Sektor kebijakan

◉ Hukum & Anti Korupsi

Menguji supremasi hukum dan integritas sebagai fondasi pembangunan. Analisis mencakup penegakan hukum, pencegahan korupsi, dan akuntabilitas publik.

Fokus pembacaan

Topik utama

01

Penegakan hukum

Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.

02

Pencegahan korupsi

Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.

03

Akuntabilitas

Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.

04

Reformasi regulasi

Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.

Analisis Hukum & Anti Korupsi

hukum & anti-korupsiAnalisis Kebijakan

Hukum & Anti-Korupsi 2026: Pencegahan Terukur dan RUU Perampasan Aset

Analisis kebijakan hukum dan anti-korupsi 2026 berbasis CPI 34/100 dan agenda RUU Perampasan Aset: penguatan anggaran pencegahan KPK, perluasan PRISMA dan SMAP peradilan, kepastian pemulihan aset, dan koordinasi UNCAC serta FATF yang terukur.

28 Agustus 2026 · 12 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kebijakan

Hukum dan Antikorupsi 2026: Mengembalikan Kepercayaan

Pemulihan kepercayaan membutuhkan anggaran penegakan yang memadai, pemulihan aset, integritas peradilan, koordinasi aparat, dan layanan hukum yang transparan.

14 Agustus 2026 · 12 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kritik

Kritik Hukum 2026: Komitmen di Atas Kertas

Menilai kesenjangan antara retorika pemberantasan korupsi, anggaran KPK, legislasi aset, dan reformasi peradilan.

14 Agustus 2026 · 10 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kritik

Kritik Hukum 2026: RUU Perampasan Aset, Dua Dekade Tanpa Kepastian

RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas Prioritas 2026 dan mulai dibahas pada Januari 2026, tetapi berjalan tanpa target waktu di tengah CPI yang turun ke 34/100 — Indonesia butuh kepastian legislasi, lembaga pengelola aset, dan anggaran penegakan yang nyata.

15 Agustus 2026 · 11 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kebijakan

Hukum & Anti-Korupsi 2026: Strategi Pencegahan Sistematis untuk Membalik Tren CPI

Analisis kebijakan Presiden untuk membalik tren Indeks Persepsi Korupsi yang turun ke 34 poin: menghidupkan anggaran pencegahan KPK, memperluas program integritas peradilan, menuntaskan RUU Perampasan Aset di Prolegnas 2026, dan menyerap standar internasional pemulihan aset.

4 September 2026 · 13 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kritik

Kritik Hukum 2026: OTT di Bea Cukai dan Pencegahan yang Nol Anggaran

Kritik terukur atas kontras antara penindakan yang sibuk dan pencegahan yang kelaparan: OTT KPK di lingkungan Bea Cukai pada 2026 terjadi di tengah anggaran pencegahan dan penindakan yang nyaris nol rupiah, CPI yang terus merosot, dan RUU Perampasan Aset yang belum tuntas — padahal program integritas seperti PRISMA dan SMAP telah membuktikan jalur pencegahan yang bekerja.

5 September 2026 · 11 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kebijakan

Arsitektur Pemulihan Aset 2026: Menyambung RUU, Integritas Peradilan, dan Tinjauan UNCAC

Pembahasan RUU Perampasan Aset berjalan di Prolegnas Prioritas 2026, integritas peradilan diperkuat lewat kerja sama KPK dengan Mahkamah Agung, dan Indonesia memasuki siklus kedua tinjauan implementasi UNCAC. Kebijakan untuk menyatukan tiga jalur itu menjadi satu arsitektur pemulihan aset yang bekerja.

11 September 2026 · 10 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kritik

Kritik Hukum 2026: Anggaran Pencegahan dan Kapasitas Penindakan

Komitmen antikorupsi ditegaskan berulang dan program integritas peradilan diperluas pada 2026, tetapi kapasitas anggaran pencegahan dilaporkan nyaris nol. Kritik atas jarak antara komitmen dan instrumen.

12 September 2026 · 9 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kritik

Pengawasan Etik dan Rantai Pencegahan yang Terputus

Kritik atas arsitektur pengawasan etik dan akuntabilitas internal lembaga antikorupsi sebagai prasyarat kepercayaan publik, ketika sula pencegahan tertinggal dari sula penindakan di sektor pertanahan.

19 September 2026 · 10 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kritik

Tinjauan Antikorupsi Internasional dan Kesiapan Data Nasional

Indonesia menjalani siklus kedua tinjauan UNCAC dan rutin tampil di forum antikorupsi global, namun basis data kinerja antikorupsi nasional yang terbuka dan dapat diaudit publik belum disiapkan untuk menopang tinjauan tersebut.

26 September 2026 · 10 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kritik

Kritik Hukum 2026: Dari Perampasan ke Pemulihan, Risiko Melemahnya Efek Jera

Usulan mengganti nama RUU Perampasan Aset menjadi RUU Pemulihan Aset pada Juli 2026 menggeser bahasa kebijakan dari penghukuman ke pengembalian kerugian. Kritik atas risiko kaburnya efek jera bila pergeseran itu tidak dikunci dalam desain hukum.

3 Oktober 2026 · 10 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kebijakan

Hukum & Anti-Korupsi 2026: Stranas PK dari Milestone ke Dampak

Aksi Pencegahan Korupsi 2025-2026 mencapai 67,49 persen pada bulan ke-18, dan pemerintah mulai menyusun Rencana Aksi 2027-2028 serta revisi Perpres 54/2018. Artikel ini merumuskan cara agar rencana aksi berikutnya diukur dari dampak tata kelola, bukan sekadar milestone administratif.

9 Oktober 2026 · 10 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kritik

Kritik Hukum 2026: OTT Kepala Daerah Berulang, Pencegahan Belum Menyentuh Akar

Hingga September 2026 KPK telah menjaring 13 kepala daerah kabupaten/kota melalui operasi tangkap tangan, sementara indeks integritas pemerintah daerah masih di zona rentan. Kritik ini menilai respons pemerintah masih bertumpu pada rapat koordinasi dan pendidikan antikorupsi, belum pada konsekuensi skor integritas dan pembatasan biaya politik.

10 Oktober 2026 · 10 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kebijakan

Hukum 2026: Pengadaan Darurat Bencana Boleh Cepat, Pengawasannya Harus Melekat

OTT KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026 diduga berkaitan dengan pengadaan yang memakai dana siap pakai kebencanaan. Tanpa menilai perkara yang masih berjalan, artikel ini mengusulkan arsitektur pengadaan darurat yang tetap cepat tetapi transparan dan diawasi sejak perencanaan hingga pembayaran.

16 Oktober 2026 · 9 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kritik

Kritik Hukum 2026: KPK Minta Penyelarasan Strategi, Koordinasi Antikorupsi Belum Bekerja sebagai Sistem

Wakil Ketua KPK menyatakan lembaganya banyak mengambil kebijakan tanpa informasi strategi pencegahan dan penindakan dari pemerintah, lalu mengusulkan forum tingkat tinggi dengan Presiden. Padahal Stranas PK dan pendekatan whole-of-government sudah ada. Kritik ini menuntut forum koordinasi tetap berjadwal dengan agenda dan laporan terbuka, tanpa menyentuh perkara.

17 Oktober 2026 · 10 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kebijakan

Hukum 2026: Menutup Celah Konflik Kepentingan di Dana Siap Pakai Bencana

Operasi tangkap tangan KPK pada 13 Oktober 2026 terkait pengadaan dengan dana siap pakai BNPB menyingkap celah konflik kepentingan di pengadaan darurat. Analisis kebijakan tentang desain pengendalian pengadaan bencana yang tetap cepat tetapi transparan, termasuk deklarasi kepentingan, publikasi kontrak, dan audit pasca-darurat.

23 Oktober 2026 · 10 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kritik

Kritik Hukum 2026: Fee Berjenjang di Proyek Jalan Nasional Sumut, Penindakan Bertambah tetapi Pengawasan Internal Tak Terdengar

KPK menetapkan delapan tersangka baru kasus proyek jalan di BBPJN Sumatera Utara 2023-2025, sehingga total menjadi 13 orang, dan mengungkap dugaan pembagian commitment fee berjenjang menurut jabatan. Analisis kritik tentang mengapa pola yang terstruktur ini tidak tertangkap pengawasan internal dan sistem pengadaan sebelum penindakan.

24 Oktober 2026 · 10 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kebijakan

Hukum dan Anti-Korupsi 2026: Pencegahan Korupsi Daerah dari Skor ke Risiko

KPK telah menggelar 23 operasi tangkap tangan hingga pertengahan Oktober 2026, banyak di antaranya menjerat kepala daerah, sementara Kemendagri dan KPK memutar program pencegahan ke sepuluh klaster wilayah. Analisis kebijakan tentang cara menggeser pencegahan korupsi daerah dari kepatuhan skor menuju pengawasan berbasis risiko yang terukur.

30 Oktober 2026 · 10 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kritik

Kritik Hukum dan Anti-Korupsi 2026: Kasus Bea Cukai Meluas, Rekomendasi Pencegahan Belum Terukur

KPK menyatakan pada 30 Oktober 2026 bahwa perkara suap importasi di Bea Cukai kini menjerat sembilan tersangka dan masih berkembang, sementara lima rekomendasi pencegahan yang diberikan sejak Februari belum memiliki laporan kemajuan publik. Analisis kritik tentang mengapa rotasi pejabat tidak cukup tanpa penguncian sistem risiko dan pelaporan terbuka.

31 Oktober 2026 · 10 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kebijakan

Hukum 2026: Masuknya Pejabat KPK ke BGN Harus Diukur dari Tindak Lanjut Rekomendasi MBG

Dua pejabat KPK bertugas di Badan Gizi Nasional mulai November 2026 untuk mengawal tindak lanjut kajian kerawanan korupsi Program Makan Bergizi Gratis. Analisis kebijakan tentang cara mengubah penugasan personel menjadi tindak lanjut rekomendasi yang terukur, terjadwal, dan dapat diperiksa publik.

6 November 2026 · 10 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kritik

Kritik Hukum 2026: Rangkaian Perkara Tambang Mengungkap Celah Suspend Izin dan Verifikasi Ekspor yang Belum Ditutup

Penyidikan Kejaksaan Agung pada awal November 2026 atas tata kelola tambang nikel Sulawesi Tenggara, batu bara Nunukan, dan mineral bukan logam Bangka memperlihatkan pola yang berulang: izin yang diperpanjang lewat suspend dan dokumen uji ekspor yang dimanipulasi. Analisis kritik tentang mengapa penindakan perlu disertai penutupan celah prosedur.

7 November 2026 · 10 menit
hukum & anti-korupsiAnalisis Kebijakan

Hukum 2026: Dana Siap Pakai Bencana Butuh Pagar untuk Penunjukan Langsung

KPK menetapkan lima tersangka dalam perkara penggunaan Dana Siap Pakai di BNPB dan pada November 2026 terus mendalami modus penunjukan langsung, pinjam bendera, fee, dan mark-up. Analisis kebijakan tentang pagar konflik kepentingan, keterbukaan vendor pascadarurat, dan audit cepat pengadaan darurat.

20 November 2026 · 10 menit