Sektor kebijakan

⌂ Infrastruktur

Mengevaluasi infrastruktur sebagai fondasi konektivitas dan kesempatan ekonomi. Kami menimbang manfaat publik, daya tahan, pembiayaan, dan dampak ekologis.

Fokus pembacaan

Topik utama

01

Konektivitas

Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.

02

Air dan sanitasi

Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.

03

Perkotaan

Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.

04

Pembiayaan proyek

Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.

Analisis Infrastruktur

infrastrukturAnalisis Kebijakan

Infrastruktur 2026: Whoosh dan Percepatan Konektivitas Perkotaan Strategis

Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung mencetak rekor 24.315 penumpang dalam sehari dan melayani 184.000 wisatawan asing sepanjang semester pertama 2026. Kesuksesan ini menjadi model konektivitas perkotaan strategis yang perlu direplikasi untuk koridor ekonomi lain, termasuk percepatan tol Balikpapan-IKN dan integrasi multi-modali nasional.

25 Agustus 2026 · 10 menit
infrastrukturAnalisis Kritik

1.503 Kilometer Jalan Rusak dan Prioritas IKN

Kritik atas ketimpangan antara pemeliharaan jalan dan percepatan IKN serta PSN, dengan solusi berbasis manajemen aset dan pembiayaan.

14 Agustus 2026 · 12 menit
infrastrukturAnalisis Kritik

Infrastruktur Penopang Ekonomi: Menguji Jadwal Tol IKN dan Pembebasan Lahan

Presiden menegaskan infrastruktur sebagai penopang ekonomi nasional, sementara proyek tol di kawasan Ibu Kota Nusantara terganjal pembebasan lahan dan investasi infrastruktur global sedang menyusut. Kritik atas jarak antara janji jadwal dan disiplin pengadaan tanah.

9 September 2026 · 10 menit
infrastrukturAnalisis Kritik

Kritik Infrastruktur 2026: Sebaran Tol PSN dan Kriteria Pemerataan yang Belum Dibuka

Permenko 16/2025 menetapkan 226 PSN, 50 di antaranya jalan tol, dengan 33 ruas di Jawa dan tidak satu pun di Maluku, Papua, atau Nusa Tenggara, sementara rekonstruksi daerah bencana dibiayai dari pagu yang sudah ada. Kritik ini menuntut kriteria pemerataan dan urutan prioritas PSN yang terbuka.

7 Oktober 2026 · 10 menit
infrastrukturAnalisis Kebijakan

Infrastruktur 2026: Pemulihan Pascagempa NTT, dari Fungsional ke Tangguh

Hingga 5 Oktober 2026 Kementerian PU telah menangani 1.024 infrastruktur terdampak gempa di NTT; jalan, jembatan, dan sumber daya air pulih penuh, sementara air minum, gedung, sanitasi, dan fasilitas publik masih diverifikasi. Artikel ini merumuskan cara menuntaskan layanan dasar dan menjadikan prinsip build back better standar yang terukur.

13 Oktober 2026 · 10 menit
infrastrukturAnalisis Kritik

Kritik Infrastruktur 2026: Klaim Irigasi dan Jembatan Desa Tanpa Satuan Baku

Pemerintah menyebut lebih dari seribu kilometer irigasi dan hampir empat ribu jembatan desa terbangun. Namun capaian dilaporkan dalam kilometer, hektare, unit, dan meter oleh pelaksana berbeda, sehingga sulit dicocokkan dengan target dan anggaran. Artikel ini mengusulkan neraca capaian infrastruktur dengan satuan baku.

14 Oktober 2026 · 10 menit
infrastrukturAnalisis Kebijakan

Infrastruktur 2026: Check Dam Sumatera Barat, dari Tanggap Darurat ke Pengendalian Hulu

Banjir bandang kembali menerjang Padang pada 10 Oktober 2026, dan Kementerian PU mempercepat pembangunan check dam serta pemeriksaan hulu sungai. Analisis kebijakan tentang jadwal, pembagian kewenangan pusat dan daerah, serta keterbukaan progres agar penanganan permanen benar-benar menurunkan risiko.

20 Oktober 2026 · 10 menit
infrastrukturAnalisis Kritik

Kritik Infrastruktur 2026: Anggaran PU 2027 Separuh Kebutuhan, Jalan Menyusut tetapi Target Naik

Kementerian PU menetapkan anggaran 2027 Rp114,59 triliun, sekitar separuh dari kebutuhan riil yang diajukan, sementara pagu Bina Marga turun dari 2026 padahal target jalan nasional mantap dinaikkan menjadi 97 persen. Analisis kritik tentang prioritas, kesenjangan target dan dana, serta angka anggaran yang berbeda antar-publikasi.

21 Oktober 2026 · 10 menit
infrastrukturAnalisis Kebijakan

Infrastruktur 2026: Mengukur Infrastruktur dari Manfaat, Bukan dari Serapan Anggaran

Rakorbangwil 2026 menetapkan lima strategi infrastruktur PU untuk tahun anggaran 2028 dan arahan agar keberhasilan diukur dari manfaat, bukan besarnya serapan. Analisis kebijakan tentang cara menerjemahkan arahan itu menjadi indikator manfaat, disiplin penyelesaian proyek, dan kesiapan lahan.

27 Oktober 2026 · 10 menit
infrastrukturAnalisis Kebijakan

Infrastruktur 2026: Permen PU 13/2026 dan RPIW, dari Dokumen Perencanaan ke Data yang Bisa Diperiksa

Kementerian PU menata ulang perencanaan dan pemrograman infrastruktur lewat Permen PU 13 Tahun 2026 dan mulai menyusun program 2028 dalam Rakorbangwil, sementara implementasi RPIW disebut baru sekitar 38 persen terealisasi. Analisis kebijakan tentang cara menjadikan RPIW, evaluasi kebermanfaatan, dan sistem informasi perencanaan sebagai alat akuntabilitas publik.

3 November 2026 · 10 menit
infrastrukturAnalisis Kebijakan

Infrastruktur 2026: Peninggian Pantura Semarang-Demak Menjelang Nataru Butuh Peta Jalan Penanganan Rob yang Terbuka

Kementerian PU meninggikan jalan nasional Kaligawe setinggi satu meter dan menargetkan pekerjaan Semarang-Demak rampung 15 Desember 2026, sementara tol tanggul laut Semarang-Demak Seksi 1 masih berjalan dengan target yang berbeda antarsumber. Analisis kebijakan tentang menyambungkan penanganan darurat menjelang Nataru dengan peta jalan penanganan rob jangka panjang.

10 November 2026 · 10 menit
infrastrukturAnalisis Kebijakan

Infrastruktur 2026: Tahun Kedua Pemulihan Sumatra, Sungai Dulu lalu Jalan Daerah

Satu tahun setelah banjir bandang di 53 kabupaten/kota Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, jalan nasional sudah dapat dilalui tetapi jalan daerah, jembatan daerah, dan normalisasi sungai tertinggal. Analisis kebijakan tentang urutan pekerjaan tahun kedua, pembagian kewenangan pusat-daerah, dan kepastian anggaran 2027.

17 November 2026 · 10 menit