Pendahuluan

Pada hari Jumat tanggal dua puluh November tahun dua ribu dua puluh enam, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memenuhi undangan Menteri Pertahanan dan bertemu di kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta untuk membahas rencana perubahan Undang Undang Nomor Tiga Tahun Dua Ribu Dua tentang Pertahanan Negara [1]. Pertemuan tersebut menjadi penanda awal yang penting karena draf revisi disebut tengah digarap bersama antara Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR, dengan harapan dapat diajukan sebagai Rancangan Undang Undang pada awal tahun dua ribu dua puluh tujuh [1]. Jika saya Presiden, momentum seperti ini harus dikelola sebagai kebijakan negara yang terbuka, bukan sekadar agenda internal pemerintah dan parlemen, karena undang undang pertahanan menyangkut pengerahan sumber daya nasional, keselamatan warga negara, dan arah politik luar negeri.

Alasan revisi yang disampaikan dalam pemberitaan tersebut mencakup empat hal, yaitu perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, perang siber, dan kecerdasan buatan [1]. Secara teknis, pembahasan di parlemen nantinya akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan, sementara Menteri Koordinator diharapkan membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan Rancangan Undang Undang tersebut [1]. Rangkaian peran ini menunjukkan bahwa revisi diposisikan sebagai kerja lintas kementerian dan lintas lembaga, bukan pekerjaan satu kementerian saja. Karena itu, sejak awal perlu ada kejelasan mengenai siapa menyusun naskah akademik, siapa membuka konsultasi publik, dan siapa menjamin mutu pengaturan.

Tesis artikel ini adalah bahwa revisi tersebut tepat waktu karena praktik pertahanan sepanjang tahun dua ribu dua puluh enam sudah bergerak lebih cepat daripada kerangka undang undangnya, tetapi legitimasi dan mutunya akan ditentukan oleh proses yang terbuka dan pengaturan yang tegas. Forum koordinasi Dewan Pertahanan Nasional telah membahas isu strategis keamanan dan pertahanan nasional [2]. Latihan gabungan telah menguji kendaraan permukaan tanpa awak berbasis kecerdasan buatan untuk penghancuran sasaran di laut secara presisi [3]. Latihan bersama dengan negara mitra telah menguji kesiapan operasi evakuasi warga negara Indonesia di luar negeri yang membutuhkan sinergi unsur militer dan nirmiliter [4]. Kemitraan pertahanan multitahun juga telah dibahas dengan penekanan pada interoperabilitas dan latihan bersama [5]. Jika saya Presiden, saya akan memastikan undang undang yang baru menjawab keempat perkembangan tersebut, disertai naskah akademik yang terbuka, konsultasi publik yang terjadwal, pengaturan eksplisit mengenai sistem senjata otonom dan ranah siber, serta penguatan pengawasan sipil.

Permasalahan

Permasalahan pertama menyangkut kejelasan draf dan naskah akademik. Draf revisi disebut tengah digarap bersama antara Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR, dengan target pengajuan sebagai Rancangan Undang Undang pada awal tahun dua ribu dua puluh tujuh [1]. Namun isi pasal draf Rancangan Undang Undang tersebut adalah data belum terverifikasi dalam sumber publik yang menjadi dasar artikel ini. Keberadaan dan isi naskah akademik juga adalah data belum terverifikasi dalam sumber publik yang sama. Status usulan dalam Program Legislasi Nasional juga adalah data belum terverifikasi. Jika saya Presiden, saya memandang kekosongan informasi ini sebagai masalah legitimasi, bukan sekadar masalah administrasi, karena publik tidak dapat menilai arah perubahan tanpa dokumen dasar yang dapat dibaca bersama.

Permasalahan kedua menyangkut teknologi otonom yang belum memiliki payung aturan yang dinyatakan secara terbuka. Pada puncak Latihan Operasi Amfibi Tahun Anggaran dua ribu dua puluh enam di Teluknaga, Tangerang, pada tanggal dua belas November tahun dua ribu dua puluh enam, latihan melibatkan seribu tujuh ratus delapan belas personel gabungan dan disebut sebagai bagian dari implementasi strategi pertahanan defensif aktif dalam doktrin perisai trisula nusantara [3]. Dalam rangkaian yang sama, diuji coba kendaraan permukaan tanpa awak bernama Berani Mati yang dikembangkan bersama industri pertahanan dalam negeri, dengan kecepatan hingga lima puluh lima knot dan dilengkapi sistem kecerdasan buatan untuk menghancurkan sasaran musuh di laut secara presisi [3]. Rencana produksi lanjutan kendaraan tersebut adalah data belum terverifikasi. Persoalan kebijakannya adalah bagaimana undang undang memastikan adanya kendali manusia yang bermakna, uji keselamatan yang berlapis, pencatatan keputusan mesin, serta akuntabilitas komando atas setiap penggunaan kekuatan yang melibatkan kecerdasan buatan.

Permasalahan ketiga menyangkut koordinasi militer dan nirmiliter dalam operasi kemanusiaan lintas negara. Latihan The Ninth Kresna Ausindo Table Top Exercise tahun dua ribu dua puluh enam antara Indonesia dan Australia digelar di Jakarta pada tanggal tujuh belas hingga delapan belas November tahun dua ribu dua puluh enam untuk menguji kesiapan pemerintah melaksanakan Operasi Evakuasi Nonkombatan guna melindungi warga negara Indonesia di luar negeri saat krisis kawasan, dengan diikuti perwakilan kementerian dan lembaga terkait [4]. Rangkaian kegiatan menggunakan skenario bertahap yang dilanjutkan dengan pembahasan pelajaran yang dipetik, dan pernyataan Direktur Kebijakan Strategis Pertahanan menegaskan bahwa pelaksanaan evakuasi tidak lagi menjadi tanggung jawab angkatan bersenjata semata, melainkan membutuhkan sinergi unsur militer dan nirmiliter, sehingga pelajaran, kesenjangan operasional, dan rekomendasi harus menjadi masukan untuk menyempurnakan prosedur operasi standar [4]. Latihan tersebut telah digelar sebanyak sembilan kali dengan berlandaskan pada Perjanjian Lombok, kesepakatan kerja sama pertahanan tahun dua ribu delapan belas, serta perjanjian kerja sama pertahanan terbaru yang tengah diratifikasi di parlemen, sedangkan latihan kesepuluh direncanakan di Australia pada triwulan pertama tahun dua ribu dua puluh tujuh [4]. Rincian perjanjian pertahanan yang sedang diratifikasi tersebut adalah data belum terverifikasi. Forum Dewan Pertahanan Nasional yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan selaku Ketua Harian pada rapat tanggal dua November tahun dua ribu dua puluh enam juga membahas isu strategis keamanan dan pertahanan nasional dengan dihadiri pimpinan lembaga pertahanan dan keamanan serta pimpinan matra, tetapi rincian keputusan rapat tersebut tidak dimuat dalam rilis resmi [2]. Pertanyaan kebijakannya adalah pembagian peran seperti apa antara unsur militer dan sipil yang perlu dinyatakan secara eksplisit dalam undang undang, tanpa mengklaim isi undang undang yang berlaku di luar fakta yang terverifikasi dalam brief ini.

Permasalahan keempat menyangkut kerja sama internasional multitahun yang membutuhkan pengawasan parlemen dan transparansi. Menteri Pertahanan menerima kunjungan Wakil Panglima Komando Indo Pasifik Amerika Serikat dengan pembahasan tindak lanjut kerja sama strategis melalui kemitraan pertahanan periode dua ribu dua puluh enam hingga dua ribu tiga puluh, penguatan latihan multilateral Super Garuda Shield, serta peningkatan interoperabilitas, dengan penegasan bahwa kerja sama berlandaskan saling menghormati, kesetaraan, dan kepentingan bersama, serta tetap menjunjung politik luar negeri bebas aktif [5]. Pertemuan tersebut dilaporkan dalam rilis resmi tanggal tiga belas November tahun dua ribu dua puluh enam [5]. Bentuk komitmen anggaran, alih teknologi, dan kehadiran pasukan asing yang mungkin timbul dari kemitraan semacam itu perlu diatur agar tidak hanya bersandar pada pernyataan bersama. Tanpa bab khusus mengenai kerja sama pertahanan internasional, laporan berkala kepada parlemen, dan batas kewenangan eksekutif, kemitraan yang baik secara strategis dapat lemah secara akuntabilitas.

Permasalahan kelima menyangkut risiko pembahasan yang tergesa. Target pengajuan pada awal tahun dua ribu dua puluh tujuh memberikan waktu yang sempit bila tidak disertai jadwal konsultasi yang jelas sejak sekarang [1]. Jadwal konsultasi publik adalah data belum terverifikasi. Anggaran penyusunan juga adalah data belum terverifikasi. Pengalaman pembahasan regulasi pertahanan menunjukkan bahwa keterbukaan di awal justru mempercepat pembahasan di akhir, karena keberatan substantif sudah diserap sebelum masuk ke meja parlemen. Jika saya Presiden, saya tidak ingin revisi yang penting ini dinilai sebagai proses yang tertutup hanya karena dokumen tidak dibuka dan kalender dialog tidak diumumkan.

Solusi Teknis

Jika saya Presiden, saya akan memerintahkan jajaran pemerintah untuk menjalankan enam langkah berikut sebagai satu paket yang saling menguatkan, dengan penanggung jawab yang jelas, tenggat dalam hitungan bulan, serta dampak yang dapat dirasakan publik dan dapat diaudit oleh parlemen.

Publikasi naskah akademik dan draf revisi secara terbuka — penanggung jawab utama Kementerian Pertahanan bersama Komisi I DPR, dengan dukungan Kementerian Hukum serta Kemenko Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, tenggat dalam waktu tiga bulan, dampak berupa kepercayaan publik dan mutu deliberasi yang meningkat secara nyata. Langkah ini mewajibkan pembuka dokumen dasar revisi Undang Undang Nomor Tiga Tahun Dua Ribu Dua tentang Pertahanan Negara agar dapat dibaca dan dikoreksi oleh masyarakat luas [1]. Kelayakannya tinggi karena penyusun draf sudah jelas, yaitu Kementerian Pertahanan bersama Komisi I DPR, sehingga yang dibutuhkan hanyalah perintah publikasi dan mekanisme masukan tertulis [1]. Naskah akademik perlu memuat masalah yang hendak dijawab oleh revisi, pilihan pengaturan, serta alasan menolak pilihan lain, termasuk penjelasan mengenai empat alasan revisi yaitu geopolitik, teknologi militer, perang siber, dan kecerdasan buatan [1]. Selama dokumen belum dibuka, statusnya tetap dinyatakan sebagai data belum terverifikasi agar tidak ada spekulasi yang dianggap sebagai posisi resmi.

Konsultasi publik yang terjadwal dan terdokumentasi — penanggung jawab utama Kementerian Hukum bersama Kemenko Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, didukung Kementerian Pertahanan, tenggat selama empat bulan dengan kalender yang diumumkan di muka, dampak berupa aspirasi daerah, akademisi, dan masyarakat sipil yang terserap sebelum pembahasan parlemen [1]. Setiap sesi konsultasi wajib menghasilkan risalah, matriks masukan, dan jawaban pemerintah atas masukan yang diterima atau ditolak. Kelayakannya kuat karena pembahasan teknis nantinya memang melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan, sehingga pelibatan sejak tahap rancangan akan mengurangi kebuntuan di tahap akhir [1]. Jadwal konsultasi yang saat ini masih merupakan data belum terverifikasi harus segera ditetapkan agar target pengajuan pada awal tahun dua ribu dua puluh tujuh tidak mengorbankan partisipasi [1]. Jika saya Presiden, saya akan meminta laporan bulanan mengenai jumlah masukan yang diterima dan ditindaklanjuti.

Bab khusus sistem otonom dengan prinsip kendali manusia yang bermakna — penanggung jawab utama Kementerian Pertahanan bersama Tentara Nasional Indonesia dan Komisi I DPR, tenggat dalam waktu enam bulan untuk rumusan bab, dampak berupa kepastian hukum bagi komandan, prajurit, dan industri pertahanan dalam negeri dalam pengembangan serta penggunaan sistem cerdas [3]. Bab ini harus mengatur persetujuan manusia atas keputusan penggunaan kekuatan, batas misi otonom, uji keselamatan berlapis, perekaman data operasi, serta pertanggungjawaban komando yang tidak dapat dialihkan kepada mesin. Kelayakannya didukung oleh pengalaman uji coba kendaraan permukaan tanpa awak Berani Mati yang dikembangkan bersama industri pertahanan dalam negeri dan dilengkapi kecerdasan buatan untuk penghancuran sasaran secara presisi [3]. Pengaturan juga harus menjawab kecepatan hingga lima puluh lima knot dan skala pelibatan seribu tujuh ratus delapan belas personel gabungan dalam latihan sebagai gambaran kompleksitas operasi masa depan yang membutuhkan aturan main yang tegas [3]. Pengaturan rinci mengenai sistem senjata otonom dalam draf saat ini adalah data belum terverifikasi, sehingga ruang pengaturan masih terbuka untuk diisi melalui bab ini.

Bab ranah siber dan pembagian kewenangan yang eksplisit — penanggung jawab utama Badan Siber dan Sandi Negara bersama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dengan dukungan Kementerian Hukum, tenggat dalam waktu enam bulan, dampak berupa kejelasan siapa memimpin deteksi, siapa memimpin penindakan, dan bagaimana perlindungan infrastruktur kritis dijalankan tanpa tumpang tindih [1]. Perang siber disebut sebagai salah satu alasan revisi, sehingga undang undang perlu menyatakan definisi operasi siber pertahanan, mekanisme koordinasi antarlembaga, serta perlindungan hak warga negara [1]. Kelayakannya bertumpu pada forum koordinasi pertahanan yang sudah ada, termasuk forum Dewan Pertahanan Nasional yang membahas isu strategis keamanan dan pertahanan nasional dengan kehadiran pimpinan pertahanan, keamanan, dan matra [2]. Tanpa bab ini, respons siber berisiko berjalan sendiri sendiri dan sulit dimintai pertanggungjawaban. Jika saya Presiden, saya akan menekankan bahwa kemampuan siber harus tunduk pada hukum, pengawasan sipil, dan pelaporan berkala.

Pengaturan kerja sama pertahanan internasional dengan laporan berkala kepada parlemen — penanggung jawab utama Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR, dengan pelaksanaan pelaporan setiap triwulan, dampak berupa kemitraan yang kuat secara strategis dan tertib secara konstitusional [5]. Bab ini mengatur bentuk perjanjian, kewajiban konsultasi sebelum penandatanganan komitmen besar, mekanisme pemantauan latihan bersama, serta evaluasi interoperabilitas yang dilaporkan secara terbuka kepada parlemen. Kelayakannya ditopang oleh praktik kemitraan periode dua ribu dua puluh enam hingga dua ribu tiga puluh yang mencakup penguatan latihan multilateral Super Garuda Shield dan peningkatan interoperabilitas dengan tetap menjunjung politik luar negeri bebas aktif [5]. Pertemuan tanggal tiga belas November tahun dua ribu dua puluh enam menunjukkan intensitas diplomasi pertahanan yang membutuhkan landasan hukum yang rapi [5]. Prinsip saling menghormati, kesetaraan, dan kepentingan bersama yang dinyatakan dalam rilis resmi perlu diterjemahkan menjadi prosedur persetujuan dan pelaporan yang mengikat [5].

Penguatan pengawasan sipil dan forum koordinasi pertahanan — penanggung jawab utama Dewan Pertahanan Nasional bersama Komisi I DPR dan Kementerian Hukum, didukung Kementerian Pertahanan, tenggat dalam waktu enam bulan untuk pedoman pengawasan, dampak berupa keputusan pertahanan yang dapat diperiksa publik tanpa mengurangi efektivitas operasi [2]. Pedoman ini mengatur keterbukaan informasi yang wajib dibuka, informasi yang dikecualikan karena alasan operasi, serta mekanisme dengar pendapat berkala. Kelayakannya didukung oleh forum Dewan Pertahanan Nasional yang pada tanggal dua November tahun dua ribu dua puluh enam telah menghimpun pimpinan pertahanan dan keamanan, sehingga fungsi koordinasi dapat diperkuat menjadi fungsi akuntabilitas yang terdokumentasi [2]. Rilis resmi tanggal tiga November tahun dua ribu dua puluh enam tidak memuat rincian keputusan, sehingga kebutuhan akan standar dokumentasi dan pelaporan menjadi nyata [2]. Pengalaman latihan evakuasi lintas lembaga yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga serta diakhiri dengan pembahasan pelajaran yang dipetik menunjukkan bahwa sinergi membutuhkan pencatatan dan tindak lanjut yang dapat diaudit [4]. Jika saya Presiden, saya akan memastikan setiap operasi lintas lembaga memiliki pemilik prosedur, penanggung jawab data, dan jadwal evaluasi.

Risiko & Mitigasi

Risiko pertama adalah proses revisi dinilai tertutup karena naskah akademik dan draf tidak dibuka kepada publik. Mitigasinya adalah perintah publikasi dalam waktu tiga bulan dengan portal khusus, tenggat komentar tertulis, serta matriks tanggapan resmi yang disusun oleh Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Hukum dan Kemenko Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan [1]. Keterbukaan sejak awal akan membuat target pengajuan pada awal tahun dua ribu dua puluh tujuh dipahami sebagai hasil kerja bersama, bukan keputusan sepihak [1].

Risiko kedua adalah sistem otonom berkembang tanpa batas kendali manusia dan tanpa standar keselamatan. Mitigasinya adalah bab khusus yang mewajibkan persetujuan manusia atas penggunaan kekuatan, uji keselamatan berlapis, dan perekaman misi, yang disusun oleh Kementerian Pertahanan bersama Tentara Nasional Indonesia dan dibahas bersama Komisi I DPR [3]. Uji coba kendaraan permukaan tanpa awak berbasis kecerdasan buatan di Teluknaga pada tanggal dua belas November tahun dua ribu dua puluh enam menjadi pengingat bahwa teknologi presisi membutuhkan akuntabilitas yang sama presisinya [3].

Risiko ketiga adalah tumpang tindih kewenangan di ranah siber antara fungsi pertahanan, keamanan, dan persandian. Mitigasinya adalah matriks kewenangan yang disusun oleh Badan Siber dan Sandi Negara bersama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dengan definisi operasi, jalur komando, dan mekanisme pelaporan yang diuji melalui latihan [1]. Forum Dewan Pertahanan Nasional yang membahas isu strategis dapat menjadi tempat pengesahan matriks tersebut agar mengikat seluruh unsur [2].

Risiko keempat adalah kerja sama internasional berjalan cepat tanpa pengawasan parlemen yang memadai. Mitigasinya adalah kewajiban laporan setiap triwulan dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan kepada Komisi I DPR mengenai perkembangan kemitraan periode dua ribu dua puluh enam hingga dua ribu tiga puluh, termasuk latihan bersama dan interoperabilitas [5]. Latihan lintas negara untuk evakuasi warga negara yang digelar sebanyak sembilan kali dan berlandaskan pada Perjanjian Lombok serta kesepakatan tahun dua ribu delapan belas menunjukkan bahwa kesinambungan membutuhkan evaluasi terbuka agar perjanjian terbaru yang tengah diratifikasi tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari [4]. Jika saya Presiden, saya akan menolak setiap komitmen baru yang belum dilengkapi penilaian risiko dan rencana pelaporan.

Aksi 90 Hari

  1. Pada bulan pertama, Kementerian Pertahanan bersama Komisi I DPR mempublikasikan kerangka naskah akademik dan kerangka draf revisi untuk mendapatkan masukan awal publik, dengan dukungan Kementerian Hukum [1].
  2. Pada bulan pertama hingga bulan kedua, Kemenko Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Kementerian Hukum menyelenggarakan konsultasi publik tahap awal di pusat dan daerah dengan risalah terbuka [1].
  3. Pada bulan kedua, Kementerian Pertahanan bersama Tentara Nasional Indonesia menyusun prinsip pengaturan sistem otonom berbasis kendali manusia yang bermakna dengan merujuk pada pengalaman uji coba kendaraan tanpa awak di Teluknaga [3].
  4. Pada bulan kedua hingga bulan ketiga, Badan Siber dan Sandi Negara bersama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia menyusun matriks kewenangan siber, sedangkan Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Pertahanan menyiapkan kerangka pelaporan kerja sama internasional setiap triwulan [5].
  5. Pada bulan ketiga, Dewan Pertahanan Nasional bersama Komisi I DPR memfinalkan pedoman pengawasan sipil dan kalender pelaporan, dengan merujuk pada kebutuhan tindak lanjut latihan evakuasi lintas lembaga dan forum koordinasi yang telah berjalan [2][4].

Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.

Sumber & Referensi

Seluruh argumen kebijakan di atas bersandar pada lima sumber terverifikasi yang menjadi satu satunya dasar fakta artikel ini [1].

  1. Yusril dan Sjafrie Sjamsoeddin Bahas Rencana Revisi UU Pertahanan Negara — pemberitaan media mengenai pertemuan tanggal dua puluh November tahun dua ribu dua puluh enam dan rencana revisi [1].
  2. Menhan Sjafrie Pimpin Rapat Dewan Pertahanan Nasional Bahas Isu Keamanan dan Pertahanan — siaran pers resmi mengenai rapat tanggal dua November tahun dua ribu dua puluh enam [2].
  3. Saksikan Puncak Latopsfib TNI di Teluknaga, Menhan Sjafrie Apresiasi Profesionalisme Prajurit dan Uji Coba Kapal Otonom Berani Mati — siaran pers resmi mengenai latihan dan uji coba kendaraan tanpa awak [3].
  4. Kemhan RI dan Australia Perkuat Kesiapsiagaan Evakuasi WNI Melalui The 9th Kresna Ausindo TTX 2026 — siaran pers resmi mengenai latihan evakuasi tanggal tujuh belas hingga delapan belas November tahun dua ribu dua puluh enam [4].
  5. Menhan RI Terima Kunjungan Deputy Commander United States Indo-Pacific Command, Perkuat Kemitraan Pertahanan Indonesia-AS — siaran pers resmi mengenai kemitraan periode dua ribu dua puluh enam hingga dua ribu tiga puluh [5].