Sektor kebijakan

▣ Pendidikan

Menelaah bagaimana kebijakan pendidikan membangun manusia Indonesia yang adaptif dan berkarakter. Analisis berfokus pada mutu belajar, guru, dan akses sepanjang hayat.

Fokus pembacaan

Topik utama

01

Mutu pembelajaran

Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.

02

Kesejahteraan guru

Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.

03

Akses dan kesetaraan

Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.

04

Keterampilan masa depan

Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.

Analisis Pendidikan

pendidikanAnalisis Kritik

Pendidikan 2026: PPDB Berbasis TKA, Transisi Tanpa Persiapan Sistemik

Kebijakan TKA (Tes Kemampuan Akademik) sebagai pengganti nilai rapor dalam jalur prestasi PPDB 2026 menuai berbagai permasalahan: 34 aduan SPMB di DIY, inkonsistensi pelaksanaan antar-daerah, dan kesiapan sekolah yang belum merata. Transisi dari sistem penilaian berbasis rapor ke TKA tanpa persiapan memadai berisiko menciptakan ketidakadilan baru dalam akses pendidikan.

25 Agustus 2026 · 10 menit
pendidikanAnalisis Kebijakan

Pendidikan 2026: Tata Kelola Anggaran Pasca-Putusan MK dan Kesiapan Guru

Strategi pemerintah menata ulang anggaran pendidikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi memisahkan anggaran MBG dari pos pendidikan, menyelesaikan persoalan guru non-ASN dan kekurangan guru, serta menyiapkan pendidikan menghadapi rilis PISA 2025.

17 Agustus 2026 · 11 menit
pendidikanAnalisis Kebijakan

Pendidikan 2026: TKA dan Integritas Asesmen Nasional

Menata Tes Kemampuan Akademik 2026 sebagai asesmen nasional yang kredibel: integritas penyelenggaraan, kepercayaan publik, dan kesiapan menghadapi PISA 2025.

24 Agustus 2026 · 12 menit
pendidikanAnalisis Kritik

Kritik Pendidikan 2026: Anggaran Terbelah dan Nasib Guru Honorer

Kritik terhadap tata kelola pendidikan 2026 pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi 30 Juli 2026 yang memisahkan anggaran Makan Bergizi dari anggaran pendidikan, status guru honorer yang hanya diperpanjang hingga akhir 2026, serta transisi Sistem Penerimaan Murid Baru berbasis Tes Kemampuan Akademik yang belum matang.

1 September 2026 · 12 menit
pendidikanAnalisis Kritik

Kritik Pendidikan 2026: Sekolah Unggul Bertambah, Guru dan Tata Kelola Masih Tertinggal

Kritik kebijakan Presiden atas arah pendidikan 2026: sekolah unggulan baru (16 Sekolah Unggul Garuda berbeasiswa penuh dan Sekolah Rakyat 5.127 PPPK) serta revitalisasi 11.744 sekolah belum menyentuh akar mutu — penguatan profesi guru dan tata kelola yang justru ditegaskan Puslapdik Kemendikdasmen, di tengah kekurangan 498 ribu guru ASN dan jaminan guru non-ASN yang masih bersifat sementara.

8 September 2026 · 12 menit
pendidikanAnalisis Kebijakan

Revitalisasi Sekolah 2026: Dari Perbaikan Gedung ke Perbaikan Mutu

Program revitalisasi sekolah berskala nasional dan sekolah berorientasi teknologi menjanjikan lompatan sarana pendidikan. Analisis kebijakan mengenai tata kelola eksekusi, keterhubungan dengan mutu pengajaran, dan tujuh langkah teknis lintas lembaga.

14 September 2026 · 10 menit
pendidikanAnalisis Kebijakan

Pendidikan 2026: Guru Cukup secara Nasional, Timpang di Peta

Jumlah guru Indonesia secara agregat dinilai memadai, tetapi sebarannya tidak merata antarwilayah. Analisis mekanisme penempatan dan instrumen beban kerja sebagai pengungkit pemerataan mutu pembelajaran.

21 September 2026 · 10 menit
pendidikanAnalisis Kebijakan

Pendidikan 2026: Pemerataan Guru dan Tata Kelola Penempatan

Jumlah guru nasional sudah ideal, tetapi distribusinya tidak merata antarwilayah; artikel ini menata ulang tata kelola penempatan dan pemenuhan beban kerja beserta ukuran publik yang berkala.

28 September 2026 · 10 menit
pendidikanAnalisis Kebijakan

Pendidikan 2026: Sekolah Aman, dari Regulasi ke Ukuran yang Bisa Dipantau

Permendikdasmen 6/2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman memberi dasar hukum memutus perundungan, tetapi keberhasilannya bergantung pada pelaporan, pendampingan kelompok rentan, dan ukuran yang dapat dipantau publik. Analisis kebijakan implementasi.

5 Oktober 2026 · 10 menit
pendidikanAnalisis Kebijakan

Pendidikan 2026: Penataan Guru 2027, dari Pengumuman ke Eksekusi

Pemerintah akan mengangkat 242.482 guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027 tanpa seleksi, menata 935.316 guru PPPK menjadi pegawai pusat, dan merekrut CPNS guru bertahap untuk kebutuhan 464.856 orang. Artikel ini merumuskan langkah eksekusi agar penataan berjalan tepat data, tepat anggaran, dan tidak mengganggu kelas.

12 Oktober 2026 · 10 menit
pendidikanAnalisis Kritik

Kritik Pendidikan 2026: Wacana Tidak Naik Kelas Diumumkan Sebelum Kajian

Kemendikdasmen menyiapkan opsi mengembalikan kebijakan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027 untuk mengatasi budaya 'rajin malas sama saja', sementara kajian akademiknya belum dilakukan. Analisis kritik tentang urutan kebijakan: bukti, kriteria, dan remediasi harus mendahului keputusan.

13 Oktober 2026 · 10 menit
pendidikanAnalisis Kebijakan

Pendidikan Gratis Tiga Klaster: Arah Sudah Tepat, Peta Biaya Harus Terbuka

Pemerintah memfinalisasi skema pendidikan gratis dalam tiga klaster: satuan pendidikan negeri, sekolah dan madrasah swasta serta pendidikan keagamaan, dan afirmasi wilayah 3T. Definisi gratis dan skenario biayanya masih disimulasikan. Artikel ini mengusulkan peta biaya terbuka, urutan prioritas, dan desain pembiayaan yang menjaga mutu serta kesejahteraan guru non-ASN.

19 Oktober 2026 · 10 menit
pendidikanAnalisis Kritik

Kritik Pendidikan 2026: Tidak Naik Kelas Sudah Disetujui, Kajiannya Belum Dibuka

Dalam dua pekan, rencana tidak naik kelas otomatis bergeser dari tanggapan di sebuah konvensi menjadi kebijakan yang disebut sudah disetujui Presiden untuk tahun ajaran 2027/2028, bersama kebijakan penjurusan. Analisis kritik tentang kajian yang belum dipublikasikan, kriteria karakter yang belum jelas, dan remediasi yang harus mendahului keputusan.

20 Oktober 2026 · 10 menit
pendidikanAnalisis Kebijakan

Pendidikan 2026: Standar Tenaga Kependidikan Baru, dari Aturan ke Sertifikasi yang Terjangkau

Permendikdasmen Nomor 23 Tahun 2026 menetapkan kualifikasi dan kompetensi minimal bagi guru, kepala sekolah, pengawas, pustakawan, laboran, tenaga administrasi, hingga operator data sekolah, dengan masa penyesuaian lima tahun bagi tenaga kependidikan selain pendidik dan sembilan tahun bagi tutor serta pendidik PAUD. Analisis kebijakan tentang cara memastikan sertifikasi kompetensi terjangkau, terukur, dan tidak meminggirkan tenaga kependidikan.

26 Oktober 2026 · 10 menit
pendidikanAnalisis Kritik

Kritik Pendidikan 2026: Perundungan di Sekolah dan Pengakuan bahwa Aturan Belum Berjalan

Setelah seorang siswa sekolah dasar meninggal dunia diduga akibat perundungan, Mendikdasmen mengakui Permendikdasmen 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah aman belum berjalan dengan sebaik-baiknya. Analisis kritik tentang jarak antara regulasi dan pelaksanaan, mekanisme pengaduan, serta pembagian tanggung jawab lintas lembaga.

27 Oktober 2026 · 10 menit
pendidikanAnalisis Kebijakan

Pendidikan 2026: Koding dan Kecerdasan Artifisial, dari Mata Pelajaran Pilihan ke Pemerataan Guru

Koding dan kecerdasan artifisial sudah diajarkan sebagai mata pelajaran pilihan di 20.167 sekolah, tetapi Mendikdasmen menyebut baru sekitar 25 persen sekolah yang mengajarkannya dan perluasan bergantung pada kesiapan guru. Analisis kebijakan tentang cara memperluas pembelajaran koding dan KA secara merata lewat data guru terlatih yang konsisten, dukungan perguruan tinggi, dan ukuran mutu.

2 November 2026 · 10 menit
pendidikanAnalisis Kritik

Kritik Pendidikan 2026: Guru PPPK Ditata Ulang dengan Neraca yang Belum Terbuka

Pemerintah memastikan guru PPPK paruh waktu diangkat menjadi penuh waktu dengan gaji dari APBN, tetapi tempat mengajar mereka akan ditata ulang berdasarkan neraca guru nasional yang belum dipublikasikan, dan tanggal mulainya diberitakan berbeda. Kritik atas penempatan ulang guru tanpa data kebutuhan, kriteria, dan jadwal yang terbuka.

17 November 2026 · 10 menit
pendidikanAnalisis Kebijakan

Pendidikan 2026: Bantuan Alat Tulis SD, dari Dana Tersalur ke Buku yang Benar-Benar Dipakai

Program Bantuan Sarana Keterampilan Menulis untuk murid kelas 1 dan 2 SD diluncurkan 10 November 2026 dengan anggaran Rp781,7 miliar; dana sudah tersalur ke 97,3 persen sekolah sasaran, tetapi baru sekitar 57 persen sekolah yang membelanjakannya. Analisis kebijakan tentang penuntasan pengadaan, pemanfaatan di kelas, dan ukuran hasil literasi.

23 November 2026 · 10 menit