Pendahuluan

Pada 13 Oktober 2026, Badan Pengawas Obat dan Makanan mengumumkan kolaborasi dengan 187 kampus untuk membangun ekosistem produk obat terapi lanjutan (Advanced Therapy Medicinal Products/ATMP) [1]. Komitmen bersama ditandatangani BPOM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Asosiasi Sel Punca Indonesia [1]. Kolaborasi itu menyasar ekosistem terapi sel punca, salah satu cabang ATMP yang paling padat riset [1]. Saya menilai langkah ini tepat karena regulator, kementerian riset, lembaga riset, dan asosiasi profesi duduk dalam satu meja, bukan menyerahkan hilirisasi kepada kampus seorang diri [1].

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek menyatakan bahwa melalui inisiatif Hiliriset, inovasi termasuk bidang kesehatan diupayakan berlanjut ke hilirisasi [1]. Pernyataan yang paling penting dicatat adalah angka yang disebutnya, yaitu sekitar 4.000 riset bidang kesehatan yang dibiayai dari seluruh penjuru Indonesia pada 2026 [1]. Ia juga menyampaikan bahwa Presiden baru saja menambahkan anggaran riset, khususnya untuk bagian hilir [1]. Dua kalimat itu, jika dibaca bersama, menjanjikan dua hal sekaligus, yakni skala riset yang besar dan tambahan uang untuk mendorongnya ke hilir [1].

Arah itu sejalan dengan kebijakan yang disampaikan pada 9 Oktober 2026 [2]. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan menjelaskan kebijakan riset berbasis masalah dan pathway to impact, dengan penegasan bahwa masalah harus datang dari industri, pemerintah daerah, dan investor, bukan dirumuskan kampus sendiri [2]. Ia juga mengakui tantangan yang jujur, yaitu hasil teknologi dan inovasi belum mudah menembus pasar antara lain karena kualitas produk dan harga belum sesuai kebutuhan pengguna [2]. Pendanaannya dibagi dua jalur, yaitu riset prioritas dari APBN sekitar Rp50 juta hingga Rp500 juta per tahun, dan riset strategis dari LPDP hingga sekitar Rp2 miliar per tahun bagi kampus berkapasitas lebih matang [2]. Anggaran riset kampus melalui APBN sendiri berada di kisaran Rp3 triliun hingga Rp3,5 triliun [2].

Apresiasi juga layak diberikan kepada pola kolaborasi yang sudah berjalan di bidang lain [3]. Pada 12 Oktober 2026, Kemdiktisaintek melaporkan gelaran SATRIA 2026 pada 8 Oktober 2026 bertema AI tepercaya, dengan peluncuran EduNusa dan Medisiana sebagai model dasar AI berdaulat serta SAFE-ME v1.0 sebagai kerangka penilaian kematangan AI di perguruan tinggi [3]. Laboratorium riset bersama dengan AirNav Indonesia dan CoE AILO Telkom University menunjukkan bahwa keterlibatan industri sejak identifikasi masalah mulai dibiasakan [3]. Pola itu penting karena menjawab sebagian keberatan tentang riset yang dirumuskan dari menara gading [3]. Namun saya perlu jujur bahwa peluncuran model dasar belum menjadi bukti model itu dipakai dalam layanan kesehatan, sehingga jarak antara produk dan pengguna tetap harus diukur terpisah [3].

Tesis kritik ini sederhana. Arah hilirisasi dan riset berbasis masalah patut diapresiasi, tetapi jumlah riset yang didanai bukan ukuran hilirisasi [1][2]. Tanpa indikator publik tentang berapa riset yang masuk uji praklinis, uji klinis, memperoleh izin edar, dan menghasilkan lisensi, tambahan anggaran berisiko diukur dari input semata [1]. Kasus ATMP menunjukkan jarak itu dengan jelas karena Indonesia baru mengesahkan satu produk dan produk itu masih diimpor, sementara regulator Amerika Serikat telah memberi izin pada 48 produk dan Jepang kurang lebih 26 produk [1]. Jika saya Presiden, saya akan meminta pertanggungjawaban diukur dari perpindahan tahap, bukan dari jumlah proposal yang dibiayai [1].

Permasalahan

Persoalan pertama adalah cara mengukur keberhasilan. Pernyataan tentang 4.000 riset kesehatan yang dibiayai adalah pernyataan tentang input, bukan tentang dampak [1]. Jumlah riset yang mencapai uji praklinis, uji klinis, izin edar, atau lisensi tidak diumumkan dan tergolong data belum terverifikasi [1]. Rincian 4.000 riset per skema pendanaan juga tidak tersedia, demikian pula indikator keberhasilan inisiatif Hiliriset [1]. Tanpa angka itu, publik tidak dapat membedakan penambahan kegiatan dari penambahan hasil, dan pembuat kebijakan tidak mengetahui pada tahap mana riset berhenti [1]. Risikonya nyata, sebab satuan keberhasilan akan kembali ke jumlah proposal, jumlah kerja sama, dan jumlah peluncuran, padahal masalah yang diakui adalah kualitas produk dan harga yang belum sesuai kebutuhan pengguna [2]. Jika saya Presiden, saya menilai negara tidak boleh mengelola anggaran besar dengan satu angka pembuka tanpa pembanding [1].

Persoalan kedua adalah kesenjangan ATMP. Kepala BPOM menyatakan Indonesia baru mengesahkan satu jenis ATMP, dan produk itu masih diimpor [1]. Angka pembanding yang disampaikan menunjukkan skala yang belum dikejar, yaitu 48 produk di Amerika Serikat dan kurang lebih 26 produk di Jepang [1]. Peluang pasar global ATMP disebut mencapai 50 miliar dolar AS pada 2025 dan diproyeksikan tumbuh 14,15 persen per tahun, dan angka itu dikutip sebagai proyeksi BPOM, bukan ramalan penulis [1]. BPOM menyediakan panduan uji praklinis, dan satu produk inovatif sedang diuji untuk osteoarthritis [1]. Fakta terakhir menunjukkan proses sedang berjalan, tetapi juga menunjukkan bahwa jalur dari panduan ke izin edar masih panjang dan baru berisi satu kandidat [1]. Jika saya Presiden, saya ingin melihat berapa kandidat yang berada di setiap tahap, bukan hanya satu kandidat yang disebut pada satu acara [1].

Persoalan ketiga adalah ketidakjelasan angka tambahan anggaran hilir. Dirjen Risbang menyebut Presiden baru menambahkan anggaran riset untuk hilir, tetapi besaran tambahan itu tidak diumumkan [1]. Saya perlu menegaskan agar tidak terjadi kekeliruan: angka Rp3 triliun hingga Rp3,5 triliun adalah anggaran riset kampus melalui APBN, bukan tambahan anggaran hilir yang dimaksud [2]. Keduanya tidak boleh dicampur karena yang pertama adalah pagu rutin, sedangkan yang kedua adalah keputusan baru yang justru perlu dipertanggungjawabkan [1][2]. Tanpa angka dan aturan penggunaan, tambahan anggaran sulit diaudit dan mudah berubah menjadi tambahan kegiatan seremonial [1]. Jika saya Presiden, saya akan meminta angka itu disebut bersama rincian peruntukannya sebelum program berjalan lebih jauh [1].

Persoalan keempat adalah hambatan pasar yang sudah diakui sendiri. Dirjen Risbang menyatakan hasil teknologi dan inovasi belum mudah menembus pasar, terkait kualitas produk dan harga yang belum sesuai kebutuhan pengguna [2]. Kemdiktisaintek juga menyatakan membuka dukungan bagi teknologi yang sudah memiliki kebutuhan industri dan off-taker yang jelas [4]. Rilis yang sama mengingatkan bahwa perjalanan dari prototipe menuju produksi komersial masih memerlukan pengujian lebih komprehensif dan pemenuhan persyaratan sertifikasi [4]. Dengan kata lain, kendala hilirisasi bukan hanya pendanaan, melainkan juga mutu, harga, pembeli, dan sertifikasi, dan keempatnya menuntut indikator sendiri [2][4]. Jika saya Presiden, saya menilai dukungan tanpa pembeli dan tanpa jadwal sertifikasi hanya memindahkan risiko ke kampus dan pelaku usaha kecil [4].

Persoalan kelima adalah pola kolaborasi yang sudah ada belum terlihat ukurannya di kesehatan. Di bidang AI, pemerintah sudah menempatkan industri dalam identifikasi masalah melalui laboratorium riset bersama dan peluncuran model dasar [3]. Di bidang ATMP, komitmen bersama lima lembaga sudah ditandatangani, tetapi jumlah produk yang disahkan, jumlah kandidat yang masuk uji klinis, dan jumlah produk yang memiliki pembeli pertama belum diumumkan [1]. Publik hanya mengetahui satu produk disahkan dan satu kandidat diuji untuk osteoarthritis [1]. Jika saya Presiden, saya menilai ketiadaan ukuran membuat kolaborasi berhenti pada seremoni, bukan pada produk [1].

Solusi Teknis

Jika saya Presiden, saya akan mengunci enam terobosan berikut dengan lembaga penanggung jawab dan tenggat yang ditulis dalam huruf agar mudah diingat dan diperiksa. Terobosan ini tidak menambah program baru, melainkan memberi tenggat dan ukuran pada hal yang arahnya sudah disepakati [1][2].

Dasbor publik tahapan riset kesehatan. Penanggung jawab adalah Kemdiktisaintek melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan bersama BPOM dan BRIN [1]. Tenggatnya adalah dalam enam bulan untuk versi pertama, dengan pemutakhiran setiap triwulan [1]. Dasbor memuat status setiap riset pada tahap kesiapan teknologi, uji praklinis, uji klinis, izin edar, dan lisensi, sehingga angka 4.000 riset berubah dari klaim menjadi daftar yang dapat diperiksa [1]. Dampaknya publik, kampus, dan pemberi dana memakai definisi tahap yang sama, dan laporan tahunan dapat dibandingkan antarwaktu [1]. Kelayakannya tinggi karena data pelaksanaan riset sudah berada di kementerian dan BPOM, sementara panduan uji praklinis untuk ATMP sudah tersedia [1].

Publikasi angka dan aturan penggunaan tambahan anggaran hilir. Penanggung jawab adalah Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kemdiktisaintek [1][2]. Tenggatnya adalah dalam tiga bulan untuk angka, rincian peruntukan, dan aturan penggunaan, lalu pelaporan penyerapan setiap triwulan [1]. Dampaknya tambahan anggaran hilir tidak lagi tercampur dengan pagu riset kampus yang berada di kisaran Rp3 triliun hingga Rp3,5 triliun, sehingga keduanya dapat diaudit secara terpisah [2]. Kelayakannya tinggi karena kebijakan anggaran sudah berjalan dan yang dibutuhkan hanyalah pengungkapan yang baku [2]. Jika saya Presiden, saya ingin setiap rupiah tambahan memiliki alamat kegiatan dan keluaran yang jelas [1].

Pendampingan regulasi BPOM sejak tahap proposal dan jalur cepat ATMP. Penanggung jawab adalah BPOM bersama Kementerian Kesehatan dan Kemdiktisaintek [1]. Tenggatnya adalah dalam enam bulan untuk prosedur pendampingan dan jalur konsultasi, dengan peninjauan setiap tahun [1]. Dampaknya peneliti mengetahui syarat uji praklinis dan dokumen izin edar sejak awal, sehingga kandidat yang sedang diuji untuk osteoarthritis memiliki jadwal yang dapat diprediksi [1]. Kelayakannya kuat karena BPOM sudah menyediakan panduan uji praklinis dan model kolaborasi lima lembaga sudah ditandatangani [1]. Pendampingan harus dipisahkan dari fungsi penilaian izin agar regulator tetap independen [1].

Skema pembeli pertama untuk produk yang lulus izin edar. Penanggung jawab adalah Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan, Kemdiktisaintek, dan industri farmasi termasuk badan usaha milik negara di bidang farmasi [4]. Tenggatnya adalah dalam sembilan bulan untuk kerangka pembelian bersyarat, dan dalam dua belas bulan untuk uji percontohan pada satu produk yang telah lulus izin [4]. Dampaknya syarat off-taker yang jelas tidak berhenti sebagai prinsip, tetapi menjadi permintaan yang dapat ditagih, sehingga kampus dan industri tidak menanggung seluruh risiko pasar [4]. Kelayakannya tinggi karena prinsip kebutuhan industri dan off-taker yang jelas sudah dinyatakan sebagai kriteria dukungan [4]. Perjanjian perlu memuat klausul bahwa pembelian berlaku setelah izin edar terbit, agar komitmen tidak menjadi blanko terbuka [4].

Pendanaan bertahap berbasis tonggak tahapan. Penanggung jawab adalah LPDP bersama Kemdiktisaintek dan BRIN [2]. Tenggatnya adalah dalam enam bulan untuk aturan pencairan bertahap, dengan penerapan pada siklus pendanaan berikutnya dan evaluasi setiap tahun [2]. Dampaknya dana mengikuti perpindahan tahap, bukan jumlah usulan, sehingga riset yang berhenti di laporan akhir tidak otomatis memperoleh dana lanjutan [2]. Kelayakannya tinggi karena dua jalur pendanaan sudah ada, yaitu riset prioritas dan riset strategis, sehingga yang perlu ditambahkan hanyalah gerbang tahapan [2]. Skema ini juga memberi alasan yang sah bagi peneliti untuk berhenti lebih awal ketika hasil praklinis tidak menjanjikan [2].

Evaluasi tahunan independen atas hasil hilirisasi kesehatan. Penanggung jawab adalah BRIN bersama Kementerian Keuangan dan Kemdiktisaintek, dengan peninjau dari luar pelaksana program [1][2]. Tenggatnya adalah dalam dua belas bulan untuk laporan pertama, kemudian setiap tahun tanpa kecuali [1]. Dampaknya klaim keberhasilan diuji pihak yang tidak menerima dana, dan temuan evaluasi menjadi dasar keputusan anggaran berikutnya [1]. Kelayakannya wajar karena evaluasi dapat memakai data dasbor yang sudah dibangun pada terobosan pertama [1]. Jika saya Presiden, saya menilai evaluasi yang terbuka lebih berharga daripada seremoni peluncuran [1].

Risiko & Mitigasi

Risiko pertama adalah beban pelaporan yang menambah pekerjaan peneliti tanpa menambah mutu [1]. Kewajiban mengisi dasbor dan laporan bertahap dapat menjadi formalitas jika formatnya berlapis [1]. Mitigasinya adalah satu pintu data, templat baku, dan pemakaian dokumen yang sudah ada, dengan pemutakhiran setiap triwulan dan peninjauan beban setiap tahun [1]. Kemdiktisaintek bersama BRIN menyusun format dalam enam bulan dan mengujinya pada sejumlah kampus sebelum diberlakukan menyeluruh [1].

Risiko kedua adalah angka dipakai untuk pencitraan sehingga dasbor berubah menjadi papan promosi [1]. Bila definisi tahap longgar, satu kegiatan dapat dilaporkan sebagai izin edar tanpa bukti [1]. Mitigasinya adalah definisi baku yang mengacu pada panduan BPOM, kewajiban mencantumkan dokumen pendukung, dan audit sampel oleh pihak luar [1]. BRIN bersama Kementerian Keuangan menetapkan prosedur audit dalam enam bulan dan mengumumkan hasilnya setiap tahun [1].

Risiko ketiga adalah konflik kepentingan karena regulator sekaligus mendampingi pengusul [1][4]. Pendampingan yang berlebihan dapat melemahkan penilaian independen saat izin dimohonkan [1]. Mitigasinya adalah pemisahan unit pendampingan dan unit penilai, dokumentasi setiap saran, serta larangan pendamping ikut memutuskan [1]. BPOM menetapkan aturan pemisahan itu dalam enam bulan dan membuka ringkasan jumlah pendampingan setiap tahun [4].

Risiko keempat adalah pembeli pertama berubah menjadi pasar tertutup yang melemahkan kompetisi [4]. Penunjukan langsung pada satu produk dapat menghambat kandidat lain yang lebih baik [4]. Mitigasinya adalah seleksi terbuka berbasis kriteria mutu dan harga, kontrak berjangka pendek, serta evaluasi kinerja setiap tahun [4]. Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan menetapkan kriteria dalam sembilan bulan dan mengumumkan hasil seleksi secara terbuka [4].

Risiko kelima adalah kapasitas laboratorium dan layanan kesehatan tidak siap menampung kenaikan jumlah kandidat [1]. Tambahan anggaran dapat memperbanyak uji tanpa memperbanyak tempat uji yang terakreditasi [1]. Mitigasinya adalah pemetaan kapasitas dalam enam bulan, prioritas pada kandidat yang paling dekat ke izin edar, dan kemitraan dengan fasilitas yang sudah terakreditasi [1]. Pemetaan itu menjadi dasar pembagian dana bertahap sehingga penambahan kegiatan tidak melebihi kapasitas [1].

Aksi 90 Hari

  1. Menerbitkan keputusan bersama tentang definisi tahap riset kesehatan, yaitu kesiapan teknologi, uji praklinis, uji klinis, izin edar, dan lisensi, sebagai dasar dasbor publik. Penanggung jawab adalah Kemdiktisaintek melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan bersama BPOM dan BRIN [1].
  2. Mengumumkan angka dan rincian peruntukan tambahan anggaran riset untuk hilir secara terpisah dari pagu riset kampus, disertai aturan penggunaan dan jadwal pelaporan. Penanggung jawab adalah Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kemdiktisaintek [1][2].
  3. Menetapkan prosedur pendampingan regulasi sejak proposal dan jalur konsultasi ATMP, termasuk pemisahan unit pendampingan dari unit penilai izin. Penanggung jawab adalah BPOM bersama Kementerian Kesehatan [1].
  4. Menyusun kerangka pembelian bersyarat untuk produk yang lulus izin edar, dengan kriteria seleksi terbuka dan evaluasi tahunan. Penanggung jawab adalah Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan dan industri farmasi [4].
  5. Menerbitkan laporan perdana yang memuat daftar data belum terverifikasi beserta pemilik dan tenggat pengisiannya, termasuk jumlah riset per skema dan indikator Hiliriset. Penanggung jawab adalah BRIN bersama Kemdiktisaintek dan Kementerian Keuangan [1][2].

Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.

Sumber & Referensi

Seluruh marker [1] sampai [4] pada artikel ini merujuk pada daftar berikut, sesuai urutan sumber pada frontmatter [1].

  1. BPOM gandeng 187 kampus top RI kebut hilirisasi ATMP nasional — laporan tentang komitmen lima lembaga, satu produk ATMP yang disahkan dan masih impor, angka pembanding Amerika Serikat dan Jepang, proyeksi pasar, serta pernyataan 4.000 riset kesehatan dan tambahan anggaran hilir.
  2. Kemdiktisaintek arahkan riset kampus berbasis masalah nyata — laporan tentang kebijakan riset berbasis masalah, pathway to impact, hambatan mutu dan harga, serta dua jalur pendanaan dan pagu anggaran riset kampus.
  3. Kemdiktisaintek Dorong Kolaborasi Riset dan Industri untuk Kembangkan Inovasi AI — rilis resmi tentang SATRIA 2026, peluncuran model dasar AI berdaulat dan kerangka penilaian kematangan, serta pelibatan industri sejak identifikasi masalah.
  4. Kemdiktisaintek Dorong Hilirisasi Riset Chip Paspor Elektronik melalui Kolaborasi ITB dan PERURI — rilis resmi tentang prinsip kebutuhan industri, off-taker yang jelas, serta pengujian dan sertifikasi menuju produksi komersial.