Pendahuluan

Pada awal Oktober 2026, Kabupaten Pemalang berduka. Seorang siswa sekolah dasar meninggal dunia, dan peristiwanya diduga berkaitan dengan perundungan yang dilakukan kakak kelas [2]. Saya memilih tidak menguraikan detail korban, karena duka sebuah keluarga tidak pantas menjadi bahan narasi. Yang perlu dicatat adalah cara negara merespons: Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyatakan sedang menelusuri kasus itu, meminta laporan lengkap dari BPMP Jawa Tengah dan dinas pendidikan, serta meminta semua pihak menghindari kesimpulan terburu-buru sebelum penyelidikan selesai [2]. Kepolisian bersama pemerintah kabupaten menangani penyelidikan peristiwa tersebut [2].

Sepekan kemudian, pada 9 Oktober 2026, tim Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen menemui orang tua korban, sementara tim BPMP Jawa Tengah bertemu Bupati dan dinas terkait [3]. Dalam kesempatan itu Mendikdasmen menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar kebijakan budaya sekolah aman dan nyaman ditegakkan, lalu menambahkan kalimat yang jujur: “Tetapi, memang dalam realitasnya peraturan itu belum berjalan dengan sebaik-baiknya” [3].

Saya menghargai kejujuran itu. Di ruang kebijakan publik, pengakuan bahwa aturan belum berjalan lebih berharga daripada klaim bahwa segalanya sudah selesai, karena hanya pengakuan yang membuka ruang perbaikan. Namun kejujuran baru menjadi kebijakan ketika ia berubah menjadi ukuran yang dapat diperiksa. Tesis artikel ini sederhana: respons atas kasus Pemalang masih bersifat reaktif per peristiwa, sedangkan yang dibutuhkan adalah ukuran pelaksanaan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 yang dapat diawasi publik, mencakup unit pengaduan di setiap sekolah, pelatihan guru, pelaporan berkala, dan pembagian peran pusat-daerah [1][3]. Kritik ini tertuju pada desain kebijakan, bukan pada pribadi pejabat mana pun, dan nada saya tetap empatik kepada keluarga korban.

Permasalahan

Pertama, regulasinya sudah lengkap, pelaksanaannya diakui belum berjalan. Forum di Pemalang pada 6 Oktober 2026 menegaskan penerapan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman serta Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan [1]. Mendikdasmen menyebut sejumlah regulasi turunan telah terbit [4], dan kerangka hukum yang lebih tinggi, yakni UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga sudah tersedia [5]. Maka persoalannya bukan ketiadaan aturan, melainkan pelaksanaan yang oleh pemerintah sendiri diakui belum berjalan dengan baik [3]. Pengakuan itu penting, tetapi ia belum menjawab pertanyaan paling dasar: siapa yang memeriksa, dengan ukuran apa, dan seberapa sering.

Kedua, respons masih reaktif per kasus. Setelah peristiwa itu, tim Inspektorat Jenderal turun menemui orang tua korban dan tim BPMP menemui Bupati [3]. Kepala sekolah yang bersangkutan dinonaktifkan sejak 6 Oktober 2026 oleh Plt Bupati Pemalang, dan lintas komisi DPR berencana menggelar rapat membahas antikekerasan di sekolah [6]. Semua langkah itu sah dan dapat dipahami. Namun semuanya bergerak setelah satu peristiwa menjadi perhatian. Tidak ada urutan tetap yang akan otomatis berlaku untuk kasus berikutnya, sehingga mutu respons bergantung pada seberapa besar sorotan yang diterima sebuah peristiwa, bukan pada prosedur yang sama bagi semua anak.

Ketiga, mekanisme pengaduan baku di setiap sekolah belum menjadi kenyataan umum. Ombudsman RI mendorong pembentukan unit pengaduan di setiap satuan pendidikan dan peningkatan kompetensi petugas pengaduan [1]. Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat juga mendorong mekanisme pengaduan dan respons cepat di setiap satuan pendidikan dengan prosedur baku [5]. Jika dua lembaga pengawas masih perlu mendorong hal itu secara terbuka, artinya mekanisme tersebut belum dipandang sebagai kelaziman. Berapa sekolah yang sudah memiliki unit pengaduan, bagaimana kanal yang tersedia, dan siapa yang menjawab laporan masih data belum terverifikasi [1][5].

Keempat, kapasitas guru dalam mengenali perundungan belum memadai. Wakil Ketua MPR menyoroti temuan KPAI bahwa masih ada guru yang belum memahami perundungan [5]. Ini bukan celaan kepada guru, melainkan akibat dari pelatihan yang tidak pernah dijadikan kewajiban. Guru adalah pihak pertama yang melihat perubahan perilaku anak, tetapi tanpa bekal membedakan konflik biasa dan perundungan, mengenali kekerasan psikologis, serta mencatat kejadian secara aman, banyak kasus hanya terlihat setelah terlambat. Mendikdasmen sendiri menyebut banyak pelaku kekerasan terinspirasi tontonan di internet dan media sosial [3], sehingga kemampuan mengenali kekerasan digital semestinya masuk ke dalam bekal yang sama.

Kelima, pembagian tanggung jawab pusat, daerah, dan lintas kementerian belum jelas. Komisi X DPR menyatakan pencegahan mencakup tanggung jawab guru, kepala sekolah, dan pemerintah daerah, serta menekankan perlunya evaluasi tanggung jawab sekolah dan efektivitas aturan perlindungan anak [6]. Seorang anggota DPR menegaskan bahwa penanganan kekerasan terhadap anak tidak bisa dibebankan kepada satu kementerian saja [7], dan Mendikdasmen menyebut sedang merancang kelompok kerja bersama pemerintah daerah [7]. Arahnya benar, tetapi matriks peran yang tertulis, yaitu siapa menerima laporan, siapa memverifikasi, siapa membiayai pelatihan, dan siapa menjatuhkan sanksi administratif, masih data belum terverifikasi.

Keenam, data nasional yang terbuka belum tersedia. Jumlah sekolah yang sudah memiliki unit atau tim pengaduan, data nasional kasus perundungan pada 2026, dan hasil penyelidikan kasus Pemalang tidak tercantum dalam sumber yang saya pegang, sehingga semuanya data belum terverifikasi [1][2][5]. Tanpa angka dasar yang sama, klaim perbaikan tidak dapat diuji. Setiap daerah dapat melaporkan keberhasilan dengan definisi sendiri, dan publik tidak punya cara membedakan penurunan kasus yang nyata dari penurunan kasus yang sekadar tidak dicatat.

Solusi Teknis

Kritik harus berujung pada jalan keluar. Enam sub-solusi berikut tidak menuntut lembaga baru; semuanya memakai kewenangan yang sudah ada, dengan tenggat yang dapat diperiksa, dampak yang terasa, dan kelayakan yang dinilai jujur.

  • Kemendikdasmen melalui Inspektorat Jenderal dan BPMP — menyusun peta jalan unit pengaduan dan prosedur respons cepat di setiap satuan pendidikan. Peta jalan memuat nama unit, kanal pengaduan, jam layanan, larangan pembalasan terhadap pelapor, batas waktu respons, dan jalur rujukan ke dinas pendidikan serta kepolisian, sejalan dengan dorongan Ombudsman RI dan Wakil Ketua MPR [1][5]. Tenggat: enam bulan untuk sekolah negeri dan dua belas bulan untuk seluruh satuan pendidikan. Dampak: setiap laporan punya jalur dan batas waktu yang sama, sehingga respons tidak bergantung pada sorotan media. Kelayakan: tinggi, karena Ombudsman sudah mendorong pembentukannya dan struktur BPMP tersedia di daerah [1].

  • Kemendikdasmen melalui Ditjen GTK — menjadikan pelatihan pengenalan perundungan sebagai kewajiban bagi guru. Modul pelatihan mencakup perbedaan konflik dan perundungan, pengenalan kekerasan psikologis dan digital, cara mencatat kejadian tanpa mengekspos identitas, serta langkah rujukan kepada layanan pendampingan [3][5]. Tenggat: modul selesai dalam enam puluh hari dan pelatihan menjangkau seluruh guru dalam dua semester. Dampak: kasus terdeteksi lebih awal dan guru tidak lagi ragu ketika melihat tanda-tanda kekerasan. Kelayakan: menengah, karena menuntut anggaran dan pengurangan beban administratif agar waktu pelatihan benar-benar tersedia.

  • Kemendikdasmen bersama Kementerian Dalam Negeri dan dinas pendidikan — menerbitkan laporan pelaksanaan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 per daerah setiap triwulan. Laporan memuat jumlah sekolah yang memiliki unit pengaduan, jumlah laporan yang diterima, waktu respons, status penyelesaian, dan layanan pemulihan yang diberikan, dengan definisi dan format yang sama antardaerah [1][4]. Tenggat: laporan pertama tiga bulan setelah format ditetapkan, lalu setiap triwulan. Dampak: publik dan DPR dapat membandingkan daerah serta menilai kemajuan dengan ukuran yang konsisten. Kelayakan: tinggi, karena sebagian besar data sudah tersedia dalam administrasi sekolah dan dinas pendidikan.

  • Kementerian PPPA bersama KPAI dan dinas pendidikan — menetapkan protokol pemulihan korban dan pembinaan anak pelaku. Protokol korban mencakup pendampingan psikologis, jaminan kerahasiaan identitas, dan kelanjutan pendidikan; protokol anak pelaku menempatkan pembinaan sebagai pendekatan utama, bukan penghukuman semata, sebagaimana ditegaskan Wakil Ketua MPR [5]. Tenggat: enam bulan untuk protokol dan daftar layanan rujukan di setiap provinsi. Dampak: korban tidak mengalami reviktimisasi, dan anak pelaku tidak direduksi menjadi label seumur hidup. Kelayakan: menengah, karena ketersediaan tenaga psikolog dan layanan pendampingan belum merata.

  • Kemendikdasmen bersama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah — membentuk kelompok kerja pusat-daerah dengan pembagian peran tertulis. Matriks peran menetapkan siapa menerima laporan, siapa memverifikasi, siapa membiayai pelatihan guru, siapa menjatuhkan sanksi administratif, dan siapa merujuk perkara ke penegak hukum [6][7]. Tenggat: enam puluh hari untuk matriks dan daftar anggota. Dampak: tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab antara pusat, dinas pendidikan, dan sekolah. Kelayakan: tinggi, karena Mendikdasmen sudah menyatakan sedang merancang kelompok kerja bersama pemerintah daerah [7].

  • Komisi X DPR bersama Ombudsman RI — menjalankan pengawasan eksternal melalui dengar pendapat dan rekap pengaduan terbuka. Komisi X akan mengkaji penguatan antikekerasan dalam pembahasan RUU Sisdiknas [6], sementara Ombudsman memiliki mandat mengawasi pelayanan publik dan telah mendorong unit pengaduan [1]. Tenggat: dengar pendapat pertama dalam tiga bulan dan rekap pengaduan terbuka setiap triwulan. Dampak: ada pemeriksa di luar eksekutif yang dapat menilai apakah laporan daerah sesuai dengan kenyataan di sekolah. Kelayakan: tinggi, karena kedua lembaga sudah memiliki kewenangan pengawasan dan tidak memerlukan anggaran baru yang besar.

Keenam usulan itu tidak menambah janji baru. Isinya adalah menertibkan jalur pengaduan, membekali guru, menerbitkan laporan berkala, memulihkan korban, dan menetapkan peran antarlelembaga. Semuanya dapat dimulai tanpa menunggu peristiwa berikutnya.

Risiko & Mitigasi

Setiap perbaikan membawa risiko, dan risiko selalu lebih murah dihitung sebelum kebijakan dijalankan daripada ditemukan setelah anak terdampak.

  • Unit pengaduan hanya menjadi formalitas di atas kertas. Sekolah dapat membentuk unit tanpa petugas yang benar-benar menjawab laporan. Mitigasi: peta jalan memuat nama petugas, kanal, dan batas waktu respons, sementara Ombudsman dan dinas pendidikan memverifikasi melalui uji petik [1].

  • Pelaporan memberatkan guru dan sekolah. Format laporan yang rumit dapat mengurangi waktu mengajar dan mendorong pengisian asal-asalan. Mitigasi: satu format tunggal yang terpadu dengan administrasi yang sudah ada, tanpa duplikasi, dan kewajiban pelaporan dibatasi pada data yang benar-benar dipakai.

  • Korban mengalami reviktimisasi. Pengungkapan identitas dan pemeriksaan berulang dapat menambah beban psikologis. Mitigasi: protokol kerahasiaan identitas, pendampingan psikologis sejak laporan pertama, dan larangan menyebarkan rincian kasus kepada publik [5].

  • Angka pengaduan dipakai untuk menutupi kasus. Daerah dapat memilih tidak mencatat laporan agar terlihat berhasil. Mitigasi: definisi yang sama, audit eksternal berkala, pembandingan dengan kanal independen, dan publikasi jumlah laporan yang masuk, bukan hanya yang selesai.

  • Pembinaan anak pelaku dianggap bebas dari konsekuensi. Pendekatan pembinaan dapat disalahpahami sebagai pembiaran. Mitigasi: rencana pembinaan yang terukur, keterlibatan orang tua, dan batas tegas bahwa pembinaan tidak menghapus proses hukum yang berlaku [5].

  • Sanksi administratif dijatuhkan tanpa proses yang adil. Penonaktifan pejabat sekolah dapat menjadi respons tergesa-gesa bila tidak disertai pemeriksaan. Mitigasi: proses pemeriksaan yang terdokumentasi, hak jawab, dan keputusan yang menjelaskan dasar penilaian, bukan sekadar menenangkan publik [6].

Aksi 90 Hari

Jika saya Presiden Indonesia, sembilan puluh hari pertama saya gunakan untuk mengubah pengakuan menjadi ukuran yang dapat diperiksa, melalui enam aksi berikut.

  1. Tiga puluh hari — Kemendikdasmen melalui Inspektorat Jenderal memerintahkan audit kepatuhan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 pada sekolah yang melaporkan kasus kekerasan, dengan ringkasan hasil yang dapat dibaca publik [1][3].
  2. Empat puluh lima hari — Ditjen GTK menerbitkan modul pelatihan guru tentang pengenalan perundungan, termasuk kekerasan psikologis dan digital, lalu membuka pelatihan bagi sekolah prioritas [3][5].
  3. Enam puluh hari — Kemendikdasmen bersama Kementerian Dalam Negeri menetapkan format laporan pelaksanaan per daerah dengan definisi yang sama dan jadwal triwulanan [1][4].
  4. Tujuh puluh lima hari — Kementerian PPPA bersama KPAI menetapkan protokol pemulihan korban dan pembinaan anak pelaku, termasuk jaminan kerahasiaan identitas [5].
  5. Sembilan puluh hari — Kemendikdasmen bersama pemerintah daerah menetapkan kelompok kerja pusat-daerah beserta matriks peran tertulis [6][7].
  6. Sembilan puluh hari — Komisi X DPR bersama Ombudsman RI menggelar dengar pendapat pertama atas peta jalan unit pengaduan dan rekap laporan daerah [1][6].

Keenam aksi ini tidak menambah kewenangan baru. Semuanya menjalankan satu prinsip: pengakuan bahwa aturan belum berjalan harus diikuti oleh ukuran yang dapat diperiksa, agar perbaikan tidak bergantung pada peristiwa berikutnya. Sekolah yang aman bukan sekolah yang paling banyak mengeluarkan pernyataan setelah kasus terjadi, melainkan sekolah yang memiliki jalur pengaduan, guru yang terlatih, dan laporan yang terbuka sebelum kasus itu sampai ke berita.

Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.

Sumber & Referensi

Tujuh sumber berikut menjadi pijakan seluruh klaim dalam artikel ini, mulai dari catatan forum di Pemalang pada 6 Oktober 2026 [1] hingga keterangan DPR pada 26 Oktober 2026 [7].

  1. Pencegahan Perundungan Adalah Tanggung Jawab Bersama — catatan forum di Pemalang, penegasan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 dan Nomor 4 Tahun 2026, serta dorongan Ombudsman RI.
  2. Mendikdasmen telusuri kasus dugaan perundungan siswa Pemalang — pernyataan Mendikdasmen, permintaan laporan dari BPMP Jawa Tengah dan dinas pendidikan, serta penyelidikan kepolisian bersama pemerintah kabupaten.
  3. Mendikdasmen turunkan tim tangani perundungan di Pemalang — langkah Inspektorat Jenderal dan BPMP Jawa Tengah, pengakuan bahwa peraturan belum berjalan dengan sebaik-baiknya, dan catatan tentang tontonan internet serta media sosial.
  4. Mendikdasmen Perkuat Kebijakan Cegah Perundungan di Sekolah — pernyataan bahwa regulasi turunan telah terbit dan bahwa pendidikan memerlukan dukungan keluarga, masyarakat, serta media.
  5. Wakil Ketua MPR Dorong Langkah Konkret Cegah Perundungan di Dunia Pendidikan — kerangka hukum yang sudah ada, temuan KPAI tentang pemahaman guru, mekanisme pengaduan dengan prosedur baku, pemulihan korban, dan pembinaan anak pelaku.
  6. Berkaca Kasus Pemalang, Lintas Komisi DPR Bakal Rapat Bahas Antikekerasan di Sekolah — rencana rapat lintas komisi, evaluasi tanggung jawab sekolah dan pemerintah daerah, kajian RUU Sisdiknas, serta penonaktifan kepala sekolah.
  7. Temui Abdul Mu’ti, DPR Minta Penanganan Bullying Tak Hanya Jadi Tugas Kemendikdasmen — penegasan bahwa penanganan tidak bisa dibebankan kepada satu kementerian dan rencana kelompok kerja bersama pemerintah daerah.