infrastrukturAnalisis KebijakanKereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung mencetak rekor 24.315 penumpang dalam sehari dan melayani 184.000 wisatawan asing sepanjang semester pertama 2026. Kesuksesan ini menjadi model konektivitas perkotaan strategis yang perlu direplikasi untuk koridor ekonomi lain, termasuk percepatan tol Balikpapan-IKN dan integrasi multi-modali nasional.
25 Agustus 2026 · 10 menit infrastrukturAnalisis KebijakanPrioritas infrastruktur 2026 harus mengutamakan pemeliharaan jalan, seleksi PSN, pembangunan IKN yang bertahap, dan konektivitas yang menghasilkan manfaat nyata.
14 Agustus 2026 · 12 menit infrastrukturAnalisis KritikMenguji arah prioritas infrastruktur 2026: target perbaikan jalan nasional hanya 1.503 km, keberlanjutan pembangunan IKN menuju 2028, 50 jalan tol sebagai PSN, dan keterbatasan pembiayaan swasta global.
19 Agustus 2026 · 10 menit infrastrukturAnalisis KritikKritik atas ketimpangan antara pemeliharaan jalan dan percepatan IKN serta PSN, dengan solusi berbasis manajemen aset dan pembiayaan.
14 Agustus 2026 · 12 menit infrastrukturAnalisis KritikPemerintah mengebut IKN Tahap II dan menetapkan 50 tol sebagai PSN, namun hanya 1.503 km jalan rusak yang diperbaiki dari ribuan km total. Analisis kritis terhadap alokasi prioritas infrastruktur 2026.
26 Agustus 2026 · 10 menit infrastrukturAnalisis KebijakanAnalisis kebijakan Presiden untuk menjaga laju konektivitas (Whoosh, PSN) sekaligus menjamin keberlanjutan fiskal IKN yang ditargetkan menjadi ibu kota politik 2028, menuntaskan pemeliharaan jalan daerah, dan memperluas peran swasta melalui skema KPBU.
1 September 2026 · 13 menit infrastrukturAnalisis KritikKritik atas target IKN sebagai ibu kota politik 2028 di tengah hanya 1.503 kilometer jalan rusak yang ditarget diperbaiki pada 2026: menyoal ketimpangan prioritas infrastruktur dan keberlanjutan fiskal APBN.
2 September 2026 · 14 menit infrastrukturAnalisis KebijakanAnalisis kebijakan Presiden atas penyelesaian infrastruktur IKN yang hampir rampung, skema pembiayaan APBN, KPBU, dan investasi swasta, target ibu kota politik 2028, serta disiplin fiskal untuk proyek strategis nasional di tengah keterbatasan ruang fiskal global.
8 September 2026 · 12 menit infrastrukturAnalisis KritikPresiden menegaskan infrastruktur sebagai penopang ekonomi nasional, sementara proyek tol di kawasan Ibu Kota Nusantara terganjal pembebasan lahan dan investasi infrastruktur global sedang menyusut. Kritik atas jarak antara janji jadwal dan disiplin pengadaan tanah.
9 September 2026 · 10 menit infrastrukturAnalisis KritikLaporan kemajuan infrastruktur Ibu Kota Nusantara menyebut mayoritas pekerjaan hampir rampung, tetapi target penyambungan jalan tol bergeser antarsumber dan data resmi sulit diperiksa publik. Kritik kebijakan atas disiplin tenggat dan keterbukaan pelaporan.
16 September 2026 · 10 menit infrastrukturAnalisis KebijakanIndonesia mewarisi aset infrastruktur yang terus bertambah, tetapi kerangka pembiayaan perawatannya belum setara. Analisis manajemen aset, anggaran pemeliharaan, dan keterbukaan biaya siklus hidup.
22 September 2026 · 10 menit infrastrukturAnalisis KritikTanggal operasi proyek diumumkan lalu digeser tanpa mekanisme resmi yang menjelaskan sebab, konsekuensi biaya, dan penanggung jawabnya.
23 September 2026 · 9 menit infrastrukturAnalisis KebijakanJumlah proyek strategis nasional terus bertambah melalui rencana kerja pemerintah dan penetapan baru, tetapi kriteria evaluasi dan mekanisme keluar dari daftar belum dibuka sebagai dokumen yang dapat diperiksa publik.
29 September 2026 · 10 menit infrastrukturAnalisis KritikPengawalan hukum atas proyek jalan senilai Rp3,9 triliun di Ibu Kota Nusantara mengamankan proses pembangunan, namun publik belum memiliki kerangka pelaporan yang menjelaskan lingkup pengawasan, ukuran kinerja proyek, dan hasil yang benar-benar dicapai.
30 September 2026 · 10 menit infrastrukturAnalisis KebijakanPemerintah menyiapkan anggaran 2026 untuk membangun ulang infrastruktur di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan mengambil dari pagu kementerian yang sudah ada. Analisis kebijakan tentang standar rekonstruksi, keterbukaan sumber dana, dan prioritas jalan daerah.
6 Oktober 2026 · 10 menit infrastrukturAnalisis KritikPermenko 16/2025 menetapkan 226 PSN, 50 di antaranya jalan tol, dengan 33 ruas di Jawa dan tidak satu pun di Maluku, Papua, atau Nusa Tenggara, sementara rekonstruksi daerah bencana dibiayai dari pagu yang sudah ada. Kritik ini menuntut kriteria pemerataan dan urutan prioritas PSN yang terbuka.
7 Oktober 2026 · 10 menit infrastrukturAnalisis KebijakanHingga 5 Oktober 2026 Kementerian PU telah menangani 1.024 infrastruktur terdampak gempa di NTT; jalan, jembatan, dan sumber daya air pulih penuh, sementara air minum, gedung, sanitasi, dan fasilitas publik masih diverifikasi. Artikel ini merumuskan cara menuntaskan layanan dasar dan menjadikan prinsip build back better standar yang terukur.
13 Oktober 2026 · 10 menit infrastrukturAnalisis KritikPemerintah menyebut lebih dari seribu kilometer irigasi dan hampir empat ribu jembatan desa terbangun. Namun capaian dilaporkan dalam kilometer, hektare, unit, dan meter oleh pelaksana berbeda, sehingga sulit dicocokkan dengan target dan anggaran. Artikel ini mengusulkan neraca capaian infrastruktur dengan satuan baku.
14 Oktober 2026 · 10 menit infrastrukturAnalisis KebijakanBanjir bandang kembali menerjang Padang pada 10 Oktober 2026, dan Kementerian PU mempercepat pembangunan check dam serta pemeriksaan hulu sungai. Analisis kebijakan tentang jadwal, pembagian kewenangan pusat dan daerah, serta keterbukaan progres agar penanganan permanen benar-benar menurunkan risiko.
20 Oktober 2026 · 10 menit infrastrukturAnalisis KritikKementerian PU menetapkan anggaran 2027 Rp114,59 triliun, sekitar separuh dari kebutuhan riil yang diajukan, sementara pagu Bina Marga turun dari 2026 padahal target jalan nasional mantap dinaikkan menjadi 97 persen. Analisis kritik tentang prioritas, kesenjangan target dan dana, serta angka anggaran yang berbeda antar-publikasi.
21 Oktober 2026 · 10 menit infrastrukturAnalisis KebijakanRakorbangwil 2026 menetapkan lima strategi infrastruktur PU untuk tahun anggaran 2028 dan arahan agar keberhasilan diukur dari manfaat, bukan besarnya serapan. Analisis kebijakan tentang cara menerjemahkan arahan itu menjadi indikator manfaat, disiplin penyelesaian proyek, dan kesiapan lahan.
27 Oktober 2026 · 10 menit infrastrukturAnalisis KritikMenteri PU menargetkan jalan perbatasan Kalimantan sepanjang 2.300 km tuntas akhir 2028, tetapi baru 300 km yang punya pinjaman dan sisanya masih dicari. Analisis kritik tentang jarak antara target politik, serapan paket yang masih rendah, dan kesiapan studi, Amdal, serta izin kawasan hutan.
28 Oktober 2026 · 10 menit infrastrukturAnalisis KebijakanKementerian PU menata ulang perencanaan dan pemrograman infrastruktur lewat Permen PU 13 Tahun 2026 dan mulai menyusun program 2028 dalam Rakorbangwil, sementara implementasi RPIW disebut baru sekitar 38 persen terealisasi. Analisis kebijakan tentang cara menjadikan RPIW, evaluasi kebermanfaatan, dan sistem informasi perencanaan sebagai alat akuntabilitas publik.
3 November 2026 · 10 menit infrastrukturAnalisis KritikKementerian PU membuka usulan lokasi P3-TGAI 2027 untuk 13.296 lokasi dengan anggaran Rp2,99 triliun, naik dari sekitar 12.000 lokasi pada 2026. Analisis kritik tentang perlunya kriteria seleksi, skor usulan, dan daftar penerima yang terbuka agar program irigasi swakelola petani terlindung dari pungutan dan tepat sasaran.
4 November 2026 · 10 menit infrastrukturAnalisis KebijakanKementerian PU meninggikan jalan nasional Kaligawe setinggi satu meter dan menargetkan pekerjaan Semarang-Demak rampung 15 Desember 2026, sementara tol tanggul laut Semarang-Demak Seksi 1 masih berjalan dengan target yang berbeda antarsumber. Analisis kebijakan tentang menyambungkan penanganan darurat menjelang Nataru dengan peta jalan penanganan rob jangka panjang.
10 November 2026 · 10 menit infrastrukturAnalisis KritikMenteri PU menegaskan penanganan sedimentasi sebagai kunci fungsi bendungan, sementara penyusutan daya tampung disebut bervariasi dan tidak bisa digeneralisasi. Analisis kritik tentang perlunya inventaris daya tampung, prioritas berbasis risiko, dan laporan hasil pengerukan yang terbuka.
11 November 2026 · 10 menit infrastrukturAnalisis KebijakanSatu tahun setelah banjir bandang di 53 kabupaten/kota Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, jalan nasional sudah dapat dilalui tetapi jalan daerah, jembatan daerah, dan normalisasi sungai tertinggal. Analisis kebijakan tentang urutan pekerjaan tahun kedua, pembagian kewenangan pusat-daerah, dan kepastian anggaran 2027.
17 November 2026 · 10 menit infrastrukturAnalisis KritikDi pertengahan November 2026 sebagian besar paket Inpres Jalan Daerah di beberapa provinsi baru masuk lelang atau menunggu tanda tangan kontrak, sementara usulan anggaran tambahan Rp12 triliun belum jelas statusnya. Analisis kritik atas kalender pelaksanaan, keterbukaan seleksi paket, dan risiko mutu pekerjaan akhir tahun.
18 November 2026 · 10 menit