Sektor kebijakan

⚔ Pertahanan

Menilai kesiapan negara menjaga kedaulatan: modernisasi alutsista, industri pertahanan, postur TNI, dan anggaran. Fokus kajian adalah kapabilitas nyata di tengah dinamika Indo-Pasifik.

Fokus pembacaan

Topik utama

01

Modernisasi alutsista

Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.

02

Industri pertahanan

Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.

03

Postur TNI

Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.

04

Keamanan maritim

Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.

Analisis Pertahanan

pertahananAnalisis Kebijakan

Menuju OEF 2029 dan Kemandirian Alutsista: Ujian Anggaran Rp337 Triliun

Anggaran pertahanan APBN 2026 melonjak ke Rp337 triliun, tetapi ujian sesungguhnya adalah mengubah belanja menjadi kekuatan tempur Optimum Essential Force (OEF) 100 persen pada 2029 sekaligus membangun industri pertahanan dalam negeri yang mandiri.

30 Agustus 2026 · 13 menit
pertahananAnalisis Kebijakan

Pertahanan 2026: Postur Organisasi Baru dan Kesejahteraan Prajurit

Restrukturisasi komando pasca Undang-Undang TNI 2025 dan target Optimum Essential Force 2029 menuntut penataan organisasi serta kesejahteraan prajurit. Analisis kebijakan tentang cara menyelaraskan postur, personel, dan anggaran.

13 September 2026 · 10 menit
pertahananAnalisis Kebijakan

Pertahanan 2026: Memutus Rantai Pasok Senjata Ilegal dan Melindungi Warga Sipil di Papua

Pengungkapan jaringan pembelian senjata untuk kelompok bersenjata pada Maret 2026 dan penembakan warga sipil di Festival Budaya Lembah Baliem pada Agustus 2026 menunjukkan bahwa keamanan Papua bergantung pada kemampuan memutus pasokan senjata dan dana serta melindungi kegiatan publik. Analisis kebijakan tentang pendekatan keamanan terpadu yang berpusat pada perlindungan warga.

4 Oktober 2026 · 10 menit
pertahananAnalisis Kebijakan

Pertahanan 2026: Sistem Prestasi TNI, dari Amanat HUT ke Aturan Karier

Pada HUT ke-81 TNI, Presiden menegaskan sistem di TNI harus sistem prestasi, bukan sekadar senioritas atau loyalitas sempit, sekaligus meresmikan 204 satuan baru. Artikel ini merumuskan cara mengubah amanat itu menjadi aturan karier yang terukur, terbuka, dan mengimbangi pertumbuhan struktur.

11 Oktober 2026 · 10 menit
pertahananAnalisis Kritik

Kritik Pertahanan 2026: Yonif TP Fungsi Ganda, Tanpa Ukuran Kinerja yang Terbuka

Menteri Pertahanan meminta prajurit Yonif Teritorial Pembangunan menguasai kemampuan tempur sekaligus menjalankan kompi pertanian, peternakan, kesehatan, dan konstruksi. Kritik atas fungsi ganda yang belum disertai ukuran kinerja tempur dan pembangunan yang terbuka serta batas peran sipil yang tertulis.

12 Oktober 2026 · 10 menit
pertahananAnalisis Kebijakan

Pertahanan 2026: Dua Wamenhan Baru Butuh Pembagian Kerja yang Terukur

Presiden melantik dua Wakil Menteri Pertahanan dengan bidang strategi-doktrin-pembangunan kekuatan serta logistik-industri pertahanan-teknologi, sepuluh hari setelah 204 satuan baru TNI diresmikan. Artikel ini mengusulkan uraian tugas terbuka, indikator kinerja bersama, dan satu jalur keputusan agar ekspansi organisasi diimbangi kemampuan operasional.

18 Oktober 2026 · 10 menit
pertahananAnalisis Kritik

Kritik Pertahanan 2026: Revisi UU Peradilan Militer Dua Tahun, Peta Jalannya Belum Ada

Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Peradilan Militer inkonstitusional bersyarat dan memberi waktu dua tahun untuk diubah, termasuk batas tegas antara tindak pidana militer dan tindak pidana umum. TNI menyatakan tunduk pada putusan, tetapi peta jalan revisi dan aturan masa transisi belum terlihat. Artikel ini mengusulkan jadwal, pengusul, dan mekanisme transisi yang terukur.

19 Oktober 2026 · 10 menit
pertahananAnalisis Kebijakan

Pertahanan 2026: Satgas PKH di Nabire, dari Penertiban Tambang Ilegal ke Tata Kelola Pasca-Penertiban

Satgas PKH yang diketuai pengarah Menteri Pertahanan menutup areal tambang emas 275,36 hektare di Distrik Makimi, Nabire, dan pemerintah mencabut IUP seluas 3.500 hektare. Analisis kebijakan tentang langkah sesudah penertiban: serah terima ke BUMN, pemulihan kawasan hutan, hak masyarakat, dan batas peran unsur pertahanan dalam penegakan sumber daya alam.

25 Oktober 2026 · 10 menit
pertahananAnalisis Kritik

Kritik Pertahanan 2026: Project Badr Butuh Peta Proyek dan Ukuran Alih Teknologi

Indonesia menandatangani nota kesepahaman kerja sama industri pertahanan empat negara bersama Qatar, Turki, dan Pakistan di Doha pada 21 Oktober 2026. Analisis kritik terhadap kemitraan yang terus bertambah tanpa daftar proyek, anggaran, dan ukuran alih teknologi yang terbuka, di tengah belanja modernisasi yang banyak bertumpu pada pinjaman luar negeri.

26 Oktober 2026 · 10 menit
pertahananAnalisis Kebijakan

Pertahanan 2026: Anggaran Kemhan 2027 Rp189 Triliun Butuh Peta Belanja Terbuka

Komisi I DPR dan Kementerian Pertahanan menyepakati anggaran Kemhan dan TNI 2027 sebesar Rp189 triliun, naik sekitar Rp50 triliun dari pagu indikatif Rp139 triliun. Analisis kebijakan tentang cara mengubah tambahan anggaran itu menjadi kemampuan pertahanan yang dapat diukur, lewat peta belanja per program, ukuran kesiapan, dan pelaporan berkala yang dapat diuji publik.

1 November 2026 · 10 menit
pertahananAnalisis Kritik

Kritik Pertahanan 2026: TNI di Pengamanan Demo Tanpa Dasar Pelibatan yang Dibuka

Prajurit TNI, termasuk Marinir, ikut mengamankan unjuk rasa 28 Oktober 2026 di Jakarta bersama 14.324 personel gabungan. Pimpinan Komisi I DPR menyebutnya lumrah, sementara anggota Komisi I lain menegaskan pelibatan TNI harus melalui prosedur penanganan konflik sosial dan kendali Polri. Analisis kritik tentang perlunya dasar pelibatan yang tertulis dan terbuka.

2 November 2026 · 10 menit
pertahananAnalisis Kritik

Kritik Pertahanan 2026: Dua Helikopter Pemadam Karhutla Jatuh dalam Empat Hari, Standar Keselamatan Operasi Udara Belum Terbuka

Helikopter Mi-17V5 TNI AD jatuh saat mengambil air untuk water bombing di Seruyan pada 4 November 2026, disusul helikopter sewaan BNPB di Sungai Barito pada 8 November. Analisis kritik tentang ketergantungan operasi udara karhutla pada armada militer dan sewaan tanpa standar keselamatan dan tenggat publikasi investigasi yang terbuka.

9 November 2026 · 10 menit
pertahananAnalisis Kebijakan

Pertahanan 2026: DICC ke-12 Indonesia-Korea Butuh Matriks Tindak Lanjut yang Terbuka

Pertemuan ke-12 Defence Industry Cooperation Committee Indonesia-Korea ditutup di Jakarta pada 11 November 2026 dengan risalah pertemuan dan sejumlah nota kesepahaman industri. Analisis kebijakan tentang matriks tindak lanjut, ukuran alih teknologi, dan pelaporan publik sebelum DICC ke-13.

15 November 2026 · 10 menit
pertahananAnalisis Kebijakan

Pertahanan 2026: Revisi UU Pertahanan Negara Butuh Naskah Akademik dan Konsultasi Terbuka

Pemerintah dan Komisi I DPR menyiapkan revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara untuk diajukan awal 2027, dengan alasan perubahan geopolitik, teknologi militer, perang siber, dan AI. Analisis kebijakan tentang naskah akademik terbuka, pengaturan sistem otonom, kerja sama internasional, dan pengawasan sipil.

22 November 2026 · 10 menit