pertahananAnalisis KritikMenguji kesenjangan antara kenaikan anggaran pertahanan tertinggi lima tahun terakhir dengan transparansi rincian, kemandirian industri, indikator OEF, dan kriteria diplomasi pertahanan.
14 Agustus 2026 · 11 menit pertahananAnalisis KritikMenguji risiko strategi pengadaan alutsista 2026 yang semakin beragam platform — Rafale, M-346F, KF-21, hingga Scorpène — tanpa kerangka interoperabilitas, standar bersama, dan kemandirian industri yang terukur.
17 Agustus 2026 · 11 menit pertahananAnalisis KritikMenguji keseimbangan strategis kebijakan pertahanan 2026: latihan besar dengan Amerika Serikat dan passex dengan China dalam satu pekan, di tengah komitmen bebas aktif dan kebutuhan transparansi publik.
24 Agustus 2026 · 12 menit pertahananAnalisis KebijakanSerangan siber yang melonjak tujuh kali lipat menuntut Indonesia membangun pertahanan siber nasional yang utuh: komando siber TNI, kolaborasi BSSN, perlindungan infrastruktur vital, dan talenta siber.
16 Agustus 2026 · 11 menit pertahananAnalisis KebijakanPemotongan baja pertama kapal selam Scorpène di PT PAL menjadi tonggak kemandirian industri pertahanan, sekaligus ujian transfer teknologi, pengawasan anggaran, dan konsistensi strategi di tengah perlombaan bawah laut Indo-Pasifik.
23 Agustus 2026 · 12 menit pertahananAnalisis KebijakanMengelola kenaikan anggaran pertahanan tertinggi lima tahun terakhir menjadi modernisasi alutsista yang terukur, kemandirian industri pertahanan, dan postur pertahanan yang jelas.
14 Agustus 2026 · 12 menit pertahananAnalisis KebijakanAnggaran pertahanan APBN 2026 melonjak ke Rp337 triliun, tetapi ujian sesungguhnya adalah mengubah belanja menjadi kekuatan tempur Optimum Essential Force (OEF) 100 persen pada 2029 sekaligus membangun industri pertahanan dalam negeri yang mandiri.
30 Agustus 2026 · 13 menit pertahananAnalisis KritikKritik terhadap lonjakan anggaran pertahanan Rp337 triliun yang berbeda dengan pagu Kemenhan Rp187,1 triliun, serta urgensi disiplin pengadaan alutsista agar belanja tidak sekadar etalase impor.
31 Agustus 2026 · 12 menit pertahananAnalisis KebijakanAnalisis kebijakan Presiden atas keputusan pengadaan 2026: penghentian F-15EX dan kontrak 12 unit M-346F sebagai pengganti Hawk — menuntut kepastian jadwal, transfer teknologi, keterlibatan industri dalam negeri, dan keterpaduan dengan Rafale serta KF-21.
6 September 2026 · 11 menit pertahananAnalisis KebijakanRestrukturisasi komando pasca Undang-Undang TNI 2025 dan target Optimum Essential Force 2029 menuntut penataan organisasi serta kesejahteraan prajurit. Analisis kebijakan tentang cara menyelaraskan postur, personel, dan anggaran.
13 September 2026 · 10 menit pertahananAnalisis KritikKemitraan pertahanan Indonesia melebar ke banyak mitra sekaligus, dari Prancis, Korea Selatan, Italia, hingga Amerika Serikat. Kritik konstruktif atas koherensi rantai keputusan akuisisi dan beban pemeliharaan, pelatihan, serta suku cadang jangka panjang.
14 September 2026 · 10 menit pertahananAnalisis KebijakanPenjagaan Zona Ekonomi Eksklusif di Natuna Utara menuntut kehadiran negara yang berkesinambungan, bukan patroli sesaat. Analisis arsitektur pengawasan lintas-lembaga dan langkah teknis memperkuatnya.
20 September 2026 · 10 menit pertahananAnalisis KritikAnggaran pertahanan melonjak dan holding industri pertahanan disebut sebagai penerima manfaat. Kritik atas ketiadaan ukuran publik untuk kandungan dalam negeri, kepastian kontrak, dan alih teknologi.
21 September 2026 · 10 menit pertahananAnalisis KebijakanReaktivasi Komando Pertahanan Udara Nasional dan pembentukan tiga komando daerah udara menambah struktur. Analisis bagaimana menjadikannya tambahan kemampuan yang terukur, bukan sekadar tambahan kotak organisasi.
27 September 2026 · 10 menit pertahananAnalisis KritikNegara mengumumkan kontrak per platform tetapi belum membuka ukuran keterpaduan antarmatra: apakah sistem yang dibeli dapat saling bicara, berapa biaya keragaman pemasok, dan siapa pemilik standar tunggal.
28 September 2026 · 10 menit pertahananAnalisis KebijakanPengungkapan jaringan pembelian senjata untuk kelompok bersenjata pada Maret 2026 dan penembakan warga sipil di Festival Budaya Lembah Baliem pada Agustus 2026 menunjukkan bahwa keamanan Papua bergantung pada kemampuan memutus pasokan senjata dan dana serta melindungi kegiatan publik. Analisis kebijakan tentang pendekatan keamanan terpadu yang berpusat pada perlindungan warga.
4 Oktober 2026 · 10 menit pertahananAnalisis KritikTarget 750 batalyon teritorial pertempuran hingga 2029 dan pembentukan komando daerah baru memperbesar struktur TNI, sementara Menhan menyebut anggaran indikatif belum mencukupi kebutuhan prioritas termasuk perawatan personel. Kritik atas absennya neraca biaya jangka panjang.
5 Oktober 2026 · 10 menit pertahananAnalisis KebijakanPada HUT ke-81 TNI, Presiden menegaskan sistem di TNI harus sistem prestasi, bukan sekadar senioritas atau loyalitas sempit, sekaligus meresmikan 204 satuan baru. Artikel ini merumuskan cara mengubah amanat itu menjadi aturan karier yang terukur, terbuka, dan mengimbangi pertumbuhan struktur.
11 Oktober 2026 · 10 menit pertahananAnalisis KritikMenteri Pertahanan meminta prajurit Yonif Teritorial Pembangunan menguasai kemampuan tempur sekaligus menjalankan kompi pertanian, peternakan, kesehatan, dan konstruksi. Kritik atas fungsi ganda yang belum disertai ukuran kinerja tempur dan pembangunan yang terbuka serta batas peran sipil yang tertulis.
12 Oktober 2026 · 10 menit pertahananAnalisis KebijakanPresiden melantik dua Wakil Menteri Pertahanan dengan bidang strategi-doktrin-pembangunan kekuatan serta logistik-industri pertahanan-teknologi, sepuluh hari setelah 204 satuan baru TNI diresmikan. Artikel ini mengusulkan uraian tugas terbuka, indikator kinerja bersama, dan satu jalur keputusan agar ekspansi organisasi diimbangi kemampuan operasional.
18 Oktober 2026 · 10 menit pertahananAnalisis KritikMahkamah Konstitusi menyatakan UU Peradilan Militer inkonstitusional bersyarat dan memberi waktu dua tahun untuk diubah, termasuk batas tegas antara tindak pidana militer dan tindak pidana umum. TNI menyatakan tunduk pada putusan, tetapi peta jalan revisi dan aturan masa transisi belum terlihat. Artikel ini mengusulkan jadwal, pengusul, dan mekanisme transisi yang terukur.
19 Oktober 2026 · 10 menit pertahananAnalisis KebijakanSatgas PKH yang diketuai pengarah Menteri Pertahanan menutup areal tambang emas 275,36 hektare di Distrik Makimi, Nabire, dan pemerintah mencabut IUP seluas 3.500 hektare. Analisis kebijakan tentang langkah sesudah penertiban: serah terima ke BUMN, pemulihan kawasan hutan, hak masyarakat, dan batas peran unsur pertahanan dalam penegakan sumber daya alam.
25 Oktober 2026 · 10 menit pertahananAnalisis KritikIndonesia menandatangani nota kesepahaman kerja sama industri pertahanan empat negara bersama Qatar, Turki, dan Pakistan di Doha pada 21 Oktober 2026. Analisis kritik terhadap kemitraan yang terus bertambah tanpa daftar proyek, anggaran, dan ukuran alih teknologi yang terbuka, di tengah belanja modernisasi yang banyak bertumpu pada pinjaman luar negeri.
26 Oktober 2026 · 10 menit pertahananAnalisis KebijakanKomisi I DPR dan Kementerian Pertahanan menyepakati anggaran Kemhan dan TNI 2027 sebesar Rp189 triliun, naik sekitar Rp50 triliun dari pagu indikatif Rp139 triliun. Analisis kebijakan tentang cara mengubah tambahan anggaran itu menjadi kemampuan pertahanan yang dapat diukur, lewat peta belanja per program, ukuran kesiapan, dan pelaporan berkala yang dapat diuji publik.
1 November 2026 · 10 menit pertahananAnalisis KritikPrajurit TNI, termasuk Marinir, ikut mengamankan unjuk rasa 28 Oktober 2026 di Jakarta bersama 14.324 personel gabungan. Pimpinan Komisi I DPR menyebutnya lumrah, sementara anggota Komisi I lain menegaskan pelibatan TNI harus melalui prosedur penanganan konflik sosial dan kendali Polri. Analisis kritik tentang perlunya dasar pelibatan yang tertulis dan terbuka.
2 November 2026 · 10 menit pertahananAnalisis KritikHelikopter Mi-17V5 TNI AD jatuh saat mengambil air untuk water bombing di Seruyan pada 4 November 2026, disusul helikopter sewaan BNPB di Sungai Barito pada 8 November. Analisis kritik tentang ketergantungan operasi udara karhutla pada armada militer dan sewaan tanpa standar keselamatan dan tenggat publikasi investigasi yang terbuka.
9 November 2026 · 10 menit pertahananAnalisis KebijakanPertemuan ke-12 Defence Industry Cooperation Committee Indonesia-Korea ditutup di Jakarta pada 11 November 2026 dengan risalah pertemuan dan sejumlah nota kesepahaman industri. Analisis kebijakan tentang matriks tindak lanjut, ukuran alih teknologi, dan pelaporan publik sebelum DICC ke-13.
15 November 2026 · 10 menit pertahananAnalisis KritikKementerian Pertahanan menyerahkan 12 kendaraan tempur amfibi AAV M-35 eks Korps Marinir Amerika Serikat pada 28 September 2026 dari rencana 105 unit hingga 2028, dan unit yang tiba belum bersenjata. Kritik kebijakan tentang biaya senjata, komunikasi, suku cadang, dan pemeliharaan yang belum dipublikasikan.
16 November 2026 · 10 menit pertahananAnalisis KebijakanPemerintah dan Komisi I DPR menyiapkan revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara untuk diajukan awal 2027, dengan alasan perubahan geopolitik, teknologi militer, perang siber, dan AI. Analisis kebijakan tentang naskah akademik terbuka, pengaturan sistem otonom, kerja sama internasional, dan pengawasan sipil.
22 November 2026 · 10 menit pertahananAnalisis KritikKementerian Pertahanan membuka Diklat SPPI Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih batch 2 pada 20 November 2026 setelah meluluskan 33.785 peserta batch 1. Analisis kritik atas pemakaian kapasitas pendidikan militer untuk program ekonomi desa tanpa laporan biaya, ukuran hasil penempatan, dan batas mandat yang jelas.
23 November 2026 · 10 menit