Riset 2026: KSTI Surabaya Harus Diukur dari Kontrak Industri, Bukan Jumlah Produk yang Dipamerkan

Pendahuluan

Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi akan menggelar Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya pada tanggal sepuluh hingga tiga belas November tahun dua ribu dua puluh enam untuk memperkuat ekosistem sains nasional [1]. Konvensi tersebut mempertemukan ekosistem riset inovasi dan industri untuk mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan [1]. Rangkaian kegiatan dirancang sebagai ruang temu antara periset perguruan tinggi lembaga riset pelaku industri masyarakat dan pembuat kebijakan agar hasil riset tidak berhenti di ruang seminar [1]. Jika saya Presiden maka momentum konvensi seperti ini harus saya kunci sebagai awal kerja bukan sebagai puncak seremoni.

Konvensi tahun dua ribu dua puluh enam menghadirkan sekitar lima ratus produk riset dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga yang dipilih dari sekitar delapan ratus lima puluh usulan yang melalui proses kurasi [1]. Inventor dihadirkan agar masyarakat dan industri dapat berinteraksi langsung dengan pencipta teknologi [1]. Rangkaian pendukung mencakup robot challenge hackathon diskusi panel ahli business matching dan innovation tour [1]. Keluaran konvensi ditujukan menghasilkan policy brief dan foresight sebagai masukan perumusan kebijakan [1]. Isu strategis yang diangkat meliputi kedaulatan pangan kemandirian energi dan air kesehatan hilirisasi dan industrialisasi teknologi frontier sosial humaniora serta ketahanan bencana [1].

Tesis artikel ini tegas yaitu konvensi adalah etalase sedangkan keberhasilan harus diukur dari berapa produk yang berlanjut ke kontrak dengan industri atau pembeli pemerintah serta apakah policy brief benar benar ditindaklanjuti kementerian. Jumlah produk yang dipamerkan tidak boleh diklaim sebagai keberhasilan hilirisasi. Keberhasilan yang jujur adalah adopsi yaitu lisensi yang ditandatangani uji coba yang berlanjut ke pembelian dan teknologi yang dipakai pengguna secara berulang. Tanpa ukuran pascakonvensi maka konvensi mudah menjadi perayaan tahunan yang mengulang antusiasme tanpa meninggalkan rekam jejak ekonomi.

Jika saya Presiden maka saya akan meminta seluruh jajaran menjadikan konvensi sebagai pintu masuk rantai adopsi bukan sebagai tujuan akhir. Saya akan menetapkan bahwa setiap produk yang lolos kurasi wajib memiliki status lanjut yang jelas yaitu diminati industri sedang penjajakan sedang uji coba sudah kontrak atau belum ada peminat dengan alasan yang tercatat. Saya juga akan meminta agar policy brief dan foresight yang dihasilkan konvensi diberi penanggung jawab kementerian penerima dan tenggat tanggapan yang terbuka [1]. Dengan cara itu publik dapat memeriksa apakah etalase benar benar berubah menjadi kontrak.

Permasalahan

Masalah pertama adalah ketiadaan ukuran publik mengenai konversi pameran ke kontrak sehingga keberhasilan konvensi tidak dapat diuji. Brief yang menjadi dasar artikel ini tidak menyediakan data publik mengenai berapa produk pameran tahun tahun sebelumnya yang berlanjut ke kontrak komersial [1]. Kondisi tersebut harus ditulis apa adanya sebagai data belum terverifikasi dan sebagai celah data bukan sebagai bahan untuk mengarang angka. Selama tidak ada angka dasar konversi maka klaim bahwa konvensi memperkuat ekosistem sains nasional [1] sulit dibedakan antara harapan dan hasil. Publik membutuhkan pembilang dan penyebut yang jelas yaitu berapa dari sekitar lima ratus produk kurasi yang diminati berapa yang masuk uji coba dan berapa yang mencapai kontrak [1]. Tanpa pembilang dan penyebut tersebut maka setiap tahun hanya akan ada angka produk yang dipamerkan tanpa angka produk yang dipakai.

Masalah kedua adalah skema kolaborasi sudah berjalan tetapi hasil penyerapan produk tidak dilaporkan per skema sehingga pembelajaran kebijakan terhambat. Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan mengembangkan tiga skema kolaborasi dengan industri yaitu Ajakan Industri untuk riset kampus yang menjawab kebutuhan industri Dorongan Teknologi untuk menjembatani inovasi kampus ke industri dan Sinergi untuk memperkuat kerja sama yang ada menuju hilirisasi [2]. Rilis akhir April tahun dua ribu dua puluh enam mencatat bahwa pada periode tahun dua ribu dua puluh dua hingga tahun dua ribu dua puluh lima tercatat tiga ribu enam ratus lima puluh tiga kolaborasi didanai dengan dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat mitra dengan total investasi tiga triliun rupiah dengan porsi dana industri lima puluh tiga persen dan dana pemerintah empat puluh tujuh persen [2]. Melalui kemitraan KONEKSI diprakarsai tiga puluh delapan kegiatan riset inovatif [2]. Arah ini tepat karena menempatkan kebutuhan industri sebagai kompas dan menempatkan dana industri sebagai penyeimbang dana pemerintah [2]. Namun penyerapan produk per skema yaitu berapa hasil Ajakan Industri yang dibeli industri berapa hasil Dorongan Teknologi yang dilisensikan dan berapa hasil Sinergi yang mencapai produksi masih berstatus data belum terverifikasi. Selama perincian itu tidak dibuka maka pembuat kebijakan tidak dapat mengetahui skema mana yang paling efektif menyerap produk dan skema mana yang perlu diperbaiki.

Masalah ketiga adalah seleksi hilirisasi terlihat ketat tetapi proporsinya terhadap total pendanaan belum dijelaskan sebagai rantai yang utuh. Penerima pendanaan riset dan pengembangan tahun dua ribu dua puluh enam diumumkan dengan total satu koma tujuh triliun rupiah untuk delapan belas ribu dua ratus lima belas kegiatan riset dan pengembangan di perguruan tinggi [3]. Program Hilirisasi Riset Prioritas mencatat sembilan ratus dua puluh lima proposal terseleksi didanai dari total dua ribu empat ratus delapan puluh delapan proposal dengan total pendanaan tiga ratus delapan belas miliar rupiah melalui skema Ajakan Industri Dorongan Teknologi dan SINERGI [3]. Perbandingan yang tersedia dalam sumber hanyalah perbandingan tersebut yaitu tiga ratus delapan belas miliar rupiah dibanding total satu koma tujuh triliun rupiah serta sembilan ratus dua puluh lima proposal dibanding dua ribu empat ratus delapan puluh delapan proposal [3]. Artikel ini tidak menghitung persentase turunan baru dari perbandingan tersebut. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan menegaskan bahwa skema diarahkan menjawab permasalahan strategis nasional dan mempercepat hilirisasi ke masyarakat dan industri [3]. Penegasan tersebut perlu dilengkapi dengan peta tahap yaitu berapa dari delapan belas ribu dua ratus lima belas kegiatan tersebut yang disiapkan menuju hilirisasi berapa yang masuk seleksi hilirisasi dan berapa yang lolos hingga kontrak [3]. Tanpa peta tahap maka angka seleksi hilirisasi akan tampak sebagai prestasi tersendiri padahal yang dibutuhkan publik adalah aliran dari riset dasar hingga adopsi.

Masalah keempat adalah policy brief dan foresight belum memiliki mekanisme tindak lanjut yang diumumkan sehingga keluaran konvensi berisiko berhenti sebagai dokumen. Konvensi tahun dua ribu dua puluh enam ditujukan menghasilkan policy brief dan foresight sebagai masukan perumusan kebijakan [1]. Rumusan tersebut penting karena menempatkan konvensi sebagai sumber naskah kebijakan bukan sekadar pameran. Namun brief tidak memuat informasi mengenai siapa kementerian penerima wajibnya bagaimana tenggat tanggapan dihitung dan di mana publik dapat memantau status setiap rekomendasi [1]. Pengalaman kebijakan menunjukkan bahwa tanpa penanggung jawab dan tenggat maka rekomendasi yang baik pun mudah menguap setelah acara selesai. Celah ini harus diisi dengan usulan bukan dengan asumsi. Setiap rekomendasi perlu diberi nomor pemilik dan status yaitu diterima dan dijalankan diterima dengan penyesuaian ditolak dengan alasan atau masih dikaji dengan tenggat kajian yang ditulis dalam huruf.

Singkatnya terdapat empat simpul yang saling mengunci yaitu ukuran konversi yang belum ada perincian serapan per skema yang belum dibuka peta tahap dari total pendanaan ke hilirisasi yang belum utuh serta tindak lanjut policy brief yang belum diberi pemilik dan tenggat [1][2][3]. Delapan bidang fokus dalam Peta Jalan Riset Strategis Nasional yaitu pangan kesehatan energi maritim pertahanan digitalisasi dan semikonduktor manufaktur dan material maju serta hilirisasi dan industrialisasi seharusnya menjadi benang merah yang mengikat keempat simpul tersebut [4]. Selama benang merah itu tidak dipasang maka sekitar lima ratus produk yang dipamerkan dari sekitar delapan ratus lima puluh usulan [1] akan kembali menjadi angka seremoni tahunan.

Solusi Teknis

Jika saya Presiden maka saya akan mengubah logika konvensi dari menghitung produk menjadi menghitung kontrak. Saya mengusulkan lima terobosan operasional yang saling mengunci dengan penanggung jawab lembaga yang jelas tenggat dalam huruf dampak yang diharapkan dan penilaian kelayakan. Kelima terobosan ini memakai fakta yang sudah ada sebagai fondasi dan mengisi kekosongan dengan mekanisme yang dapat diperiksa publik.

Registri publik lima ratus produk dengan status lanjut oleh Kemdiktisaintek melalui Ditjen Risbang bersama BRIN dan perguruan tinggi. Lembaga pelaksana adalah Kemdiktisaintek melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional serta perguruan tinggi pemilik produk. Tenggat pembangunan adalah dalam waktu enam bulan setelah konvensi dengan pemutakhiran setiap triwulan. Dampak yang diharapkan adalah setiap dari sekitar lima ratus produk yang dipilih dari sekitar delapan ratus lima puluh usulan memiliki halaman status yang terbuka yaitu diminati sedang penjajakan sedang uji coba sudah kontrak atau belum berlanjut beserta alasannya [1]. Kelayakan dinilai tinggi karena daftar kurasi inventor dan hasil business matching sudah ada sehingga yang dibutuhkan hanyalah format baku pendataan dan disiplin pembaruan bukan pembangunan sistem dari nol [1]. Registri ini menjadi fondasi bagi seluruh ukuran konversi.

Komitmen pembeli pertama melalui pengadaan pemerintah oleh LKPP bersama Kementerian Perindustrian serta Danantara dan BUMN sebagai pelaksana. Lembaga pelaksana adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersama Kementerian Perindustrian serta Danantara dan badan usaha milik negara sebagai calon pengguna awal. Tenggat penyiapan adalah dalam waktu tiga bulan untuk kurasi kebutuhan dan dalam waktu dua belas bulan untuk paket uji coba pertama. Dampak yang diharapkan adalah produk hasil konvensi yang menjawab isu kedaulatan pangan kemandirian energi dan air kesehatan hilirisasi dan industrialisasi serta ketahanan bencana [1] memperoleh pembeli awal yang kredibel sehingga industri swasta berani masuk. Kelayakan dinilai sedang menuju tinggi karena pengadaan pemerintah memiliki jalur uji coba dan pembelian inovatif yang dapat dipakai tanpa mengubah kerangka hukum secara besar besaran. Kunci keberhasilannya adalah transparansi spesifikasi dan evaluasi agar pembeli pertama tidak menjadi penunjukan yang tertutup.

Perluasan pola pendanaan mengikuti pola lima puluh tiga berbanding empat puluh tujuh oleh Kemdiktisaintek bersama BRIN dan Danantara. Lembaga pelaksana adalah Kemdiktisaintek bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Danantara sebagai penghubung pendanaan lanjutan. Tenggat penataan adalah dalam waktu sembilan bulan dengan uji coba pada satu siklus pendanaan terlebih dahulu. Dampak yang diharapkan adalah pola yang tercatat pada periode tahun dua ribu dua puluh dua hingga tahun dua ribu dua puluh lima yaitu dana industri lima puluh tiga persen dan dana pemerintah empat puluh tujuh persen dari total investasi tiga triliun rupiah untuk tiga ribu enam ratus lima puluh tiga kolaborasi dengan dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat mitra [2] diperluas sebagai syarat seleksi hilirisasi. Dampak turunannya adalah Ajakan Industri Dorongan Teknologi dan Sinergi [2] memiliki insentif yang sama yaitu menghadirkan mitra industri sejak proposal bukan setelah riset selesai. Kelayakan dinilai sedang karena membutuhkan penyelarasan kriteria seleksi skema berbagi risiko dan tata kelola kekayaan intelektual tetapi layak karena minat industri sudah terbukti dari porsi dana yang ada [2]. Kemitraan KONEKSI dengan tiga puluh delapan kegiatan riset inovatif dapat menjadi laboratorium perluasan pola tersebut [2].

Tindak lanjut wajib policy brief dan foresight oleh kementerian penerima dengan tenggat terbuka yang dikoordinasikan Kemdiktisaintek. Lembaga pelaksana adalah kementerian penerima rekomendasi sesuai isu yaitu pangan energi kesehatan industri dan ketahanan bencana dengan Kemdiktisaintek sebagai koordinator pemantauan [1]. Tenggat tanggapan awal adalah dalam waktu tiga bulan setelah policy brief diserahkan dengan pembaruan setiap triwulan hingga status akhir ditetapkan. Dampak yang diharapkan adalah setiap rekomendasi dari konvensi memiliki pemilik status dan alasan yaitu diterima dan dijalankan diterima dengan penyesuaian ditolak dengan alasan atau masih dikaji [1]. Kelayakan dinilai tinggi karena substansinya adalah disiplin administrasi dan keterbukaan bukan belanja baru. Mekanisme ini juga mencegah policy brief hanya menjadi lampiran seremoni dan memastikan foresight benar benar masuk ke perumusan kebijakan [1].

Penyelarasan dengan delapan bidang fokus Peta Jalan Riset Strategis Nasional oleh Kemdiktisaintek bersama BRIN Kementerian Perindustrian dan perguruan tinggi. Lembaga pelaksana adalah Kemdiktisaintek bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional Kementerian Perindustrian dan perguruan tinggi sebagai pelaksana riset. Tenggat penyelarasan adalah dalam waktu enam bulan dengan peninjauan setiap tahun. Dampak yang diharapkan adalah sekitar lima ratus produk kurasi [1] serta sembilan ratus dua puluh lima proposal hilirisasi terpilih dari dua ribu empat ratus delapan puluh delapan proposal dengan pendanaan tiga ratus delapan belas miliar rupiah [3] dipetakan ke delapan bidang fokus yaitu pangan kesehatan energi maritim pertahanan digitalisasi dan semikonduktor manufaktur dan material maju serta hilirisasi dan industrialisasi [4]. Dampak lanjutannya adalah total satu koma tujuh triliun rupiah untuk delapan belas ribu dua ratus lima belas kegiatan [3] memiliki arah serapan yang jelas per bidang. Kelayakan dinilai tinggi karena peta jalan sudah disusun melalui proses multipihak [4] sehingga yang dibutuhkan adalah matriks alokasi dan target adopsi per bidang bukan penyusunan ulang dari awal.

Kelima solusi tersebutriak sebagai satu paket. Registri tanpa pembeli pertama akan menjadi katalog. Pembeli pertama tanpa pola pendanaan yang seimbang akan membebani anggaran publik. Pola pendanaan tanpa tindak lanjut policy brief akan kehilangan arah kebijakan. Dan semuanya tanpa penyelarasan delapan bidang fokus akan menyebar tanpa daya dobrak [4]. Jika saya Presiden maka saya akan meminta keenam lembaga yaitu Kemdiktisaintek melalui Ditjen Risbang BRIN Kementerian Perindustrian LKPP Danantara bersama badan usaha milik negara serta perguruan tinggi menandatangani pakta kerja bersama dengan tenggat yang ditulis dalam huruf dan dipantau publik.

Risiko & Mitigasi

Risiko yaitu konvensi berhenti sebagai etalase yang merayakan jumlah produk. Gejalanya adalah pemberitaan setelah tanggal sepuluh hingga tiga belas November tahun dua ribu dua puluh enam hanya memuat kemeriahan dan jumlah stan tanpa kabar kontrak [1]. Mitigasinya adalah mewajibkan registri publik yang dirilis dalam waktu enam bulan dengan pembaruan setiap triwulan sehingga setiap klaim business matching harus berpasangan dengan bukti status lanjut [1]. Mitigasi ini layak karena murah dan hanya menuntut disiplin pendataan serta keberanian menulis data belum terverifikasi apabila transaksi memang belum terjadi.

Risiko yaitu skema kolaborasi berjalan tetapi serapan per skema tidak pernah dibuka. Gejalanya adalah angka tiga ribu enam ratus lima puluh tiga kolaborasi dengan dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat mitra dan total tiga triliun rupiah terus dikutip tanpa perincian hasil [2]. Mitigasinya adalah laporan serapan per skema yaitu Ajakan Industri Dorongan Teknologi dan Sinergi [2] yang memuat berapa hasil yang diuji industri berapa yang dilisensikan dan berapa yang mencapai produksi dengan pembaruan setiap triwulan. Mitigasi ini layak karena data kolaborasi dan mitra sudah ada sehingga beban tambahannya adalah standardisasi definisi serapan bukan pendataan baru [2]. Kemitraan KONEKSI dengan tiga puluh delapan kegiatan dapat menjadi percontohan format laporan tersebut [2].

Risiko yaitu pendanaan besar tidak tersambung ke hilir sehingga seleksi hilirisasi tampak kecil dan terpisah. Gejalanya adalah total satu koma tujuh triliun rupiah untuk delapan belas ribu dua ratus lima belas kegiatan berjalan di satu jalur sedangkan tiga ratus delapan belas miliar rupiah untuk sembilan ratus dua puluh lima dari dua ribu empat ratus delapan puluh delapan proposal berjalan di jalur lain tanpa jembatan yang tertulis [3]. Mitigasinya adalah peta tahap tunggal yang menghubungkan hibah riset validasi pasar inkubasi dan kontrak industri dengan penanggung jawab per tahap dari Kemdiktisaintek BRIN dan Danantara. Mitigasi ini layak karena tidak menambah anggaran besar melainkan menata alur seleksi yang sudah ada [3]. Setiap angka yang belum diaudit wajib diberi label data belum terverifikasi.

Risiko yaitu policy brief dan foresight tidak ditindaklanjuti karena tidak ada pemilik dan tenggat. Gejalanya adalah dokumen yang dihasilkan konvensi [1] tidak pernah muncul lagi dalam rapat kebijakan kementerian. Mitigasinya adalah mewajibkan tanggapan tertulis kementerian penerima dalam waktu tiga bulan dengan pembaruan setiap triwulan serta dasbor publik yang memuat status setiap rekomendasi [1]. Mitigasi ini layak karena hanya membutuhkan keputusan koordinasi dan disiplin pelaporan. Penyelarasan dengan delapan bidang fokus yaitu pangan kesehatan energi maritim pertahanan digitalisasi dan semikonduktor manufaktur dan material maju serta hilirisasi dan industrialisasi memastikan rekomendasi tidak mengambang [4].

Aksi 90 Hari

Saya menetapkan lima aksi yang harus berjalan dalam waktu sembilan puluh hari ke depan dengan penanggung jawab yang jelas dan keluaran yang dapat diperiksa publik. Kelima aksi ini memakai fakta yang sudah terverifikasi sebagai titik berangkat dan menutup celah data dengan mekanisme bukan dengan klaim baru.

1. Kemdiktisaintek melalui Ditjen Risbang bersama pengelola konvensi segera menerbitkan kerangka registri publik untuk sekitar lima ratus produk dari sekitar delapan ratus lima puluh usulan yang tampil pada tanggal sepuluh hingga tiga belas November tahun dua ribu dua puluh enam di Surabaya [1]. Penanggung jawab adalah Kemdiktisaintek melalui Ditjen Risbang bersama perguruan tinggi. Keluaran adalah format registri dan jadwal pemutakhiran setiap triwulan dengan peluncuran penuh dalam waktu enam bulan.

2. LKPP bersama Kementerian Perindustrian serta Danantara dan badan usaha milik negara segera mengkurasi kebutuhan pembeli pertama untuk isu kedaulatan pangan kemandirian energi dan air kesehatan serta ketahanan bencana yang menjadi isu strategis konvensi [1]. Penanggung jawab adalah LKPP bersama Kementerian Perindustrian. Keluaran adalah daftar kebutuhan uji coba dan paket pembelian awal dalam waktu tiga bulan.

3. Kemdiktisaintek bersama BRIN segera membuka perincian serapan tiga skema yaitu Ajakan Industri Dorongan Teknologi dan Sinergi dari keseluruhan tiga ribu enam ratus lima puluh tiga kolaborasi dengan dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat mitra dan total tiga triliun rupiah [2]. Penanggung jawab adalah Kemdiktisaintek melalui Ditjen Risbang bersama BRIN. Keluaran adalah laporan serapan per skema termasuk pelajaran dari tiga puluh delapan kegiatan kemitraan KONEKSI [2] dalam waktu tiga bulan.

4. Kemdiktisaintek bersama perguruan tinggi segera memetakan sembilan ratus dua puluh lima proposal hilirisasi terpilih dari dua ribu empat ratus delapan puluh delapan proposal dengan pendanaan tiga ratus delapan belas miliar rupiah ke dalam peta delapan belas ribu dua ratus lima belas kegiatan dengan total satu koma tujuh triliun rupiah [3]. Penanggung jawab adalah Kemdiktisaintek bersama perguruan tinggi. Keluaran adalah matriks tahap dari riset ke kontrak dalam waktu tiga bulan tanpa menghitung persentase turunan baru.

5. Kemdiktisaintek bersama BRIN dan kementerian terkait segera menetapkan format tindak lanjut policy brief dan foresight hasil konvensi serta memetakannya ke delapan bidang fokus yaitu pangan kesehatan energi maritim pertahanan digitalisasi dan semikonduktor manufaktur dan material maju serta hilirisasi dan industrialisasi [4]. Penanggung jawab adalah Kemdiktisaintek sebagai koordinator bersama kementerian penerima [1][4]. Keluaran adalah dasbor rekomendasi dengan pemilik dan tenggat dalam huruf yang diperbarui setiap triwulan.

Simulasi AI untuk edukasi kebijakan — bukan pernyataan resmi pemerintah RI.

Sumber & Referensi

Seluruh fakta dalam artikel ini hanya merujuk pada empat sumber terverifikasi berikut dan tidak menambah angka klaim atau tautan lain [1].

1. Kemdiktisaintek gelar KSTI 2026 untuk perkuat ekosistem sains nasional — pemberitaan konvensi, kurasi produk, business matching, policy brief dan foresight.
2. Kemdiktisaintek Perkuat Kolaborasi Riset untuk Solusi Pembangunan Berkelanjutan — rilis resmi tiga skema kolaborasi dan capaian kemitraan industri.
3. 18.215 Riset Kampus Terima Pendanaan Rp1,7 Triliun, Kemdiktisaintek Dorong Solusi Nyata bagi Masyarakat — rilis resmi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang pendanaan riset tahun 2026.
4. KSTI 2026 — laman resmi konvensi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2026 berisi delapan bidang fokus peta jalan riset.