Pendidikan 2026: Guru Honorer Diperpanjang, Bukan Diangkat
Jaminan guru non-ASN sampai akhir 2026 adalah jembatan yang harus diikuti peta kebutuhan, anggaran pendidikan yang transparan, dan perbaikan mutu belajar.
14 Agustus 2026 · 12 menitMenelaah bagaimana kebijakan pendidikan membangun manusia Indonesia yang adaptif dan berkarakter. Analisis berfokus pada mutu belajar, guru, dan akses sepanjang hayat.
Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.
Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.
Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.
Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.
Jaminan guru non-ASN sampai akhir 2026 adalah jembatan yang harus diikuti peta kebutuhan, anggaran pendidikan yang transparan, dan perbaikan mutu belajar.
14 Agustus 2026 · 12 menitKebijakan TKA (Tes Kemampuan Akademik) sebagai pengganti nilai rapor dalam jalur prestasi PPDB 2026 menuai berbagai permasalahan: 34 aduan SPMB di DIY, inkonsistensi pelaksanaan antar-daerah, dan kesiapan sekolah yang belum merata. Transisi dari sistem penilaian berbasis rapor ke TKA tanpa persiapan memadai berisiko menciptakan ketidakadilan baru dalam akses pendidikan.
25 Agustus 2026 · 10 menitAgenda pendidikan 2026 untuk memisahkan tata kelola MBG, memperkuat guru, memperbaiki literasi-numerasi, dan menutup ketimpangan antarwilayah.
14 Agustus 2026 · 10 menitStrategi pemerintah menata ulang anggaran pendidikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi memisahkan anggaran MBG dari pos pendidikan, menyelesaikan persoalan guru non-ASN dan kekurangan guru, serta menyiapkan pendidikan menghadapi rilis PISA 2025.
17 Agustus 2026 · 11 menitMenata Tes Kemampuan Akademik 2026 sebagai asesmen nasional yang kredibel: integritas penyelenggaraan, kepercayaan publik, dan kesiapan menghadapi PISA 2025.
24 Agustus 2026 · 12 menitAnalisis kebijakan pendidikan 2026 pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan, serta kesiapan guru dan asesmen nasional, dengan solusi teknis per lembaga.
31 Agustus 2026 · 12 menitKritik terhadap tata kelola pendidikan 2026 pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi 30 Juli 2026 yang memisahkan anggaran Makan Bergizi dari anggaran pendidikan, status guru honorer yang hanya diperpanjang hingga akhir 2026, serta transisi Sistem Penerimaan Murid Baru berbasis Tes Kemampuan Akademik yang belum matang.
1 September 2026 · 12 menitKritik kebijakan Presiden atas arah pendidikan 2026: sekolah unggulan baru (16 Sekolah Unggul Garuda berbeasiswa penuh dan Sekolah Rakyat 5.127 PPPK) serta revitalisasi 11.744 sekolah belum menyentuh akar mutu — penguatan profesi guru dan tata kelola yang justru ditegaskan Puslapdik Kemendikdasmen, di tengah kekurangan 498 ribu guru ASN dan jaminan guru non-ASN yang masih bersifat sementara.
8 September 2026 · 12 menitProgram revitalisasi sekolah berskala nasional dan sekolah berorientasi teknologi menjanjikan lompatan sarana pendidikan. Analisis kebijakan mengenai tata kelola eksekusi, keterhubungan dengan mutu pengajaran, dan tujuh langkah teknis lintas lembaga.
14 September 2026 · 10 menitJumlah guru Indonesia secara agregat dinilai memadai, tetapi sebarannya tidak merata antarwilayah. Analisis mekanisme penempatan dan instrumen beban kerja sebagai pengungkit pemerataan mutu pembelajaran.
21 September 2026 · 10 menitProgram prioritas pendidikan diumumkan lengkap dengan alokasi anggaran, tetapi tanpa ukuran terbuka tentang kesiapan sekolah menjalankannya. Kritik atas rantai pelaksanaan, pendampingan, dan pelaporan kegagalan.
22 September 2026 · 10 menitJumlah guru nasional sudah ideal, tetapi distribusinya tidak merata antarwilayah; artikel ini menata ulang tata kelola penempatan dan pemenuhan beban kerja beserta ukuran publik yang berkala.
28 September 2026 · 10 menitTes kemampuan akademik diberlakukan hingga jenjang dasar dan menengah pertama serta dipakai dalam seleksi, tetapi negara belum menetapkan kerangka keterbukaan hasil yang memungkinkan publik membandingkan mutu antartahun dan sekolah tertinggal menerima umpan balik.
29 September 2026 · 10 menitPermendikdasmen 6/2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman memberi dasar hukum memutus perundungan, tetapi keberhasilannya bergantung pada pelaporan, pendampingan kelompok rentan, dan ukuran yang dapat dipantau publik. Analisis kebijakan implementasi.
5 Oktober 2026 · 10 menitMendikdasmen melaporkan revitalisasi 2026 telah mencapai 70 persen dari 11.744 sekolah dan menargetkan total 71.744 sekolah, dikerjakan swakelola. Kritik atas belum dibukanya sumber anggaran tambahan 60.000 sekolah, standar mutu dan aksesibilitas bangunan, serta pembagian tanggung jawab pusat-daerah.
6 Oktober 2026 · 10 menitPemerintah akan mengangkat 242.482 guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027 tanpa seleksi, menata 935.316 guru PPPK menjadi pegawai pusat, dan merekrut CPNS guru bertahap untuk kebutuhan 464.856 orang. Artikel ini merumuskan langkah eksekusi agar penataan berjalan tepat data, tepat anggaran, dan tidak mengganggu kelas.
12 Oktober 2026 · 10 menitKemendikdasmen menyiapkan opsi mengembalikan kebijakan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027 untuk mengatasi budaya 'rajin malas sama saja', sementara kajian akademiknya belum dilakukan. Analisis kritik tentang urutan kebijakan: bukti, kriteria, dan remediasi harus mendahului keputusan.
13 Oktober 2026 · 10 menitPemerintah memfinalisasi skema pendidikan gratis dalam tiga klaster: satuan pendidikan negeri, sekolah dan madrasah swasta serta pendidikan keagamaan, dan afirmasi wilayah 3T. Definisi gratis dan skenario biayanya masih disimulasikan. Artikel ini mengusulkan peta biaya terbuka, urutan prioritas, dan desain pembiayaan yang menjaga mutu serta kesejahteraan guru non-ASN.
19 Oktober 2026 · 10 menitDalam dua pekan, rencana tidak naik kelas otomatis bergeser dari tanggapan di sebuah konvensi menjadi kebijakan yang disebut sudah disetujui Presiden untuk tahun ajaran 2027/2028, bersama kebijakan penjurusan. Analisis kritik tentang kajian yang belum dipublikasikan, kriteria karakter yang belum jelas, dan remediasi yang harus mendahului keputusan.
20 Oktober 2026 · 10 menitPermendikdasmen Nomor 23 Tahun 2026 menetapkan kualifikasi dan kompetensi minimal bagi guru, kepala sekolah, pengawas, pustakawan, laboran, tenaga administrasi, hingga operator data sekolah, dengan masa penyesuaian lima tahun bagi tenaga kependidikan selain pendidik dan sembilan tahun bagi tutor serta pendidik PAUD. Analisis kebijakan tentang cara memastikan sertifikasi kompetensi terjangkau, terukur, dan tidak meminggirkan tenaga kependidikan.
26 Oktober 2026 · 10 menitSetelah seorang siswa sekolah dasar meninggal dunia diduga akibat perundungan, Mendikdasmen mengakui Permendikdasmen 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah aman belum berjalan dengan sebaik-baiknya. Analisis kritik tentang jarak antara regulasi dan pelaksanaan, mekanisme pengaduan, serta pembagian tanggung jawab lintas lembaga.
27 Oktober 2026 · 10 menitKoding dan kecerdasan artifisial sudah diajarkan sebagai mata pelajaran pilihan di 20.167 sekolah, tetapi Mendikdasmen menyebut baru sekitar 25 persen sekolah yang mengajarkannya dan perluasan bergantung pada kesiapan guru. Analisis kebijakan tentang cara memperluas pembelajaran koding dan KA secara merata lewat data guru terlatih yang konsisten, dukungan perguruan tinggi, dan ukuran mutu.
2 November 2026 · 10 menitPemerintah meresmikan Kampus Cimahi dan menyatakan pendidikan gratis bagi seluruh siswa SMA Taruna Nusantara yang kini memiliki enam kampus. Analisis kritik tentang kebijakan sekolah unggulan berasrama yang dibiayai negara tanpa data biaya per siswa, kuota, dan sebaran latar belakang siswa yang terbuka, beserta usulan perbaikan.
3 November 2026 · 10 menitKemendikdasmen mencatat sekitar 14.000 desa belum memiliki taman kanak-kanak dan menargetkan seluruhnya terjangkau layanan PAUD, sementara revitalisasi PAUD 2026 menyasar 19.940 sekolah. Analisis kebijakan tentang cara mengubah target itu menjadi peta desa sasaran, rencana guru, dan laporan kemajuan yang dapat diperiksa publik.
9 November 2026 · 10 menitMendikdasmen mengumumkan pada 5 November 2026 bahwa penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA dibuka kembali mulai tahun pelajaran 2027/2028, sementara pejabat kementerian empat hari kemudian menyebut kebijakan masih dirumuskan. Analisis kritik tentang urutan kebijakan, kepastian hukum, dan kesiapan sekolah.
10 November 2026 · 10 menitKemendikdasmen menggandeng 101 perguruan tinggi untuk melatih guru SD mengajar Bahasa Inggris sebelum mapel ini wajib mulai kelas 3 pada tahun ajaran 2027/2028. Analisis kebijakan tentang asesmen kompetensi guru, peta sekolah sasaran, dan pendampingan setelah pelatihan.
16 November 2026 · 10 menitPemerintah memastikan guru PPPK paruh waktu diangkat menjadi penuh waktu dengan gaji dari APBN, tetapi tempat mengajar mereka akan ditata ulang berdasarkan neraca guru nasional yang belum dipublikasikan, dan tanggal mulainya diberitakan berbeda. Kritik atas penempatan ulang guru tanpa data kebutuhan, kriteria, dan jadwal yang terbuka.
17 November 2026 · 10 menitProgram Bantuan Sarana Keterampilan Menulis untuk murid kelas 1 dan 2 SD diluncurkan 10 November 2026 dengan anggaran Rp781,7 miliar; dana sudah tersalur ke 97,3 persen sekolah sasaran, tetapi baru sekitar 57 persen sekolah yang membelanjakannya. Analisis kebijakan tentang penuntasan pengadaan, pemanfaatan di kelas, dan ukuran hasil literasi.
23 November 2026 · 10 menit