Pertahanan 2026: Satgas PKH di Nabire, dari Penertiban Tambang Ilegal ke Tata Kelola Pasca-Penertiban

Pendahuluan

Pada 22 Oktober 2026, areal pertambangan emas seluas 275,36 hektare milik PT Kristalin Eka Lestari di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, resmi ditutup dan berada penuh di bawah penguasaan negara melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan [1]. Penertiban itu dijalankan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dan dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Pengarah Satgas PKH, didampingi Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri [1][2]. Kehadiran empat pejabat tinggi negara di lokasi bukan kunjungan seremonial, melainkan cara mengambil langkah tegas menertibkan pertambangan tanpa izin di kawasan hutan [1].

Langkah di Nabire bukan tindakan yang berdiri sendiri. Pada hari yang sama, pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan PT Kristalin Eka Lestari yang mencakup wilayah seluas 3.500 hektare karena melanggar ketentuan perizinan penggunaan kawasan hutan [3]. Pencabutan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 20261012/01/001 Tahun 2026 tertanggal 12 Oktober 2026, setelah verifikasi lapangan tim gabungan Satgas PKH [3]. Dengan keputusan itu, penguasaan atas wilayah seluas 3.500 hektare dikembalikan kepada negara [3]. Di areal yang ditutup, plang penertiban dipasang, dan negara melarang pihak mana pun menguasai, memindahtangankan, atau beraktivitas tanpa izin resmi [1].

Ketegasan itu patut diapresiasi. Menteri Pertahanan menyatakan tugas PKH akan terus dilanjutkan meskipun menghadapi berbagai tantangan dan perlawanan, dengan kalimat yang pantas dikutip: “Kami tetap berkomitmen dalam pelaksanaan tugas PKH” [1][2]. Ia juga menegaskan bahwa upaya itu berlandaskan persatuan nasional dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 [2]. Jaksa Agung memberi alasannya secara normatif: “Negara tidak boleh membiarkan kekayaan alam dikelola tanpa pengawasan, tanpa kepatuhan kepada hukum, mengabaikan kelestarian lingkungan, ataupun mengesampingkan hak-hak masyarakat.” [3] Dalam kerangka itu, penertiban bukan sekadar penindakan, melainkan penegasan bahwa kekayaan alam di kawasan hutan hanya boleh dikelola dengan izin, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Namun saya tidak membaca peristiwa 22 Oktober 2026 [1] sebagai garis akhir. Bagi saya, hari itu adalah pembukaan, dan mutu kebijakan ini akan ditentukan oleh fase yang belum memiliki tenggat publik: serah terima pengelolaan kepada PT Antam, pemulihan kawasan hutan produksi, perlindungan hak masyarakat, dan aturan main tentang batas peran unsur pertahanan dalam tugas penegakan yang pada dasarnya bersifat sipil. Penertiban tanpa pengelolaan sesudahnya hanya memindahkan masalah dari tangan swasta ke tangan negara tanpa menyelesaikannya. Artikel ini menguraikan mengapa fase sesudah penertiban harus diperlakukan sebagai bagian dari kebijakan yang sama, bukan sebagai urusan teknis yang menyusul.

Permasalahan

Masalah pertama adalah pembacaan angka yang mudah keliru. Areal yang ditutup dan dipasangi plang seluas 275,36 hektare [1][2], sedangkan izin usaha pertambangan yang dicabut mencakup wilayah seluas 3.500 hektare [3]. Keduanya benar, tetapi cakupannya berbeda: yang pertama adalah areal tambang yang menjadi sasaran penertiban fisik, yang kedua adalah keseluruhan wilayah izin yang dasar hukumnya dicabut. Perbedaan cakupan itu bukan pertentangan data, dan pemerintah perlu menjelaskannya secara terbuka agar publik tidak menyimpulkan adanya angka yang saling membantah. Tanpa penjelasan, keberhasilan penertiban bisa dinilai dengan ukuran yang salah, dan tuduhan inkonsistensi akan menutupi pencapaian yang nyata.

Masalah kedua adalah kewajiban pemulihan. Hasil verifikasi menunjukkan kegiatan tambang berada di kawasan hutan produksi dan areal itu belum memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan [3]. Konsekuensinya bukan hanya berhentinya kegiatan, tetapi juga pemulihan kawasan yang sudah dibuka. Sampai saat ini rencana reklamasi, lembaga pelaksananya, dan pembiayaannya belum diumumkan; semuanya termasuk data belum terverifikasi. Kekosongan itu berbahaya karena kawasan hutan produksi yang terbuka tanpa penutupan berisiko mengalami erosi dan kehilangan tutupan, sementara biaya pemulihan cenderung meningkat semakin lama dibiarkan. Jika negara mengambil alih penguasaan, negara juga mewarisi kewajiban memulihkan.

Masalah ketiga adalah serah terima kepada PT Antam. Jaksa Agung menyatakan areal yang diambil alih negara akan diserahkan kepada badan usaha milik negara, yaitu PT Antam, dengan harapan agar perusahaan itu tidak hanya menjadi investor tetapi juga operator sehingga betul-betul dikelola oleh negara untuk kemakmuran masyarakat [1][2]. Arah itu masuk akal, sebab operator negara memungkinkan pengawasan dan penerimaan negara berjalan bersama. Namun jadwal serah terima, bentuk kerja samanya, status aset, kewajiban pemulihan yang melekat, dan pihak yang mengaudit belum diumumkan; data belum terverifikasi. Tanpa skema terbuka, serah terima berisiko menjadi perpindahan penguasaan tanpa perpindahan tanggung jawab.

Masalah keempat adalah hak masyarakat. Jaksa Agung menegaskan negara tidak boleh mengesampingkan hak-hak masyarakat [3], dan pemerintah menyatakan penertiban harus memperhatikan kelestarian lingkungan serta hak masyarakat [3]. Janji itu benar, tetapi belum diterjemahkan menjadi mekanisme: belum ada keterangan tentang cara masyarakat di sekitar Distrik Makimi menyampaikan keberatan, memperoleh informasi, atau mengajukan klaim. Nasib pekerja dan penambang lokal juga belum diumumkan dan termasuk data belum terverifikasi. Dalam banyak pengalaman kebijakan sumber daya alam, kekosongan mekanisme justru menjadi sumber konflik, karena masyarakat hanya bisa menanggapi setelah keputusan diambil.

Masalah kelima adalah batas peran unsur pertahanan. Satgas PKH diketuai pengarah oleh Menteri Pertahanan [2], dan penertiban di Nabire dipimpin langsung olehnya bersama Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri [1]. Kepemimpinan itu wajar dalam operasi lintas lembaga yang membutuhkan kekuatan dan disiplin, tetapi tugas yang dijalankan pada dasarnya bersifat penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya alam, bukan pertahanan. Menteri Pertahanan sendiri menyebut adanya tantangan dan perlawanan dalam pelaksanaan tugas PKH [1], dan justru karena itu aturan main perlu diperjelas: apa yang boleh dilakukan unsur pertahanan, sampai batas waktu apa, siapa yang mengawasi, dan kapan kewenangan sepenuhnya kembali ke otoritas sipil. Tanpa aturan itu, keberhasilan hari ini bisa menjadi preseden yang sulit dikoreksi di kemudian hari.

Jika saya Presiden, saya akan menyimpulkan bahwa persoalannya bukan pada keputusan yang diambil, melainkan pada urutan yang belum diterbitkan setelah keputusan itu. Negara sudah tegas pada fase penertiban; yang belum ada adalah fase pengelolaan yang sama tegasnya, lengkap dengan penanggung jawab, tenggat, dan laporan yang dapat diperiksa publik.

Solusi Teknis

Saya mengusulkan enam langkah teknis yang berada dalam jangkauan kewenangan masing-masing lembaga dan tidak menunggu perubahan undang-undang.

Pertama, protokol serah terima kepada PT Antam dengan audit independen. Satgas PKH bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta BPI Danantara dan PT Antam menetapkan protokol yang memuat batas areal, status aset, bentuk kerja sama sebagai operator sekaligus investor [1], kewajiban pemulihan yang melekat, dan kewajiban pelaporan, dengan tenggat enam puluh hari sejak ditetapkan serta audit independen sebelum dan sesudah serah terima. Dampak: harapan agar PT Antam mengelola areal untuk kemakmuran masyarakat [1][2] berubah menjadi perikatan yang dapat diperiksa, sehingga pengalihan penguasaan tidak berhenti sebagai pengumuman. Kelayakan: tinggi, sebab pencabutan izin telah memberi negara dasar penguasaan yang jelas [3]; yang ditambahkan adalah dokumen perikatan dan auditor.

Kedua, rencana pemulihan kawasan hutan produksi. Kementerian Kehutanan bersama Satgas PKH, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Nabire menyusun rencana pemulihan areal yang belum memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan [3], memuat urutan pemulihan, penanggung jawab lapangan, dan sumber pembiayaan, dengan tenggat sembilan puluh hari untuk dokumen pertama dan laporan kemajuan setiap triwulan. Dampak: kewajiban pemulihan yang kini belum diumumkan berubah menjadi pekerjaan terjadwal, sehingga penguasaan negara tidak berhenti pada pemasangan plang [1]. Kelayakan: sedang sampai tinggi, sebab penyusunan rencana pemulihan adalah tugas rutin Kementerian Kehutanan; yang jarang adalah menyandingkannya dengan tenggat penertiban.

Ketiga, dialog dan skema mata pencaharian bagi penambang lokal. Pemerintah Kabupaten Nabire bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Kementerian Kehutanan, dan Komnas HAM menyelenggarakan dialog terstruktur dengan masyarakat dan penambang di sekitar areal, lalu menyusun skema mata pencaharian pengganti beserta mekanisme pengaduan, dengan tenggat enam bulan untuk skema pertama dan pertemuan terbuka setiap dua bulan. Dampak: janji memperhatikan hak masyarakat [3] memperoleh saluran yang dapat dipakai, dan nasib pekerja yang kini termasuk data belum terverifikasi tidak diselesaikan secara sepihak. Kelayakan: sedang, sebab membutuhkan kepercayaan masyarakat; karena itu pelaksanaannya sebaiknya dipimpin pemerintah daerah dan disaksikan lembaga hak asasi manusia.

Keempat, laporan publik Satgas PKH setiap triwulan. Satgas PKH bersama Kementerian Pertahanan dan Kejaksaan Agung menerbitkan laporan berkala yang memuat areal yang ditertibkan, status serah terima, status pemulihan, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, dengan laporan pertama dalam tiga puluh hari dan pembaruan setiap triwulan. Dampak: komitmen melanjutkan tugas PKH [1][2] menjadi dapat dinilai, dan publik memperoleh dasar untuk menilai apakah penertiban berlanjut atau berhenti pada satu peristiwa. Kelayakan: tinggi, sebab bahan laporan sudah dikumpulkan dalam pelaksanaan tugas; yang ditambahkan adalah format dan keterbukaan.

Kelima, aturan pelibatan unsur pertahanan yang menegaskan fungsi pendukung, batas waktu, dan pengawasan sipil. Kementerian Pertahanan bersama Mabes TNI, Kejaksaan Agung, dan Komnas HAM menetapkan aturan pelibatan yang menyatakan unsur pertahanan berfungsi mendukung penegakan hukum, menetapkan batas waktu penugasan, dan menunjuk pengawas sipil, dengan tenggat enam puluh hari dan peninjauan setiap tahun. Dampak: kepemimpinan Satgas PKH [2] tetap kuat, tetapi tidak lagi kabur batasnya; tantangan dan perlawanan yang disebut Menteri Pertahanan [1] dihadapi dengan prosedur, bukan dengan keleluasaan yang tidak diperiksa. Kelayakan: tinggi, sebab aturan pelibatan semacam ini lazim dalam operasi bersama; yang diperlukan adalah keputusan politik untuk menerbitkannya.

Keenam, daftar terbuka areal tambang di kawasan hutan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Kementerian Kehutanan dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyusun daftar areal tambang di kawasan hutan beserta status perizinannya, dapat diperiksa publik pada tingkat yang tidak membuka data sensitif, dengan tenggat sembilan puluh hari dan pembaruan setiap semester. Dampak: kasus Nabire tidak berhenti sebagai penertiban tunggal, sebab areal lain dengan persoalan serupa dapat dikenali sebelum menjadi peristiwa. Kelayakan: sedang, sebab melibatkan tiga kementerian dan data lintas sistem; karena itu dimulai dari daftar terbatas yang metodenya dibuka.

Risiko & Mitigasi

Risiko pertama, penertiban menjadi simbol tanpa pengelolaan. Areal yang telah dipasangi plang dapat kembali dikuasai pihak lain karena belum ada operator dan tidak ada pengawasan harian [1]. Mitigasi: protokol serah terima yang bertenggat, penjagaan sementara oleh Satgas PKH, dan laporan triwulan yang menyebut status penguasaan; setiap aktivitas tanpa izin dilaporkan sebagai temuan, bukan diselesaikan di luar catatan.

Risiko kedua, ketegangan sosial dan tuntutan hak masyarakat. Penambang lokal kehilangan penghasilan, sementara janji memperhatikan hak masyarakat [3] belum memiliki saluran yang jelas. Mitigasi: dialog terstruktur sebelum skema ditetapkan, mekanisme pengaduan yang tercatat, keterlibatan Komnas HAM, dan skema mata pencaharian yang diumumkan agar tidak bergantung pada tafsir pejabat di lapangan.

Risiko ketiga, kekaburan peran unsur pertahanan. Tugas penegakan yang bersifat sipil berisiko berjalan dengan logika operasi militer, sementara pengawasan melemah karena kewenangan bercampur [1][2]. Mitigasi: aturan pelibatan dengan batas waktu, fungsi pendukung yang eksplisit, pengawas sipil, dan laporan terbuka yang dapat diperiksa publik.

Risiko keempat, pemulihan lingkungan tanpa pembiayaan. Rencana pemulihan dapat disusun tetapi tidak berjalan karena biaya tidak jelas dan penanggung jawab berganti. Mitigasi: kewajiban pemulihan dimasukkan sebagai syarat dalam protokol serah terima, pembiayaan disebut dalam dokumen publik, dan kemajuan diverifikasi pihak ketiga [3].

Risiko kelima, ketergantungan pada satu operator. Seluruh areal bergantung pada satu badan usaha, sehingga mutu pengelolaan ditentukan oleh kapasitasnya seorang diri. Mitigasi: kontrak kinerja dengan indikator yang diperiksa berkala, audit independen, dan laporan triwulan Satgas PKH yang memuat capaian operator, disertai kewenangan negara untuk mengevaluasi perikatan bila capaiannya tidak memadai.

Aksi 90 Hari

1. Dalam tiga puluh hari, Satgas PKH menerbitkan laporan publik pertama yang memuat areal yang ditertibkan, status penguasaan, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat [1][3]. Penanggung jawab: Ketua Pengarah Satgas PKH bersama Jaksa Agung.

2. Dalam enam puluh hari, protokol serah terima kepada PT Antam beserta rencana audit independennya ditetapkan dan diumumkan [1]. Penanggung jawab: Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM bersama BPI Danantara dan PT Antam.

3. Dalam enam puluh hari, aturan pelibatan unsur pertahanan yang menegaskan fungsi pendukung, batas waktu penugasan, dan pengawasan sipil ditetapkan [1][2]. Penanggung jawab: Menteri Pertahanan bersama Panglima TNI dan Jaksa Agung.

4. Dalam sembilan puluh hari, rencana pemulihan kawasan hutan produksi beserta pembiayaannya diselesaikan dan dibuka kepada publik [3]. Penanggung jawab: Menteri Kehutanan bersama Gubernur Papua Tengah dan Bupati Nabire.

5. Dalam sembilan puluh hari, peta jalan dialog dan skema mata pencaharian bagi penambang lokal disepakati bersama masyarakat. Penanggung jawab: Bupati Nabire bersama Gubernur Papua Tengah dan Komnas HAM.

6. Dalam sembilan puluh hari, daftar terbuka areal tambang di kawasan hutan beserta status perizinannya terbit untuk wilayah Papua Tengah. Penanggung jawab: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Menteri Kehutanan.

Ukuran keberhasilan periode ini dapat diperiksa bersama: satu laporan publik yang terbit, satu protokol serah terima yang bertenggat, satu aturan pelibatan yang membatasi peran unsur pertahanan, satu rencana pemulihan yang dibiayai, dan satu mekanisme dialog yang berjalan. Bila semuanya ada, penertiban di Nabire bukan hanya penutupan tambang, melainkan awal tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.

Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.

Sumber & Referensi

Seluruh klaim berangka dan tanggal pada artikel ini bersandar pada tiga sumber berikut [1], yang terdiri atas satu rilis resmi dan dua pemberitaan terverifikasi:

1. Menhan Sjafrie Pimpin Penertiban Tambang Ilegal Seluas 275 Hektare di Nabire, Papua Tengah — rilis resmi Kemhan mengenai penutupan areal 275,36 hektare, dasar Perpres Nomor 5 Tahun 2025, kehadiran Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri, serta larangan beraktivitas tanpa izin.
2. Satgas PKH Tertibkan Tambang Ilegal di Nabire, 275 Hektare Lahan Kembali ke Negara — pemberitaan mengenai peran Menteri Pertahanan sebagai Ketua Pengarah Satgas PKH, komitmen melanjutkan tugas, dan rencana penyerahan areal kepada PT Antam sebagai operator sekaligus investor.
3. Empat pejabat tinggi negara datang di Nabire tutup PT Kristalin — pemberitaan mengenai pencabutan IUP seluas 3.500 hektare melalui keputusan BKPM, verifikasi lapangan, kawasan hutan produksi tanpa PPKH, dan penegasan hak masyarakat.