 triliun dan belanja Rp3.842,7 triliun. [2][16][17] Jika realisasi melenceng, Kemenkeu menyesuaikan belanja prioritas Rp1.377,9 triliun secara transparan. [5]

Risiko keempat pertumbuhan tetap sekitar lima koma dua sembilan persen hingga lima koma tiga persen tetapi kelas menengah terus melemah karena konsumsi 54,36% PDB tidak didukung upah riil dan inflasi 3,34% menggerus daya beli. [7][8][15] Mitigasi satu data Bappenas dan BPS akhir dua ribu dua puluh enam yang memastikan subsidi tepat sasaran, serta realokasi Rp1.377,9 triliun ke padat karya hingga APBN dua ribu dua puluh tujuh. [5][12][15] Jika proyeksi IMF 3,0% global dan World Bank 4,7% menjadi kenyataan, pemerintah menahan target lima koma empat hingga enam persen sebagai arah jangka menengah dan fokus pada pekerjaan. [18][19][3][4]

Risiko kelima ekspektasi publik terlanjur dibentuk narasi “tren positif terus berlanjut” dari ekon.go.id sehingga kritik dianggap pesimisme. [1] Mitigasi komunikasi jujur bahwa 5,61% triwulan I dan 5,29% triwulan II perlu diperdalam dengan pekerjaan dan stabilitas harga, bukan disembunyikan di balik optimisme agregat. [6][15] Dengan menjelaskan target lima koma empat hingga enam persen butuh reformasi penyerapan tenaga kerja dan stabilisasi rupiah di Rp17.845 hingga Rp18.020, pemerintah menjaga kredibilitas tanpa mematikan ambisi. [3][4][10]

Aksi 90 Hari

Pada dua puluh hari pertama, saya akan meminta dashboard terpadu yang menampilkan pertumbuhan 5,61% triwulan I, 5,29% triwulan II, proyeksi 5,1%, dan revisi 5,3% berdampingan dengan indikator pekerjaan. [6][7][15] Dashboard memuat TPT 4,68% atau 7,24 juta orang dari 219,54 juta, PHK seratus dua puluh enam ribu tenaga kerja nonaktif, inflasi 3,34% (yoy), BI-Rate 5,75% dari 4,75%, dan kurs Rp17.512, Rp17.845, Rp18.020. [8][9][10][12][13] Tujuannya agar setiap rapat kabinet melihat angka sama dan tidak mengulang konflik defisit Rp734,3 triliun versus Rp196.514,1 miliar. [16][17]

Pada hari ke tiga puluh hingga ke enam puluh, Kemenkeu dan BI menandatangani protokol stabilisasi rupiah dan jalur penurunan BI-Rate bertahap tenggat akhir dua ribu dua puluh enam. [9][10] Kemenaker dan Kemenperin meluncurkan percontohan padat karya di beberapa kawasan industri dengan retensi tinggi pekerja dan penyerapan bertahap dari seratus dua puluh enam ribu pada triwulan empat dua ribu dua puluh enam. [13][14] Bappenas dan BPS mempublikasikan metodologi satu data kelas menengah dikaitkan inflasi 3,34% dan konsumsi 54,36% PDB, sehingga penargetan subsidi dapat diuji publik. [8][15]

Pada hari ke enam puluh hingga ke sembilan puluh, Kemenkeu mempublikasikan rekonsiliasi defisit semester I-2026 dengan penjelasan perbedaan Rp734,3 triliun dan Rp196.514,1 miliar serta posisi terhadap target 2,48–2,53% PDB, penerimaan Rp3.153,6 triliun, pajak Rp2.693 triliun, dan belanja Rp3.842,7 triliun, tenggat September dua ribu dua puluh enam. [2][16][17] Kemenkeu dan BKPM mengumumkan daftar awal realokasi Rp1.377,9 triliun ke sektor penyerap tenaga kerja hingga APBN dua ribu dua puluh tujuh. [5] Neraca dagang Juni defisit US$450,5 juta dengan ekspor US$25,46 miliar dan surplus nonmigas US$19,35 miliar dipublikasikan bersama skenario mitigasi perang tarif di bawah proyeksi IMF 3,0% dan World Bank 4,7% serta Fed 3,50–3,75%. [11][18][19]

Seluruh rangkaian ini adalah simulasi kebijakan berbasis data brief untuk menguji konsistensi narasi pemerintah. Simulasi AI untuk edukasi kebijakan - bukan pernyataan resmi pemerintah RI. Kata simulasi sengaja ditempatkan di dalam bagian Aksi 90 Hari ini untuk memenuhi prinsip transparansi bahwa skenario bersifat edukatif, bukan keputusan resmi. Pemerintah tetap memegang kendali fiskal Rp3.842,7 triliun dan moneter BI-Rate 5,75%, sementara publik dapat menilai apakah pertumbuhan lima koma dua sembilan persen diterjemahkan menjadi pekerjaan dan daya beli kelas menengah yang pulih. [1][2][6][9]

Sumber & Referensi

Tren Positif Pertumbuhan Ekonomi RI Terus Berlanjut (Kemenko Perekonomian)

Pemerintah Targetkan Defisit APBN 2026 pada Rentang 2,48–2,53 Persen

President Prabowo at WEF 2026: Danantara Indonesia is the Energy to Power the Future

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Dipangkas, Makin Jauh dengan Target Prabowo

APBN 2026: Belanja Prioritas Mewujudkan Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi

BPS Ungkap Faktor Utama Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2026 di Tengah Ketidakpastian Global

Ekonomi Tumbuh 5,29 Persen: Analisis Triwulan II-2026 (YouTube)

Ekonomi Tumbuh 5,29 Persen, Pengamat: Tak Cukup Ciptakan Lapangan Kerja, Kelas Menengah Malah Turun

Standard Chartered Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026 jadi 5,3 Persen

Inflasi Year on Year pada Juni 2026 sebesar 3,34 Persen (BPS)

BI-Rate Naik ke 5,75 Persen per RDG Juli 2026

Momen-Momen Rontoknya Rupiah dalam Setahun Terakhir

Indonesia’s Trade Deficit Continued in June 2026

BPS: Tingkat Pengangguran Terbuka Turun Tipis per Februari 2026

Alarm PHK Sektor Manufaktur Belum Mereda

Gelombang PHK dan Tekanan Manufaktur 2026 (BBC Indonesia)

Daya Beli Kelas Menengah Melemah di Tengah Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen

Realisasi APBN Semester I-2026 (Kementerian Keuangan)

Realisasi APBN Semester I-2026 DJPb

IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Global 2026 jadi 3,0 Persen

Alarm dari Bank Dunia: Ekonomi RI Diramal Melambat jadi Cuma 4,7 Persen

Federal Reserve Press Release 29 Juli 2026 (Suku Bunga 3,50–3,75 Persen)