Mencari cara agar negara bekerja lebih sederhana, tangkas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis menyoroti reformasi layanan, integritas, dan kapasitas aparatur.
Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.
Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.
Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.
Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.
Menghadapi gelombang pensiun ASN 2026–2030 dengan suksesi berbasis kebutuhan, penyelesaian PPPK paruh waktu, tata kelola dana pensiun, dan digitalisasi layanan kepegawaian.
19 Agustus 2026 · 10 menitPenataan ASN pada 2026 harus menghubungkan verifikasi data, suksesi layanan, keberlanjutan dana pensiun, reformasi penghasilan, dan pemerintahan digital.
14 Agustus 2026 · 12 menitIndonesia menghadapi gelombang pensiun ASN 2026-2030 yang besar sementara kebijakan single salary belum diterapkan. Transisi ke PPPK paruh waktu dan zero growth menambah kompleksitas tata kelola SDM publik.
26 Agustus 2026 · 10 menitKritik terhadap kebijakan WFH satu hari sepekan bagi ASN: efisiensi energi vs degradasi kinerja dan layanan publik.
27 Agustus 2026 · 10 menitMenguji kebijakan zero growth ASN 2026 di tengah purnabakti, transisi PPPK, dan tuntutan reformasi layanan.
14 Agustus 2026 · 10 menitAnalisis kebijakan Presiden untuk mengisi kekosongan ASN akibat gelombang pensiun 2026–2030 melalui penyelesaian PPPK paruh waktu, kebijakan zero-growth CASN, serta percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan indeks SPBE demi pelayanan publik yang berkelanjutan.
2 September 2026 · 13 menitKepala BKN menegaskan reformasi birokrasi harus berdampak pada budaya kerja dan perlindungan karier aparatur. Analisis kebijakan atas jarak antara instrumen evaluasi reformasi, manajemen kinerja individu, dan pengembangan kapasitas ASN.
9 September 2026 · 10 menitKritik atas pernyataan Kepala BKN bahwa reformasi birokrasi harus berdampak pada budaya kerja dan perlindungan karier ASN, diuji terhadap pembengkakan jumlah aparatur, gaji tunggal yang belum berlaku, risiko likuiditas dana pensiun, dan indeks persepsi korupsi yang turun.
10 September 2026 · 11 menitRedesain reformasi birokrasi menuntut dampak nyata ke masyarakat, sementara data dasar kepegawaian negara masih saling berbeda antarsumber. Analisis kebijakan mengenai indikator dampak, pembenahan basis data ASN, dan langkah teknis lintas lembaga.
16 September 2026 · 10 menitPemerintah menyerukan digitalisasi birokrasi dan menempatkan tata kelola aparatur profesional sebagai kunci kesejahteraan, sementara penyederhanaan proses bisnis di baliknya belum tuntas. Kritik kebijakan atas digitalisasi yang berisiko hanya memindahkan antrean ke layar.
17 September 2026 · 10 menitRedesain reformasi birokrasi membutuhkan indikator dampak yang berjenjang sampai unit pelayanan, terbuka bagi publik, dan tersambung dengan karier aparatur.
23 September 2026 · 9 menitKlarifikasi berulang atas angka kepegawaian menunjukkan mutu data harus dijamin lebih dahulu sebelum kebijakan aparatur negara ditetapkan.
24 September 2026 · 10 menitRisiko likuiditas dana pensiun dan tunjangan hari tua aparatur telah diakui dokumen resmi negara, namun kewajiban jangka panjang itu belum dibuka lewat pelaporan publik yang setara dengan transparansi belanja pegawai.
30 September 2026 · 10 menitKebijakan zero growth ASN ditetapkan lewat Surat Edaran MenPAN-RB Maret 2026, sementara neraca kebutuhan aparatur dan proyeksi pensiun tidak pernah dibuka untuk diuji publik.
1 Oktober 2026 · 10 menit