Energi 2026: B50 dan Jalan Panjang Menuju EBT
Menempatkan B50 sebagai jembatan menuju transisi energi dengan perlindungan pangan, jaringan, dan investasi EBT.
14 Agustus 2026 · 10 menitMembahas transisi energi yang andal, terjangkau, dan adil bagi seluruh wilayah. Kami mempertemukan keamanan pasokan, investasi, dan target pengurangan emisi.
Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.
Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.
Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.
Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.
Menempatkan B50 sebagai jembatan menuju transisi energi dengan perlindungan pangan, jaringan, dan investasi EBT.
14 Agustus 2026 · 10 menitAnalisis progres percepatan energi baru terbarukan Indonesia tahun 2026 melalui proyek PLN, capaian kapasitas, dan tantangan pencapaian target transisi energi nasional.
27 Agustus 2026 · 10 menitMenguji B50, kesenjangan EBT, ketergantungan batu bara, dan konsistensi transisi energi 2026.
14 Agustus 2026 · 10 menitB50 berlaku awal juli dua ribu duapuluh enam dan tarif listrik ditahan tidak naik, namun bauran EBT 17,89 persen, lifting migas di bawah target, konflik data batu bara, BBM nonsubsidi melonjak hingga Rp16.250, dan kenaikan gas industri memicu PHK menuntut koreksi kebijakan yang terukur.
28 Agustus 2026 · 13 menitKritik terukur atas klaim resmi bauran EBT melampaui target 2026 dan kebijakan pemangkasan batu bara: bauran baru 17,89 persen, dibutuhkan investasi Rp616 triliun per tahun untuk mencapai 23 persen, lifting migas di bawah target, BBM nonsubsidi melonjak, dan subsidi energi yang belum tepat sasaran.
4 September 2026 · 13 menitAnalisis kebijakan Presiden atas RUPTL PLN 2025-2034 yang menargetkan penambahan 69,5 GW kapasitas pembangkit, di tengah bauran energi terbarukan 17,89 persen, kebutuhan investasi ratusan triliun rupiah per tahun, dan lonjakan permintaan listrik dari pusat data.
10 September 2026 · 11 menitMandatori biodiesel B50 resmi berlaku sejak 1 Juli 2026 dengan klaim penghematan devisa besar, sementara harga minyak sawit mentah tetap kuat, realisasi lifting minyak tertinggal dari target, dan harga bahan bakar nonsubsidi naik. Kritik atas jarak antara ambisi mandatori dan kesiapan rantai pasok.
11 September 2026 · 10 menitPemerintah menyebut potensi energi baru terbarukan nasional mencapai ribuan gigawatt, sementara bauran yang benar-benar terpasang bergerak jauh lebih lambat. Analisis kebijakan mengenai pendanaan, jaringan, kepastian tarif, dan langkah teknis lintas lembaga.
17 September 2026 · 10 menitBauran energi terbarukan melampaui target 2026 lebih cepat dari jadwal, tetapi target 23 persen diperkirakan baru tercapai 2030 dan kebutuhan investasinya belum tertutup. Kritik atas jarak antara rencana penambahan kapasitas dan kemampuan membiayainya.
18 September 2026 · 10 menitKebijakan keterandalan pasokan hulu migas: menutup jurang antara target lifting dan realisasi dengan kerangka publik perawatan produktivitas lapangan tua yang hingga kini belum dimiliki negara.
24 September 2026 · 10 menitBauran EBT mencapai 17,89 persen pada April 2026 dan melampaui target tahunan lebih cepat dari jadwal; jalur menuju target 23 persen masih membutuhkan kepastian investasi serta tambahan kapasitas.
1 Oktober 2026 · 10 menitTarif listrik ditahan sepanjang dua triwulan dan harga BBM subsidi dijaga, tetapi perpindahan beban dari konsumen ke badan usaha dan anggaran negara belum dilaporkan sebagai neraca publik berkala.
2 Oktober 2026 · 10 menitBauran energi baru terbarukan semester I 2026 tercatat 17,3 persen, turun dari 18,3 persen pada triwulan I, sementara pemerintah membidik 30 persen pada 2034. Artikel ini merumuskan langkah agar investasi yang masih landai dan dominasi batu bara di Jawa-Bali tidak menahan laju transisi.
8 Oktober 2026 · 10 menitMenteri ESDM memperkirakan tarif listrik triwulan IV 2026 tidak naik, padahal formula tarif triwulan III sudah menunjukkan kenaikan. APBN 2027 kini memuat kurang bayar subsidi listrik 2025 sebesar Rp12,26 triliun. Kritik ini menuntut aturan main yang jelas kapan tarif ditahan dan siapa yang menanggung selisihnya.
9 Oktober 2026 · 10 menitPemerintah merencanakan mandatori etanol bertahap hingga E50 untuk menekan impor bensin. Kebutuhan bahan baku E10 diperkirakan 1,2 juta kiloliter, sementara yang terkumpul baru 70.500 kiloliter per tahun, dan jadwal E10 serta E20 berbeda antar-pernyataan. Artikel ini mengusulkan peta jalan berbasis kapasitas pabrik dan lahan yang terukur.
15 Oktober 2026 · 10 menitICP September 2026 naik ke US$112,81 per barel, jauh di atas asumsi APBN US$70. Pemerintah menjamin harga BBM subsidi tidak naik sekaligus subsidi tidak ditambah, tetapi hitungan sensitivitas yang dikutip pejabat berbeda dan pembatasan Pertalite belum bertanggal. Artikel ini mengusulkan skenario fiskal energi yang dibuka ke publik.
16 Oktober 2026 · 9 menitDi tengah ICP yang menembus 105 sampai 106 dolar AS per barel, pemerintah menyatakan cadangan BBM nasional aman, tetapi gangguan pasokan di Bali, Madura, dan jalur sungai Sumatera hingga Sulawesi menunjukkan masalah ada pada distribusi. Analisis kebijakan tentang standar cadangan per daerah, logistik, dan keterbukaan data pasokan.
22 Oktober 2026 · 10 menitPemadaman total Batam-Bintan pada 12 Oktober 2026 berdampak pada 411.219 pelanggan, sebagian wilayah padam lebih dari 50 jam. Respons yang menonjol adalah pergantian Direktur Utama PLN dan kompensasi potongan tagihan, sementara laporan investigasi akar masalah oleh regulator belum dipublikasikan. Analisis kritik tentang akuntabilitas keandalan listrik.
23 Oktober 2026 · 10 menitICP September 2026 melonjak ke US$112,81 per barel, sementara pemerintah menjamin harga Pertalite dan Biosolar tidak naik hingga akhir tahun. Analisis kebijakan tentang cara menjaga janji harga tanpa membiarkan beban subsidi dan kompensasi tumbuh tanpa batas.
29 Oktober 2026 · 10 menitPerpres 107/2026 memindahkan pengadaan impor minyak mentah, BBM, dan LPG dari skema antarbisnis Pertamina ke BLU Lemigas, tetapi dua hari kemudian Menteri ESDM menyatakan pelaksanaannya masih transisi tanpa tenggat dan sumber pendanaan yang dijelaskan. Analisis kritik tentang perubahan besar tata kelola impor energi yang belum disertai peta jalan terbuka.
30 Oktober 2026 · 10 menitUsai rapat terbatas 3 November 2026, pemerintah mengumumkan rencana storage minyak mentah di Sumatra untuk menaikkan cadangan dari sekitar 20 hari menuju 60 hari, dengan studi kelayakan rampung dan peninjauan lokasi mulai akhir 2026. Analisis kebijakan tentang standar cadangan, jadwal, pembiayaan, dan keselamatan lokasi agar target tidak berhenti di pengumuman.
5 November 2026 · 10 menitPemerintah mengklaim pengendalian produksi batu bara lewat RKAB menaikkan harga dan PNBP, sementara pemohon RKAB naik dari sekitar 500 menjadi 650 perusahaan. Analisis kritik tentang kriteria pembagian kuota yang belum terbuka, klaim harga yang tidak sebanding dengan HBA, dan risiko bagi tenaga kerja daerah tambang.
6 November 2026 · 10 menitKementerian ESDM menyebut masih ada ribuan lokasi di ribuan desa yang belum berlistrik dan menargetkan rasio elektrifikasi seratus persen pada 2029. Analisis kebijakan tentang daftar lokasi, pilihan teknologi per wilayah, dan jadwal yang perlu dibuka agar target bisa diawasi publik.
12 November 2026 · 10 menitMenko Perekonomian menyebut tambahan kuota Pertalite sudah disetujui, sehari kemudian BPH Migas menegaskan kuota tetap 29,26 juta kiloliter dan hanya dialihkan antarwilayah, sementara kuota solar subsidi naik 7,8 persen. Analisis kritik tentang konsistensi komunikasi kebijakan kuota BBM bersubsidi dan data penyaluran.
13 November 2026 · 10 menitRancangan Perpres PLTS 100 GWp memasuki tahap finalisasi setelah harmonisasi lintas kementerian, dan Presiden memaparkannya di KTT ke-49 ASEAN. Analisis kebijakan tentang jadwal bertahap, kesiapan jaringan dan penyimpanan, serta sinkronisasi dengan RUPTL dan program listrik desa.
19 November 2026 · 10 menitKementerian ESDM menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon bukan wilayah pertambangan, tetapi Kepmen ESDM 65.K Tahun 2026 tetap menetapkan sebagian perairan di sekitarnya sebagai WUP. Analisis kritik atas klarifikasi yang belum disertai batas wilayah, komoditas, dan kajian lingkungan yang terbuka.
20 November 2026 · 10 menit