Sektor kebijakan

✈ Luar Negeri

Membaca posisi Indonesia di panggung dunia: diplomasi bebas-aktif, perjanjian dagang, keanggotaan BRICS/OECD/CPTPP, dan perlindungan WNI. Fokus kajian adalah kepentingan nasional dalam tata dunia yang berubah.

Fokus pembacaan

Topik utama

01

Diplomasi bebas-aktif

Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.

02

Perdagangan internasional

Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.

03

Keanggotaan global (BRICS/OECD)

Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.

04

Perlindungan WNI

Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.

Analisis Luar Negeri

luar & negeriAnalisis Kritik

Kritik Luar Negeri 2026: Banyak Forum, Sedikit Pengukur

Menguji kesenjangan antara luasnya agenda diplomasi Indonesia — BRICS, OECD, CPTPP, D-8 — dan minimnya indikator keterukuran serta kapasitas koordinasi domestik.

14 Agustus 2026 · 11 menit
luar & negeriAnalisis Kritik

Latihan di Timur Taiwan: Keseimbangan Bebas-Aktif yang Butuh Kerangka Jelas

Pernyataan TNI AL bahwa passex dengan China di timur Taiwan 'bukan war fighting' membuka pertanyaan strategis: Indonesia butuh kerangka kebijakan diplomasi pertahanan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan di tengah rivalitas AS-Tiongkok.

16 Agustus 2026 · 12 menit
luar & negeriAnalisis Kebijakan

Luar Negeri 2026: Diplomasi Bebas-Aktif yang Terukur

Menjadikan politik luar negeri bebas-aktif sebagai mesin pertumbuhan: diplomasi ekonomi terukur, perlindungan WNI yang kuat, dan posisi strategis Indonesia di BRICS, OECD, dan CPTPP.

14 Agustus 2026 · 12 menit
luar & negeriAnalisis Kebijakan

Diplomasi Ekonomi 2026: Aksesi OECD-CPTPP dan Keketuaan D-8

Indonesia menjalankan tiga jalur integrasi ekonomi sekaligus — aksesi OECD, aksesi CPTPP, dan keketuaan D-8 — yang harus disatukan dalam satu koordinasi, peta reformasi domestik, dan ukuran keberhasilan yang terukur.

15 Agustus 2026 · 12 menit
luar & negeriAnalisis Kritik

Diplomasi Bebas-Aktif di Uji Kontradiksi: Antara Washington, Beijing, dan Jakarta

Pernyataan Presiden Prabowo (23 Juli 2026) bahwa Indonesia konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif diuji oleh serangkaian kontradiksi nyata: kemitraan pertahanan dengan AS, latihan bersama dengan Angkatan Laut China di dekat Taiwan, tarif 19 persen dari Washington di tengah perang dagang AS-Tiongkok, serta keanggotaan BRICS yang beririsan dengan aksesi OECD dan CPTPP.

30 Agustus 2026 · 13 menit
luar & negeriAnalisis Kebijakan

Luar Negeri 2026: Agenda Produktif Indonesia di KTT BRICS New Delhi

Analisis kebijakan Presiden menyiapkan agenda produktif Indonesia pada KTT BRICS ke-18 di New Delhi: mengunci hasil konkret kerja sama ekonomi digital, ketahanan pangan dan energi, serta stabilitas kawasan, sambil menjaga konsistensi dengan aksesi OECD-CPTPP dan politik luar negeri bebas-aktif.

5 September 2026 · 11 menit
luar & negeriAnalisis Kritik

Kritik Luar Negeri 2026: Aksesi Global dan Pekerjaan Rumah Domestik

Aksesi OECD memasuki tinjauan teknis dan CPTPP ditargetkan rampung 2027, sementara reformasi domestik yang menjadi prasyaratnya belum setara cepat. Kritik atas jarak antara ambisi diplomasi ekonomi dan kesiapan di dalam negeri.

13 September 2026 · 10 menit
luar & negeriAnalisis Kebijakan

New Development Bank dan Diplomasi Pembiayaan Pembangunan

Analisis kebijakan mengenai terjemahan keanggotaan Indonesia di New Development Bank menjadi pipeline proyek, syarat pinjaman, mitigasi risiko kurs, dan koordinasi dengan pembiayaan multilateral yang telah berjalan, dalam kerangka politik luar negeri bebas-aktif.

19 September 2026 · 10 menit
luar & negeriAnalisis Kebijakan

Kerangka Eksekusi Domestik atas Agenda Multilateral Indonesia

Analisis kebijakan mengenai perlunya satu kerangka eksekusi domestik yang menyatukan aksesi OECD, aksesi CPTPP, keanggotaan BRICS, dan keketuaan D-8 menjadi pekerjaan rumah regulasi yang terjadwal dengan lembaga, tenggat, dan indikator yang jelas.

26 September 2026 · 10 menit
luar & negeriAnalisis Kebijakan

Luar Negeri 2026: Kampanye DK PBB 2029-2030, dari Pencalonan ke Peta Dukungan

Indonesia resmi mengumumkan pencalonan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2029-2030 di Sidang Majelis Umum ke-81, dan Menteri Luar Negeri yang baru dilantik menjadikannya prioritas. Artikel ini merumuskan peta kerja menuju pemungutan suara 2028: agenda substantif, penggalangan dukungan, dan ukuran keberhasilan.

10 Oktober 2026 · 10 menit
luar & negeriAnalisis Kritik

Kritik Luar Negeri 2026: Board of Peace, Evaluasi yang Tak Kunjung Dilaporkan

Menlu baru menegaskan kesinambungan politik luar negeri, sementara posisi Indonesia di Board of Peace diwacanakan untuk dievaluasi sejak Maret 2026 dan situasi Gaza belum pulih menjelang setahun gencatan senjata. Kritik ini menuntut hasil evaluasi, kriteria tetap atau keluar, dan neraca biaya keanggotaan dibuka kepada publik dan DPR.

11 Oktober 2026 · 10 menit
luar & negeriAnalisis Kebijakan

Luar Negeri 2026: Diplomasi Meja Makan Rakyat Butuh Indikator yang Bisa Dipantau

Menlu Arrmanatha Nasir menetapkan ukuran sederhana bahwa diplomasi harus terasa sampai di meja makan rakyat, dengan prioritas ketahanan pangan, energi, perdagangan, dan pelindungan WNI. Artikel ini mengusulkan cara menerjemahkan ukuran itu menjadi indikator publik per bidang dan laporan berkala yang bisa dipantau.

17 Oktober 2026 · 10 menit
luar & negeriAnalisis Kritik

Kritik Luar Negeri 2026: Pilot WNI Ditolak Israel, Pelindungan Awak Pesawat Belum Berprotokol

Kemlu menilai pembatasan awak pesawat berbasis kewarganegaraan oleh Israel diskriminatif setelah pesawat kargo Ethiopian Airlines dipaksa putar balik karena pilotnya WNI. Sikap prinsipnya tepat, tetapi responsnya reaktif dan bergantung pada maskapai asing. Artikel ini mengusulkan protokol pelindungan awak pesawat WNI di maskapai asing.

18 Oktober 2026 · 10 menit
luar & negeriAnalisis Kebijakan

Luar Negeri 2026: Diplomasi Ekonomi di Tengah Konsultasi Reklasifikasi MSCI, dari Menyampaikan Informasi ke Menyajikan Bukti

MSCI membuka konsultasi untuk mengubah status pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market, dengan keputusan paling lambat akhir Juni 2027. Kemlu menyatakan diplomasi ekonomi akan digenjot. Analisis kebijakan tentang peran perwakilan RI: dari menyampaikan informasi menjadi menyajikan bukti penegakan dan reformasi kepada investor global.

24 Oktober 2026 · 10 menit
luar & negeriAnalisis Kritik

Kritik Luar Negeri 2026: Diplomasi Kabut Asap yang Selalu Tertinggal dari Asapnya

Presiden menyetujui bantuan negara tetangga untuk memadamkan karhutla pada pertengahan Oktober, hampir empat minggu setelah Malaysia menawarkan pesawat dan personel, sementara ASEAN sudah berstatus siaga sejak Agustus. Analisis kritik terhadap diplomasi kabut asap yang reaktif, data luas terbakar yang tidak seragam, dan usulan protokol bantuan lintas batas yang siap pakai.

25 Oktober 2026 · 10 menit
luar & negeriAnalisis Kebijakan

Luar Negeri 2026: Indonesia-Singapura, dari 26 Kesepakatan ke Hasil Terukur

Presiden menerima Menteri Luar Negeri Singapura di Hambalang pada 28 Oktober 2026 dalam pertemuan tertutup, empat bulan setelah Leaders' Retreat menghasilkan 26 kesepakatan. Analisis kebijakan tentang cara mengubah daftar nota kesepahaman menjadi agenda pelaksanaan yang terukur dan dilaporkan terbuka.

31 Oktober 2026 · 10 menit
luar & negeriAnalisis Kritik

Kritik Luar Negeri 2026: Pemangkasan Gas ke Singapura Tanpa Protokol Komunikasi

Indonesia memangkas ekspor gas pipa ke Singapura mulai 24 Oktober 2026 untuk mengamankan listrik di Batam, Bintan, dan Sumatra, pada saat hubungan kedua negara sedang tegang karena kabut asap. Analisis kritik tentang mengapa keputusan energi yang sah perlu disertai protokol komunikasi diplomatik, satuan angka yang konsisten, dan kejelasan durasi agar tidak dibaca sebagai alat tekanan politik.

1 November 2026 · 10 menit
luar & negeriAnalisis Kritik

Kritik Luar Negeri 2026: Nota Pengembangan Bersama di Laut China Selatan Tanpa Peta dan Naskah Terbuka

Dalam pertemuan bilateral di Shenzhen pada 20 November 2026, Presiden menyebut pertukaran nota terkait wilayah yang akan dikembangkan bersama di Laut China Selatan, beberapa hari setelah ASEAN gagal menyepakati kode tata perilaku. Analisis kritik atas keterbukaan naskah, koordinat, dasar hukum, dan konsistensi posisi Indonesia sebagai negara bukan pengklaim.

22 November 2026 · 10 menit