Sektor kebijakan

⌁ Digitalisasi & AI

Mengkaji pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan untuk layanan publik yang aman dan bermanfaat. Fokusnya adalah tata kelola data, inklusi, dan inovasi bertanggung jawab.

Fokus pembacaan

Topik utama

01

Tata kelola data

Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.

02

AI bertanggung jawab

Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.

03

Kesenjangan digital

Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.

04

Layanan publik

Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.

Analisis Digitalisasi & AI

digitalisasi & aiAnalisis Kebijakan

Pusat Data Nasional dan Perpres AI: Fondasi Kedaulatan Digital Indonesia

Indonesia sedang membangun tiga Pusat Data Nasional (PDN) dan menyiapkan Perpres AI sebagai kerangka tata kelola teknologi masa depan. Namun, kesenjangan SDM digital yang memburuk dan tertundanya UU PDP menjadi tantangan serius.

26 Agustus 2026 · 10 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kritik

UU PDP Tahun Keempat Tanpa Lembaga Pengawas

Kritik terhadap lambatnya eksekusi UU PDP dan tata kelola AI ketika investasi pusat data tumbuh tanpa penguatan talenta digital.

14 Agustus 2026 · 12 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kebijakan

Digitalisasi & AI 2026: Perpres AI dan Kedaulatan Data

Analisis kebijakan Presiden untuk menuntaskan Perpres AI, membangun Pusat Data Nasional demi kedaulatan data, membentuk Badan Perlindungan Data Pribadi pasca-UU PDP,以及 menutup kesenjangan talenta digital yang menghambat transformasi era AI.

2 September 2026 · 13 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kebijakan

Digitalisasi & AI 2026: Investasi Pusat Data, Pasokan Listrik, dan Talenta

Investasi pusat data kecerdasan artifisial mengalir cepat pada 2026, tetapi kapasitas listrik, sebaran lokasi, dan kesiapan talenta digital belum bergerak seiring. Analisis kebijakan atas tiga prasyarat yang menentukan apakah investasi ini menghasilkan nilai tambah nasional.

9 September 2026 · 10 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kritik

Kritik Digitalisasi 2026: Infrastruktur AI Melaju, Tata Kelola Tertinggal

Kritik atas pernyataan pemerintah yang menempatkan kecerdasan artifisial dan pusat data sebagai pilar ekonomi digital, sementara Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memasuki tahun keempat tanpa lembaga pengawas dan Perpres AI belum terbit.

10 September 2026 · 11 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kritik

Kritik Digitalisasi 2026: Kata Berdaulat dan Rantai Pasok yang Bukan Milik Kita

Pemerintah menempatkan kecerdasan artifisial dan pusat data sebagai pilar ekonomi digital, sementara istilah berdaulat dilekatkan pada infrastruktur yang bergantung pada teknologi dan rantai pasok asing. Kritik kebijakan atas jarak antara istilah dan kemampuan nasional.

17 September 2026 · 10 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kebijakan

Migrasi Pusat Data Nasional dan Kesinambungan Layanan Publik

Perpindahan data pemerintah dari pusat data sementara ke Pusat Data Nasional menuntut urutan migrasi yang tertib, cadangan yang teruji, dan ukuran kesinambungan layanan yang terbuka.

23 September 2026 · 9 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kebijakan

Digitalisasi & AI 2026: Dari Insentif Talenta ke Ukuran Keluaran yang Bisa Diaudit

Pemerintah menjadikan AI dan pusat data pilar ekonomi digital dan menawarkan insentif vokasi, beasiswa, serta pelatihan insinyur, sementara pilar SDM indeks daya saing digital justru turun. Analisis kebijakan mengusulkan ukuran keluaran talenta yang terbuka dan tersambung ke Peta Jalan AI Nasional.

7 Oktober 2026 · 10 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kritik

Kritik Digitalisasi 2026: Perpres AI dan Tenggat yang Terus Bergeser

Rancangan Perpres Peta Jalan Kecerdasan Artifisial 2026-2029 ditargetkan terbit kuartal pertama 2026, rampung dibahas Mei, dan per September masih menunggu tanda tangan. Kritik ini menyoroti biaya tenggat yang bergeser dan menuntut jadwal publik yang mengikat.

8 Oktober 2026 · 10 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kebijakan

Digitalisasi AI 2026: Dari Bali Tech Week ke Regulasi yang Benar-Benar Terprediksi

Komdigi menggelar Bali Tech Week 2026 untuk menarik investasi dan menjanjikan regulasi digital yang tidak membuat kaget. Artikel ini merumuskan cara menjadikan janji itu terukur, dimulai dari penetapan Perpres Peta Jalan dan Etika AI yang sudah selesai dibahas lintas kementerian.

14 Oktober 2026 · 10 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kritik

Kritik Digitalisasi 2026: Kuota Tak Boleh Hangus, tetapi Kepatuhan Tanpa Tenggat

SE Menkomdigi 4/2026 melarang operator menghapus sisa kuota yang sudah dibayar. Enam minggu kemudian kepatuhan disebut sekitar 50 sampai 70 persen, dengan waktu tambahan tanpa tenggat akhir dan laporan berikutnya tiga bulan lagi. Artikel ini mengusulkan definisi kepatuhan, tenggat, dan laporan publik per operator.

15 Oktober 2026 · 9 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kebijakan

Digitalisasi AI 2026: Label Konten AI dan Jejak Keaslian Perlu Standar, Jadwal, dan Pengawas

Komdigi mengkaji peraturan menteri yang mewajibkan pengembang AI memberi label dan penanda asal-usul pada konten sintetis, di tengah penipuan deepfake yang makin sulit dikenali. Analisis kebijakan tentang standar teknis, pembagian kewajiban pengembang dan platform, jadwal, serta pengawasan agar label benar-benar melindungi publik.

21 Oktober 2026 · 10 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kritik

Kritik Digitalisasi 2026: Perang Judi Online Masih Diukur dari Jumlah Konten yang Diblokir

Kementerian Komdigi melaporkan lebih dari empat juta konten judi online ditangani dan menyatakan pemblokiran saja tidak cukup, tetapi angka yang diumumkan berganti satuan dan periode, sementara ukuran dampak seperti paparan, transaksi, dan kerugian warga belum menjadi laporan rutin. Analisis kritik tentang indikator keberhasilan dan koordinasi lintas lembaga.

22 Oktober 2026 · 10 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kebijakan

Digitalisasi-AI 2026: Transparansi Algoritma dan Hak Banding Pengguna

Kemkomdigi meminta platform membuka penggunaan AI dan algoritma, melabeli konten buatan AI, menjelaskan alasan moderasi, serta menyediakan pengaduan dan banding. Analisis kebijakan tentang cara mengubah permintaan itu menjadi kewajiban yang terukur dan dapat diaudit.

28 Oktober 2026 · 10 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kritik

Kritik Digitalisasi-AI 2026: PP TUNAS Bertumpu pada Kejujuran Platform

Menkomdigi meminta platform jujur menetapkan batas usia lewat penilaian mandiri, padahal hingga 6 September baru 60 dari 252 produk, layanan, dan fitur yang selesai diverifikasi. Analisis kritik tentang perlindungan anak yang masih terlalu bergantung pada pengakuan platform sendiri.

29 Oktober 2026 · 10 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kebijakan

Digitalisasi AI 2026: Standar Risiko Sektoral dan Pelaporan Insiden agar Perpres Etika AI Bekerja

Rancangan Perpres Etika AI membagi kecerdasan artifisial ke tiga kategori risiko dan menyerahkan standar risiko tinggi kepada tiap kementerian dan lembaga, dengan penilaian mandiri dan mekanisme pelaporan insiden. Analisis kebijakan tentang cara memastikan standar sektoral, daftar sistem berisiko tinggi, dan kanal pengaduan warga benar-benar berjalan setelah perpres ditandatangani.

4 November 2026 · 10 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kritik

Kritik Digitalisasi 2026: Sandbox AI Tanpa Batas Tertulis dan Penilaian yang Sukarela

Pada 3 November 2026 Sekjen Komdigi menyatakan pendekatan regulasi konvensional berisi hak, kewajiban, dan sanksi kurang tepat untuk AI, dan pemerintah memilih batasan, sandbox, serta etika. Kritik ini menyoroti bahwa batasan itu belum tertulis dalam aturan yang berlaku, penilaian mandiri dalam rancangan perpres bersifat sukarela, dan warga belum punya jalur perlindungan yang pasti.

5 November 2026 · 10 menit
digitalisasi & aiAnalisis Kebijakan

Digitalisasi 2026: Registrasi SIM Biometrik Butuh Audit Akurasi dan Jalur Keberatan Warga

Registrasi kartu SIM dengan pengenalan wajah berlaku penuh sejak 1 Juli 2026 dan dibawa Komdigi sebagai agenda keamanan identitas di forum ITU November 2026. Analisis kebijakan tentang audit akurasi, jalur keberatan bagi warga yang gagal tervalidasi, dan laporan dampak terhadap penipuan digital.

18 November 2026 · 10 menit