Menguji supremasi hukum dan integritas sebagai fondasi pembangunan. Analisis mencakup penegakan hukum, pencegahan korupsi, dan akuntabilitas publik.
Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.
Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.
Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.
Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.
Analisis kebijakan hukum dan anti-korupsi 2026 berbasis CPI 34/100 dan agenda RUU Perampasan Aset: penguatan anggaran pencegahan KPK, perluasan PRISMA dan SMAP peradilan, kepastian pemulihan aset, dan koordinasi UNCAC serta FATF yang terukur.
28 Agustus 2026 · 12 menitPemulihan kepercayaan membutuhkan anggaran penegakan yang memadai, pemulihan aset, integritas peradilan, koordinasi aparat, dan layanan hukum yang transparan.
14 Agustus 2026 · 12 menitMenilai kesenjangan antara retorika pemberantasan korupsi, anggaran KPK, legislasi aset, dan reformasi peradilan.
14 Agustus 2026 · 10 menitKritik kebijakan antikorupsi 2026: RUU Perampasan Aset mandek hampir dua dekade di Prolegnas, CPI 2025 anjlok ke 34/100 (peringkat 109), dan anggaran pencegahan KPK masih terbatas.
29 Agustus 2026 · 12 menitRUU Perampasan Aset masuk Prolegnas Prioritas 2026 dan mulai dibahas pada Januari 2026, tetapi berjalan tanpa target waktu di tengah CPI yang turun ke 34/100 — Indonesia butuh kepastian legislasi, lembaga pengelola aset, dan anggaran penegakan yang nyata.
15 Agustus 2026 · 11 menitAnalisis kebijakan Presiden untuk membalik tren Indeks Persepsi Korupsi yang turun ke 34 poin: menghidupkan anggaran pencegahan KPK, memperluas program integritas peradilan, menuntaskan RUU Perampasan Aset di Prolegnas 2026, dan menyerap standar internasional pemulihan aset.
4 September 2026 · 13 menitKritik terukur atas kontras antara penindakan yang sibuk dan pencegahan yang kelaparan: OTT KPK di lingkungan Bea Cukai pada 2026 terjadi di tengah anggaran pencegahan dan penindakan yang nyaris nol rupiah, CPI yang terus merosot, dan RUU Perampasan Aset yang belum tuntas — padahal program integritas seperti PRISMA dan SMAP telah membuktikan jalur pencegahan yang bekerja.
5 September 2026 · 11 menitPembahasan RUU Perampasan Aset berjalan di Prolegnas Prioritas 2026, integritas peradilan diperkuat lewat kerja sama KPK dengan Mahkamah Agung, dan Indonesia memasuki siklus kedua tinjauan implementasi UNCAC. Kebijakan untuk menyatukan tiga jalur itu menjadi satu arsitektur pemulihan aset yang bekerja.
11 September 2026 · 10 menitKomitmen antikorupsi ditegaskan berulang dan program integritas peradilan diperluas pada 2026, tetapi kapasitas anggaran pencegahan dilaporkan nyaris nol. Kritik atas jarak antara komitmen dan instrumen.
12 September 2026 · 9 menitSatu perkara korupsi kini kerap ditangani lebih dari satu institusi penegak hukum. Analisis kebijakan arsitektur koordinasi antar-lembaga dan ukuran mutu penanganan perkara.
18 September 2026 · 10 menitKritik atas arsitektur pengawasan etik dan akuntabilitas internal lembaga antikorupsi sebagai prasyarat kepercayaan publik, ketika sula pencegahan tertinggal dari sula penindakan di sektor pertanahan.
19 September 2026 · 10 menitIndonesia menjalani siklus kedua tinjauan UNCAC dan rutin tampil di forum antikorupsi global, namun basis data kinerja antikorupsi nasional yang terbuka dan dapat diaudit publik belum disiapkan untuk menopang tinjauan tersebut.
26 September 2026 · 10 menitIndonesia memasuki siklus kedua peninjauan implementasi konvensi antikorupsi dunia, sementara seri data antikorupsi nasional yang dapat diperiksa publik belum tersedia sebagai pelaporan berkala.
2 Oktober 2026 · 10 menit